'nBASIS

Home » ARTIKEL » MENANGKAL MONEY POLITIC DALAM PILKADA?

MENANGKAL MONEY POLITIC DALAM PILKADA?

AKSES

  • 568,980 KALI

ARSIP


bagan colourpartai dan gabungan partai-partai juga masih membiarkan diri dalam kenaifan barbar, yakni mencalonkan orang yang tak dikenal dan tak berakar di suatu daerah. sebagai perbandingan, zaman Orde Baru dropping pejabat daerah tidak memerlukan aspirasi rakyat.

Sebuah media lokal (Medan) mengajak pembacanya berdialog tentang potensi besar money politic dalam pilkada serentak 2015, demikian:

Wah, Politik Uang Sulit Diawasi. Adakah Pemilih yang Antisuap?Sampaikan tanggapan Anda untuk dimuat di rubrik Interaktif Bisnis Sabtu (26/9)

Pertanyaan ini mestinya  diubah menjadi:

“sudahkah sistem demokrasi kita memiliki kemampuan daya tangkal yang baik untuk menghindari segala macam bentuk penyimpangan termasuk money plitic?”

Adalah sebuah pertanyaan sangat mewah meminta rakyat tak menerima uang pada saat mainstream politik transaksional dikembangkan secara nasional oleh kekuatan dan lembaga resmi negara (eksekutif, legislatif, judukatif, partai politik dan seluruh kekuatan civil society);

(-) legal-framework pemilu yang sangat buruk. upaya terakhir adalah perubahan UU yang diusulkan oleh pemerintahan SBY (dari pilkada langsung ke pilkada tak langsung). Begitu disahkan oleh DPR (2014) langsung saja ditorpedo sendiri oleh SBY dengan Perppu (ini sangat aneh, RUU yang diajukan sendiri ditorpedo sendiri). Perppu ini telah didorong secara cepat menjadi UU oleh keterbelahan politik berdasarkan peta mencemaskan di era Jokowi (KIH vs KMP).

(-) fakta uang sogok para bakal calon yang demikian besar kepada pemilik partai mulai dari level terendah hingga level tertinggi. karena sudah berkorban banyak, maka sangat masuk akal setiap orang berkorban untuk mendapatkan kemenangan (halalkan segala cara). Modusnya hanya satu: money politic;

(-) partai dan gabungan partai-partai juga masih membiarkan diri dalam kenaifan barbar, yakni mencalonkan orang yang tak dikenal dan tak berakar di suatu daerah. jika tak dikenal, bagaimana ia bisa menang? hanya partai-partailah yang tahu alasan di balik itu, dan partai-partai itu adalah (hanya) orang Jakarta, karena faktanya UU menegaskan daerah tidak boleh memiliki kewenangan untuk menentukan siapa calon kepala daerah mereka. kembali lagi, uang yang menentukan.

(-) jika satu pasangan sangat asing di daerah tempatnya mencalonkan diri, lalu dengan cara apakah pasangan yang tak masuk akal ini bisa berharap menang? Hanya satu: money politic. pasangan itu akan memaksa pemilih untuk menjadi budak, dengan menukar hak-hak politiknya dengan uang. dalam era Orde Baru pak Harto lazim melakukan dropping atau penunjukan dalam penentuan pejabat daerah. lazimnya era itu tak memerlukan pendapat rakyat;

(-) sebetulnya fakta ini harus dilawan secara keras oleh civil society dan masyarakat pers. tidak ada peluang menang bagi pasangan calon yang sangat asing bagi masyarakat pemilihnya. satu-satunya cara pastilah money politic;

(-) fakta netralitas penyelenggara yang sangat bermasalah. juga fakta tentang integritas penyelenggara yang sangat bermasalah, terutama jika dikaitkan dengan proses seleksi mereka (penyelenggara). sebagai perbandingan, Sebagai bahan perbandingan, tanggal 19 September 2015 https://www.facebook.com/Harian-Medan-Bisnis-368852693198303/timeline/ menayangkan topik diskusi demikian:
|Diisukan Diganti, Ketua KPU Sergai Pikul Oleh-oleh ke KPU Sumut. Alamak!!
Ini kisah nyata, tapi cukup miris membacanya. Ketua KPU Serdang Bedagai (Sergai) M Sofyan beserta rombongan memikul oleh-oleh ke KPU Sumut.
Pikul-memikul oleh-oleh ini terjadi setelah muncul isu bakal ada pergantian komisoner di KPUI Sergai. Mendengar isu pergantian itu, rombongan KPU Sergai mendatangi KPU Sumut, tapi tidak datang dengan tangan kosong.
Mereka membawa oleh-oleh berupa kotak. Rombongan KPU Sergai terdiri dari Ketua M Sofyan serta anggotanya Badrun, lalu Sekretaris KPU Sergai Ingan Malem Tarigan (istri Badrun).
Mereka diantar sopir yang menggunakan mobil dinas KPU Sergai. Ketua KPUD Sergai M Sofyan bungkam soal oleh-oleh yang mereka bawa. Sofyan dan rombongan tak memberikan keterangan apapun.
Saat rombongan KPU Sergai tiba, KPU Sumut baru menerima KPU Pakpak Bharat yang sedang terseret dugaan penggelapan dana sosialisasi.
Selain Pakpak, ada daerah lain yang posisi Sekretaris KPU-nya tengah diterpa isu pergantian di antaranya KPU Padangsidimpuan dan Labuhanbatu.
KPU Sumut juga tengah memproses pergantian terhadap Sekretaris KPU Binjai yang telah diberhentikan oleh Sekeretaris Jendral KPU RI.
Komisioner KPU Sumut Nazir Salim Manik membantah kehadiran KPU Sergai karena dipanggil.
“Kebetulan datang saja, tak ada agenda dipanggil. Ada rencana mau bikin kegiatan bersama beberapa KPU di Sergai,” bantah Nazir.
Bawaslu sudah mengingatkan KPU Sumut untuk meninjau kehadiran suami-istri di KPU Sergai, yakni komisioner Badrun dan Sekretaris Ingan Malem Tarigan.
Sebab, itu disinyalir melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga perlu dikaji ulang.
Sampaikan tanggapan Anda untuk dimuat di rubrik Interaktif Bisnis edisi Sabtu (21/2), terimakasih|

(-) fakta rendahnya law enforcement yang nanti secara empiris pasti diikuti dengan fakta rendahnya integritas lembaga peradilan yang ditunjuk untuk menangani perkara-perkara serupa (MK). Berdasarkan fakta empiris adalah kelaziman naif bagi penyelenggara bahwa jika ada masalah dalam perhitungan suara, mereka akan menggertak orang yang protes dengan selalu mengatakan: “kita bertemu di MK saja”. Masa rakyat dihadapi dengan cara seperti itu? jika yang protes itu tukang beca, manalah mungkin ia berani membayangkan datang ke Jakarta bertemu dan memberi kesaksian di sidang MK?

(-) kini proses perhitungan suara sudah dipangkas, dan pemangkasan itu akan rawan perampasan suara. lagi-lagi uang yang nanti menentukannya;

(-) jadi, jika melihat fakta empiris ini, penyelenggara sebetulnya sangat jahat. mereka bertanggung jawab atas proses kriminalisasi demokrasi yang sangat meluas dan tidak hanya memadai diselesaikan secara internal oleh DKPP.

Jika Indonesia berkenan melakukan perenungan kembali terhadap demokrasinya, ia pasti bertemu dengan sila ke-empat Pancasila yang meniscayakan hanya satu event pemilihan langsung dalam demokrasi Indonesia: pileg.

Shohibul Anshor Siregar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: