'nBASIS

Home » ARTIKEL » PARA TERPERIKSA KPK

PARA TERPERIKSA KPK

AKSES

  • 535,471 KALI

ARSIP


kpksNegara harus mampu mengambil pelajaran dari kasus ini. Sistem pemerintahan yang kacau-balau, watak penyelenggara yang selalu hipokrit dan mengandalkan pencitraan di atas segalanya, investasi sia-sia dalam mengkonstruk good governance dan clean government, sistem kepartaian dan sistem politik hedonistik, dan budaya politik yang dikembangkan menjauhi kepribadian bangsa dan Pancasila.

Di Sumatera Utara, beberapa pekan lalu, isyu politik yang menghangat muncul silih berganti. Namun belum ada yang mengalahkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah anggota dan mantan anggota DPRDSU. Kepungan asap akibat kebakaran lahan memang cukup menyita perhatian rakyat terlebih karena Presiden Jokowi langsung turun ke salah satu lokasi yang dianggap terparah. Tetapi akhirnya perbincangan rakyat lebih tertuju kepada efektivitas blusuan yang kurang membawa hasil sesuai harapan meski Presiden Jokowi membawa serta petinggi keamanan dan pertahanan negara dari Jakarta.

Musibah craine (sejenis alat berat untuk konstruksi) yang jatuh menimpa jemaah haji juga cukup menarik perhatian rakyat, termasuk ketika pihak kerajaan Saudi Arabia menjanjikan Rp 3,8 milyar untuk korban meninggal. Tetapi tak mampu mengalahkan isyu politik pemeriksaan atas sejumlah anggota dan mantan anggota DPRDSU.

Brigadir Fandi yang ditampar oleh seorang warga keturunan Tionghoa di depan toko elektronik milik si penampar yang patentengan (arogan) saat bertugas membenahi permasalahan parkir berlapis di sebuah ruas jalan di kota Medan juga tidak mampu menyita lebih banyak perhatian rakyat meski di Jakarta para petinggi negara mulai menunjukkan kecemasan. Mereka di Jakarta itu sebetulnya tahu persis dimensi laten dan sensitivitas kasus ini. Sebetulnya kasus Brigadir Fandi ini kemudian masih diperkuat lagi oleh akumulasi fakta lain, yakni Briptu Elhan Alfariz yang mengamuk karena pemuda Tionghoa yang membacoknya tak kunjung ditangkap oleh pihak Polresta Medan tempatnya mengadu tak lama setelah kejadian (14 Maret 2015) Juga kasus penodongan dengan airsoft gun kepada Bripka Marlindung setahun lalu.

Memang, diperkirakan pekan-pekan depan isyu warga negara keturunan Tionghoa menampar anggota polisi ini akan lebih banyak menyita perbincangan rakyat meski tak selalu menjadi sorotan utama media mainstream lokal dan nasional, baik cetak, elektornik dan online. Media mainstream itu pasti memiliki kepemihakan lain dan akan memanikan jurus agenda setting. Padahal bobot kasus ini luar biasa, karena menyangkut tak hanya perasaan keterampasan (relative deprivation) rakyat banyak di arena kehidupan yang sangat luas (disparity dan penolakan atas ketertuduhan abadi sebagai pelaku diskriminasi, padahal faktanya sungguh terbalik. Peluang melakukan diskriminasi ada pada penguasa, khususnya penguasa ekonomi, yang mampu memanipulasi kekuasaan politik, budaya dan seterusnya. Rakyat jelata hanya mampu menggerutu di dalam ketertindasannya. Tak mungkin mampu menjalankan scenario diskriminasi).

Hal lain yang diperkirakan akan membuat akumulasi drive gelombang protes rakyat ke depan ini adalah ketidak-puasan menyaksikan lembaga-lembaga negara benar-benar sudah disub-ordinasikan melenceng oleh kekuatan real berbasis ketimpangan ekonomi yang sangat tidak adil. Rakyat menjadi teringat kisah-kisah heroik orang-orang yang oleh kekuasaan dijuluki stigmatif sebagai Begal atau Jawara di Jawa pada masa-masa penjajahan. Juga kisah Si Pitung dan Si Jiih di Betawi. Rujukan kasus tentu sangat luas di sini, yakni antara lain kisah awal mula munculnya preman (priyman) di sekitar perkebunan di Sumatera Timur, sebuah fenomena perlawanan si lemah (weapon of the weak, James Scott).

Meski kini kasus penganiayaan beberapa warga keturunan Tionghoa terhadap oknum-oknum petuga Kepolisian masih kalah jauh dari isyu pemeriksaan KPK terhadap sejumlah anggota dan mantan anggota DPRDSU, namun suka atau tidak suka pasti akan lebih mencuat dan menyita perhatian rakyat secara lebih massif ke depan. Apalagi dari pihak Kepolisian protes rakyat dianggap dapat disepelekan atau dianggap akan reda sendiri sesuai perjalanan waktu.

Pemeriksaan KPK. Dalam sejarah KPK kiranya hanya seorang Budi Gunawanlah yang tercatat pernah berhasil melakukan perlawanan hukum yang membuat lembaga penegak hukum superbody itu “pingsan” dan setelahnya beruntun mengalami degradasi. Budi Gunawan adalah seorang petinggi Polri yang diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai Calon Tunggal Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Ditersangkakan oleh KPK pasca pencalonan itu, KPK pun menuai kekalahan dalam forum hukum yang tersedia untuk itu, yakni praperadilan. Beberapa mantan petinggi negara mengikuti jejak praperadilan Budi Gunawan yang successful itu. Semua kandas.

Jadi, KPK masih tetap superior, meski tidak untuk kasus Budi Gunawan. Terbukti kemudian bahwa Abraham Samad menjadi tersangka kasus lama. Juga Bambang Widjoyanto dan komisioner KPK lainnya. Akan halnya rakyat memandang lain, misalnya tidak-puas dengan taktik-taktik pemaksaan ketersangkaan atau semacamnya, itu nyaris tak berarti apa-apa di depan logika juridis-formal hukum yang dikakukan (kaku) tanpa menyertakan aspek filosofis dan sosiologis.

Sambil meminta tanggapan para ahli hukum, pagi kemaren saya tertarik memberi komentar atas status facebook seorang teman yang bunyinya demikian: “Apa jadinya jika 107 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut menjadi tersangka kasus suap Gubernur Sumut non-aktif Gatot Pujo Nugroho?” Konon kasus yang ditimpakan kepada para terperiksa itu menyangkut distribusi uang untuk sejumlah interpelasi yang diusulkan oleh sejumlah anggota DPRDSU dan memang akhirnya semuanya bisa gagal atau digagalkan. Interpelasi pertama menyangkut kebijakan Plt Gubsu Gatot Pujonugroho dalam memutasi massal sejumlah pejabat di Pemprovsu. Interpelasi kedua dan ketiga menyangkut kebijakan soal anggaran atau keuangan daerah.

Dalam pemahaman saya saat ini KPK sedang melakukan cross check atas data yang diperolehnya dari sebuah atau beberapa sumber, yakni kemungkinan besar tentulah Gubernur Sumut non-aktif, orang-orang yang kini sudah ditahan termasuk para pengacaranya, dan para pembantunya di Pemprovsu. Menurut saya tak semua yang diperiksa itu akan menjadi tersangka kelak, walaupun saya yakin sekali bahwa jika kelak sudah disematkan status tersangka oleh KPK tidak ada peluang lagi untuk bebas melalui pengadilan. Lagi-lagi dugaan saya, ada beberapa tingkatan keterlibatan dalam kasus yang diperiksa ini, yakni penentu, semacam koordinator, semacam pemimpin kelompok dan perorangan. Saya membuat kategorisasi itu berdasarkan rekaan atas anatomi kelompok dan kekuasaan di lembaga legislatif itu. Karena itu distribusi uang (suap) pastilah didasarkan kepada anatomi kelompok itu. Anatomi itu sekaligus menunjukkan kekuasaan dan setiap level kekuasaan dan pengaruh pastilah memiliki bandrol tersendiri. Begitulah sederhananya.

Ketika kita mau keluar sebagai pemenang dalam sebuah mekanisme voting (interpelasi itu berbasis voting), kita tentu menghitung cermat angka-angka. Angka yang diperlukan adalah setengah N plus 1. Karena tidak terlalu optimis, terkadang angka itu dinaikkan menjadi (katakanlah) 65 % karena ragu atas kemungkinan adanya sejumlah orang yang diperkirakan melakukan tindakan menyeberang ke kubu lawan. Lazimnya, setelah menguasai mayoritas, sisa peserta voting akan dibiarkan saja tanpa kendali dan melakukan manuever apa pun. Malah ketika populasi yang sudah “digenggam” sudah sangat meyakinkan, permintaan bergabung dari pihak yang berubah pendirian (dari populasi penentang) pun akan cenderung diabaikan begitu saja.

Sekarang pertanyaannya sudah tiba pada bagian terpenting. Berapa di antara terperiksa KPK yang akan terpidana dan ancaman hukumannya akankah sekaligus menghilanghkan haknya sebagai legislator? Saya kira dugaan itu sangat masuk akal. Berapa orang pula yang hanya akan beroleh hukuman ringan dan tak sampai menggugurkan statusnya sebagai legislator? Berapa orang pula yang hanya akan sekadar diganjar hukuman percobaan. Tetapi saya merasa yakin pula, bahwa akan ada mobilisasi pengembalian uang itu ke kas negara kelak. Sayangnya, aspek keperdataan seperti itu selamanya tak bisa menghilangkan aspek pidana. Ada yang berniat menjadi wistleblower? Itu lain lagi urusannya.

Lagi-lagi saya kira, sekarang sudah mulai jelas bagi KPK bahwa uang yang menjadi sogok memenangkan interpelasi jilid I, II dan III itu berasal dari beberapa sumber. Barangkali bisa dibuat dugaan dari sumber pejabat yang menguasai sumberdaya seperti SKPD. Tetapi bisa juga dari sumber lain, misalnya pengusaha hitam yang ingin mendapat reward dari kebijakan karena jasa “menyelamatkan” dari interpelasi dengan menyediakan sejumlah uang yang disepakati.

Satu hal lain yang boleh jadi kini sudah diketahui oleh KPK ialah bahwa berdasarkan sumber uang yang ditelusuri diperoleh selisih (besar) antara yang dikumpulkan (dari dua sumber tadi) dengan jumlah yang didistribusikan kepada para terperiksa. Simulasinya mungkin begini: petugas pengumpul mendapat perintah, lalu berhasil menggenggam (katakanlah) 100 milyar. Berdasarkan pemeriksaan di Mako Brimobdasu dan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, termasuk rangkaian penggeledahan di sejumlah tempat di Medan, uang yang didistribusikan hanya (katakanlah) Rp 10 milyar. KPK tentu pusing lagi karena hanya menerima pengakuan demi pengakuan (dari pemberi dan terduga penerima). Jadi, sisa uang yang dikumpulkan begitu besar itu dikemanakan? Bagi KPK uang Rp 90 milyar itu tentu harus diselamatkan untuk “dikembalikan” ke kas daerah. KPK tentulah berfikir keras lagi dan sambil melancarkan tekanan psikologis kepada setiap terperiksa untuk mengenakan pasal kesaksian atau keterangan palsu, berharap dapat keterangan yang benar.

KPK tak akan selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan dengan menggunakan alat lie detector pun keterangan yang benar tak selalu dapat diperoleh. Ingat, dengan pemeriksaan terhadap anggota dan mantan anggota DPRDSU ini KPK hanya melakukan corss-check atas keterangan atau sejumlah keterangan yang didapatkannya sebelumnya. Kita tentu membayangkan bahwa uang seperti ini tidak mungkin ditransaksikan seperti pengambilan gaji bulanan di kantor dengan tanda tangan di atas daftar atau kwitansi. Ketika ada orang yang berfikir rekaman pembicaraan yang disadap, orang lain pun (termasuk para terperiksa itu) ada yang yakin bahwa tak semua bisa disadap oleh KPK.

Penutup. Negara harus mampu mengambil pelajaran dari kasus ini. Sistem pemerintahan yang kacau-balau, watak penyelenggara yang selalu hipokrit dan mengandalkan pencitraan di atas segalanya, investasi sia-sia dalam mengkonstruk good governance dan clean government, sistem kepartaian dan sistem politik hedonistik, dan budaya politik yang dikembangkan menjauhi kepribadian bangsa (Pancasila).

Jika orang tahu bahwa watak korupsi itu akan lebih subur di dalam sistem tertutup, maka makin besarlah tuduhan dan gugatan kepada penyelenggara negara ini atas ketak-bertanggung-jawabannya mengemban amanah rakyat. Jika orang tahu bahwa watak korupsi itu justru semakin subur oleh akumulasi kekuasaan yang nyaris tak terhingga dan nyaris tak terbatas, maka tuduhan pun akan serta-merta beralih dari para “kroco” yang sudah menjalani pemeriksaan di Mako Brimobdasu pekan lalu. Bukankah mereka hanya “kurcaci” di antara begawan koruptor yang berkeliaran di negeri ini? Sekiranya 107 anggota dan mantan anggota DPRDSU itu memiliki pengaruh yang efektif, mereka akan melakukan yang diperlukan agar KPK itu terkulai di depan mereka. Tetapi dalam sistem perpolitikan, mereka jauh dari kemampuan itu.

Tentu saja KPK yang menyatakan korupsi semakin marak hingga sudah merasuk ke tulang sum-sum wajib kecewa dengan eksistensi serta sepak-terjangnya selama ini. Ia ternyata tak memiliki seberkas cerita yang menggembirakan kepada anak cucu.

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 21 September 2015, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: