'nBASIS

Home » ARTIKEL » MITOS PEMBERANTASAN KORUPSI

MITOS PEMBERANTASAN KORUPSI

AKSES

  • 535,235 KALI

ARSIP


|Salah satu mitos yang berhasil diciptakan oleh zaman ini ialah Daerah lebih korup dan di sana muncul raja-raja kecil. Selain itu juga diajarkan bahwa legislatif lebih korup dari eksekutif. Benarkah demikian itu? Rumus korupsi itu ialah power tend to corrupt (kekuasaan cenderung korup). Oleh karena itu more power is more corrupt (lebih berkuasa berarti lebih korup). Pertanyaannya siapakah lebih berkuasa, apakah daerah atau pusat? Siapa lebih berkuasa, eksekutif atau legislatif?|

Saya ingat Fachri Hamzah pernah menyuarakan kritik pedas kepada KPK ketika sekitar pertengahan 2013 lalu menyebut adanya pilihan cara berupa festivalisasi dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.  Festivalisasi itu, belakangan, sebagaimana dicoba djelaskan oleh seorang penulis, menemukan relevansinya ketika membandingkan dengan alur cerita pada film David O. Russell berjudul “American Hustle”.

Menurut Fahri Hamzah, KPK telah terjebak oleh keriuhan pemberantasan korupsi yang mementingkan gembar-gembor dan pengembangan opini melalui media; dan, sayangnya, pula telah mengutamakannya ketimbang upaya mencari akar persoalan. Katakanlah misalnya dengan sebuah analogi sederhana, bahwa seluruh lantai dalam sebuah rumah telah tergenang air karena curahan air hujan yang masuk melalui atap yang rusak. Bukannya melakukan pembenahan atap rumah yang bocor, tetapi Fachri Hamzah melihat justru yang diheboh-hebohkan ialah menimba air yang makin banyak seiring makin derasnya hujan. Padahal, jika atap diperbaiki, tidak perlu ada heboh sama sekali. KPK tak berniat mencari akar malasah di mata Fachri Hamzah.

Merujuk pada alur cerita “American Hustle” inilah, konon, urai penulis tersebut di atas, medio 1970-an Amerika sedang mengalami krisis yang cukup memukul perekonomian. Tak sukses pada perang Vietnam hingga skandal watergate yang menyentuh pucuk pimpinan negara, perekonomian Amerika saat itu tidak cukup bagus. Tetapi keberhasilan penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi level elit melalui skandal watergate telah berhasil memunculkan dugaan kuat bahwa semua politisi memang bermain api dan memiliki keterkaitan dengan uang haram dari mafia dan para cukong proyek. Modus operandinya cukup sederhana, pejabat disuap untuk mendapatkan kemudahan atau “keleluasaan” berbisnis.

Betapa pun caci-maki begitu keras ditujukan kepada Fachri Hamzah, tetapi belakangan kita semua tahu apa yang terjadi kemudian dan siapa yang sebetulnya berstandar ganda memandang eksistensi KPK ketika upaya-upaya sistematis pelemahannya makin gencar, bahkan termasuk melalui upaya revisi undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.

Kasus Sumatera Utara. Festivalisasi itu (meminjam istilah yang dipopulerkan Fachri Hamzah), sebagaimana dapat disaksikan dalam penegakan hukum atas dugaan korupsi di Sumatera Utara akhir-akhir ini, di luar kesadaran banyak orang telah melahirkan dampak buruk. Diawali dengan peristiwa tangkap tangan kasus penyuapan yang diduga keras untuk mengatur hasil sebuah peradilan, kemudian sejumlah penggeledahan di beberapa tempat dilakukan. Gubsu Gatot Pujo Nugroho pun dijadikan tersangka, dan kemudian ditahan. Lalu, pemeriksaan 103 orang anggota dan mantan anggota DPRDSU dilakukan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan atas penerima bantuan sosial atau hibah.  Secara berangsur sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, mulai dari pimpinan dan mantan pimpinan DPRD Sumatera Utara. Sebelumnya seorang petinggi sebuah partai pendukung KIH, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kaitan kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara.

Di arena festivalisasi yang terjadi di Sumatera Utara, saya melihat tidak ada upaya mencari jalan terbaik. Kelihatannya hanya ada keinginan bergegas dan berketus-ketus seperti langit mau runtuh saja. Padahal nilai korupsi yang disangkakan di sini dijamin tidaklah begitu besar dibadingkan dengan kasus terbuka dan kasus tak terbuka di lain-lain tempat Indonesia yang memang adalah sebuah Negara korupsi besar.  Saya melihat, cara-cara yang ditempuh telah menimbulkan eskalasi sinisme terhadap Negara dan segenap simbol-simbolnya. Siapa di antara mereka yang menyadari hal ini? Mau dibuat pun pendidikan bela-negara kelak, itu pun kalau rakyat menilainya sebuah program yang masuk akal dan mau menerimanya, dampak ini tak mudah ditanggulangi.

Cara-cara yang ditempuh juga kelihatannya seakan bermodalkan kekuasaan mutlak belaka kalau bukan arogansi. Sadarkah orang-orang ini bagaimana pentingnya menjaga agar jangan sampai rakyat salah memahami apa yang sebenarnya terjadi? Perhatikanlah percakapan mulai dari warung hingga social media. Pandangan yang kurang pas sudah berseliweran di seputar masalah ini karena festivalisasi itu. Mestinya mereka wajib menjelaskan, bahwa dana (bantuan sosial) itu tidak ada salahnya diterima. Ada landasan hukumnya untuk didistribusi. Lagi pula itu kan program daerah yang tertuang dalam APBD, dan APBD itu adalah program yang disepakati bersama antara eksekutif-legislatif dan disetujui oleh pemerintah pusat sesuai mekanisme ditentukan oleh UU. Kementerian pun memiliki alokasi dana bantuan sosial yang cukup besar dan sangat jempolanlah jika semua itu tersalur nihil korupsi.

Wajib mereka jelaskan bahwa rakyat sebaiknya menunggu pembuktian distribusi yang mana yang salah dan uang yang pernah diterima sebagai bantuan sosial dari pemerintah daerah harus dikembalikan dan atau penerima dan pemberinya diganjar hukuman. Jangan ada generalisasi, bahwa setiap yang dipanggil wajib masuk penjara.

Bulan Mei lalu seseorang men-share sebuah peristiwa yang memperlihatkan seorang anak muda yang juga pemilik sepeda motor dipaksa oleh seorang oknum polisi mendengarkan bunyi knalpot motor tepat di mulut knalpot berasap itu yang langsung digeber-geber si oknum polisi. Rakyat pun banyak yang berkomentar puas atas peristiwa itu. Mereka merasa sudah terwakili dalam pembalasan yang tampaknya menjadi sebuah keharusan. Padahal sebetulnya pastilah dalam keadaan ini orang sedang sangat malas memikirkan bahwa anak muda yang mengalami perlakuan itu dan teman-temannya, juga orang yang membaca kisahnya melalui media, sangat potensil protes dan menyimpan dendam. Mereka lupa ada mekanisme reproduksi ketidak-warasan di situ.

Sudah lupakah kita semua bahwa sebetulnya negeri ini adalah bagian dari negeri Timur yang sopan dan santun serta berperasaan halus. Memang betul, bahwa sekejam tindakan apa pun yang sudah pernah dilakukan terhadap orang salah, katakanlah pelaku korupsi, dengan segenap cara heboh dan festivalisasi, toh juga tak mengurangi kualitas dan kuantitas korupsi. Mestinya bertanyalah dalam hati, mengapa begitu? Apa yang terjadi? Sebenarnya, sebuah negeri harus diurus dengan penuh kesabaran, bukan oleh motif dan kewatakan berbau yang mirip algojoisme yang suka kegarangan-kegarangan tertentu untuk maksud pengedepanan tindakan represif belaka. Mungkin itu sangat keliru.

Kini pun berkembang pendapat di tengah rakyat bahwa upaya luar biasa penegak hukum menangani kasus korupsi di Sumut telah menimbulkan kesan bahwa Sumut sudah kena kutukan. Sumut daerah terkorup, dan julukan-julukan lainnya. Tetapi sadarkah bahwa  di provinsi tetangga bahkan sudah 3 gubernur berturut-turut masuk penjara, namun hebohnya tak seheboh di sini?

Sadarkah bahwa APBD Sumut itu ada pada posisi ke 8 atau ke 9 dari besaran APBD-APBD provinsi-provinsi se-Indonesia? Betulkah di daerah lain para pejabat tidak pandai korupsi hingga Sumatera Utara korupsi sendirian atau memiliki keberanian lebih besar untuk korupsi lebih besar pula dibanding daerah lain? Tentulah tidak ada data yang dapat dipercaya untuk menegasikan atau mengkonfirmasi ini. Korupsi yang terjadi saat ini di Sumut adalah korupsi politik, sebagaimana meluas di seluruh tanah air menandai demokratisasi. Bagaimana bisa berubah jika sistem kepartaian tetap sama, dana kepartaian tidak jelas, dan keterbukaan publik masih berlangsung dengan setengah hati? Musim pilkada serentak yang akan diselenggarakan tanggal 9 bulan depan pastilah sudah diawali dengan persembahan-persembahan koruptif ke pemilik partai di pusat, dan jika melihat perkembangan yang terjadi, kekhawatiran akan terjadinya money politic pun masih menjadi modus utama perebutan kekuasaan di Indonesia.

Salah satu mitos yang berhasil diciptakan oleh zaman ini ialah Daerah lebih korup dan di sana muncul raja-raja kecil. Selain itu juga diajarkan bahwa legislatif lebih korup dari eksekutif. Benarkah demikian itu? Rumus korupsi itu ialah power tend to corrupt (kekuasaan cenderung korup). Oleh karena itu more power is more corrupt (lebih berkuasa berarti lebih korup). Pertanyaannya siapakah lebih berkuasa, apakah daerah atau pusat? Siapa lebih berkuasa, eksekutif atau legislatif?

Andil Bersama. Sudah begitu kerap disuguhi informasi tentang catatan Sumut untuk kasus korupsi. Belum lama ini ICW mengumumkan bahwa di antara seluruh jajaran Kepolisian di Indonesia, Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebut sebagai jawara penimbun kasus korupsi, dengan angka 30 kasus dan dengan dugaan kerugian negara hingga 94,6 miliar. Tak hanya itu, ICW menyebutkan bahwa untuk jajaran Kejaksaan, Kejatisu berada pada urutan ke 3 penimbun korupsi terbesar di seluruh Kejaksaan di Indonesia. Sebanyak 51 kasus, dengan kerugian negara hingga 1,3 triliun. Siapa yang berwenang menetapkan kasus (dugaan pidana korupsi) dan siapa yang kemudian tak berminat menyelesaikannnya. Pertanyaan ICW memang berada di sekitar itu. Lalu, apa indikasi yang dapat dibaca di balik itu semua?

Seorang jurnalis dalam pengantar diskusi yang dipandunya dua pekan lalu mengemukakan “sudah puluhan yang diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi bansos di Sumut, mulai dari pejabat daerah hingga penerima dana bansos. Kemudian jurnalis itu melanjutkan kalimatnya, “kita patut mengapresiasi kinerja KPK, yang kembali menetapkan tersangka baru penanganan korupsi dana bansos yakni Patrice Rio Capella Sekjen Partai Nasdem selain Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti.  Ia seolah ingin segera menyimpulkan dan berkata “melihat apa yang terjadi belakangan ini, Sumut sepertinya lebih tepat disebut sebagai sarangnya koruptor”.

Dihubungkan dengan data yang disarikan dari laporan BPK, kata jurnalis itu, “tahun 2012 posisi Sumut terkorup ke 3 setelah Jakarta dan NAD (334 kasus dengan kerugian 515 miliar). Tahun 2013 posisi terkorup pertama (278 kasus dengan kerugian negara 400 miliar), disusul NAD dan Papua Barat”.  Bayangkanlah bahwa belum lama ini Sumut pun merayakan keberhasilannya menggondol status WTP dalam pengelolaan keuangannya, dan dengan sendirinya menjadi fakta tak terbantahkan tentang susahnya mencari titik pandang untuk mempercayai kinerja semua elemen pemerintahan.Tentu semua data itu tidak untuk dibantah, apalagi jika dikaitkan dengan fakta-fakta lainnya bahwa dalam lima tahun terakhir, sedikitnya ada delapan kepala daerah di Sumut yang tersangkut kasus dugaan korupsi, yakni Syamsul Arifin (Gubsu), RE Siahaan (Walikota P.Siantar), Hidayat Batubara (Bupati Madina), Rahudman Harahap (Walikota Medan), Bonaran Situmeang (Bupati Tapteng), P. Kasmin Simanjuntak (Bupati Tobasa), Fahuwusa Laila, (Bupati Nias Selatan), dan Gatot Pujo Nugroho (Gubsu). Pertanyaannya, apa yang salah dalam negeri ini, dan betulkah Sumut ini juara korupsi nasional?

Tentulah banyak yang harus direnungkan ketika Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menyebutkan bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan laporan kasus korupsi ke KPK. Secara nasional, menurutnya, pada tahun 2012 ada lebih dari 6.000 kasus korupsi, di tahun 2013 ada 7.000 kasus lebih, dan di tahun 2014 ada lebih dari 8.000 kasus. Begitu parah penyakit korupsi ini melanda khususnya para penyelenggara pemerintahan, tentu dengan kadar ketak-pedulian yang tak kecil atas keberadaan lembaga-lembaga penting yang bekerja memberantas korupsi.

Penutup. Perbandingan ini tidak selalu bermanfaat, memang. Tetapi penelitian Sing (1974) dalam Revida (2003) menemukan bahwa terjadinya korupsi di India lebih karena kelemahan moral (41,3 %), tekanan ekonomi (23,8 %), hambatan struktur administrasi (17,2%) dan hambatan struktur sosial (7,08 %). Jika ada kemiripan kasus ini dengan yang terjadi Indonesia, maka pertanyaan berikutnya secocok apa terapi berdasarkan kinerja KPK untuk kondisi korupsi Indonesia?

Banyak pujian kepada KPK, dan itu diikuti oleh antara lain munculnya lembaga-lembaga keswadayaan di tengah rakyat yang mencoba-coba mencopy apa yang difahaminya tentang kinerja KPK atau bahkan mungkin sekadar mengidentikkan diri secara formal tanpa pemahaman yang cukup. Tentulah itu modal besar. Tetapi Indonesia perlu mendapatkan sesuatu lebih dari sekadar mitos.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, 16 Nopember 2015, hlm B5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: