'nBASIS

Home » ARTIKEL » MENGAJAK MAHFUD MD MEMIKIRKAN HAL-HAL BESAR

MENGAJAK MAHFUD MD MEMIKIRKAN HAL-HAL BESAR

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


transisi

Mungkin Mahfud MD lupa, bahwa meskipun banyak perubahan telah dilakukan sehingga hanya menyisakan persentase kecil dari originalitas UUD 1945 (yang tentu dijamin lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia dibanding produk amandemen), tetapi Pancasila tidak dirubah dan apakah Mahfud MD memang bermaksud merubahnya?


Sebuah media lokal membuka diskusi interaktif untuk menjaring pendapat paling bernas untuk bahan sajian mereka, demikian:

Kewenangan DPR Terlalu Luas. Perlu Diamandemen Ulang?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menilai kewenangan yang diberikan kepada DPR-RI terlalu luas. Di antaranya, menyeleksi dan memilih pimpinan lembaga negara.

“Ikut menentukan pimpinan lembaga negara, padahal kolutif,” kata Mahfud usai menjadi pembicara dalam “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara” yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, di Padang.

Menurut Mahfud, kewenangan yang terlampau luas membuat DPR keluar dari pakem konstitusi. Tugas pokok dan fungsi DPR terbatas melakukan pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Mahfud menyarankan perlu di adakan reamendemen UUD 1945 agar tugas pokok dan fungsi DPR dikembalikan menjadi hanya melakukan pengawasan, legislasi, dan penganggaran. DPR tak usah mencampuri teknis pemerintahan.

Sampaikan tanggapan Anda untuk dimuat di rubrik Interaktif Bisnis edisi Rabu (16/9), terimakasih.

Ini fenomena khas negara transisi. Kita merubah konstitusi kita dengan sebuah dendam, dengan dorongan kekuatan kapitalistik dunia, tidak dengan pikiran bening.

Politisi masa kini dan para elit yang bertengger pada lembaga kenegaraan memang tak ubahnya hanya pekerja komersial yang sibuknya hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya. Malah mereka menjadi komprador sejati. Sangat berbeda dengan profil politisi dan elit masa lalu.

Sebutlah Soekarno, Hatta, Sjahrir, Moh Natsir dan bahkan Aidit dan Tan Malaka. Kini elit Indonesia hanyalah petugas partai yang cita-cita besarnya hanya merubah Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi NKRI lain, yakni Negara Kepartaian Republik Indonesia. Ini sebuah tampilan yang sangat minus kenegarawanan. Anehnya semua mereka senang dan menikmati posisi itu.

Jelas, bahkan boleh dikatakan perubahan di Indonesia sangat asing bagi dirinya sendiri.

Mungkin Mahfud MD lupa, bahwa meskipun banyak perubahan telah dilakukan sehingga hanya menyisakan persentase kecil dari originalitas UUD 1945 (yang tentu dijamin lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia dibanding produk amandemen), tetapi Pancasila tidak dirubah dan apakah Mahfud MD memang bermaksud merubahnya?

Sila ke-4 berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” secara imperatif hanya memberi satu jenis pemilihan langsung, yakni pemilihan wakil-wakil di lembaga legislatif. Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota diangkat sesuai sila ke-4 Pancasila itu sebagaimana dijalankan secara formal oleh Soeharto selama pemerintahannya (Orde Baru).

Mahfud MD mengabaikan fakta bahwa kini orang banyak tak sadar bahwa kini sudah sangat canggung menjelaskan Indonesia apakah unitaris (kesatuan) atau federalis (negara bagian). Dalam konstitusi memang secara formal ditegaskan unitarisme, tetapi dalam praktik sangat kental dengan federalisme.

Juga, secara formal kita menyebut pemerintahan presidential, padahal praktiknya sangat parlementer. Konstitusilah yang mengatur DPR harus ikut menentukan duta besar dan prose penunjukan semua pejabat-pejabat non-eleted. Mahfud MD juga boleh lupa bahwa lembaga yang pernah dipimpinnya sungguh luar biasa membuka petaka, dengan menggarap juga sengketa pilkada sebagai bidang tugasnya (Inilah salah satu sebab yang membuat MK itu menjadi lembaga danga koruptip).

Jika Mahfud MD meributkan pemeranan diri DPR (legislasi, anggaran dan pengawasan) dengan tambahan kewenangan yang dinilainya terlalu luas, sebetulnya masih banyak hal yang lebih penting untuk dikerjakan dan itu menyankut Indonesia sebagai negara berdaulat atau negara jajahan yang membuat rakyatnya menjadi budak di negeri sendiri.

Sejumlah regulasi yang dihasilkan selama ini telah menjadi jembatan emas penguasaan sumberdaya alam Indonesia sehingga negara dan rakyatnya diposisikan sebagai penonton.

Dalam muktamar 47 Muhammadiyah di Makassar beberapa bulan lalu, hal ini menjadi sorotan luas. Tak kurang dari ratusan UU yang sangat kapitalistik dan secara sistemstis memposisikan bangsa Indonesia sebagai pemilik yang tak punya akses terhadap kekayaan sendiri kecuali sekadar share kecil. Menurut Muhammadiyah ratusan UU harus dijudicial review menyusul UU yang sudah dijudicial review sebelumnya. Ini menjadi jihad konstitusi, gerakan rakyat semesta memperbaiki Indonesia dari hulu, agar lebih setia kepada cita-cita kemerdekaannya dan doktrin perjuangan seperti trisakti yang diajarkan oleh Bung Karno.

Fakta-fakta baru yang kini menggejala sudah begitu buruk. Pemerintah kemana-mana menawarkan Indonesia. Ketika Cina datang, ia pun memaksakan agar buruh pun harus dibawanya dari negerinya. Selain secara diskrimintaif dibayar lebih mahal dari perkara lokal, dikhabarkan pekerja asal Cina ini pun diberi KTP. Ini yang diberitakan media. Berarti ada hidden agenda, merubah komposisi demografis Indonesia. Sebentar lagi Indonesia akan didominasi oleh penduduk etnis Cina dengan menargetkan posisi mayoritas kedua setelah etnis Jawa. Ekonominya sudah didominasi selama eksistensi negara RI, politiknya akan didominasi segera dari hulu hingga hilir.

Rasanya miris, saat yang sama pekerja kasar Indonesia terus-menerus dikirim ke luar negeri. Di antara mereka ada yang pulang cedera dan ada yang sudah di peti mati.

Karena para elit dan politisi Indonesia sangat bermasalah, Indonesia tak lama lagi akan mengalami tragedi seperti Singapura: negara dan bangsa Melayu yang hilang. Konflik besar pasti sedang menunggu. Kita harapkan bukan ini yang ditunggu oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Saya harap Mahmuf MD berangkat dari masalah-masalah besar ketimbang masalah-masalah tetek-bengek berupa teknis hukum dan semacamnya.

Shohibul Anshor Siregar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: