'nBASIS

Home » ARTIKEL » PENEGASAN SIKAP

PENEGASAN SIKAP

AKSES

  • 538,714 KALI

ARSIP


muktamar muhammadiyah 47Disadari, tantangan ini tak hanya dalam dimensi mentalitas keumatan, melainkan juga peniscayaan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam, justru dengan peran yang relatif tak terhitung dalam kancah internasional, kehadirannya tidak sebanding dengan jumlah populasinya yang besar. Muslim Indonesia seolah majority with minority mentality atau inferiority complex


Dari Makassar Muhammadiyah menegaskan kembali sikapnya tentang sejumlah masalah dalam ranah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Dengan penekanan yang tak jauh berbeda, hal yang sama juga telah dikemukakan melalui Muktamar ke-46 Jogjakarta (2010). Tantangan aktual dalam setiap ranah itu demikian kompleks, dan uniknya, dapat memiliki benang merah ketertautan sesama. Dalam klaimnya sebagai organisasi dakwah amar makruf nahi munkar, Muhammadiyah menganggap keniscayaan melakukan ikhtiar dalam mencermati, mengantisipasi, dan memberikan solusi strategis dalam bingkai Islam berkemajuan menuju pencerahan peradaban, tidak untuk ditunda atau sebatas diwacanakan sebagai asesori keorganisasian belaka.

Dalam ranah keumatan Muhammadiyah memandang pentingnya kaji-ulang dan dorongan atas upaya-upaya penguatan keberagamaan yang moderat sejalan dengan urgensi penjembatanan untuk membangun saling pengertian (mutual understanding) melalui dialog yang mampu mereduksi konflik merugikan sesama. Bahkan dua kelompok besar Sunni-Syiah dipandang harusnya lebih saling terbuka. Keberagamaan ekstrim disebabkan oleh banyak faktor.  Diperlukan pendekatan dialog mencerahkan dan mencerdaskan, serta interaksi sosial yang santun.  Muhammadiyah yakin sikap beragama yang tengahan (wasithiyah, moderat) akan memunculkan kebutuhan bersama untuk saling mendukung dan saling memperkuat sebagai satu kekuatan.

Dari bumi Anging Mammiri Muhammadiyah juga menegaskan pandangannya bahwa Islam sebagai jalan hidup (way of life) dan filosofi hidup, bukan sekadar gaya hidup. Esensi dari Islam lebih penting daripada performative-nya. Esensi agama yang substantif antara lain terwujud dalam kesalihan diri dan kesalihan sosial, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, pemberantasan korupsi, hidup bersahabat dengan umat lain, dan sikap saling menolong. Esensi dan substansi Islam bukan pada unsur lifestyle dan performative.

Pemeranan Diri Umat. Al-Quran berbicara serius tentang ummah wahidah (umat yang satu). Tetapi selain terbagi dalam berbagai negara, dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi ke dalam kelompok baik karena perbedaan faham keagamaan, organisasi dan budaya. Sembari menebar ajakan melampaui sekat-sekat kebangsaan dan kesemuan lokalitas yang selama ini kerap mengkendalai, Muhammadiyah memandang perlu upaya penyatuan kalender hijriyah, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai basis transaksi dan sebagai dasar bagi kepastian agenda keumatan. Disadari, tantangan ini tak hanya dalam dimensi mentalitas keumatan, melainkan juga peniscayaan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam, justru dengan peran yang relatif tak terhitung dalam kancah internasional, kehadirannya tidak sebanding dengan jumlah populasinya yang besar. Muslim Indonesia seolah majority with minority mentality atau inferiority complex.

Seruan Muhammadiyah ialah agar umat Islam Indonesia menyadari tuntutan pemeranan diri itu dengan sifat lebih aktif di tingkat internasional untuk ikut menentukan nasib terbaik dunia dalam situasi kompetisi antar umat beragama yang semakin sengit. Di antara kunci peningkatan peran penting tersebut adalah kembali mempreteli permasalahan internal, di antaranya kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kewibawaan politik dalam negeri.

Dalam kajian Muhammadiyah, spektrum permasalahan kebangsaan di Indonesia saat ini sangat kompleks. Tak hanya meliputi upaya pembangunan keberagamaan yang toleran, tetapi juga membangun nilai budaya melayani dan memberdayakan terhadap kelompok difabel (different-ability) dan kelompok rentan lain yang jumlahnya lebih massif dibandingkan dengan negara yang lebih maju. Pemerioritasan usaha keselamatan ibu dan anak, perang melawan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif yang sangat membahayakan, membangun kesiapan untuk tanggap dan tangguh menghadapi bencana dan  membangun budaya egalitarian dan sistem meritokrasi. Juga mengatasi krisis pangan, air dan energi, memaksimalkan bonus demografi, gerakan berjamaah melawan korupsi, membangun masyarakat ilmu; dan menyelamatkan Negara dengan jihad konstitusi.

Demokratisasi yang berkembang pesat berdampak terhadap keterbukaan dan kebebasan dalam hampir semua bidang kehidupan. Selain melahirkan budaya egalitarian,  demokratisasi dalam politik Indonesia saat ini membangkitkan feodalisme baru (neo-feodalisme) dan dominasi kekuatan ekonomi kapital yang merambah ke hampir semua lapangan kehidupan termasuk lembaga dan organisasi keagamaan. Proses demokrasi yang serba-prosedural telah mereduksi esensi berdemokrasi, bersamaan itu tumbuh egoisme elite, kelompok, dam golongan yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan sering kehilangan objektivitas dan prinsip meritokrasi.

Keberadaan kaum difabel  dan kelompok rentan lainnya merupakan realitas sosial dengan jumlah sangat besar di Indonesia. Diperlukan gerakan perubahan persepsi, komitmen dan kepedulian untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak azasinya sebagai warga negara yang hak-haknya dijamin konstitusi (dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial).  Ibu dan anak memiliki kedudukan utama dalam Islam dan itu terkait dengan masa depan umat. Karena itu Muhammadiyah perlu meningkatkan komitmen terhadap penurunan angka kematian Ibu dan balita. Memang ini tak hanya menyangkut aspek kultural, karena faktanya kebijakan selalu tak seirama. Perhatikanlah derajat pencapaian program Millenium Development Goals yang lebih banyak berhenti seputar pernyataan demi pernyataan.

Dunia mengalami krisis air dan energi yang terjadi karena sistem dan pengelolaan teknologi yang buruk, kerusakan alam, rendahnya kesadaran, dan penguasaan akses dan sumberdaya air oleh swasta yang berlindung di balik legitimasi pemerintah yang beriringan dengan menipisnya persediaan minyak bumi, konsumsi transportasi dan industri yang tinggi, serta masalah sistem tata kelola dan tataniaga. Muhammadiyah telah melakukan judicial review Undang-undang Migas dan Undang-undang Sumberdaya Air serta menerbitkan buku Fikih Air sebagai panduan teologis pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air.  Semua itu dimaksudkan untuk mencegah dampak lebih serius dengan pencegahan di bagian hulu.

Muhammadiyah bersama dengan organisasi masyarakat madani dan para tokoh bangsa telah melakukan judicial review atas sejumlah regulasi yang menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia sekaligus mengancam kedaulatan negara. Judicial review dilakukan sebagai tanggungjawab kebangsaan untuk menegakkan kedaulatan negara, dan tercapainya cita-cita nasional kemerdekaan. Kualitas legislator yang rendah, jual beli hukum (law buying) dengan pengusaha dan penguasa asing oleh para komprador, dan lobi-lobi kelompok kepentingan melatar-belaki jihad Konstitusi untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan.

Secara optimis bonus demografi memungkinkan Indonesia tumbuh menjadi negara besar dengan produktivitas kerja yang tinggi dan kekuatan ekonomi yang memungkinkan Indonesia memperkuat pengaruhnya di tingkat regional dan internasional. Pemerintah, kekuatan-kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, dan penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan harus menjadikan momentum bonus demografi untuk melakukan usaha-usaha pencerdasan generasi bangsa dan menjauhkan segala hal yang dapat menimbulkan pembodohan dan pelemahan mentalitas anak bangsa.

Gerakan berjamaah melawan korupsi merupakan pilihan strategis yang mengindikasikan fakta memudarnya kepercayaan terhadap semua lembaga penegakan hukum dan segenap penyelenggara negara. Memberikan sanksi sosial bagi para koruptor, memulai hidup “bersih” tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri (ibda’ binafsik) dan rumah, membenahi transparansi dan akuntabilitas. Internal Muhammadiyah mendorong seluruh amal usahanya untuk menerapkan good corporate governance dan melahirkan fatwa tarjih tentang haram memilih pemimpin yang korupsi.

Salah satu masalah bangsa yang sangat serius adalah rendahnya budaya keilmuan. Dipercaya bahwa bangsa Indonesia akan beroleh lompatan kemajuan besar dengan membangun keunggulan melalui pengembangan masyarakat ilmiah yang antara lain dengan melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif. Keluarga dapat dijadikan institusi dini yang sangat efektif untuk mengembangkan budaya keilmuan. Muhammadiyah dan segenap komponen umat Islam ingin berada di garis depan dalam mengembangkan budaya keilmuan agar menjadi kekuatan strategis dalam dinamika kehidupan kebangsaan.

Khusus tentang narkoba, Muhammadiyah menilai perubahan persepsi secara struktural. Islam adalah agama yang sangat menghargai akal, sehingga melarang makanan, minuman dan zat lainnya yang berpotensi merusak akal. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sudah terbukti menghancurkan kesehatan, harkat, martabat bahkan membunuh generasi masa depan. Melihat fakta bahwa Indonesia saat ini sering dijadikan pasar bagi perdagangan, produksi dan penyebaran berbagai narkotika, prikotopika dan zat adiktif (rokok dan alkohol), dan semua itu berkembang dalam kualitas dan kuantitas yang sangat mencemaskan dan dalam waktu relatif singkat, maka Muhammadiyah merasa sangat yakin berada dalam posisi yang tepat jika dengan sungguh-sungguh menggugat negara dan segenap alat-alat kekuasannya agar memastikan pemutusan mata rantai dan suply agar rentetan dampak dari masalah ini dapat terhenti dengan segera.

Tidak saatnya lagi Indonesia berkutat pada diskusi sia-sia tentang simptom, melainkan wajib menukik pada the root of the problems. Adalah kesalahan besar negara dan alat-alat kekuasaannya lebih memperhatikan bagaimana cara “memanjakan” para pecandu narkoba ketimbang memotong habis jaringan perederan dan memastikan nihil suply. Nihil suply jauh lebih mudah dikerjakan ketimbang memperturutkan scenario internasional yang bertele-tele dengan segala macam eufimisme yang membosankan. Jangan katakan bahwa negara tak mampu, karena negara dibentuk justru untuk melindungi segenap tumpah darah. Indonesia tak boleh seburuk selama ini, yang antara lain tak merasa malu sama sekali aparatnya banyak yang terlibat di semua sektor tak terkecuali lembaga pemasarakatan yang seolah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan narkoba dengan target dan sasaran tak terduga dan tak terkendali. Tak ada apologi yang dapat diterima untuk kegagalan selama ini.

Penutup. Dunia saat ini menghadapi persoalan yang berkaitan dengan eksistensi manusia dalam kehidupannya terutama jika dilihat dari ledakan penduduk, keterbatasan sumber daya alam, serta ancaman kemusnahan akibat penggunaan senjata nuklir, konflik dan pemusnahan etnik, maupun perubahan iklim yang ekstrem. Peperangan masih dianggap sebagai pilihan untuk kepentingan yang sangat jauh dari nilai kemanusiaan. Ribuan manusia meninggal dunia, begitu pun yang terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampung halamannya. Muhammadiyah menganggap PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan tingkat dunia telah abai, dan saatnya didorong untuk mengambil langkah cepat dan meninggalkan sikap politik standar ganda menghadapi negara-negara pelanggar hak asasi manusia.

Islam menjunjung tinggi keadilan, menempatkan manusia dalam harkat dan derajat yang tinggi serta mencela kedzaliman dalam segala bentuknya. Salah satu bentuk kedzaliman pada zaman modern adalah perdagangan manusia (human trafficking), perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja. Praktek semacam ini terjadi di banyak negara di antaranya menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang disebabkan ketidakberdayaan umat dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan. Masalah ini lebih bersifat struktural-nasional dan struktural global yang dengan sendirinya memerlukan terapi politik dan kebijakan terkait.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 selanjutnya mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah periode amaliyah 2015-2010 agar menjabarkan keputusan ini dalam bentuk program dan tindakan internal dan kerangka kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga dan atau negara-negara terkait dalam rangka efektivitas perjuangan untuk kemajuan menuju pencerahan peradaban, dan tata dunia yang lebih manusiawi dan lebih adil.

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 10 Agustus 2015, hlm C5.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: