'nBASIS

Home » ARTIKEL » BENAR DAN REDI

BENAR DAN REDI

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


https://i2.wp.com/sumutpos.co/wp-content/uploads/2015/10/debat-kandidat-sumutpos.jpg

|…..hal yang lazim dalam praktik politik di negeri ini ialah, tipisnya keberanian orang untuk setia pada visi, misi dan program yang diperdebatkan dalam event kampanye. Bandingkanlah misalnya dengan materi-materi debat pilpres setahun lalu dan realisasinya|

Debat visi, misi dan Program Prioritas kedua pasangan calon Walikota Medan/Wakil 2016-2021 diselengarakan Sabtu pekan lalu bekerjasama dengan TVRI Medan yang menyiarkannya secara langsung. Pasangan nomor 1 menamakan diri BENAR, dan pasangan nomor 2 REDI. Satu hal sudah pasti, bahwa kedua pasangan ini memiliki sudut pandang yang tak selalu sama untuk sebuah masalah dengan nomenklatur yang itu-itu juga, genangan air atau banjir misalnya. Mereka tak mungkin lepas dari selokan, drainase, rutinitas pemeliharaan, sikap masyarakat dan hal lain seputar itu. Di sinilah mereka kelihatan berupaya keras mencari diksi dan pilihan kalimat yang pengungkapannya sengaja ditekankan untuk menandai identitas pasangan sekaligus untuk memberi pesan luas kepada rakyat.

Calon Walikota nomor urut 2 Saudara Ramadan Pohan dan pasangannya Saudara Edi Kusuma, sejak awal dalam debat berdurasi 90 menit itu terlihat ingin memberi dobrakan. Tetapi Saudara Dzulmi Eldin cukup faham itu, tak mau terpancing, tak mengalami penurunan sikap manis dan ketenangan sama sekali (jika diperbandingkan dengan penampilan-penampilan biasanya di depan umum selama ini). Pasangannya Saudara Akhyar Nasution menemukan perannya dalam debat sebagai pemberi rincian praksis semua isyu yang dikemukakan pasangan ini, sambil sesekal meletupkan sikap yang mencerminkan kesiap-siagaan berkorban untuk kepentingan rakyat.

Sebetulnya banyak hal menarik untuk diulas sebagai peristiwa politik lokal. Tetapi tulisan ini akan membatasi diri pada beberapa isyu penting untuk kota ini, yakni identitas kota, penegakan hukum, kesenjangan ekonomi dan genangan air di kota. Saya memilih masalah itu berdasarkan pengalaman saya berdiskusi secara terpisah dengan keempat figur yang kini sedang memperebutkan kedudukan sebagai penguasa kota Medan.

Identitas Kota. Suatu ketika di sebuah tempat di kota ini, saya telah berbincang dengan saudara Ramadan Pohan. Ia setuju warisan sejarah kota ini dilestarikan. Saya menyadari bahwa ini memerlukan investasi yang cukup besar, tetapi itu sangat penting untuk menjaga ruh sebuah kota, sejarahnya dan edukasi bagi rakyat untuk patriotisme berkejuangan yang memupuk kecintaan kepada negeri dan leluhurnya di tanah warisan yang sakral.

Di lain pihak saya beserta rekan-rekan berterimakasih telah pernah diterima di kantor Walikota Medan untuk sebuah pertemuan mendiskusikan salah satu warisan penting kota ini, yakni Gedung Nasional Medan (GNM). Saya dan rekan-rekan, lagi,  berterimakasih akhirnya Saudara Dzulmi Eldin sepakat dengan kami untuk tidak memenuhi rencana yang diajukan oleh Yayasan Dana Gedung Nasional Medan yang sejak beberapa tahun lalu berusaha mengalih-fungsikan lahan GNM untuk peruntukan lain. GNM adalah gedung republik pertama yang dibangun dengan keswadayaan rakyat dipimpin oleh Gubsu pertama SM Amin Nasution.

Saudara Dzulmi Eldin sangat faham itu, dan di atas tarik-menarik yang terjadi,  kami semua ingin komitmen untuk mengggunakan otoritas yang, jika nanti terpilih melalui Pilkada 9 Desember 2015, untuk bertindak memenuhi kewajiban pelestarian dan pemungsian GNM menjadi cagar budaya sesuai tuntutan UU Nomor 11 tahun 2010.

Penegakan Hukum. Saya telah berbincang dengan Saudara Dzulmi Eldin tentang komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak normatif rakyat atas lahan perkampungan  di Sarirejo, Kecamatan Polonia, yang hingga kini tetap belum mendapat penyelesaian. Saya ingin memperbandingkan bahwa seandainya Saudara Ramadan Pohan yang terpilih menjadi Walikota Medan, langkah-langkah apa gerangan yang dapat dijanjikannya untuk masalah ini. Saudara Dzulmi Eldin sudah merinci langkah-langkah dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan beberapa perwakilan rakyat Sarirejo sebagaimana tergambar jelas dari surat-surat yang pernah ditandatangani oleh pejabat terkait di Kota Medan sebelum ini.

Pokok permasalahan disini tak lain dari komitmen semua pihak untuk mengacu tak ke lain dasar kecuali hukum yang tegak. Ada pihak yang harus diyakinkan di sini, dan mereka tidak mudah dihadapi karena peran politiknya dalam negara. Hanya saja, jika kepingan tertentu dari lahan itu kini telah beroleh legitimasi hukum dan di atasnya telah didirikan bangunan untuk usaha, mengapa diskriminasi dianggap tak berbahaya bagi sebuah Negara?

Lahan perkampungan rakyat Sarirejo hanyalah salah satu di antara permasalahan hukum yang mencuat dalam relasi Negara-rakyat.

Kesenjangan. Suatu ketika (belum lama) saya telah berkesempatan berdiskusi dengan Saudara Edi Kusuma tentang beberapa hal termasuk kesenjangan ekonomi di kota ini seperti kota-kota lain di Indonesia. Kepada Dr Budi D Sinulingga yang hadir sebagai salah seorang narasumber ketika diskusi itu, bersama rekan Ichwan Azhari dari Unimed, yang dimoderatori rekan Jaya Arjuna dari USU, saya tegaskan juga pendirian saya tentang interaksi kota-desa. Saya sangat tak setuju pandangan-pandangan umum, termasuk yang secara tegas dikemukakan tentang world city karena sejak awal saya curigai ide ini cukup lemah dalam pemberian jawaban soal keadilan untuk dan atas nama modernitas berbalut neoliberalitas.

Saya paparkan pendirian saya bahwa ada relung pendirian yang salah dalam filosofi pembangunan kita selama ini yang tetap menganggap pertumbuhan (growth) sebagai cita-cita dan tujuan yang terlalu kuat. Diskriminasi di hulu, yang dapat diperiksa dalam sepak-terjang kebijakan negara telah berlangsung begitu lama. Hal inilah yang secara khusus ingin saya kemukakan kepada Saudara Akhyar Nasution. Gerangan apa yang dapat dijanjikannya jika kelak diberi amanah oleh rakyat untuk mendampingi Dzulmi Eldin?

Genangan Air. Banyak hal yang sangat perlu didiskusikan di bawah topik infrastruktur kota. Tetapi belum lama ini saya telah berdiskusi dengan Saudara Akhyar Nasution dalam sebuah forum yang dihadiri oleh para stakeholder tentang genangan air dan banjir di kota ini. Saudara Akhyar memberi kepastian bukan hanya pihak pemerintah yang bertanggungjawab, tetapi nilai dan sikap rakyat harus didorong untuk melakukan perubahan sehingga hal ini menjadi tanggungjawab bersama. Gerangan apa yang dapat dijanjikan oleh Saudara Edi Kusuma untuk masalah ini?

Ketika masalah ini sudah seperti takdir yang wajib diterima, maka sebetulnya derajat kemanusiaan pun telah mengalami degradasi yang tidak henti-henti. Kecenderungan yang terjadi malah bertambah hari bertambah kompleks masalah yang terjadi. Punyakah Saudara Edi Kusuma dan pasangannya Saudara Ramadan Pohan resep jitu yang tak hanya sekadar wacana seperti di kota-kota lain yang gembar-gembornya begitu dahsyat hanya saat kampanye?

Nasution dan Panjaitan. Ini soal lain, politik identitas. Mestinya dapat dimasukkan menjadi topik dalam salah satu segmen debat karena dimana-mana kedua pasangan mengklaim keberesan pemahamannya tentang pluralitas. Seberapa janggal atau seberapa cocok menurut pemahaman Anda jika kabarnya beberapa bulan lalu Saudara Dzulmi Eldin yang orang Melayu telah dinobatkan menjadi marga Nasution dan Saudara Edi Kusuma yang orang Tionghoa bermarga Panjaitan? Tentu kedua Saudara kita itu melakukannya dengan sebuah kebertujuanan yang jelas dalam kawasan politik.

Mengapa Saudara Dzulmi Eldin nyaman menjadi keluarga besar marga Nasution dan Saudara Edi Kusuma bermarga Panjaitan, padahal ada pilihan marga lain seperti Ambarita, Gultom, Sitompul, Pangaribuan, Napitupulu, Siregar dan lain-lain, tentu bukan pula kejadian yang tak bermakna. Mereka memilihnya dengan pertimbangan yang matang. Apa pertimbangan itu? Tentu politik. Tentulah politik simbol ini tak sederhana bukan?

Penutup. Amerika telah membiasakan debat seperti ini sejak lama, dan itu sangat sesuai dengan nilai yang mereka anut. Indonesia ikut-ikutan belakangan dan menggelarnya untuk semua level pemilihan langsung pimpinan eksekutif. Satu segi, ini bisa menaikkan tensi gairah berpartisipasi dari rakyat apalagi jika hingga sekarang diketahui populasi yang belum mampu menentukan pilihan politik masih cukup besar di kota Medan.

Tetapi hal yang lazim dalam praktik politik di negeri ini ialah, tipisnya keberanian orang untuk setia pada visi, misi dan program yang diperdebatkan dalam event kampanye. Bandingkanlah misalnya dengan materi-materi debat pilpres setahun lalu dan realisasinya.

Mengapa begitu? Saya hitung-hitung mungkin setidaknya ada beberapa penyebab. Pertama, jenis demokrasi yang kita anut memang masih memberi ruang kemaafan yang cukup luas bagi kandidat pembohong yang akhirnya terpilih. Kedua, rakyat begitu cepat lupa dan atau tak memiliki ruang gugatan yang diatur cukup baik dalam demokrasi yang ditradisikan sehingga meski pun dapat membuktikan kebohongan pejabat yang dipilih melalui justru tak dimungkinkan memberi sanksi politik yang terukur dan jelas. Ketiga, memang debat itu sendiri dipandang bukan apa-apa dan tak berarti apa-apa sehingga ya gak ada apa-apanya kecuali tahapan “pemanis” demokrasi prosedural belaka.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin, 12 Oktober 2015, hlm B7. Penulis adalah Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: