'nBASIS

Home » ARTIKEL » PARTAI AMANAT NASIONAL

PARTAI AMANAT NASIONAL

AKSES

  • 512,606 KALI

ARSIP


http://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.M582038563064c684bfbcb075de218f6bo0&pid=15.1&P=0&w=300&h=300 http://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.M582038563064c684bfbcb075de218f6bo0&pid=15.1&P=0&w=300&h=300

Jika demikian Zulkifli Hasan bisa dilihat sebagai rival baru dalam spektrum penggantang kekuasaan yang sama-sama ingin memperalat fakta Jokowi untuk tujuan besar, menengah atau kecil. Juga untuk tujuan ideologis maupun pragmatis. Di sana ia akan bertemu Si Tangguh yang tiada tara dalam politik Indonesia kontemporer, Luhut Binsar Panjaitan. Apa pun kapasitas Zulkifli Hasan dan semua pengurus PAN dalam rezimnya hari ini, di luar ia masih dianggap bagian yang lekat dengan Muhammadiyah sebagai salah satu komunitas Wahabi terkuat di Indonesia.

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung mendukung pemerintah Jokowi-JK. Tetapi tidak bermakna bergabung ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan juga tidak bermakna meninggalkan KMP (Koalisi Merah Putih). Penjelasan itulah yang kemudian kita dapatkan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan pendiri PAN Amien Rais. Bersesuaian atau tidak, ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap menilai bahwa keberadaan dua koalisi (KMP dan KIH) sudah tidak relevan. Alasan itu yang dipegang partainya untuk masuk gerbong Jokowi-JK.

Dalam keputusan dua koalisi menentukan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan pilkada misalnya, jelas Mulfachri Harahap, seluruh partai tidak lagi terikat dengan konfigurasi KMP-KIH. PAN memandang KMP-KIH tak relevan lagi. Tetapi, sebagai fatsoen belaka, PAN rupanya masih memerlukan ungkapan yang bertujuan meyakinkan bahwa partai berlambang matahari ini tidak meninggalkan KMP dan tidak masuk KIH, melainkan mendukung pemerintahan. Ini tak ubahnya pepatah lama dari Minang: lamak di awak, katuju di urang; urang kampung dipatenggangkan (kenikmatan yang diraih direstui orang dan seisi kampung ditenggang).

Lalu apa sesungguhnya yang mendorong tindakan itu? Secara teoritis mungkin cukup mudah untuk difahami, bahwa Zulkifli Hasan melihat keadaan ekonomi, terkait ekonomi dunia, menuntut seluruh stakeholder bersama-sama mengutamakan kepentingan bangsa-negara, kepentingan NKRI, di atas kepentingan kelompok, apalagi partai. Tetapi seorang awam, Sordak Sagala namanya, dengan ringan menyebut bukan itu. Bahwa manuever politik PAN itu tak ubahnya sekadar menggeser beberapa derajat haluan dalam berlayar, dan sama sekali bukan menggeser arah kiblat. Atau, mungkin juga tepat disebut sekadar merubah menu makan malam dari yang biasanya nasi menjadi nakeju (nasi pakai keju), apa pun rasanya menu itu. Teman Sordak Sagala, Gellok Sembiring namanya, tidak sepakat, dan menyatakan keheranannya: “bah kok sesederhana itu?”

Jika semua partai berhasrat sangat berkuasa, dan tujuan pendiriannya memang hanya untuk meraih kekuasaan, maka dalam pandangan Sordak Sagala kasus ini malah lebih remeh-temeh jika diperbandingkan dengan Surya Paloh yang mendirikan partai baru sebagai wujud perlawanannya terhadap partai yang sebelumnya, di dalamnya, ia gagal menjadi pemimpin puncak (Partai Golkar). Pada partai yang baru didirikannya begitu kuat keinginan untuk ikut berkuasa. PAN tidak perlu menunggu pemilu dan pilpres berikutnya untuk berusaha meraih keinginan bersama-sama dengan Jokowi berbagi kekuasaan.

“Pengkhianatan” terhadap partai Golkar itu malah sudah berulangkali. PAN pernah sekali mengalami hal yang sama dengan berdirinya sebuah partai tandingan, Partai Matahari Bangsa (PMB) yang tutup buku setelah ikut pemilu. Tetapi yang terjadi tak lantas membuat PAN tereliminasi secara elektoral. Di Partai Golkar, sebelumnya juga Wiranto dan Prabowo Subianto melakukan hal yang sama. Keduanya adalah kandidat Presiden yang sempat menguasai rangkaian konvensi yang akhirnya dimenangkan oleh Wiranto. Tetapi Wiranto hanya sukses mendapat mandat dari partai Golkar, gagal beroleh legitimasi rakyat karena seseorang lain lebih perkasa, Susilo Bambang Yudhoyono. Bukankah Susilo Bambang Yudhoyono itu juga ada dalam daftar yang sama, yakni daftar eksodus dari Partai Golkar? Mereka semua mengukuhkan kerajaan masing-masing sambil melupakan jasa induk semang.

Tak Ada Hutang Budi? Lalu hutang budi apa yang dicatat oleh PAN sehingga harus setia sepanjang masa pemerintahan Jokowi (pada KMP) jika akhirnya nanti untuk pemilu yang disebut koalisi itu sungguh hanyalah sebuah catatan tentang kebersamaan belaka? Sordak Sagala tidak lupa bahwa mantan Ketum PAN (Hatta Rajasa) memang dipasangkan dengan Prabowo Subianto dalam arena pilpres, tetapi meski kalah kan dapat sekaligus berarti semua sudah dibayar tunai dengan kerja perkampanyean total jaringan PAN?

Betul semua orang masih ingat dari mana asal-muasal pemikiran kristalisasi gagasan KMP ini, yang menurut Amien Rais tak akan diduplikasi semirip poros tengah yang pernah mengganjal Megawati menjadi Presiden RI tempo hari karena alamnya memang sudah berbeda jauh. Sordak Sagala tahu itu, tetapi baginya malah lebih mendramatisasi keadaan dengan mengatakan bahwa PAN hanya meninggalkan Prabowo Subianto dengan “kuda putihnya” di KIH dan Golkar bersama Abu Rizal Bakri yang terus-menerus dipreteli oleh kekuasaan dan tak bisa bilang “pis”, terasa begitu mudah. Toh PKS, katanya, masih ada di sana, apa pun reaksinya atas pergeseran sikap PAN.

Bagaimana dengan internal PAN? Zulkifli Hasan mungkin hanya mengabaikan mantan Ketua Umumnya Hatta Rajasa, sembari mewanti-wanti agar apa yang oleh Amien Rais disebut “rangkulan maut” tidak menghasilkan apa pun dalam penggantangan kekuasaan. Karena itu, bagi Sordak Sagala, dengan tetap meneruskan karnaval yang secara empiris tak pernah sukses di tangan harisma Amien Rais dan kerja-kerja Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan patut dipopsisikan sedang berimprovisasi menakhodai partainya dengan memilih sebuah langkah kontroversial. Seolah dapat ditegaskan bahwa PAN tetap biru seperti partai besan Hatta Rajasa itu. Tetap juga bersimbol matahari seperti “partai” lama Amien Rais” (Moehammadijah). Lalu mengapa harus pusing?

Motif Lain? Masih ada penjelasan lain?, tanya Gellok Sembiring dengan serius. Sordak Sagala mengutip pemberitaan sebuah media ibukota, dan berkata: “Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Zulkifli yang memiliki kekayaan mencapai Rp 24,43 miliar dan US$ 50 ribu, ini, sebelumnya telah pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat dalam status sebagai saksi untuk perantara suap Bupati Bogor Rachmat Yasin dengan tersangka FX Yohan Yap.

Kasus ini, kata Sordak Sagala mengutip berita, bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada awal Juni 2014 yang dalam rangkaiannya mencokok Bupati Bogor Rachmat Yasin, FX Yohan, dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin. Setelah pemeriksaan intensif terhadap para saksi yang ditangkap KPK, penyidik menduga komitmen suap ke Bupati Rachmat Yasin mencapai Rp 5 miliar. Yohan menjadi perantara suap dari Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri sekaligus Direktur Utama PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala terkait perizinan kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Jonggol, Bogor. Jenis hutan yang rencananya akan dialihfungsikan tersebut adalah hutan lindung.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pun, sebelumnya menyebutkan ada kewenangan Kementerian Kehutanan dalam proses perizinan alih fungsi hutan yang diduga hutan lindung tersebut. Yohan sudah divonis 1,5 tahun. Adapun perkara Rachmat Yasin masih dalam tahap persidangan. Cahyadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini setahun lalu.

Jika urusan penegakan hukum ini harus dikaitkan, maka tentu dapatlah dibayangkan betapa cemasnya mengenang nasib Surya Dharma Ali, Jero Wacik, Anas Urbaningrum, Soetan Batoeghana, Nazaruddin, Antasari Azhar, dan lain-lain termasuk LHI. Semua orang pasti sangat yakin bahwa dengan menjadi Presiden Jokowi tak lagi menjadi sasaran sorotan dalam kasus transjakarta dan terikutlah Ahok yang menurut logika hukum hari ini cukup sajalah diakhiri hanya dengan memenjarakan Udhar Pristono. Apa pun reaksi tindakan politik ini bagi popularitas PAN, tampaknya bagi Zulkifli Hasan hal itu wajib dipilih dan malah sebuah keniscayaan belaka. Bahkan mungkin jika tak mendapat jatah kementerian dari manuever ini pun, itu tak apa-apa.

Wahabi vs non Wahabi. Pemerintahan Jokowi telah berhasil masuk pada relung paling dalam komunitas Islam di Indonesia dan berusaha membuatnya terus-menerus melemah sehingga tak menjadi sebuah kekuatan di bawah sebuah imamah (solidaritas) yang kuat. Memang, ini bukan sebuah sukses istimewa Jokowi saja. Untuk semua kabinet yang pernah ada, hal yang sama juga terjadi dan menghasilkan fragmentasi umat yang rerak sedemikian rupa.

Dengan pendekatan bipolar and segmentary process (politik belah bambu) pemerintahan ingin mempertinggi konflik internal umat Islam Indonesia dengan memberi kepada kalangan yang dapat diidentifikasi sebagai “non Wahabi” tetapi dengan begitu tegas melahirkan berbagai situasi politik yang menyepelekan kalangan Wahabi. Ketimbang disebut sekuler, banyak orang berkata bahwa rezim ini lebih bersifat anti Islam. Itu amat sesuai dengan trend dunia (perhatikan fakta ajaran besar pluralisme yang didesakkan, institusi pemberangusan berdalih keamanan seperti densus 88 dan BNPT, dan lain-lain).

Jika demikian Zulkifli Hasan bisa dilihat sebagai rival baru dalam spektrum penggantang kekuasaan yang sama-sama ingin memperalat fakta Jokowi untuk tujuan besar, menengah atau kecil. Juga untuk tujuan ideologis maupun pragmatis. Di sana ia akan bertemu Si Tangguh yang tiada tara dalam politik Indonesia kontemporer, Luhut Binsar Panjaitan. Apa pun kapasitas Zulkifli Hasan dan semua pengurus PAN dalam rezimnya hari ini, di luar ia masih dianggap bagian yang lekat dengan Muhammadiyah sebagai salah satu komunitas Wahabi terkuat di Indonesia.

Banyak orang tak bersedia melihat Zulkifli Hasan sebagai bagian dari pemimpin-pemimpin formal kelompok pencari kekuasaan. Padahal, sebetulnya boleh jadi ia sedang menghitung pertarungan dengan kelompok lain yang sudah lebih dulu menikmati kekuasaan di sekitar “ketiak” kekuasaan Jokowi. Yakinkah bahwa Zulkifli Hasan belum mendapat jaminan dari Jokowi tentang apa yang akan didapatkan dengan “mengkhianati” KMP untuk bergabung mendukung pemerintahan Jokowi? Jadi, masuknya Sutrisno Bachir menjadi Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) mungkin saja awal yang akan diikuti oleh reshuffle kabinet tak lama lagi.

Selanjutnya patut dihitung sejak sekarang, bahwa kalau non Wahabi sudah digenggam erat oleh Jokowi, maka Zulkili Hasan patut memperbaiki citra tentang figuritasnya untuk meminta dipasangkan sebagai Wakil Presiden pilpres mendatang mewakili arus Wahabi. Jokowi mau? Zulkifli Hasan pandai berbagul menghadapi orang Solo.

Penutup. Serius juga rupanya telaahan ini, kata Gellok Sembiring kepada Sordak Sagala sambil membentangkan proyeksi kekhawatiran anjloknya popularitas dan elektibilitas PAN. Tetapi Sordak Sagala yang lebih berpengalaman membaca berita dan literatur politik itu menjawab singkat “sayangnya perhelatan politik apa pun dan pada level mana pun di negeri ini sudah tak mau menghindar dari transaksi. Jika semua sudah sama dan seirama, maka tak akan begitu besar eksodus melanda PAN”.

Sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum, ya sesuatu yang tetap dibuat musykil, tegas Sordak Sagala, bahwa memastikan partisipasi politik bukanlah pekerjaan yang benar di Indonesia. Mulai dari legal framework pemilu, proses pelaksanaan dan penyelesaian sengketanya, tidak menunjukkan karakter yang mengisyaratkan adanya demokrasi.

Lagi pula siapa yang berani membantah bahwa semua partai yang akan eksis ke depan adalah partai yang akan membayar pemilihnya atau penyelenggara? Jika PAN mampu menyediakan suply sesuai pasar, ia tak akan tereliminasi. Idealitas partai tertentu yang tetap berjuang untuk sebuah keluhuran demokrasi akan menambah makam eks partai di Indonesia. Itu jika demokrasi prosedrual masih terus menjadi pilihan. Ada yang merasa tak puas lalu berniat akan menarik dukungannya dari PAN?

Shohibul Anshor Siregar. Tulisan ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, 7 September 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: