'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMIMPIN DAN PROGRAM

PEMIMPIN DAN PROGRAM

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


pemimpin dan programSalah satu keluhan terbesar rakyat terhadap pemerintahan di level mana pun di Indonesia pasca era pemilihan langsung ialah masalah dan mekanisme lupa. Semua yang diberi amanah (untuk memimpin) melalui pemilihan langsung hampir tak ada yang tak lupa janji menyejahterakan rakyat yang disampaikan saat kampanye. Para ahli political marketing memang mendapat pekerjaan bergaji besar dalam proses ini. Mereka menjadi “dukun” pemoles, melakukan pencitraan dengan mengandalkan tata panggung depan (front stage). Jika pengutamaan pencitraan menjadi asas terpenting, maka kurang lebih logika yang dipakai adalah pengelabuan. Orang yang tak hebat harus dibuat memukau. Tipuan itu dimaksudkan untuk menggerakkan pertumbuhan dukungan di antara pemilih dan untuk pengambilan keputusan memilih.

Akhir tahun ini etape pertama pilkada serentak akan dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Meski sudah berulangkali dilaksanakan, dan kelihatannya urusannya pun dari itu ke itu juga, tetapi tetap saja ada manfaat membicarakannya. Paling tidak sekadar mengingatkan kembali bagaimana keluhan-keluhan tentang kealpaan memenuhi janji bisa berulang. Jika dikaitkan dengan pembangunan nasional, maka seluruh daerah yang oleh hasil pilkada memeroleh pemimpin tak setia janji, maka secara agregat hal itu akan memastikan keindonesiaan yang tak move on, alias tak mau maju. Apalagi masih ditambah dengan pengalaman nasional yang tidak jauh berbeda.

Mekanisme Lupa. Bagaimana menjadi pemenang dalam pemilihan (langsung) adalah satu penggal urusan terpenting sekaligus menjadi entry point dalam sebuah pemerintahan. Setelah itu urusan bergeser secara kentara, tak lagi berpusat kepada rakyat, meski harus selalu mengatas-namakan rakyat. Bukankah pemilu kita selama ini dan (diperkirakan) juga yang akan berlangsung ke depan ini masih saja berkutat pada urusan paling elementer saja, yakni prosedural belaka? Tidak mengapa dengan membayar mahal: kepada partai, kepada penyelenggara dan kepada pemilih. Tidak ada hukum yang cukup kuat untuk menapikan praktik itu, baik secara moral maupun secara hukum. Ia menjadi kebudayaan demokrasi yang kuat di Indonesia.

Betul suara harus dihitung dan pasangan yang dinyatakan (sekali lagi “dinyatakan”) beroleh suara mayoritas dilegitimasi sebagai pemenang dan itu berarti pemegang mandat rakyat untuk memerintah selama 5 tahun. Secara empiris hal yang tak selalu betul ialah perolehan suara sesungguhnya dengan status kemenangan atau kekalahan satu pasangan.

Konon fakta besarnya pembiayaan dan penyimpangan serius (dari demokrasi) pilkada langsung telah menginspirasi berbagai pihak untuk mengusulkan kembali ke model pemilihan lama di lembaga legislatif. Pengusaha hitam yang berharap bisa menguasai ekonomi melalui penunggangan politik atas penguasa lokal yang dilahirkan oleh legitimasi pilkada tidak segan-segan berinvestasi. Oleh karena itulah dalam banyak pelaksanaannya pilkada itu hanyalah pertarungan di antara para penguasa modal. Karena itulah rakyat tidak menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam pemerintahan.

Diawali dengan keharusan mengembalikan modal, politik anggaran pun distel untuk menjauhi rakyat. Di sela-sela itu, jabatan-jabatan penting adalah komoditi yang laris diperjual-belikan dengan tender untuk memeroleh penawar yang mengajukan bayaran terbesar. Jika APBD masih akan dinilai oleh DPRD dan BPK serta dapat dengan sangat mudah diendus oleh penegak hukum lainnya, jual-beli jabatan dapat berlangsung tanpa jejak meski mungkin dengan menggunakan lembaga tameng seperti baperjakat.

Sampai di situ orang yang berpikiran idealis selalu bertanya di mana peran pengawasan DPRD? Bukanlah lembaga perwakilan ini dapat mengontrol agar politik anggaran memihaki rakyat dan segala penyimpangan dapat dicegah-tangkal secara dini? Itu betul sekali, karena memang itulah yang tertulis dalam konstitusi. Tetapi kini legislatiff itu hanyalah lembaga stempel yang disub-ordinasikan kepada kepentingan elit kekuasaan di lembaga eksekutif. Atau jika saya salah, tunjukkanlah fakta-fakta perlawanan rakyat yang diekspresikan oleh wakilnya di lembaga perwakilan itu untuk meluruskan kebijakan yang menyepelekan posisi rakyat di seluruh tanah air.

Keterbukaan dan akses informasi pembangunan adalah salah satu penyebab buruknya akuntabilitas pemerintahan yang pada gilirannya menjadi penyebab ketak-merakyatan. Memang ada mekanisme yang seolah-olah memberi space bagi rakyat untuk mengajukan aspirasi seperti forum musrenbang. Tetapi karena demokrasi sebagai nilai tidak dishare menyeluruh, maka dari berbagai bukti empiris, rakyat sesungguhnya tak boleh berharap kepada forum itu, misalnya untuk memaksa pemerintah mengalokasikan porsi lebih besar kepada belanja langsung dibanding belanja tak langsung, atau proporsi belanja modal yang dapat diharapkan untuk perbaikan infrastruktur dan menggerakkan perekonomian rakyat.

Fatwa NU. Ketika disuarakan untuk dirubah menjadi pemilihan di legislatif, pilkada yang disorot penuh keriuhan pada akhir periode kepemimpinan SBY, akhirnya mendapat penentangan dan kembali ke sistim semula, yakni pemilihan langsung. Tetapi tidak banyak yang mencatat bahwa dari sebuah pertemuan khusus di Cirebon, NU pernah menyebut pilkada (langsung) bertentangan dengan Pancasila.

Suara-suara yang mengusulkan pengembalian pemilihan kepala daerah ke legislatif sangat jamak dan berusia cukup panjang. Paling tidak, sejak pemilukada langsung tahun 2005, Presiden SBY pernah menjanjikan kajian kemaslahatannya. Kemudian terdengarlah upaya-upaya sistematis dari pemerintah untuk melakukan perubahan dengan cara mengembalikan seperti sediakala. Tetapi yang mengatakan Pilkada Langsung bertentangan dengan Pancasila baru kali ini. Dari Cirebon, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) suara itu terdengar dan menjadi liputan penting bagi media. Sayangnya NU waktu tidak berusaha melakukan sesuatu yang amat penting, yakni memperbedakan atau mempersamakan pilkada dengan pilpres dan pileg. Bukankah pilpres dan pileg itu sama saja (atau mungkin lebih besar) “dosa” dan penyimpangannya (mudharat) dibanding pilkada?

Agenda pilkada serentak yang akan menjadi penerapan awal untuk pemilu serentak kelak selalu harus dilihat dari aspek efisiensi. Anggarannya besar, jika tak harus dikembalikan ke model lama (pemilihan di legislatif), maka harus ada resep. Secara sungguh-sungguh harus dikatakan bahwa perubahan ini bukan atau belumlah untuk perbaikan demokrasi dan peningkatan daya-guna dalam memeroleh (rektutmen) pemimpin terbaik. Satu hal yang dapat ditunjukkan sebagai faktor diabaikan ialah aspek penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum pilkada dan semua perhelatan politik itu hanyalah pertarungan transaksional.

Kebudayaan Politik. Zulkifli Hasan, Ketum PAN, tentu hanyalah salah seorang di antara yang sefaham ketika kepada saya dan beberapa orang teman yang datang menemuinya di Jakarta 3 pekan lalu, secara serius berkata bahwa berpolitik itu tidaklah minta-minta, melainkan merebut. Pentingnya kekuasaan dan merebutnya disadari oleh semua orang dan ekspresi kesadaran itu akan merentangkan variasi tindakan, mulai dari yang konsisten meyimpang hingga yang konsisten mengikuti alur moral dan keluhuran motif. Politik akan selalu sederhana bagi sebagian orang, mudah-mudahan jumlah mereka tidak mayoritas, yang memandang penghalalan segala cara (mean justified by end) yang membuatnya lupa segalanya, kecuali kekuasaan itu sendiri.

Ketika berbicara pada sebuah seminar untuk menimbang usul gelar pahlawan nasional bagi mendiang Melanchton Siregar beberapa tahun lalu di Medan, sejarawan Taufik Abdullah memang menyatakan keterperangahannya membanding politisi masa kini dengan politisi masa lalu. Katanya begini:

“Jadi, coba (kita bandingkan dengan zaman) sekarang. Kalau dulu tokoh-tokoh politik kita orang-orang yang bergerak dalam dunia ide-ide. Semua tokoh-tokoh kita di tahun 50-an, atau apalagi yang sebelumnya, adalah para pemikir. Sebuat saja siapa, Soekarno, Hatta, Sjahrir, bahkan Aidit. Semua para pemikir. Sekarang siapa pemikir itu? Di parpol? Lupakan koruptornya dulu ya. Lupakan itu dulu sebentar. Nggak ada. Kita resah benar. Pemikir yang gila kekuasaan. Orang kekuasaan orang sibuk. Jadi, itu masalah kita. Karena itulah mengapa kita perlu juga menonjolkan orang yang berjuang dan sekaligus juga pemikir, yang berjuang untuk masyarakat. Tidak hanya untuk politik”.

Penutup. Begitu pun tetaplah penting menilai pemimpin dan program dalam perhelatan politik pilkada. Pertama sangat perlu membaca kritis apa yang menjadi visi, misi dan program kerja pemerintahan pada periode yang akan berakhir.

Kedua, diperlukan mempelajari serba sedikit sejarah tokoh daerah khususnya para pemimpinnya sejak awal. Untuk Medan orang mungkin perlu tidak hanya mengetahui kinerja Dzulmi Eldin, tetapi juga menelusuri kinerja Daniël Mackay yang memimpin pertamakali antara tahun 1918-1931. J.M. Wesselink, G. Pitlo, C.E.E. Kuntze, dan Shinichi Hayasaki. Walikota pribumi pertama Luat Siregar, M. Yusuf, Djaidin Purba, A.M. Jalaluddin, Hadji Muda Siregar, Madja Purba, Basyrah Lubis, P.R. Telaumbanua, Aminurrasyid, Sjoerkani, M. Saleh Arifin, Agus Salim Rangkuti, Bachtiar Djafar, Abdillah, Afifuddin Lubis, dan Rahudman Harahap (2010-2013). Tokoh-tokoh ini masing-masing memiliki keunikan dan keberhasilan tersendiri yang barang tentu dapat dijadikan benchmarking (pembanding) ke depan.

Ketika sebuah seminar digelar oleh sebuah lembaga kemahasiswaan menjelang pilgubsu 2013, saya telah memulai pertanyaan dengan apa yang Anda tahu dari kepemimpinan SM Amin Nasution gubsu pertama? Tahukah Anda prestasi luar biasa dari Gubsu Abdul Hakim Harahap? Lupakah Anda kehebatan gubsu Marah Halim Harahap? Apa keistimewaan gubsu EWP Tambunan? Dapatkah Anda kaitkan gagasan program martabe Raja Inal Siregar dengan otonomi daerah? Kelima tokoh ini adalah gubernur sangat istimewa dalam pandangan saya yang terus-menerus dapat menginspirasi orang-orang yang bertekad melakukan banyak hal untuk Sumatera Utara berkemajuan.

Dengan cara begitu saya yakin menjadi cukup mudah memberi rekomendasi untuk ke depan. Rakyat akan lebih mudah terhindar dari prilaku (emosionalitas) yang mudah dipermainkan oleh para “dukun” pencitraan. Jika sudah pasti pemimpin dan program terbaik di antara pasangan pencitraan yang menjajakan diri dalam pilkada nanti, maka tugas berikut adalah mengawasi agar perhelatan itu jangan lagi lebih buruk dari praktik sebelumnya yang hampir-hampir membuat setiap orang memerosotkan wibawa tak ubahnya hatoban (budak) dalam mekanisme transaksi yang dahsyat.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, Senin, 6 Juli 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: