'nBASIS

Home » ARTIKEL » NEGARA DALAM KESULITAN

NEGARA DALAM KESULITAN

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


https://poodyheads.files.wordpress.com/2012/04/gon.jpg?w=630 https://poodyheads.files.wordpress.com/2012/04/gon.jpg?w=630

Akhir April tahun lalu sebuah tulisan dari Keith K C Hui berjudul From Democracy to Veto-cracy: Destabilizing World Politicy tayang pada sebuah situs bernama foreign policy in focus. Ia memusatkan perhatiannya pada kejadian-kejadian yang acap di berbagai negara, saat masyarakat menaruh perhatian serius dan melakukan upaya untuk memveto kebijakan tertentu atau bahkan pemerintahan itu secara keseluruhan.

Ia memulai uraiannya dengan sebuah kekhawatiran atas kemungkinan besar munculnya dampak berefek domino secara menyeluruh dan bahkan melampaui teritorial sebuah negara. Ketika rakyat, baik itu mewakili mayoritas atau minoritas, tidak mampu lagi bersabar menunggu pemilu berikutnya untuk menggantikan pemerintahan yang berkuasa seiring kemerosotan kepercayaan yang drastis, dan para motor penggerak dengan berani memobilisasi massa untuk melawan setiap kebijakan, yang akhirnya melumpuhkan administrasi. Hal itu tidak hanya akan menjadi ancaman bagi stabilitas dalam negeri sebuah negara demokrasi tertentu, tetapi juga dapat dan telah berulangkali terbuklti sekaligus juga menggoyahkan tatanan dunia. Diketahui vetokrasi sudah menjadi fenomena di seluruh dunia berkat ajaran demokrasi yang berkembang pesat.

Rujukan Kasus. Hui sangat yakin bahwa munculnya tradisi vetokrasi (veto) di banyak negara demokrasi sesungguhnya berakar pada posisi pemerintahan yang tidak dapat diakses oleh usaha-usaha yang menempuh jalan normal untuk kesejahteraan. Bila kombinasi kepentingan berbagai kelompok yang frustrasi ini menyadari sulitnya atau hampir mustahilnya mendapat akses ke otoritas pemerintah atau membatalkan kebijakan yang tidak menguntungkan, tuntutan yang mereka suarakan akan sangat didengar.

Vetokrasi di Mesir dan Ukraina adalah dua contoh yang dipetik oleh Hui. Di Mesir gerakan ditujukan untuk memprotes Mohammed Mursi. Di Ukrania dilakukan untuk perlawanan atas penarikan Viktor Yanukovych dari Uni Eropa. Ia menegaskan bahwa jajak pendapat resmi untuk memastikan berapa perwakilan demonstran selalu penting, tetapi ini tidak masalah jika pun pada akhirnya tidak diketahui, karena yang penting adalah bahwa rakyat melawan.

Vetokrasi juga telah terjadi di banyak negara lain. Oposisi Venezuela, yang dipimpin oleh Leopoldo Lopez berhasil menyelenggarakan pawai yang berujung kekacauan untuk menghadapi Nicolas Maduro yang sebelumnya memenangkan pemilu (April 2013) dengan angka meyakinkan (50,7 %). Sejak awal 2013, kamp sekuler dan pemuda Turki yang berpikiran liberal telah menantang dengan cara yang berbeda terhadap aturan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang partainya memenangkan pemilu pada tahun 2002, 2007 dan 2014. “The 2011 protest” diluncurkan oleh pedagang asosiasi India terhadap pembukaan pasar ritel yang hampir menjatuhkan pemerintah jika saja Perdana Menteri Manmohan Singh tidak menghentikan keputusan untuk menyambut raksasa asing seperti Walmart di negerinya.

Gerakan anti-pemerintah serupa juga terjadi di Bulgaria, Bosnia dan Brasil. Di Asia Timur, Thailand misalnya, kekacauan ekonomi telah diperparah oleh setengah tahun kebuntuan antara pemerintah Yingluck dan kekuatan oposisi bersimbol “Baju Merah”. Oposisi melihat kebijakan Thaksin tidak adil kepada. Para mahasiswa di Taiwan dengan nama Gerakan Sunflower menduduki gedung legislatif dalam rangka penentangan atas perjanjian perdagangan Presiden Ma Ying-jeou. Berdasarkan semua kejadian itu, Hui merasa yakin bahwa vetokrasi adalah fenomena jangka panjang yang mengganggu sekali terhadap perdamaian dan ketertiban dan yang sekaligus pula mencerminkan kontras dengan kekacauan yang terjadi selama 60-an tahun pasca-Perang Dunia II.

Ukraina sedang terpecah-belah. Banyak negara-negara lain juga berada di bawah ancaman serupa oleh berbagai jenis ancaman, termasuk keinginan kuat pemisahan diri ketika minoritas etnis tertentu atau kelompok kepentingan lainnya tidak dapat menikmati kepuasan hidup. Indonesia pun mencatat kejadian serupa justru pada awal kemerdekaannya. Di Belgia lain lagi. Kesenjangan antara komunitas berbahasa Belanda dan berbahasa Perancis dianggap sebagai bom waktu. Di Indonesia kesenjangan berdimenasi jamak (buruh-majikan, Pusat-daerah, dan Negara-MNCs) sudah lama menjadi fakta tak terubah dan semakin kukuh dikawal oleh regulasi dan landscape dan konfigurasi politik yang berubah.

Hal-hal sederhana sekali pun dapat menjadi pemicu instabilitas di tengah ketidak-kondusipan yang dibiarkan. Di Belgia misalnya, sensitivitas masalah berkembang bahkan dapat tersulut lebih parah dan sewaktu-waktu menimbulkan kerusuhan oleh masalah sepele seperti rumah sederhana untuk dua piaraan Panda dari Cina. Gerakan pemisahan diri saat ini dan potensi Catalonia di Spanyol, Shetland di Skotlandia, Sardinia di Italia, Turki sekuler dan etnis Kurdi di Turki, umat Islam di Myanmar, kepentingan daerah di Thailand, masyarakat adat di Taiwan, berbagai minoritas di India dan Pakistan, dan bahkan Texas di Amerika Serikat, adalah tanda-tanda yang lebih dari cukup sebagai bukti awal vetokrasi karena para penuntut selalu kalah dalam sistem pemungutan suara nasional.

Sangat menarik ketika Hui menjelaskan bahwa dalam sebuah negara yang terpecah antara elit pemerintahan dan para pemrotes jalanan yang berusaha menandingi, kedua belah pihak selalu dapat mengajukan semacam “banding” ke dukungan eksternal tertentu dari berbagai “kamp kekuasaan,” yaitu, orang Kristen Barat, Rusia Ortodoks, Sunni Arab Saudi, Syiah Iran, dan akhir-akhir ini, ateis China. PRRI/Permesta juga mencatat hal serupa pada perang saudara saat instabilitas pada awal kemerdekaannya tempo hari.

Jelas bahwa hal seperti ini dapat menjadi jalan tol untuk membuka diri bagi intervensi asing dan kemudian menjadi arena berdarah antara dua atau lebih blok, sekaligus dipercaya menghasilkan lebih banyak ketegangan dan gangguan dalam hubungan internasional. Menurut Hui, perkembangan vetokratik di Ukraina dan berbagai negara bekas Uni Soviet (Rusia vs Barat), Mesir (Ikhwanul Muslimin vs Barat), Turki (konservatif Muslim vs Barat), Iran (Syiah vs Barat), Venezuela (West vs Cina), Sudan (Barat vs Cina), Thailand (Barat vs China), Taiwan (Barat vs Cina) dan sejenisnya telah menyediakan gelanggang yang luas untuk bentrokan antara kekuatan superior dan dinamika antagonis bersifat multi-polar.

Sebagaimana pernah dikemukakan salah seorang yang dapat disebut sebagai pendiri teori Neorealisme atau Realisme Struktural Kenneth N. Waltz (1924-2013), dunia bipolar cenderung lebih stabil daripada hubungan internasional multi-polar. Tentulah, jika Waltz benar, bahwa tatanan dunia anarkis dapat lebih baik disimpan dalam kantung perdamaian berasas peta dan mode hubungan internasional bersifat duopoli. Hui pun yakin bahwa kecenderungan politik blok multi-polar pasti bergerak dengan speed dan power tertentu menuju transformasi demokrasi vetokrasi yang akhirnya dapat berbuah bencana politik tak terperikan.

Keadaan Dalam Negeri. Berdasarkan sejarah dan karakteristik negara-negara yang mengalami kekacauan dan melibatkan intervansi asing di ujung vetokrasi yang dikemukakan di atas, tentu Indonesia tidak dapat serta-merta disamakan dengan semua itu. Juga oleh latar belakang sejarah politik dan penerapan model demokrasi beserta kebudayaan politik yang dikembangkan. Berbeda. Tetapi ada dua hal yang menunjukkan benang merah kasus semua negara yang dikemukakan di atas dengan negara mana pun di dunia, termasuk Indonesia, yakni ketidak-puasan atas keperiadaan (ekonomi, sosial dan politik) dan intervensi asing. Dengan tanpa harus merinci kekuatan-kekuatan oposisional yang lazimnya akan menjadi penggagas di garis depan, kondisi Indonesia yang semakin buruk tidak dijamin sepi dari gerakan perlawanan yang serius.

Diketahui bahwa “perang” yang tidak semestinya (tantangan debat terbuka di depan umum dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli kepada Wapres JK) telah menjadi asupan berita pasca reshuffle kecil kabinet yang kebanyakan orang menilainya tidak cukup beralasan dan berlatar belakang solidaritas kepartaian yang kental di atas nilai-nilai merit system. Kita tidak perlu mendengar penuturan dari setiap orang yang telah dikeluarkan dari kabinet, untuk tahu seberapa buruk keadaan itu sekarang. Tetapi harapan masyarakat atas perbaikan yang ditunggu justru tidak tergambar dari kebijakan bongkar pasang kabinet. Tentu saja rakyat tidak memiliki pilihan kecuali menunggu kinerja kabinet baru yang baru dirombak itu.

Mungkin kasus-kasus terbaru seperti kerusuhan untuk penentangan kebijakan Gubernur DKI Ahok di Kampung Pulo hanya dianggap sederhana dan tak begitu menarik dikaitkan terhadap kasus yang dibahas. Tetapi bukan saja karena kejadian ini telah diawali oleh pemberian hibah untuk perlengkapan kesiagaan pasukan (TNI) di DKI, yang membuat orang ramai memperbincangkan sisi pensubordinasian kekuatan alat negara untuk urusan pemerintahan sipil, hal-hal lain yang terjadi sekitar perayaan nasional untuk hari kemerdekaan ke 70 dapat dianggap atau diduga memiliki keterkaitan substantif untuk mengagregasi ketidak-puasan bagi sebagian rakyat.

Penutup. Di Pamekasan sebuah karnaval menyambut Hari Proklamasi 17 Agustus telah ramai diperbincangkan karena simbol-simbol PKI yang diperagakan. Itu pasti akan menjadi sebuah fakta yang tak mungkin dianggap berdiri sendiri. Karena sebelumnya pun Presiden Jokowi menggagas permohonan maaf kepada keluarga korban peristiwa kerusuhan masa lalu terhadap PKI, analisis di tengah masyarakat pun dapat semakin liar. Bupati Pamekasan memang sudah menyurati Presiden dan para petinggi negara lainnya untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya di sana sedang dilakukan upaya menyegarkan kembali ingatan masyarakat tentang bahaya PKI, tetapi pertanyaan di tengah masyarakat belum terjawab ketika pihak keamanan menyatakan tidak ada unsur pidana di dalam kejadian itu.

Pada Idulfitri yang lalu Tolikara mengguncang Indonesia karena diskriminasi yang begitu mencengangkan karena daerah itu selama ini seolah bukan bagian dari Indonesia. Jika pun itu sebuah kekhilafan lokal, tetapi terapi hukum dan politik yang diberikan oleh negara tetap menyisakan pertanyaan serius di tengah rakyat.

Standar ganda terhadap hal-hal yang dianggap begitu berbahaya kepada ideologi dan keamanan nasional adalah titik kritis analisis bagi sebagian orang. Sikap terhadap ISIS dan mobilisasi yang dilancarkan, hingga pemasangan spanduk di hampir seluruh wilayah RI terutama di wilayah-wilayah yang dianggap peta potensil radikalisasi (Islam), tidak luput dari analisis komparatif.

Semua itu tidak serta merta menjadi ancam serius terhadap legitimasi, apalagi menjurus kepada penggulingan pemerintahan. Tetapi ketidak-puasan yang berakumulasi dari berbagai jenis sumber dan pembiarannya dalam sebuah apatisme yang tak terjelaskan, adalah hal yang terbukti cukup untuk sebuah gerakan perlawanan yang membawa kekacauan di beberapa negara yang diterangkan di atas.

Tetapi mungkin masih ada satu hal lagi yang perlu dihitung. Memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang kini tengah sibuk menjajakan diri untuk investasi asing, dan di tengah kecenderungan sikap wellcome berlebih kepada Cina (dibanding yang lain), favouribilitas persaingan yang semakin memanas dapat berujung pada penilaian tidak sehat. Daya tangkal dan daya tahan Indonesia untuk pengaruh asing selama ini terbukti sangat lemah. Di antara bukti untuk itu ialah demokrasi yang dibangun justru telah menghasilkan pembebasan kekayaan alam untuk dikuras habis oleh negara-negara besar tanpa mengindahkan amar konstitusi. Berdoalah Indonesia selamat sentosa.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspana, Medan, Senin 24 Agustus 2014, hkm C5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: