'nBASIS

Home » ARTIKEL » PIDATO ANTI KORUPSI

PIDATO ANTI KORUPSI

AKSES

  • 564,592 KALI

ARSIP


http://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M4c319dc1764a84a49dbf0065e1e5f064H0&pid=15.1&P=0&w=300&h=300 http://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M4c319dc1764a84a49dbf0065e1e5f064H0&pid=15.1&P=0&w=300&h=300

||Kita tahu korupsi melahirkan kecerdasan yang selalu membawahkan sistem pengawasan dan ketelitian serta kesempurnaannya, di samping mampu memerosotkan orang-orang secara moral untuk menjadi pengabdi korupsi, terlepas di mana ia berposisi dan dengan jabatan apa ia diamanahi pada institusi paling dibanggakan sekali pun. Itu sebabnya fenomena double talk (omong ganda, munafik) menjadi kelaziman, saat orang berkata berapi-api menentang korupsi tetapi diam-diam orang dibuat tak tahu bahwa ia sebenarnya koruptor.||


Dalam acara Pelantikan dan pembukaan Rapat Kerja PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Jum’at malam, pekan lalu, di Medan, HT Erry Nuradi mengulangi pidato yang pernah disampaikannya tentang komitmen Sumatera Utara bersih dan anti KKN di bawah kepemimpinannya. Hal itu disampaikannya sambil memohon dukungan semua pihak. Gambaran yang diberikannya tentang kondisi carut-marut Sumatera Utara kontemporer membuat hadirin dan hadirat berjumlah tiga ratusan orang itu makin hening menyimak pidatonya yang disampaikan dengan tone yang sangat datar dan nyaris tak terdengar itu.

HT Erry Nuradi mendapat baga-baga (support) sederhana dari Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, dengan mengatakan bahwa Plt itu adalah singkatan dari pelatihan (untuk menjadi gubernur sesungguhnya), sambil membandingkan dengan Rano Karno di Banten. Padahal semestinya Dahnil Anzar Simanjuntak memetik contoh dari Sumatera Utara, ketika periode lalu kisah pergantian gubernur terpaksa dilakukan.

Tetapi yang jauh lebih menarik ialah catatannya tentang good governance dan clean government di negeri ini yang begitu susah ditegakkan. Ia memang memiliki pengalaman bekerja dalam bidang itu, sesuai tugas sebelum menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Keprihatinannya atas balapan (perlombaan) Sumatera Utara dengan Riau yang seolah memperebutkan “piala korupsional” ditumpahkannya saat memberi sambutan, sembari berharap semua berubah menjadi lebih baik. Tiga orang Gubernur Riau tersangkut masalah. Memang, hingga saat ini tujuh dari 10 Gubernur di Sumatera tersangkut korupsi, di antaranya 4 di provinsi Riau dan pemekarannya. Saleh Djasit (kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran); Rusli Zainal dicekal KPK dalam kasus suap PON Riau; Annas Maamun, diduga terlibat dalam kasus tanah. Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau, tersangkut kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran. Provinsi ini memekarkan diri dari Riau tahun 2002. Sumatera Utara sudah dua orang, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

Mempertanyakan Catatan Jakarta. Hingga kini saya selalu berusaha untuk tidak menerima kesimpulan bahwa korupsi di Sumatera Utara itu kecil. Soal besaran anggaran, APBD Sumatera Utara itu hanya 8,6 Triliun (2015), dan dengan jumlah itu ia berada pada posisi ke 9 untuk APBD seluruh Provinsi di Indonesia. Jadi, jika uang makin sedikit tentu tak masuk akal korupsi makin besar, atau malah paling besar, meski tak selalu harus difahami berdasarkan korelasi mutlak. Makin besar uang, makin besar pula potensi korupsi. Itu yang sangat masuk akal secara teoritis. Jadi mengapa Sumatera Utara yang menjadi sorotan utama nasional hingga kini? Saya sungguh heran. Jangan-jangan banyak orang di negeri ini selalu suka mengomongkan sesuatu yang ia tak jelas tahu, sekadar ikut-ikutan trend saja.

Sebuah artikel pada sebuah harian ibukota yang ditulis oleh peneliti di Center for Politic and Media Research, Yogyakarta belum lama ini mengulas tentang hal ini. Tulisan berjudul “Korupsi Kepala Daerah dan Pemerintahan Terbuka” itu menegaskan bahwa menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), korupsi di pusat dan di daerah perbandingannya sekitar 1,6 kali lebih besar (di daerah) ketimbang di pusat (yang hanya 1,1 kali).

Jika disederhanakan mungkin korupsi memiliki dua sasaran. Pertama, katakanlah uang brankas (yang ada dalam catatan APBN/APBD). Kedua, uang non brankas. Kata Revrisond Baswier, nilai APBN/APBD hanyalah sekitar 18-20 % dari nilai uang non brankas. Awal pekan lalu sejumlah anggota DPRDSU mengeluhkan ketidak-tercapaian target pendapatan dalam APBD. Memang tak ada yang menjuruskan penilaian akan adanya manipulasi atau pesekongkolan jahat. Tetapi jika ada yang memiliki keahlian melakukan investigasi, hal itu adalah sesuatu yang tidak begitu sulit diungkapkan, di level pusat maupun di daerah.

Dilihat dari keberingasan berkorupsi, daerah pun selalu diperlakukan sedemikian rupa hingga terjadi gejala stigmatisasi. Bukan hanya itu, dengan antara lain para calon tersangka dan tersangka di daerah pun kerap hanya akan ditangkap pada suatu ketika jika sudah selesai diperas, saat ia tak memiliki kemampuan lagi melayani tingkah jahat oknum penegak hukum baik di pusat mau pun di daerah yang memperlakukannya tak ubahnya sebagai ATM (anjungan tunai mandiri). PPATK tidak akan dapat berbicara soal ini. Lagi pula, siapa pembuat opini tentang korupsi di Indonesia?

Ada teori korupsi power tend to corrupt. Karena itu more power its must be more corrupt. Makin kaya tentulah makin kuasa (secara kualitatif dan kuantitatif). Karenanya, tak hanya sasaran uang brankas, uang non brangkas pun pastilah makin tinggi sesuai dengan tingkat kekayaan daerahnya. Pertanyaan lain ialah, lebih kuasa mana pusat dibanding daerah? Itulah jawaban untuk pertanyaan siapa lebih garang korupsi, pusat atau daerah?

Karena itulah agaknya catatan PPATK ini sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sumber untuk mengendus korupsi. Sedari dulu sifat korupsi itu rahasia (hidency) dan juga disiasati agar tak terdeteksi oleh siapa pun. Korupsi pada awal reformasi mungkin saja lazim dapat terdeteksi oleh PPATK. Kini orang sudah sangat tahu dan lebih lihai untuk tak menjadi sasaran pengendusan. Bahkan jenis mata uang untuk keperluan korupsi kakap pun sudah diatur sedemikian rupa, bukan yang banyak lembaran dengan sedikit nilai dan apalagi yang terus-menerus mengalami kemerosotan itu (rupiah). Mereka menggunakan uang paling bernilai di dunia, utamanya dollar US.

Seseorang pernah bercerita kepada saya yang karena ceritanya sangat masuk akal, membuat saya menjadi lebih sadar betapa buruknya keadaan. Katanya, bahwa selain dengan mengantarkan langsung dengan menggunakan mata uang asing (sebagaimana yang kerap menjadi bahan berita OTT KPK berdasarkan sadap menyadap itu) kini lazim pula transaksi kasus dengan modus pemberian barang-barang berharga. Seorang supir dengan sandal jepit, berkaos oblong, yang tak menjadi perhatian bagi siapa pun, termasuk awak media, bisa datang menemui bos penentu tindakan hukum atas koruptor itu di suatu tempat untuk menyerahkan sebuah kunci mobil mewah dengan surat-suratnya sambil menunjukkan posisi tempat parkir. Itu tidak mudah untuk diendus, apalagi untuk di-OTT-kan. Berapa banyak pun yang sudah ditangkap berdasarkan teknologi sadap menyadap, dan berapa pun nilai uang negara yang diselamatkan, Anda pasti menggelengkan kepala jika ada yang menjelaskan kepada Anda bahwa program ini sudah menyelamatkan Indonesia. Benar, karena memang masih jauh dari harapan.

Jika PPATK dapat mengendus transaksi yang menggunakan jalur resmi, kira-kira bagaimana mengendus dan menangkal perilaku korupsi yang meluas di Indonesia, baik pada proses pengadaan barang dan jasa; tindak penggelembungan (mark up) dan pengerdilan (mark down) nilai harga sesuai kebutuhan motif korupsional; penggelembungan anggaran dan fiktifisasi belanja sosial/hibah; dan, adanya mekanisme tender proyek yang serba tidak transparan? Sadap-menyadap tak akan mampu mengendus ini, begitu pun pengawasan PPATK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas tidak mampu, karena berdasarkan pengamalaman empiris opini badan ini memang adalah satu hal, sedangkan praktik bad governance adalah hal lain yang tak bertalian sama sekali. Malah institusi yang dianggap terbaik di negeri ini bisa melahirkan fakta keseharian yang mencengangkan. Kalau tidak, bagaimana mereka yang sedang memegang jabatan bergensi itu menjadi terpidana dan tersangka yang di antaranya kini menunggu peradilan? KPK seakan sudah akan direvitalisasi, antara lain dengan merekrut orang-orang baru dengan menggunakan kaum hawa sebagai panitia. Tetapi, mengejutkan pula bahwa di antara calon pimpinan KPK peserta seleksi itu sudah dinyatakan akan ditetapkan sebagai tersangka, baik karena dugaan kuat tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi.

Komitmen Pemuda Muhammadiyah. Apa yang masih tersisa sebagai moralitas penegakan hukum atas korupsi jika keadaannya sudah begini buruk? Kita tahu korupsi melahirkan kecerdasan yang selalu membawahkan sistem pengawasan dan ketelitian serta kesempurnaannya, di samping mampu memerosotkan orang-orang secara moral untuk menjadi pengabdi korupsi, terlepas di mana ia berposisi dan dengan jabatan apa ia diamanahi pada institusi paling dibanggakan sekali pun. Itu sebabnya fenomena double talk (omong ganda, munafik) menjadi kelaziman, saat orang berkata berapi-api menentang korupsi tetapi diam-diam orang dibuat tak tahu bahwa ia sebenarnya koruptor.

Pada Muktamar Muhammadiyah 47 yang lalu Dahnil Anzar Simanjuntak memberi laporan dan pandangannya pada salah satu sesi sidang pleno dengan tema kampanye gerakan antikorupsi. Kalau dulu KH Ahmad Dahlan berperang melawan kebodohan dan pembodohan, maka sekarang harus ada pernyataan, affirmative action dari Muhammadiyah, melawan korupsi dengan serius. Usulannya tentang perlunya fiqih anti-korupsi disambut meriah seluruh peserta muktamar yang berjumlah kurang lebih 4000 orang itu. Khusus untuk kalangan muda, PP Pemuda Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Dahnil Anzar Simanjuntak berkreasi mencetak dan menjual secara online lewat situs resmi kaos oblong bertuliskan ‘Berjamaah Antikorupsi’.

Berjamaah Antikorupsi diperjuangkannya melalui konsolidasi ke seluruh Indonesia. Ia memperkuat ide dan gerakan itu di internal Pemuda Muhammadiyah. Itu awalnya. Kemudian, kini dengan giat memulai merealisasikan gagasan yang dideklarasikannya pada awal kepemimpinannya, yakni Pesanteran Antikorupsi. Institusi pendidikan ini akan menjadi kelembagaan yang memperkaya dan bersifat komplementatif bagi gerakan pendidikan Muhammadiyah, yang akan melibatkan seluruh kepemimpinan lembaga mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Penutup. Dulu dia pernah menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebelum digantikan oleh JK, yang kini menjadi Wakil Presiden RI. Orangnya sederhana. Ditilik dari penampilan dan bahasanya, memang orang-orang biasa saja. Tetapi lebih dari 2/3 negara di dunia sudah dijalaninya. Suatu ketika ia menjadi pembicara ke 34 dari tokoh-tokoh dunia yang diundang oleh Vatikan. Ketika giliran berbicara, dia sebut nama dan organiasasinya. Paus bersujud. Apa alasan? Muhammadiyah, organisasi yang diwakili orang ini, kata Paus, adalah organisasi yang istiqomah sejak berdiri hingga sekarang. Ketuanya pernah bernama AR Fachruddin. Ketua itu pernah mengirim surat kepada saya untuk meminta saya mengucapkan dua kalimah syahadah.

Nama orang yang bertutur sebagai tokoh terakhir pemberi tausiah pada Pelantikan dan Raker PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara pekan lalu ini adalah Goodwill. Oleh Lukman Harun dinasehatkan agar ditambah Muhammad di depan nama dan nama orang tua di belakang, sehingga menjadi Muhammad Goodwill Zubir. Lukman Harun memiliki alasan, seorang temannya bernama Goodwill, di Eropa, sepekan ke masjid dan sepekan ke gereja.

Saya melihat kisah menarik ini dituturkan oleh M Goodwill Zubir yang Ketua PP Muhammadiyah itu lebih ditujukan kepada Pemuda Muhammadiyah sebagai korps yang sangat diharapkan pada lini terdepan agar dakwah amar ma’rufnya tak henti pada sebuah koridor saja. Kejamakan permasalahan bangsa mengharuskan inovasi dakwah agar tak kalah kepada kejahatan, termasuk korupsi yang setiap saat bermetamorfosis lebih canggih meninggalkan, jauh di belakang, sistem penegakan hukum dan pengetahuan serta keterampilan para pengendali gerakan perlawanan. Memang bukan hanya pengetahuan dan keterampilan yang menjadi masalah, karena faktanya kerusakan moral yang membuat toleran terhadap korupsi jauh lebih berbahaya.

Pada akhir tausiahnya Goodwill Zubir mengetengahkan sebuah kalimat hikmah demikian: Otak Berfikir, Nurani Berzikir dan Tangan Terampil. Ia tak hanya meminta kesiagaan Pemuda Muhammadiyah, melainkan juga moralitas agar teguh menjalankan tugas.

Shohibul Anshor Siregar.Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian Waspada, Medan, Senin 31 Agustus 2015, halaman B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: