'nBASIS

Home » ARTIKEL » KENISCAYAAN MONEY POLITICS PILKADA

KENISCAYAAN MONEY POLITICS PILKADA

AKSES

  • 564,816 KALI

ARSIP


MONEY POLITICS

|partai dan gabungan partai-partai juga masih membiarkan diri dalam kenaifan barbar, yakni mencalonkan orang yang tak dikenal dan tak berakar di suatu daerah|

Sebuah media lokal (Medan) mengajak pembacanya berdialog tentang potensi besar money politics dalam pilkada serentak 2015. Media itu memulai diskusi dengan mengajukan sebuah pertanyaan demikian: “Wah, Politik Uang Sulit Diawasi. Adakah Pemilih yang Antisuap?” Pertanyaan ini terasa sangat aneh. Mestinya diubah menjadi: “sudahkah sistem demokrasi kita memiliki kemampuan daya tangkal yang baik untuk menghindari segala macam bentuk penyimpangan termasuk money plitics?”

Adalah sebuah pertanyaan yang sangat mewah hari ini meminta rakyat tak menerima uang pada saat mainstream politik transaksional sedang dikembangkan secara nasional oleh kekuatan dan lembaga resmi negara (eksekutif, legislatif, judikatif, partai politik dan hampir seluruh kekuatan civil society). Disukai atau tidak, dalam proses dan gagasan demokrasi Indonesia saat ini, sangat inherent apa yang boleh disebut dengan ‘kriminalisasi demokrasi”. Itu yang membuat pemilih sangat sulit menghindar dari perilaku money politics, kecuali ia seorang beriman. Sayangnya, iman sangat tidak diperlukan dalam gagasan dan proses demokratisasi Indonesia. Gagasan dan proses demokratisasi indonesia malah memusuhi iman. Logikanya, jika iman dimusuhi, maka sebetulnya demokratisasi Indonesia itu benar-benar anti Pancasila.

Selain itu bagi orang yang masih waras, juga pastilah terasa terlalu naif menyalahkah rakyat ketika hegemoni negara dan kebudayaan politiknya sedang menawarkan secara besar-besaran bangunuan monumental ideasi (gagasan) dan artefak (bangunan) kebudayaan politik kecurangan dalam demokrasinya yang hanya memerlukan agenda prosedural belaka. Ini tidak perlu dikonfrontasikan dengan ucapan orang yang sedang bertengger pada kekuasaan eksekutif, legislatif, judikatif, maupun partai-partai politik. Omongan ganda (double talk) sudah menjadi kebiasaan di semua lembaga itu, dan kita tidak perlu terganggu untuk menyatakan kebenaran di sela industri kebohongan-kebohongan raksasa yang menjadi alasan bagi mereka untuk tetap eksis di dalam ranah kekuasaan politik yang tak bertautan sama sekali dengan kesejehteraan rakyat.

Fakta-Fakta. Legal-framework (aturan hukum) pemilu yang sangat buruk sungguh tidak mungkin dinafikan. Upaya terakhir memperbaikinya adalah perubahan UU yang diusulkan oleh pemerintahan SBY (dari pilkada langsung ke pilkada tak langsung). Begitu disahkan oleh DPR (2014) langsung saja ditorpedo sendiri oleh Presiden SBY dengan Perppu (ini sangat aneh, RUU yang diajukan sendiri ditorpedo sendiri). Perppu ini telah didorong secara cepat untuk menjadi UU oleh faktor tarik-menarik yang panas dalam keterbelahan politik berdasarkan peta yang mencemaskan bagi pihak tertentu di era pemerintahan paling awal Jokowi-JK (KIH vs KMP). Meski akan ada sejumlah argumen untuk menolak ini, tetapi pelemahan kekuatan tertentu partai politik atas nama konflik internal yang menjadi tontonan sangat tak menarik, mau tidak-mau harus dikaitkan dengan peta kecemasan nasional pemangku kekuasaan politik atas masa depan pemerintahannya yang menandai diri dengan gonjang-ganjing remeh temeh berketerusan.

Fakta uang sogok para bakal calon kepala daerah yang demikian besar kepada “pemilik” partai mulai dari level terendah hingga level tertinggi tentulah tak mungkin ditemukan oleh sistem penegakan hukum yang ada. Tetapi meski demikian, fakta itu bukanlah sesuatu yang dapat dinafikan. Karena sudah berkorban banyak uang dan sumberdaya lainnya, maka sangat masuk akal setiap orang dan pasangan berkorban besar-besaran lagi untuk mendapatkan kemenangan dengan asas end justified mean (halalkan segala cara). Modusnya hanya satu, yakni money politics.

Proses keterorbitan satu pasangan dalam pilkada tidak cukup dilihat dari bagaimana satu figur bersatu dengan figur yang lain dan atas nama apa mereka bersepakat. Tetapi juga wajib menyertakan analisis tentang cara berfikir yang dibangun di dalam partai. Bukankah partai dan gabungan partai-partai hingga kini juga masih membiarkan diri dalam kenaifan barbar, yakni mencalonkan orang yang tak dikenal dan tak berakar di suatu daerah? Tokoh-tokoh “outsorching” seperti Jokowi dan Ahok memang sudah membuktikan kejituan berebut kekuasaan, dan kelihatannya ini sebuah preseden yang menjamur di seluruh tanah air. Asumsi dasarnya begini, bahwa jika tak dikenal, bagaimana ia bisa memiliki peluang menang di sebuah wilayah yang baginya sendiri begitu asing? Hanya partai-partailah yang tahu alasan di balik itu, dan partai-partai itu adalah (hanya) orang Jakarta, karena faktanya UU menegaskan daerah tidak boleh memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan siapa calon kepala daerah mereka. Kembali lagi, uang yang menentukan segalanya. Bagi mereka tak menjadi halangan adanya ketentuan bahwa calon kepala daerah wajib dikenal dan mengenal daerah tempatnya mencalonkan diri dalam pilkada.

Jika satu pasangan sangat asing di daerah tempatnya mencalonkan diri, lalu dengan cara apakah pasangan yang tak masuk akal ini bisa berharap menang? Pertanyaan ini ada baiknya diulang-ulangi dan disebarkan secara meluas ke seluruh nusantara. Hanya satu caranya, yakni money politics. Pasangan itu akan memaksa mayoritas pemilih untuk menjadi “budak”, dengan menukar hak-hak politiknya dengan uang. Dalam era Orde Baru pak Harto memang sangat lazim melakukan dropping atau penunjukan dalam penentuan pejabat daerah termasuk Walikota, Bupati dan Gubernur. Malah dengan kekuasaannya mampu memaksa hasil pemilihan tunduk kepada kemauan otoritas kekuasaan di Jakarta, sebagaimana kasus (Riau) Ismail Suko yang terpilih dalam Sidang Pemilihan di DPRD lokal tetapi langsung dipaksa datang ke Jakarta untuk menyatakan pengunduran diri agar memberi jalan kursi gubernur yang diperebutkan beralih kepada seorang figur militer pesaingnya waktu itu. Di lain-lain tempat seperti Sumatera Utara, sejumlah orang diberi kesempatan sebagai calon pendamping yang tidak untuk menang, melainkan untuk memaksa proses pemilihan sudah berjalan sesuai aturan demokrasi Pancasila. Tetapi lazimnya era itu tak memerlukan pendapat rakyat, kita mau bilang apa?

Jika kini lingkungan politik sudah sangat jauh berubah, bagaimana partai-partai masih saja “memaksa” atau “dipaksa” figur-figur “asing” menjadi calon di daerah tertentu? Mekanisme kepartaian yang sangat tidak demokratis ini memang sebuah artikulasi kebudayaan politik yang berkembang selama reformasi. Ini salah satu hasil penting yang mencengangkan. Sebetulnya fakta ini harus dilawan secara keras oleh civil society dan masyarakat luas termasuk pers. Tidak ada peluang menang bagi pasangan calon yang sangat asing bagi masyarakat pemilihnya, bukan hanya penyelenggara survei yang tahu rumus itu. Satu-satunya cara untuk memang pastilah money politics. Itu logika demokrasi dengan segenap plus dan minusnya.

Fakta netralitas penyelenggara yang sangat bermasalah adalah hal substantif lainnya yang belum terkoreksi hingga kini, dan mengingat sifatnya yang sangat sentral dalam kepemiluan mestinya masalah ini sudah diselesaikan pada tahap paling dini. Juga fakta tentang integritas mereka yang didudukkan sebagai penyelenggara, yang benar-benar sangat bermasalah, terutama jika dikaitkan dengan proses seleksi mereka. Sebagai bahan perbandingan, tanggal 19 September 2015 sebuah media lokal menayangkan topik diskusi demikian:

Diisukan Diganti, Ketua KPU Sergai Pikul Oleh-oleh ke KPU Sumut. Alamak!!

Ini kisah nyata, tapi cukup miris membacanya. Ketua KPU Serdang Bedagai (Sergai) M Sofyan beserta rombongan memikul oleh-oleh ke KPU Sumut.

Pikul-memikul oleh-oleh ini terjadi setelah muncul isu bakal ada pergantian komisoner di KPUI Sergai. Mendengar isu pergantian itu, rombongan KPU Sergai mendatangi KPU Sumut, tapi tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa oleh-oleh berupa kotak. Rombongan KPU Sergai terdiri dari Ketua M Sofyan serta anggotanya Badrun, lalu Sekretaris KPU Sergai Ingan Malem Tarigan (istri Badrun). Mereka diantar sopir yang menggunakan mobil dinas KPU Sergai. Ketua KPUD Sergai M Sofyan bungkam soal oleh-oleh yang mereka bawa. Sofyan dan rombongan tak memberikan keterangan apapun.

Saat rombongan KPU Sergai tiba, KPU Sumut baru menerima KPU Pakpak Bharat yang sedang terseret dugaan penggelapan dana sosialisasi. Selain Pakpak, ada daerah lain yang posisi Sekretaris KPU-nya tengah diterpa isu pergantian di antaranya KPU Padangsidimpuan dan Labuhanbatu.

KPU Sumut juga tengah memproses pergantian terhadap Sekretaris KPU Binjai yang telah diberhentikan oleh Sekeretaris Jendral KPU RI. Komisioner KPU Sumut Nazir Salim Manik membantah kehadiran KPU Sergai karena dipanggil. “Kebetulan datang saja, tak ada agenda dipanggil. Ada rencana mau bikin kegiatan bersama beberapa KPU di Sergai,” bantah Nazir. Bawaslu sudah mengingatkan KPU Sumut untuk meninjau kehadiran suami-istri di KPU Sergai, yakni komisioner Badrun dan Sekretaris Ingan Malem Tarigan. Sebab, itu disinyalir melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga perlu dikaji ulang.

Cerita di atas belum menggambarkan keseluruhan sama sekali. Jika Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi dan perhitungan suara tidak pernah beres, itu hanya bagian kecil dari masalah yang sebetulnya tidak memadai jika tak dibawa ke ranah hukum (termasuk soal audit pertanggungjawaban penggunaan anggarannya). Tetapi, jika melihat semua fakta-fakta empiris ini, adalah asumsi umum yang sukar dibantahkan bahwa penyelenggara sebetulnya sangat jahat dan itu bisa terjadi hanya karena terlindungi dalam praktik kejahatannya. Mereka (dalam logika kesisteman) sangat bertanggung jawab atas proses kriminalisasi demokrasi yang sangat meluas dan tentu saja tidak memadai jika hanya diselesaikan secara internal oleh DKPP.

Penutup. Fakta empiris rendahnya law enforcement yang nanti secara resiprokal pasti diikuti dengan fakta rendahnya integritas lembaga peradilan yang ditunjuk untuk menangani perkara-perkara serupa (MK) selalu menjadi masalah besar. Tetapi karena legal-framework (aturan hukum kepemiluan) pemilu yang sangat bermnasalah dan logika formal-legalistik hukum yang sangat kaku, maka kejadian-kejadian buruk dengan proses hukum sangat buruk dapat menjadi preseden demokrasi yang berulang.

Berdasarkan fakta empiris adalah kelaziman naif bagi penyelenggara bahwa jika ada masalah dalam perhitungan suara, kecenderungan mereka akan menggertak orang yang protes dengan selalu mengatakan: “kita bertemu di MK saja”. Ini sebuah kunci pembungkaman yang menggambarkan jenis makhluk apa sebetulnya penyelenggara pemilu itu. Masa rakyat dihadapi dengan cara seperti itu? jika yang protes itu tukang beca misalnya, manalah mungkin ia berani membayangkan memenuhi tantangan penyelenggara untuk datang ke Jakarta bertemu dan memberi kesaksian di sidang MK?

Kini proses perhitungan suara sudah dipangkas, dan pemangkasan yang memangkas tajam partisipasi politik rakyat itu pasti akan rawan perampasan suara. Lagi-lagi patut diduga, bahwa dalam iklim money politic yang marak, hanya transaksi gelaplah yang nanti menentukan hasilnya. Tetapi jika pengawasan semua pihak diperketat, penegakan hukum memperbaharuai tekad korps untuk menjadi terpercaya dan berintegritas, sedikit-banyaknya gerak para kriminal demokrasi dapat direduksi tajam.

Hal lain yang luput dari perhitungan dalam proses demokratisasi Indonesia ialah kesejahteraan rakyat. Rakyat miskin yang tak pernah diangkat harkat dan martabatnya, dengan konsisi kesenjangan yang demikian parah serta makin parah setiap hari, sungguh sangat tak mungkin tak menjadi mangsa bagi money politics. Agama pun sudah mendalilkan sejak dulu, menjadi kafir itu adalah proses yang sangat mudah bagi kefakiran. Miskin itu bukan cuma karena tak memiliki harta saja, tetapi terlebih karena mereka tak mampu memosisikan diri apakah akan menjadi kafir ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang hadir dalam kesulitan hidup kerap membuatnya menjadi tak bermartabat.

Jika Indonesia berkenan melakukan perenungan kembali terhadap demokrasinya, ia pasti bertemu dengan sila ke-empat Pancasila yang meniscayakan hanya satu event pemilihan langsung dalam demokrasi Indonesia: yakni pileg.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian Waspada, Medan, Senin, 28 September 2015, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: