'nBASIS

Home » ARTIKEL » POLITIK HUKUM ATAU HUKUM POLITIK

POLITIK HUKUM ATAU HUKUM POLITIK

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


hukums

Eva, seorang jurnalis di Medan bertanya kepada saya: “Bagaimana tanggapan Anda atas penahanan Gatot yang menurut pengacaranya sarat kepentingan politik?”

Jawaban saya;

Memang kita tak selalu harus percaya kepada pengacara yang gagal memenangkan perkara kliennya. Tetapi untuk kasus Gatot Pujo Nugroho (Gatot), mungkin banyak hal yang perlu kita kritisi:

Kita semua tahu bahwa penegakan hukum atas korupsi di Indonesia memang masih sangat bermasalah. Terkadang bersifat sentimen, terkadang merupakan pelampiasan dendam dan tak jarang juga hanya merupakan asesori politik kekuasaan belaka.

Itulah sebabnya penegakan hukum itu di Indonesia selalu memerlukan metode tebang pilih dan pencitraan berbiaya mahal (agar apa yang dilakukan dipercaya oleh publik).

Dalam kasus Gatot, saya tidak tahu secara rinci apa yang dimaksud oleh Razman Arif, tetapi;

(-) ia sendiri dan Hamdani Harahap (sama-sama pengacara) pernah mengadukan kasus yang sama ke KPK namun tak digubris sama sekali. Jadi, KPK yang sama memberi penilaian dan sikap yang berbeda terhadap kasus yang sama. Seolah-olah ini sebuah pertontonan akrobat hukum yang harus dilihat dengan pemahaman bahwa hukum itu mainan belaka, karena harus bertanya dulu siapa yg dituduh korupsi dan siapa yang melakukan pelaporan. Jangan-jangan publik nanti bisa berkesimpulan bahwa jika orang dari partai penguasa tak boleh dioermasalahkan korupsinya. Rakyat juga bisa berkesimpulan bahwa ketika ada sebuah kepentingan tertentu seseorang, meski dari partai penguasa, dapat wajib statusnya dikorbankan demi kepentingan politik.

Juga rakyat bisa tergiring berkesimpulan, bahwa jika akan melaporkan seseorang pejabat maka wajiblah terlebih dahulu dibuat agar KPK itu bekerja sesuai order dengan memberi oknum-oknumnya uang. Tuduhan buruk seperti itu tidak selalu dapat terdengar dan tak pula selalu dapat dibaca di social media, apalagi di media mainstream.

(-) di seluruh indonesia soal dis-harmoni kepala daerah dan wakilnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Gatot adalah orang PKS yang oleh kepentingan subjektif T Erry Nuradi yang baru saja lompat pagar menjadi Ketua NasDem Sumut, yang separtai dengan Jaksa Agung, juga menjadi anak buah Surya Paloh, jika konfliknya selama ini dikembangkan menjadi rencana politik rendah (low politic) yang berorientasi ke pengambil-alihan kekuasaan, maka T Erry Nuradi bisa menjadi Gubernur tanpa pilkada yang (sebagaimana kita tahu) sangat melelahkan dan berbiaya mahal hanya dengan mempidanakan Gatot. Ini bisa dilihat seperti makan pisang bakubak.

(-) teori korupsi adalah “power tend to corrupt, more power its mean more corrupt”. Penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Indonesia pernah disebut oleh Sumitro Joyohadikusumo sebesar 30% semasa Orde Baru. Berapa persentasenya sekarang? Rakyat yakin jumlahnya lebih besar. Karena itu saya yakin korupsi di pusat kekuasaan itu jauh lebih besar ketimbang di daerah.

Jangan lupa, APBD Sumut yang kini hanya 8,7 triliun itu adalah urutan ke 9 dari APBD provinsi se Indonesia karena dengan 70-an-80-an triliun DKI adalah pengguna APBD terbesar di Indonesia, disusul Jatim, Jabar, Jateng dan seterusnya.

Di DKI banyak kasus yang diberitakan media tetapi mendapat penyelesaian yang menurut nurani keadilan rakyat kuranglah adil. Misalkan kasus transjakarja yang diduga merugikan keuangan DKI sebesar 1,2 triliun hanya berhenti pada Kepala Dinas Udhat Pristono.

Membandingkan dengan kasus ini, saya selaku warga Sumut yang selama ini merasa diperlakukan tak adil oleh negara karena sejumlah orang pentingnya dimasukkan ke penjara (Syamsul Arifin: padahal kasusnya adalah kasus Langkat, bukan kasus Pemprov, tetapi disebut bahwa yang ditangkap oleh KPK, diadili dan divonis adalah Gubsu; Abdillah: padahal kasusnya adalah masalah Damkar yang jika adil semua orang tahu bahwa semua kepala daerah hanyalah penerima proyek itu sesuai kebutuhan politik rezim saat itu; Ramli, dan Rahudman: semua orang tahu bahwa jika ia tak menjadi walikota medan maka kasusnya belasan tahun lalu itu akan sirna begitu saja) dan kini menyusul Gatot, menilai ada yang tak beres dalam penegakan hukum.

Jika kasus DKI hanya berhenti di tangan Kepala Dinas, mengapa kasus yang dituduhkan kpd Gatot tak berhenti di tangan Kepal Dinas saja, atau di tangan orang-orang seperti Ridwan Panjaitan saja yang kini sudah menjalani hukuman itu?

Saya tidak pada posisi membela koruptor, tetapi jika boleh memohon mengapalah Sumut terus-menerus harus dibuat pejoratif seperti ini?

Saya pun menjadi sangat was-was, bukankah semua kepala daerah dan pejabat di Indonesia tidak sepi dari korupsi? Betapa menyedihkan pula nanti jika T Erry Nuradi yang kini dengan gembiranya mempersiapkan diri mengambil alih kekuasaan justru terjerembab pula karena ada pihak yang membawa kasus-kasusnya selama menjadi Bupati di Sergai ke ranah hukum? Saya tidak dalam posisi menuduh T Erry Nuradi.

Shohibul Anshor Siregar


1 Comment

  1. sugiri rampah says:

    Politik-hukum-politik-hukum-Politik-hukum-politik-hukum berputar seperti pusaran air. Makin banyak permasalahan “korupsi” di negara ini, khususnya di sumut. Pusarannya bisa bertahan lama. Seperti banjir. Moralnya bobrok lo….. Bos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: