'nBASIS

Home » ARTIKEL » PENDIDIKAN AGAMA

PENDIDIKAN AGAMA

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


pendidikan agama

Dengan kebijakan ini diharapkan Islam apa adanya dapat menjadi way of life yang sebaik-baiknya bagi generasi mendatang, melalui usaha-usaha serius umat hari ini. Jempol untuk Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014.

Pada tanggal 17 Juni 2014 yang lalu, Plt Walikota Medan yang waktu itu adalah juga sebagai Wakil Walikota, Dzulmi Eldin S, menandatangani sebuah Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan yang istimewa dan sangat strategis. Perda itu ialah Nomor 5 Tahun 2014, tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), yang disusul dengan penerbitan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014.

Apa keistimewaannya? Di daerah lain di Indonesia ada juga Perda khusus tentang pendidikan, namun tidak member perhatian tentang pendidikan agama serinci ini. Disebutkan dalam konsideran pertama Perda Nomor 5 Tahun 2014 ini, bahwa dalam rangka menumbuh-kembangkan pendidikan Islam khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang wajib belajar MDTA.

MDTA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan.  Penyelenggaranya adalah organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah (pusat). Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan Agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Menurut Perda yang kan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juni 2018 mendatang ini, MDTA adalah Program Pendidikan Diniyah Non Formal keagamaan Islam yang wajib diikuti oleh peserta didik anak usia Sekolah Dasar atau sederajat dan yang beragama Islam. Kurikulum disesuaikan dengan jenjang masing-masing, dengan memperhatikan secara ketat bagaimana upaya peningkatan iman dan taqwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik yang secara kurikuler akan disiasati dengan perumusan kurikulum inti dan kurikulum lokal. Kurikulum inti meliputi al-qur’an, al-hadits, aqidah,  akhlak,  fiqih, sejarah kebudayaan Islam/tarikh,  bahasa Arab; dan  praktek ibadah. Sedangkan kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Wajib belajar MDTA bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal shaleh, dan berakhlak mulia serta menjadi warga negara yang mempunyai kepribadian, percaya diri, sehat jasmani dan rohani serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Bagian Agama & Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan.

Landasan Perundang-undangan. Pada pasal 18 ayat (6) UUD Negara Ri 1945 mengegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal itu sesuai dengan kewajiban Negara memenuhi hak-hak warga sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya dan kebijakan ini dijamin sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769), serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah.

Pihak-pihak tertentu yang selama ini kerap menyoal pendidikan agama di Indonesia termasuk melancarkan usaha-usaha meilikwidasi kementerian Agama menunjukkan bahwa pandangan terhadap pendidikan Islam di Indonesia tidak selalu difahami secara optimistik oleh seluruh komponen bangsa. Mungkin sebagian kecil melihat peluang untuk dapat melakukan pembandingan dengan berbagai Negara-negara lain di dunia yang mungkin tidak begitu serius memberi perhatian terhadap pendidikan agama.

Tetapi mereka lupa bahwa Indonesia adalah Negara dengan bangsa yang religious meski tak menjadikan salah satu agama sebagai dasar, melainkan hanya memberi pengakuan resmi terhadap sejumlah agama. Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) tentulah merujuk kepada agama, meski oleh pihak-pihak tertentu selalu disoal untuk difahamkan secara longgar termasuk untuk mengakomodasikan kepercayaan tanpa agama, tak terkecuali faham-faham nativistik yang justru bertentangan dengan ajaran agama.

Melihat perdebatan yang terjadi mulai dari persidangan-persidangan BPUPKI hingga PPKI (1945) yang kemudian berakhir dengan sebuah kompromi antara wakil umat Islam dengan pihak-pihak sekuler dan non muslim, yakni dengan menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari sila pertama Pancasila yang akhirnya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sangat jelas pengertian otentik dari Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila itu pastilah tauhid. Faham tauhid itu ada pada Piagam Jakarta (Mukaddimah UUD 1945).

Dalam kehidupan demokratisasi Indonesia kontemporer dan yang diperkirakan masih akan berlanjut ke depan, isyu agama, keberagamaan dan ranah-ranah pembatasan terhadap agama pastilah akan semakin serius. Paling tidak, upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk mengedepankan Pancasila 1 Juni 1945, yang rumusannya berbeda dengan rumusan Pancasila yang diterima dan berlaku di Indonesia, adalah sebuah masalah serius yang sangat mengancam bukan saja kepada umat Islam, tetapi juga integrasi dan kebangsaan serta jatidiri Indonesia.

Implementasi. Payung hukum ini akan membuka jalan lebar bagi umat Islam untuk mengintensifkan pendidikan agama bagi generasi mudanya di kota Medan sejak masa paling dini. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun, dan secara teknis peserta didik adalah siswa Sekolah Dasar atau sederajat yang beragama Islam, kecuali yang berkebutuhan khusus dan Sekolah Dasar Islam Terpadu yang telah melaksanakan kurikulum yang diajarkan pada MDTA. Setiap peserta didik mempunyai hak mengikuti program pendidikan,  memperoleh penilaian hasil belajar, memperoleh ijazah; dan memperoleh bantuan siswa miskin dari Pemerintah Daerah.

Tinggal memeriksa kesiapan para penyelenggara yang terdiri dari organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah. Kiranya hal-hal yang sangat mendesak dipersiapkan tentulah masalah kelembagaan, pembiayaan, dokumen-dokumen statuta yang menggambarkan mekanisme dan profesionalitas pelaksanaan, isi kurikulum, fasilitas belajar (sarana dan prasarana), profesionalitas para tenaga pengajar dan tenaga non kependidikan serta koordinasi dengan pemerintah (pusat dan daerah).

Meskipun dalam Perda ini ditegaskan bahwa ijazah MDTA sebagai salah satu syarat bagi siswa Sekolah Dasar/sederajat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (Sekolah Menengah Pertama/sederajat), hendaknya semua pihak tidak memandang dari sudut formalisme belaka. Ketentuan mengikat itu justru dimaksudkan sebagai jaminan bagi kemutlakan asupan pendidikan agama pada tingkat paling dasar dalam sistem pendidikan yang berlaku.

Penutup Sekularisasi berlangsung semakin dahsyat dan itu jelas menendang sangat keras posisi  keberagamaan di mana saja, termasuk Indonesia. Semua agama pun berhadap-hadapan dengan gejala sekularisasi itu, dan masing-masing memiliki jawaban tersendiri. Tuduhan-tuduhan seperti “agama tidak sesuai dengan perdaban serta ilmu pengetahun dan teknologi”, adalah ujaran-ujaran kebencian yang pantas menjadi perhatian besar bagi semua pihak. Trend pandangan global atas nama pluralisme, dan terkadang dikait-kaitkan dengan HAM, memang gencar menentang.

Tetapi mereka harus dijawab tuntas, diberi pemahaman dan pengajaran yang baik meski mereka tak mungkin diharapkan mau berhenti dengan agendanya itu. Paling tidak mereka harus dibuat berhenti dan mencari agenda lain di luar permusuhan. Belum lagi dikaitkan dengan isyu-isyu transnational yang mematikan terkait dengan radikalisasi. Padahal radikalisasi itu ada di semua zaman dan tempat, selagi keadilan tidak pernah mampu diwujudkan dalam perdaban.

Dengan kebijakan ini diharapkan Islam apa adanya dapat menjadi way of life yang sebaik-baiknya bagi generasi mendatang, melalui usaha-usaha serius umat hari ini. Jempol untuk Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 9 Nopember 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: