'nBASIS

Home » ARTIKEL » KALEIDOSKOP POLITIK SUMATERA UTARA

KALEIDOSKOP POLITIK SUMATERA UTARA

AKSES

  • 550,950 KALI

ARSIP


kaleidoskopeKaleidoskop Politik Sumatera Utara: “MEDAN DATANG SIANTAR PERGI” Kata orang GANTENG itu “GANTIAN TENGGELAM”. Kata saya GANTENG ya GANTENG: sempurna (hanya) secara fisik.

Di sini terkesan ada semangat “ketiban durian runtuh” atau “semangat makan pisang bakubak”. Apa boleh buat. Itulah faktanya.

Tetapi saya punya 5 (lima) gubernur istimewa di Sumatera Utara. Mereka tak pernah tergantikan. Jejak mereka yang penuh catatan prestasi yang melekat pada sejarah Sumatera Utara, berguna untuk orang kemudian, apalagi penguasanya. Itu jika mereka ingin belajar.

SM Amin Nasution: Saat perang kemerdekaan berkecamuk, SM Amin diangkat sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara pada 14 April 1947 di Pematang Siantar oleh Gubernur Sumatera Utara Mr Teuku Muhamad Hasan. Inilah yang kelak dipandang sebagai cikal-bakal pemerintahan provinsi Sumatera Utara itu. Pengangkatan itu tak terlepas dari pendudukan kolonialisme Belanda atas kota Medan sebagai ibukota propinsi Sumut. Berhasil memertahankan kemerdekaan Indonesia di Siantar, Presiden RI Ir Soekarno lalu mengangkat SM Amin menjadi Gubernur Sumatera Utara secara penuh pada 19 Juni 1948 di Kutaraja, Aceh. Saat itu Aceh dan Sumatera Utara masuk dalam satu propinsi. Sosok SM Amin teguh memegang panji-panji kemerdekaan Indonesia. Berkali-kali Amin menjadi buruan nomor satu kolonial Belanda. SM Amin Nasution memimpin Sumut 3 kali dalam pertikaian politik dan bersenjata yang luar biasa sulitnya pada awal republik dikonstruksikan”.  Berbeda dengan tokoh pemerintahan masa kini, SM Amin adalah seorang yang menilai penting menebar pemikiran kepada masyarakat luas. Di antara buku karyanya ialah: Indonesia Dibawah Rezim “Demokrasi Terpimpin”, Demokrasi Dalam Bahaya, Demokrasi Selayang Pandang, Kodifiasi Unifikasi Hukum Nasional, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Bertamasya Ke Alam Hukum, dan lain lain. SM Amin Nasution memimpin Sumut 3 kali dalam pertikaian politik dan bersenjata yang luar biasa sulitnya pada awal republik dikonstruksikan. Ia adalah juga Ketua DPRD Sumatera Utara pertama dengan tanpa hak suara. Mereka berjumlah 45 orang mewakili 3 Kresidenan, yakni Kresidenan Tapanuli, Kresidenan Sumatera Timur dan Kresidenan Aceh.

Abdul Hakim Harahap: Ia “merebut” PON III untuk diselenggarakan di Medan. Untuk itu dibangunlah Stadion Teladan. Siapa di antara kita kini yang mampu merawat, misalnya mengecet dengan bagus dan menatanya selayak mungkin? Abdul Hakim membangun wilayah eksklusif Medan Baru sebelum kita kenal pemukiman-pemukiman elit yang sekarang. Abdul Hakim mensponsori pendirian USU yang menjadi kebanggaan dan sekaligus penggemblengan kader-kader bangsa.

Marah Halim Harahap: Ia merintis upaya pembangunan olahraga sepakbola modern di Indonesia dan memasarkannya melalui Marah Halim Cup. Event itu selalu dihadiri oleh kesebelasan-kesebelasan luar negeri. Jika sekarang kita langsung saja bisa menyaksikan pertandingan bergengsi yang disiarkan dari kota-kota pemilik industri sepak bola terkemuka melalui tv, dulu peluang menyaksikan pemain asing hanya mungkin lewat Marah Halim Cup. Tetapi Indonesia tampaknya tidak mau jujur, Marah Halim Harahap semestinya diberi apresiasi sebagai tokoh olahraga sepak bola Nasional. Menteri Pemuda dan Olah Raga mestinya tahu mengambil kebijakan apa untuk apresiasi itu.

EWP Tambunan: Orang selalu sinis kepada EWP Tambunan yang mengembalikan (ke pusat) setiap anggaran yang tidak habis digunakannya. Sekarang pola penghabisan anggaran dengan berbagai kegiatan yang tak masuk akal direstui bersama oleh eksekutif, legislatif dan judikatif berikut seluruh komponen penegakan hukum yang ada. Semua tahu kegiatan menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun anggaran itu hanya modus pencurian uang Negara, tetapi malah tetap saja disenangi.

Raja Inal Siregar: Dulu ada orang (pejabat) yang menyebut bahwa Martabe itu adalah akronim (singkatan) dari Markisa Terong Belanda. Jadi bagi pejabat ini, Martabe adalah sejenis minuman khas berupa juice. Martabe yang juga diadopsi dalam berbagai bahasa lokal di Sumut (Karo misalnya menyebut Pesikap Kuta Kemulihenta) dicanangkan di Tanjung Ibus (Langkat, 1981) kurang lebih sebagai sebuah reaksi politik dan bentuk ketak-sabaran atas pergiliran jatah berdasarkan sistem politik pembangunan nasional yang tak adil. Martabe adalah sebuah perlawanan untuk kepentingan ekonomi kerakyatan, sebagaimana pada waktu sebelumnya ada juga program yang mirip diberinama Maduma (bhs Tapanuli, makin sejahtera).

Sekarang saya sangat ingin menyebut sebuah kosa kata yang sudah lama hilang dari Sumatera Utara, yakni: “ksatria”. Anda berpendapat apa?

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: