'nBASIS

Home » ARTIKEL » CALON PERSEORANGAN

CALON PERSEORANGAN

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Hingga proses pendaftarannya ditutup sesuai tahapan yang sudah ditetapkan, ternyata calon perseorangan tidak muncul pada 11 dari 23 Kabupaten/Kota yang akan menggelar pilkada serentak di Sumatera Utara. Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 ini hanya akan diikuti oleh pasangan usungan parpol di Kota Medan, Binjai, Sibolga, Gunung Sitoli, Kabupaten Asahan, Samosir, Tapsel, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat.

Sedangkan pada 12 (dua belas) daerah lainnya calon perseorangan muncul dengan variasi jumlah. Untuk Labura dua pasangan (H Alwinsyah Ritonga-Drs Darwansyah SE, dan Ir Ramlan Aluan TBN MSc-Yusli Panggabean. Labuhan Batu tiga pasangan (dr H Tigor Panusunan Siregar, SP,PD-dr H Erik Adtrada Ritonga, Zulkarnain Siregar-Mahini Rizal ST, dan Suhari Pane-Ihsan Rambe Se,MSi). Labuhan Batu Selatan hanya satu pasangan, yakni Basyaruddin Siregar-Yuspin SH.

Di Pak-pak Barat telah mendaftar dua pasangan (Jujur Solin-Citra Boang Manalu dan Ir August Tumanggor MT-H Abdul Kadir Angkat SH). Serdang Bedagai dua pasangan (Syahrianto, SH-M Riski Ramadhan Hasibuan SH,SE dan Drs Indra Syahrin, Msi-Syafrul Hayadi SH). Humbang Hasundutan memiliki dua pasangan perseorangan, yakni Rimso Maruli Sinaga-S Derincen Hasugian dan Marganti Manullang-Ramses Purba. Tanjung Balai menampilkan M Syahrial SH,MH-Drs H Ismail. Toba Samosir menerima pendaftaran Drs Monang Sitorus SH,MBA-Chrissie Sagita Hutahean.

Di Nias satu pasangan, yakni Faigia’asa Bawamenewi SH-Drs Bezatulo Gulo BSc. Tanah Karo menampilkan tiga pasangan, yakni Bangkit Sitepu-Drs Simon Sembiring, Cuaca Bangun SE-David Ginting Manik dan Heben Ezer Ginting-Drs Ngadep Tarigan. Simalungun memiliki dua pasangan calon perseorangan, yakni Drs T Zulkarnain Damanik SE-Sugito dan Lindung Ginting-Burhanuddin Sinaga).

Adapun Pematang Siantar tampil dengan sebuah keluar-biasaan. Di sana tampil 7 (tujuh) pasangan perseorangan, yakni dr Sortaman Saragih-Muhammad Nurdin, Sujito-Djumadi, Fernando Simanjuntak-Arsidi, Erizal Gunting-Tjaw Kim, Nurdin Manurung-Hanka Hasri Siregar, Suryani Siahaan-Imal Raya Harahap, dan Alusius Sihite-Anggi Radhitya Lubis.

Masih ada tahapan berikutnya untuk penetapan pasangan-pasangan ini, di antaranya veryfikasi faktual seluruh dukungan yang diajukan. Kualitas dukungan akan diperiksa, dan meskipun penyelenggara akan memberi kesempatan untuk perbaikan, tetapi lazimnya akan ada kekisruhan tersendiri dalam tahapan ini. Mudah-mudahan saja penyelenggara bertindak berdasarkan kode etik dan integritas yang kuat.

Sivil Society. Bagi saya hingga kini masih tetap menjadi pertanyaan serius mengapa di Kota Medan, Binjai, Sibolga, Gunung Sitoli, Kabupaten Asahan, Samosir, Tapsel, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat tidak muncul pasangan perseorangan. Dugaan saya, ini terkait dengan kapasitas civil society yang masih belum tumbuh dan nilai-nilai demokrasi memang selama ini gagal di-share. Demokratisasi yang terjadi selama ini mungkin saja hanya sebatas penggiringan belaka dalam event-event politik rutin yang diagendakan pemerintah. Dimensi demokratisasi pun terbatas, pantang berurusan dengan ekonomi, apalagi kesejahteraan dan pemerataan. Itu antara lain yang dapat saya catat dari hingar-bingar demokrasi itu.

Selain itu konservatisme negara yang dikendalikan oleh hegemoni kepartaian cukup berpengaruh. Kita tahu dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan kedewasaan lembaga demokrasi selalu kedodoran. Selain tak mampu memfasilitasi demokratisasi, lembaga-lembaga demokrasi bahkan terindikasi sangat kuat membunuh demokrasi. KPU dan semua jajaran penyelenggara telah membuktikan itu. Orang-orang yang didudukkan di lembaga-lembaga itu memiliki motif yang bertentangan dengan arah pembangunan demokrasi terutama karena mereka menganggap kesempatannya menduduki jabatan di situ hanyalah sebuah pekerjaan belaka seperti orang lain menduduki komisaris sebuah BUMN atau BUMD. Jika di BUMN dan BUMD logika dan cita-cita utama adalah mencari uang sebanyak-banyaknya untuk di bawa pulang ke rumah, maka hal itu juga terjadi pada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan kompetisi politik lainnya. Inilah anehnya, lembaga kenegarawanan minus negarawan. Lembaga kejujuran dan keadilan memaksakan nilai keadilan adhok yang dibingkai otoritas palsu.

Dalam UU diakomodasi hadirnya calon perseorangan dalam rivalitas politik untuk perebutan kekuasaan. Tetapi itu hanyalah kemauan setengah hati yang segera kemudian dipangkas oleh kekuatan hegemonik kepartaian. Partai-partai itu tidak ihlas, sehingga mereka membuat tekanan kepada birokrasi agar mengharamkan pentas politik bagi PNS dan TNI/Polri. Tak tekecuali cerita tentang lembaga DPD, pencalonan perseorangan untuk perebutan kekuasaan politik di Indonesia adalah gincu yang menunjukkan kemenduaan kalau bukan kemunafikan belaka. Sebab jika benar-benar ingin menyaksikan adanya pemimpin alternatif yang diharapkan tampil di luar orang parpol, maka figur-figur itu mestinya hanya lebih mungkin ada dengan stok lebih meyakinkan di PNS dan TNI/Polri.

Keberadaan ormas dan LSM pun rupanya tidak dapat dianggap sebagai bukti penguatan kekuatan civil society dalam politik kecuali mungkin sekadar pengekoran berbau keagenan. Pada tahun 2012 di Sumatera Utara tercatat 5000-an ormas dan LSM, baik yang sudah mendaftar maupun yang belum. Dengan keberadaan ormas dan LSM sebesar itu mestinya dapat diasumsikan bahwa dengan semakin meningkatnya posisi civil society akan lebih menguat dukungan atas keinginan perebutan kekuasaan politik melalui jalur perseorangan.

Tetapi asumsi itu tidak terbukti. Civil Society rupanya tak sejalan dengan menjamurnya LSM. Mengapa? Kemungkinan besar disebabkan oleh stimulus yang selalu diberi oleh pemerintah lokal untuk perebutan sistem sumber seperti bansos dan bantuan-bantuan finansial lainnya di antara ormas dan LSM itu. Cita-cita kecil seperti itu memang mustahil diharapkan mengembangkan basis civil society. Tidak munculnya gairah yang menandakan menguatnya posisi tawar civil society itu sejalan dengan persepsi diri ormas dan LSM (internal) yang bertemu dengan motivasi rendah dalam model perlakuan pemerintah (eksternal) terhadap mereka. Karenanya bukanlah sesuatu yang dianggap aneh jika mereka tak memiliki peluang yang meyakinkan untuk ikut menentukan kekuasaan. Sebegitu seriuskah?

Bagaimana dengan ormas besar seperti Muhammadiyah, Al-washliyah dan NU? Ini perlu sekali kehati-hatian. Tetapi bukan tidak mungkin membuat dugaan serius, atau bahkan tuduhan. Begini, kecuali NU yang pernah terjun bebas ke dunia politik sebelum akhirnya “bertaubat” dengan back to khittah 1926, mungkin saja karena selama ini mereka kurang lebih hanya dianggap tepat dan cukup puas disub-ordinasikan saja kepada partai-partai tertentu tempat kader mereka berkiprah. Sekali organisasi-organisasi ini bertindak menggantang kekuasaan, ia akan “dipukul” oleh kader-kadernya yang ada di parpol. Memang kurang lebih itulah yang terjadi. Bukan tidak ada paradoks sekaitan dengan ekspresi kekuasaan dan posisi kerja mereka. Saksikanlah bahwa selama ini organisasi-organisasi itu cukup banyak mengeluh tentang buruknya ekspresi kekuasan yang sampai-sampai menghancurkan martabat kebangsaan dan keagamaan.

Sebetulnya ini bukan sebuah bentuk kolaborasi strategis berbasis mutual-anderstanding yang bersifat organisasional, karena sejauh ini saya tidak melihat adanya jaminan bagi organisasi-organisasi keagamaan itu mendelivery aspirasi politiknya untuk diperjuangkan oleh partai-partai tempat kader-kader mereka berkiprah (mungkin suatu pengecualian juga awal pemerintahan Jokowi begitu banyak bersandar kepada pengaruh NU dan elemen-elemennya). Saya curiga hanya ada kerjasama elit yang tak mengakar, bahwa para elit beroleh insentif khusus yang bersifat hidency (tersamar) atas bentuk kerjasama itu, bukan umatnya yang sungguh diuntungkan untuk akomodasi organik mereka.

Gejala apakah itu? Itu tidak jauh berbeda dengan posisi MUI yang lebih memilih aman di sisi kekuasaan ketimbang menegakkan fungsi sejatinya secara optimum. MUI menerima insentif dari APBD dan lain-lain, dan itu dianggap jauh lebih penting dipertahankan. Ayo kita menukik ke gejala empiris terbaru. Perhatikanlah misalnya apa yang terjadi di Medan. Disparitas pendapatan sangat nyata dan menyedihkan di antara sesama masyarakat. Hampir setiap pembangunan mall akan ada pencederaan yang menyayat jiwa, mulai dari proses intimidasi agar rakyat yang memiliki lahan dapat dibayar minimum dan di bawah standar dan dengan menggunakan kekuasaan resmi dan tak resmi berindikasi pensub-ordinasian wibawa pemerintah sebatas legitimator untuk kerja-kerja kotor belaka, perubuhan rumah ibadah dan institusi keagamaan seperti madrasah. Mestinya organisasi-organisasi itu sudah harus berhitung cermat dan menyimpulkan solidaritas di antara mereka untuk sebuah keharusan menjawab dengan menampilkan kadernya yang alim dan intelek maju merebut kekuasaan yang menjanjikan keindonesiaan dan apalagi keislaman sebagai agama mayoritas penduduk.

Memang, model keislaman di Sumatera Utara cukup unik. Anda boleh heran seheran-herannya. Untuk mendukung pasangan tertentu tak jarang berterus-terang, sebagaimana terlihat dengan pengumpulan semua jajaran MUI se Sumatera Utara untuk pasangan Ganteng saat musim kampanye. Tetapi ekspresi Islam politik ini masih sebatas memakmumkan diri kepada arah politik yang dikomandokan oleh orang yang tak selalu dapat dipertanggungjawabkan integritasnya.

Akan halnya kelompok organisasi keagamaan seperti HKBP dan Katholik saya kira kita perlu sedikit berbeda dalam menganalisis, karena secara teologis kedua agama ini memiliki pandangan terpisah antara aspirasi keduniawian dan aspirasi keakhiratan. Tetapi meski pun begitu bisa saja kedua kelompok itu lebih besar beroleh benfit dari proses kekuasaan dan pembangunan karena cukup piawai memainkan lobby.

Saya tidak sepenuhnya setuju pendapat Ketua DPD-RI Irman Gusman yang menyesalkan lemahnya dukungan birokrasi. Baginya birokrasi cukup enggan mensupport munculnya calon perseorangan. Jadi, jika seorang Bupati aktif seperti Tigor di Labuhan Batu juga ikut mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, bagi Irman Gusman itu bukan bukti birokrasi cukup mendukung, melainkan bukti loyalitas kepada penguasa belaka.

Untuk musim ini biarlah begitu, tetapi kita perlu melakukan reformasi serius sehingga birokrasi kelak mampu menjadi pengerak yang penting untuk demokratisasi.

Penutup. Tapanuli Selatan memerlukan dukungan dari 25,510 jiwa penduduk. Itu setara dengan 8,5 % dari 300,123 penduduk Tapsel. Nias dengan 15,062 dukungan (10% dari total 150,621 jiwa penduduk). Karo memerlukan dukungan 33,470 (8,5% dari total 393,776 penduduk), Simalungun memerlukan 65,090 dukungan (6,5% dari 1,001,382 penduduk), Asahan 57,783 (7,5% dari 770,440 penduduk), Labuhan Batu 37,551 (7,5% dari 500,675 penduduk), Toba Samosir 20,498 (10% dari 204,978 penduduk), Mandailing Natal 40,394 (8,5% dari 475,220 penduduk), Nias Selatan 30,394 (8,5% dari 357,571 penduduk), Pakpak Bharat 4,825 (10% dari 48,246 penduduk), Humbang Hasundutan 19,193 (10% dari 191,927 penduduk), Samosir 14,268 (10% dari 142,681 penduduk), Serdang Bedagai 47,686 (7,5% dari 635,809 penduduk), Labuhan Batu Selatan 26,781 (8,5% dari 315,076 penduduk), Labuhan Batu Utara 32,745 (8,5% dari 385,235 penduduk), Nias Utara 14,411 (10% dari 144,114 penduduk), Nias Barat (9,046 dari 10%90,459 penduduk), Medan 160,367 (6,5% dari 2,467,183 penduduk), Pematang Siantar23,651(8,5% dari 278,249 penduduk), Sibolga 9,504 (10% dari 95,035 penduduk, Tanjung Balai 16,588 (10% dari 165,880 penduduk), Binjai 22,885 (8,5% dari 269,232 penduduk), dan Gunung Sitoli 13,721 (10% dari 137,205 penduduk).

Ada yang berpendapat cukup berat untuk maju menjadi calon dari jalur perseorangan. Saya 100 % menolak itu. Karena jika memang benar-benar mau menang, persyaratan dukungan yang ditentukan malah terlalu kecil. Pada zaman kepartaian yang kurang mengakar ini, networking pribadi bisa mengalahkan kekuatan kepartaian. Maka jika satu pasangan memiliki jaringan sebesar yang ditentukan oleh UU, itu lebih dari cukup untuk memenangkan pertarungan. Hanya saja para pemain di jalur ini banyak yang sangat naif, hanya berusaha mencari copy KTP, bahkan banyak orang yang copy KTP-nya disertakan sebagai pendukung sama sekali tidak tahu-menahu.

Jadi, pasangan perseorangan itu masih belum faham logika demokrasi dan kekuatannya. Mestinya mereka bisa belajar kepada T OK Arya Zulkarnaen dari Batubara yang melaju tanpa kendala berat hingga berhasil memimpin daerahnya dua periode. Ia malah keluar dari sebuah partai besar.

Mengherankan juga bahwa mestinya ketidak-jelasan posisi Golkar dan PPP hingga kini cukup besar menyumbang terhadap masalah yang kita bincangkan ini. Golkar dan PPP dipersulit oleh kekuasaan, dan kini malah sangat terancam apakah akan disertakan dalam perhelatan pilkada, tetapi alternatif pencalonan dari jalur perseorangan demand-nya tidak berkembang. Pasti ada yang perlu diperiksa dalam rumus demokrasi di negeri kita ini.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA Medan, Senin 29 Juni 2015, hlm B 7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: