'nBASIS

Home » ARTIKEL » ISLAM INDONESIA

ISLAM INDONESIA

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


https://feniumayyah.files.wordpress.com/2010/11/kurikulum-pendidikan-islam-300x255.jpg?w=730 https://feniumayyah.files.wordpress.com/2010/11/kurikulum-pendidikan-islam-300×255.jpg

|Tetapi orang Islam Indonesia harus didorong untuk berani dan gigih mempengaruhi pemerintahnya agar dengan keawamannya tak menjadi musuh bagi Islam seperti selama ini. Jangan takut dengan jihad model ini. Densus 88 dan BNPT dijamin 100 % tak akan berani menembak Anda|

Belum lama ini saya mengemukakan pendapat pada beberapa diskusi tentang keislaman dan keumatan yang diselenggarakan oleh beberapa pihak. HTI Sumatera Utara membahas kasus Timur Tengah khususnya gelombang besar pengungsi akibat konflik. Mereka tak sekadar berusaha memahami fakta-fakta yang terjadi, tetapi mencari rumusan solusi untuk tindakan semua level. Jika tak mampu memberikan intervensi efektif di level internasional, minimum memberikan seruan kepada pemerintahan nasional. Selemah upaya tentulah berdo’a, berharap kebesaran tangan-NYA mengakhiri penderitaan umat manusia yang terlunta-lunta.

Diskusi kedua diselenggarakan oleh sebuah kelompok yang baru muncul dengan nama “Program Bersama Konsorsium Medan Syari’ah Club”. Kelompok ini membahas sikap Negara yang jika diaudit dengan seksama ternyata lebih toleran dan malah memberikan karpet merah untuk masuk dan tumbuh-berkembang secara dominan zionisme dan komunisme ketimbang Islam. Seolah ketiganya dianggap sama-sama bahaya laten. Dimana-mana terdapat nuansa sikap dan kebijakan Negara berbau penyingkiran dan dengan wacana pejoratif (meredahkan) terhadap Islam.

Kelompok ini ingin mengkaji akar masalah (root of the problems) dalam sejarah, arah politik dan ekonomi global serta tarik-menarik hubungan internasional yang berimbas kepada Indonesia. Sebelumnya kelompok ini mendiskusikan apa alasan bagi Negara memilih Budi Utomo yang selain kejawa-jawaan juga sekuler sebagai organisasi modern pertama Indonesia dalam kancah pergerakan nasional padahal Syarekat Dagang Islam duluan lahir dan berkiprah secara nyata. Bulan depan, menandai Hari Pahlawan 10 November, mereka pun akan membahas khusus tentang pahlawan, kepahlawanan dan distorsi sejarah di sekitar itu.

*******

Kedua kelompok tadi adalah contoh dari banyak upaya yang muncul di luar kelompok-kelompok mapan, baik yang murni bikinan rakyat dan yang sudah berusia lebih satu abad seperti Muhammadiyah, maupun yang bersifat kombinasi rakyat-negara seperti Majelis Ulama. Ada keterpilahan baik dalam orientasi maupun kecenderungan di antara sesamanya. Meski pun tidak ada interaksi saling mencaci di antara sesamanya, namun mendudukkannya dalam satu aras gerakan masih belum terjadi meskipun, tanpa disadari, hal itu sebetulnya sangat perlu dan penting.

Ketika berhadapan dengan fakta banyaknya masjid yang dirubuhkan untuk pembangunan gedung bisnis di kota Medan, untuk menyebut sebuah contoh aktual, kebersatuan mereka sangat bermanfaat untuk bargaining (sekarang istilah ini lebih kerap difahamkan sebagai cara elit menyiasati keuntungan material dari perbenturan kepentingan Negara-rakyat).  Bukankah karena tak bersatu lalu dianggap sangat lemah dan terus dianggap pula tak akan beresiko politik apa pun jika memperlakukan umat seburuk itu (meruntuhkan masjid)? Saya yakin hingga saat ini masih belum terpikir bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengajukan UU atau Peraturan Daerah tentang Rumah Ibadah di lingkungan kerja (gedung-gedung publik). Pentingkah itu? Pekerja muslim memerlukan sholat paling tidak zuhur, ashar dan maghrib di tempat kerjanya dan karena itu, persyaratan jaminan ketersediaan fasilitas ibadah yang bukan sekadar ruang tak produktif dekat kamar mandi/WC (seperti pada umumnya terdapat pada semua gedung publik di kota Medan) adalah mutlak semutlak item-item persyaratan AMDAL yang sudah diakui oleh UU.

*****

Belum lama ini Majelis Ulama Indonesia Kota Medan mengeluarkan ancaman akan melakukan sweeping (layaknya FPI yang begitu tegas dan berani) atas fakta ketercampuran komoditi haram-halal pada etalase-etalase perdagangan modern dan tradisional di kota Medan.  Proses radikalisasi akan semakin gencar melihat fakta ketersingkiran sistematis posisi umat Islam dalam Negara dan ekonomi, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan secara langsung membuatnya menjadi lebih militan. Kekuatan umat Islam harus pandai mencari akar masalah di hulu, dengan antara lain mempertanyakan sistim apa yang dianut Negara sehingga harta kekayaan melimpah menjadi hak istimewa segelintir minoritas yang terus-menerus menciptakan kesenjangan dengan kemandatan negara.

Jika umat Islam hanya pandai menjadi retailist kecil-kecilan, dan tak menguasai produksi, bagaimana mungkin ia mampu memastikan komoditas (konsumsi) halal di pasar meski pun ia memiliki laboratorium halal-haram seperti yang dimiliki Majelis Ulama Indonesia saat ini? Bagi saya, proyek sertifikasi penentuan halal-haramnya sebuah komoditas bukan tidak perlu, tetapi sangatlah mengherankan mereka ingin menyibukkan diri untuk memeriksa kehalalan ketimbang keharaman padahal berbanding 90:10.

Umat Islam Indonesia wajib percaya, bahwa kemiskinan struktural saat ini disebabkan diskriminasi di hulu, yakni pada pusat pengambilan kebijakan.   Karena itu mengubah struktur untuk lebih adil sangat jauh lebih penting ketimbang melakukan pemberdayaan untuk mempersiapkan mentalitas kewirausahaan umat. Ini memang sebuah jihad (mudah-mudahan jangan pula ada di antara umat yang takut menyebut term jihad). Jangan cepat percaya anjuran Presiden RI Jokowi yang sangat gencar menyerukan “Kerja, Kerja, Kerja”, di tengah kesempatan yang tertutup untuk menjadi pekerja dan wirausahawan di negeri yang hingga kini secara de facto tetap meneruskan supremasi pihak minoritas tertentu sebagaimana diskriminasi kolonial yang dulu menerapkan tiga hukum (untuk pribumi, untuk Timur Asing dan untuk Eropa) yang sangat menindas pribumi.

Berpuluh tahun Negara mengorientasikan kekuatan untuk pertumbuhan (growth), dan sama sekali itu tak untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam sistem ini tak mengapa mayoritas menjadi miskin, asalkan Negara beroleh pemasukan besar dari eksploitasi berbagai sumber. Logika itulah yang dianut sehingga konstitusi yang mewajibkan koperasi dan perekonomian berbasis kekeluargaan dicampakkan untuk diganti dengan prinsip neo-liberal.

*******

Tentu saja tidak akan ada mandat yang akan muncul kecuali dari mereka sendiri untuk imamah yang kuat sesuai keperluan konsolidasi dan perjuangan. Pilihan cara harus diperkaya, sehingga orang tak hanya menyembah keberhalaan kekuasaan politik yang begitu ganas merontokkan sendi-sendi ideologi, syari’ah, dan sistem kemasyarakatan yang genuine meskipun saya sadar benar bahwa para tokoh yang kerap mengatas-namakan komponen keumatan kerap merasa sangat berhak menikmati priveledge yang sangat merugikan dirinya dan umatnya.

Bung Karno membaca buku The New World of Islam karya L Stoddard dan terpesona dengan semangatnya. Ia pun memerintahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (1966). Ia memberikan pengantar demikian:

“Dalam buku “The New World of Islam”, Lothrop Stoddard menceritakan terutama sekali kebangkitan Islam ke arah “furification”; agama Islam harus dibersihkan dari khurafat-khurafat, embel-embel yang bukan berasal daripada Islam sejati, diceritakan gerakan-gerakan baru di dalam dunia Islam, antara lain alam pikiran baru di dunia Islam baru, yang dicetuskan oleh Djamaluddin El-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Akan tetapi dalam buku tersebut di atas, perkebangan agama Islam di Indonesia hanya disebut secara cangkingan saja. Tidak lain karena memang pada waktu itu sebagai akibat daripada imperialisme, pintu Indonesia ini seperti ditutup oleh pihak imperialis, sehingga Indonesia tidak terkenal oleh dunia luaran”.

Ridwan Saidi dan beberapa penulis sejarah memang pernah menuduh Bung Karno begitu buruk dalam memerankan diri saat mendirikan Indonesia. Dalam sebuah tulisan berjudul  “22 Juni, Seputar Piagam Jakarta: Soekarno Berkhianat & Bohong, Hatta Berdusta!” kedua tokoh ini dituduh mensabotase kesepakatan Indonesia merdeka sebagai Negara Islam dengan menghapus kalimat “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Piagam Jakarta.

Tetapi dengan berbagai catatan plus dan minus, pada tahun 1962 Indonesia melahirkan UU Nomor 5 tentang Perusahaan daerah. UU itu dihindari oleh Indonesia, dan hingga kini lebih banyak pakar yang lebih enteng mengatakan bahwa problematik perusahaan daerah ada pada ketiadaan UU. Padahal masalahnya tidak demikian. UU itu memberikan rincian yang jelas tentang adanya kewajiban zakat, dan itu bukan pajak.  Belakangan agen-agen demokrasi dengan kecurangannya berusaha mendikte Indonesia agar menjauhi syari’ah. Daerah yang melahirkan peraturan daerah (perda) Syari’ah dikatakan tidak demokratis padahal perumusannya melalui permufakatan demokratis sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Mereka lupa, UU yang dilahirkan Indonesia pun ada yang secara eksplisit sangat Islami. Lagi pula, sila-sila Pancasila (bukan Pancasila 1 Juni yang belakangan diinginkan oleh rezim berkuasa untuk berlaku) sangat sarat dengan nilai ketawhidan. Semua ini dapat terjadi karena umat Islam sudah merasa dirinya hanya menumpang di Indonesia yang dahulu diperjuangkannya menjadi Negara merdeka.

*******

Dr Zakir Naik menurut pengakuannya banyak belajar dari Ahmad Deedat. Kedua orang ini adalah da’i yang berbicara santun kepada siapa saja dan dalam forum-forum berwibawa tentang Islam, keislaman dan tawarannya untuk tata dunia yang lebih adil. Keahlian mereka sangat mengguncangkan dunia, karena mereka tak berpihak pada penerimaan nasib selimut duka Islam zaman kini. Kesalah-fahaman terhadap Islam mereka jawab cermat dan seksama, sambil melayani siapa saja yang menginginkan perdebatan dalam liputan media yang mendunia.

Kedua da’i itu kelihatan memandang rendah menggantang kekuasaan politik praktis, karena pikirannya tertuju pada dakwah Islam yang cemerlang dengan memantangkan rente-rente politik yang mencederai maslahat. Indonesia tak memiliki tokoh sekaliber itu, bukan saja karena kendala bahasa, melainkan lebih pada dinamika organik masyarakat yang tak menyuburkan keahlian, ketulusan dan kejernihan motif serta mentalitas yang tak melihat umat Islam dalam kaffah (antogonisme kesunnian, kesyi’ahan, kehanafian, kemalikian, kehambalian, kesyafi’ian dan firqah-firqah remeh temeh lainnya).

Perbandingkanlah diskusi-diskusi kedua tokoh ini yang tersebar dalam kemasan video di youtube dengan tingkah-tingkah Islam Keindonesiaan saat mereka merayakan Tahun Baru Hijriyah 1437 H. Anda akan merasa malu sekali. Tak mengapa. Tetapi orang Islam Indonesia harus didorong untuk berani dan gigih mempengaruhi pemerintahnya agar dengan keawamannya tak menjadi musuh bagi Islam seperti selama ini. Jangan takut dengan jihad model ini. Densus 88 dan BNPT dijamin 100 % tak akan berani menembak Anda.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 19 Oktober 2015, hlm B7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: