'nBASIS

Home » ARTIKEL » SYAWAL BERDUKA DI TOLIKARA

SYAWAL BERDUKA DI TOLIKARA

AKSES

  • 541,646 KALI

ARSIP


CKGGyP-UAAIIzGB.jpg medium Setengah bulan lalu, tepatnya tanggal 30 Juni 2015, ribuan warga Tolikara berbondong memadati Lapangan Merah Putih, Karubaga, untuk menghadiri Hari Ulang Tahun Kabupaten Tolikara ke XIII yang digelar dalam bentuk ibadah syukuran. Perhelatan ini mengusung tema “Pemerintah adalah wakil Allah (roma 13:14): Dengan semangat HUT Kabupaten Tolikara yang ke-XIII Mari Kita Sebagai Wakil Allah Bekerja Sungguh-sungguh Untuk Mewujudkan Tolikara yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menuju Tolikara yang Unggul”.

Sangat menarik, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt. Dorman wandikbo,STh dalam khotbahnya pada acara ini mengingatkan bahwa Kabupaten Tolikara terbentuk (bersama dengan kabupaten lain di tanah Papua) bukan hasil usaha kita (pemerintah maupun masyarakat) melainkan hanya oleh kemurahan-Nya. Daerah Tolikara pertama kali dibuka para misionaris dengan membawa ajaran agama Nasrani, sekitar tahun 1950-an. Setelah itu terbentuk suatu organisasi dengan nama Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan orang-orang terdahulu telah menyebarkannya. Karena itu semua warga dan pemerintah Tolikara patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Presiden ini mengingatkan bahwa Tolikara memiliki banyak sekali masalah yang muncul, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Karenanya daerah Tolikara harus dipulihkan total. Dalam kesempatan ini diumumkan pula bahwa pihaknya mengangendakan Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) dan Seminar Pemuda GIDI Internasional, di Karubaga dengan satu misi “memulihkan daerah Tolikara”. Karena itu semua pihak termasuk Pemerintah Tolikara harus mendukung sepenuhnya.

Di tempat inilah, Lapangan Merah Putih, Karubaga, warga muslim Tolikara dihalau kucar-kacir saat sholat Ied tanggal 17 Juli 2015 yang lalu. Setelah itu rumah ibadah (hingga sekarang tidak jelas apakah masjid atau musalla) dan beberapa kios serta rumah penduduk dirusak dengan cara membakar. Petugas keamanan tidak sempat mencegah meski akhirnya harus menghadapi dengan menggunakan persenjataan. Betapa seriusnya kejadian itu dapat diketahui dari tindakan yang dilakukan oleh petugas keamanan yang mengakibatkan adanya korban luka di pihak penyerang, dan diputuskannya untuk mengungsikan penduduk muslim demi keamanan mereka. Berita-berita yang diterbitkan oleh media mainstream pada umumnya menyebut kejadian ini sebagai kerusuhan. Sesungguhnya bukan. Ini sebuah penyerbuan GDI terhadap umat Islam yang sedang merayakan Idulfitri di sebuah lapangan dan kemudian melanjutkan dengan pembakaran rumah ibadah (saya kira masjid), kios dan rumah-rumah penduduk muslim.

Surat Larangan. GIDI melalui Badan Pekerja Wilayah (BPWT) Toli pada tanggal 11 Juli 2015 lalu telah berkirim surat kepada umat Islam Se-Kabupaten Tolikara. Copy surat ini telah banyak beredar melalui media sosial yang pada pokoknya memberitahu, bahwa  BPWT GIDI di Toli pada tanggal 13-19 Juli 2015 akan mengadakan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional. Untuk itu perayaan Idul Fitri tidak dizinkan di Wilayah Kabupaten Tolikara. Jika tetap ingin merayakan Idulfitri boleh saja, harus di luar Kabupaten Tolikara. Selain itu juga ditegaskan larangan memakai jilbab.

Surat yang diterakan di atas kop surat resmi dan dengan dibubuhi cap jabatan ditandatangani bersama Ketua GIDI Wilayah Toli Pdt. Nayus Wenea, S.Th dan Sekretaris Pdt. Marthen Jingga, S.Th.MA. Surat ini ditembuskan kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Polres Tolikara dan Dan Ramil Tolikara. Copy surat yang beredar melalui media sosial kelihatannya adalah tembusan yang disampaikan kepada pihak kepolisian.

Kepada Merdeka.com Presiden GIDI Pdt. Dorman wandikbo,STh mengakui keberadaan surat itu. Ia menegaskan isinya keliru dan sudah diklarifikasi sebelum peristiwa. Tetapi ungkapannya yang berbunyi “Jika saja Polres Tolikara melakukan upaya pemberitahuan kepada umat muslim mengenai Perda yang berlaku di Tolikara, kejadian tersebut tak akan sampai sejauh ini” sangat bersayap, dan mengandung sesuatu yang saya yakin kelak akan terbuka terang benderang. Apakah ada perda yang dibentuk dengan substansi yang menentang Pancasila dan UUD 1945. Ataukah GIDI merasa berada di atas pemerintah dan negara dengan otoritas di atas agama-agama yang ada.

Karena itu penjelasan Wapres JK yang menyatakan kejadian buruk ini dipicu oleh penggunaan speaker oleh umat Islam di sana, tidak masuk akal. Juga penjelasan Romo Benny, sang penulis resep revolusi mental itu, yang menyatakan kerusuhan ini tidak terkait dengan sengketa antar agama, juga menyesatkan dan bermotif pencelakaan. Sejalan dengan itu pemberitaan media mainstream juga banyak yang tak cukup menjelaskan, terutama ketika menyatakan kejadian ini sebagai kerusuhan.

Dalam penyebaran ajaran Kristen GIDI memiliki 4 misi: Pertama, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala suku bangsa, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan yang berdosa (untuk) diselamatkan. Kedua, pemuridan yang bermakna mengajar, mendidik dan melatih jemaat-jemaat dengan firman Tuhan, tentang kepastian keselamatan, pengakuan iman dan doktrin gereja GIDI secara berkesinambungan untuk membentuk karakter jemaat menjadi Jemaat yang Injili, Jemaat yang Alkitabiah, dan Jemaat yang Mengutus. Pengajaran, disiplin dan pelatihan atas jaminan keselamatan dengan ajaran dan doktrin DIGI. Keempat, pengakuan di hadapan Allah dan manusia sebagai tanda pernyataan iman seseorang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah yang ditandai dengan baptisan sebagai tanda bahwa ia telah mati dan bangkit bersama Kristus dan bersedia menjadi saksi-Nya. Keempat, pengutusan, yang bermakna mengutus misionaris lokal, nasional dan internasional untuk memberitakan Injil Kristus serta mendirikan jemaat-jemaat lokal di antara segala suku bangsa. Dalam melakukan pekerjaan ini GIDI membuka kerjasama dengan badan-badan di luar negeri, termasuk Israel.

Seperti apa konsekuensi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan misi ini dan cita-cita tak tertulis apa yang menjadi obsesi kalangan ini sangat perlu ditelusuri. Mereka juga tidak boleh lupa bahwa sebagai sebuah komunitas yang hidup dalam sebuah bangsa, ada penghargaan yang wajib diberikan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dalam konstruk sejarah Indonesia dan dinamika politik yang terjadi dari satu ke lain rezim, Papua umumnya dan Tolikara khususnya, terdapat semacam differensiasi. Tetapi apa pun itu, di sana mestinya ada jaminan pasti tentang kebebasan beragama.

Di pihak lain proses awal Islamisasi di Papua misalnya, umumnya difahami dalam 7 teori yang satu sama lainnya bertentangan, yakni teori Papua, teori Aceh, teori Arab, teori Jawa, teori Banda, teori Bacan dan teori Maluku Utara (Ternate). Teori Papua misalnya mengemukakan bahwa Islam tidak datang dari mana-mana melainkan berasal dari Papua sendiri sejak pulau Papua diciptakan oleh Allah Swt. Teori ini juga mengatakan bahwa agama Islam telah terdapat di Papua bersamaan dengan adanya pulau Papua, karena diyakini tempat turunnya nabi Adam adalah di daratan Papua. Teori ini menolak Islam masuk ke Papua dibawa oleh para dai dari luar (Aceh, Arab, Bugis, dan lain-lain). Klaim ini adalah subjektivitas yang pastilah selalu ingin dihormati oleh siapa pun.

Kanalisasi. Melihat gejala yang semakin menguat dalam kaitan perlakuan negara terhadap Islam dan umatnya di Indonesia, tokoh-tokoh umat Islam dan lembaga-lembaganya tampaknya harus lebih taktis dan penuh hitungan mendesak dan menuntunkan agar Jokowi lebih menyadari tanggungjawabnya terhadap umat Islam tak hanya sebagai mayoritas penduduk sekaligus sebagai pemilik hak pilih. Beri pencerahan agar lebih faham bahwa Islam mengajarkan dengan jelas kepada umatnya bagaimana bernegara dan berpemerintahan. Selama ini terasa sekali bahwa peran mereka sangat tak memadai, baik karena sebagian lebih mementingkan sisi pragmatisme maupun karena sebagian lain merasa tak percaya diri hingga kewibawaannya seolah tak perlu dihitung dalam proses kenegaraan kecuali sekadar pelengkap belaka.

Menikmati kebersamaan dengan arus pemerintahan mungkin adalah sebuah kesenangan bagi sebagian mereka, apakah yang terorbit karena kepartaian maupun oleh jejaring keumatan yang menjadi penentu posisi tawar. Tetapi sudah seharusnya mereka mulai faham bahwa jika pun ada unsur dari pemerintahan, apakah itu Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua KPK, Kapolri, Panglima, Kabareskrim Polri, yang sesewaktu menunjukkan pikiran dan perasaannya membutuhkan perannya, itu tak selalu dapat berarti bahwa mereka itu memiliki kewenangan-kewenangan di luar yang mereka pintakan. Mereka mestinya juga sudah perlu mulai sadar, sebagai apa dan untuk tujuan apa sebetulnya selama ini seolah dibutuhkan di sisi pemerintah. Jangan-jangan hanya sebatas asesoris. Katakanlah misalnya waktu dikumpulkan bersama yang lain bekerja terbatas dalam sebuah tim untuk mencari solusi dari kisruh KPK-POLRI, baik saat Presiden kita dijabat oleh pak SBY maupun pak Jokowi.

Terasa agak merendahan jika saya katakan bahwa mereka boleh jadi sangat tak faham tujuan setiap pelibatan. Saya merasa bahwa mereka juga kelak bisa dianggap sudah bukan lagi teman, dan karena dinilai berbahaya untuk kemudian dipilih perlakuan yang diperlukan (oleh pemerintahan) untuk mereka. Tujuan politik untuk sebuah rezim sangatlah penting, dan itu sama sekali tak pernah untuk dikorbankan. Bahkan untuk menyelamatkannya memenjarakan orang pun bisa menjadi pilihan sangat mudah.

Pemerintahan dan bahkan negara ini sedari dulu tak ubahnya bagai komoditi perebutan belaka, dan di sana mereka sama sekali bukanlah pihak yang perlu dihitung oleh semua pemain dalam perebutan kekuasaan itu. Mungkin sekali tidak benar, tetapi saya kerap curiga bahwa mereka adalah orang yang diharuskan menjadi mediator untuk sebagian umat kepada pemerintah dan dengan sangat simplistis dianggap bahwa dengan memuasi mereka sudah bermakna memuasi sebagian umat itu. Atau mungkin juga mereka dianggap mestinya berkewajiban memaksakan kesepakatan-kesepakatan pribadi dengan pihak-pihak dari pemerintahan itu untuk menjadi asupan bagi sebagian umat.

Umat yang kerap dituduh bodoh, sinis, reaksioner, anti demokrasi, anti toleransi, dan radikal dianggap bisa dinormalkan sesuai standar pandang pemerintahan untuk tak menjadi sasaran tembak alat-alat kekuasaan seperti Densus 88, setelah melihat mereka sudah menjadi bagian dalam perbincangan (yang disiarkan) dengan wakil pemerintahan. Saya tak hendak mengukur ketokohan mereka, dan tak ada gunanya mengukur itu saya rasa.

Berlebaran di Tolikara. Saat penistaan yang menimpa umat Islam di Tolikara, presiden Jokowi sedang merayakan Iedulfitri di Aceh. Tentu ada alasan kuat mengapa memilih kegiatan ini, untuk tak menyebut sebagai cara melepas rindu ke tempat ia pernah dulu merantau mencari nafkah.

Seorang teman yang tinggal di Padangsidimpuan secara serius menegaskan kepada saya perlunya Jokowi merayakan idulfitri di Tolikara tahun depan. Ini semata-mata untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia dan dunia, bahwa di mana saja tak sejengkal tanah pun di Indonesia yang boleh memperlakukan umat Islam seburuk yang dilakukan oleh GIDI.

Juga untuk lebih menegaskan bahwa sebagai Panglima Tertinggi TNI dan yang secara langsung membawahkan Kepolisian, BIN dan semua alat-alat kekuasaan negara lainnya, ia bisa bertindak tegas atas nama negara untuk melawan setiap ancaman serius terhadap keutuhan dan hak-hak asasi warga negara dalam bergama dan mengamalkan ajarannya.

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini juga diterbitkan oleh Harian Waspada, Selasa, 21 Juli 2015, hlm B4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: