'nBASIS

Home » ARTIKEL » DIALOG ANTI KORUPSI (NASIONAL)

DIALOG ANTI KORUPSI (NASIONAL)

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


ULOK DAN UMBANG12

|Saya sudah mendengar seseorang berbicara dalam berbagai bahasa untuk menyatakan iktikad melawan korupsi. Saya hanya mendengar dan menyaksikan lompatan perubahan-perubahan gaya dalam retorika dan bahasa tubuh, bukan sesuatu yang berkekuatan merubah keadaan|

Beberapa pembicara dari Jakarta dihadirkan dalam dialog ini. Mereka itu semua kaliber.  Dahnil Anjar Simanjuntak, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah. Farid Wajdi anggota Komisi Yudisial yang baru saja dilantik itu. Ray Rangkuti, Pendiri LSM Lingkar Madani.  Mereka hadir untuk Dialog Nasional Anti Korupsi yang digelar oleh PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Sabtu dua pekan lalu.

Sejak menerima undangan, saya sangat berharap sebuah program aksi Pemuda Muhammadiyah secara nasional dimunculkan dari dialog ini, lengkap dengan roadmap-nya. Bukankah Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anjar Simanjuntak telah berulangkali menegaskan pendirian organisasi yang dipimpinnya atas korupsi? Bukankah ia sudah menegaskan madrasah anti korupsi? Bukankah ia sudah menegaskan fiqh penolakan penyelenggaraan fardhu kifayah untuk mayat koruptor karena mengkategorikannya musyrik? Kita tak lagi bercerita tentang definisi, melainkan pekerjaan (melawan korupsi itu).

Kemudian, saya merasa judul dialog harus disempurnakan. Mereka menyebut Dialog Nasional Anti Korupsi. Saya akan menambah sebuah kata, di dalam dua tanda kurung, yakni “nasional”, tepat pada akhir kalimat judul. Bukankah korupsi kita ini bukan masalah parsial sebuah kelompok, Islam misalnya? Bukankah korupsi kita ini bukan masalah yang harus ditimpakan menjadi tanggungjawab seorang kepala pemerintahan dari suatu daerah (Gatot Pujo Nugroho dari Sumatera Utara misalnya)? Bukankah korupsi kita ini bukan masalah yang dilakoni sendiri oleh seorang Ketua Lembaga Legislatif dari sebuah daerah (Ajib Shah dari DPRD Sumut misalnya)? Bukankah di dalam proses dan cita-cita kenegaraan subjektif orang-orang saat ini sudah sangat inherent kemaha-gandrungan korupsi, justru dari pusaran kekuasaan dan politik? Bukankah lembaga-lembaga donior internasional juga sudah mencatatkan andilnya untuk kemarakan korupsi atas nama bantuan (aid) yang dikucurkan bercampur motif politik hegemoni?

Pertanyaan-Pertanyaan. Diketahui,  mitos-mitos nasional dan internasional pemberantasan korupsi itu kini perlu dirontokkan untuk mengubah cara pandang tentang diri dan korupsi serta Negara dan bangsa, begitu pun kebudayaan politiknya serta link internasionalnya. Double talk (omong ganda, munafik) yang menjadi atribut budaya dalam setiap era pemberantasan korupsi sudah terlanjur mewadahi politik dan sepak-terjang kenegaraan. Orang masih juga belum mau heran ketika malah (terkadang) pembegal uang rakyatlah yang mendapat promosi menjadi pembegal baru untuk para pembegal uang rakyat lainnya, dan kepercayaan publik telah dugalang untuknya dan otoritasnya. Sibuk mempublikasi berkala data kekorupsian seluruh Negara, lembaga-lembaga internasional itu pun sama sibuknya mempublikasikan posisi orang-orang kaya dan pertambahannya yang berbeda-beda persentase di berbagai Negara, sambil mendiamkan kekorupsian pekat di dalamnya.

Saya sudah membaca serius konstruk hukum masalah yang menyebabkan Antasari Azhar (Ketua KPK) dipenjarakan. Begitu juga Akil Mochtar (Ketua MK), Abraham Samad (Ketua KPK), Bambang Widjojanto (Komisioner KPK), Anas Urbaningrum (Ketum Partai Demokrat), Udhar Pristono (Kadis PU DKI), Nazaruddin (Anggota DPR-RI). Saya pun berusaha sejujur mungkin menelaah konstruk hukum yang menimpa Gatot Pujo Nugroho, pengakuan-pengakuannya, permintaannya untuk penanganan kasus yang sebaiknya diambil alih KPK, dan kepekatan nalar politik yang hitam di balik kasusnya. Saya juga sudah mempelajari secara seksama tak hanya konstruk hukum yang menyebabkan Negara memandang pas tak usah mempermasalahkan kasus-kasus besar seperti korupsi BLBI, korupsi bank Century, korupsi kasus tanah eks HGU di Sumatera Utara yang oleh Hasim Purba disebut merugikan Negara puluhan triliun rupiah itu.

Saya juga sudah membaca seksama kisah-kisah pemberantasan korupsi di Negara ini, sejak Orde KAK (Komisi Anti Korupsi, pada rezim Orde Lama) hingga Orde KPK yang membuat saya sekaligus tersesat pada roadmap berbelit menghindari tujuan yang sekaligus mengesankan gaya tak menuntunkan bangsa ke sebuah terminal baru bernegara dengan kejujuran beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang diakui sebagai Maha Esa sesuai Pancasila ideologi dan dasar Negara.  Saya juga membaca teori follow the money, pembuktian terbalik, dan berbagai macam hipotetis dan paradigma yang memperjelas kehampaan moral universal.

Tersebab korupsi ini bukanlah atribut orang-perorang sama sekali, melainkan atribut sosial berskala nasional dan internasional, maka Negara tak lagi bisa diharapkan memoles diri dalam kemunafikan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri hari demi hari. Ia harus berangkat ke sebuah sudut baru yang akan menjadi start point bekerja jauh melebihi kehendak politisi cengeng bermuka dua. Kini sudah tiba saatnya buat kita semua untuk bertanya serius, apakah kita akan merekomendasikan perombakan sistem politik secara radikal, dan saya sendiri sungguh menginginkan itu.

Saya sudah tanya Pindo Nenggo Nainggolan, seseorang yang kerap tanpa sungkan menegaskan kemuakannya atas persandiwaraan pemberantasan korupsi melalui media sosial. Saya percaya ucapannya: “tak betul daerah lebih korup dibanding pusat”. Saya sudah tanya Anwar Bakti Trisakti, seseorang yang hamper 5 tahun terakhir berada di jalanan menegur dan memaki atas ketidak-beresan yang ditemukannya dalam Negara, dan saya percaya jawabannya: “bukan lembaga istimewa seperti KPK yang dapat memberantas korupsi di Indonesia”. Saya sudah tanya kepada seseorang yang di ranah-ranah publik menjadi pembicara yang serius, dan saya percaya jawabannya: “kalau puluhan ribu laporan sudah disampaikan oleh rakyat kepada KPK dan mereka memilah-milah kasus tak beresiko untuk diprioritaskan, maka itu sungguh tidak akan membuat orang lupa akan kasus Century dan BLBI”.

Saya sudah saksikan perdebatan sengit antara Prof Dr Andi Hamzah dan Prof Dr Romly Atmasasmita tentang apa yang boleh disebut variable extraordinary crime dalam kekorupsian sebagaimana menjadi trend pandangan menduia, dan keniscayaan-keniscayaan politiknya. Tetapi saya tak menyaksikan progress seinci pun hingga hari ini. Saya sudah tanya kepada seorang jurnalis yang menyebut diri Ucok Kocu dan saya percaya jawaban yang diberikannya: “tak betul itu legislatif lebih korup dari eksekutif”.

Sordak Sagala membantah isterinya Sonya Sembiring yang bertegas-tegas mengatakan bahwa bukan soal gaji kecil yang membuat orang terpastikan berkorupsi ria, meainkan kerusakan moral. Ketika Sordak Sagala berkata kepada isterinya, maka isterinya pun bingung. Apa kata Sordak Sagala? “Bah, aku sering mengambil uangmu dari dompet untuk beli rokok. Habis, uangku tak ada”. Apa reaksi isteri Sordak Sagala? “Bah, barulah kutahu bahwa aku dinikahi oleh seorang baoa (lelaki) yang tak bermoral”.

Saya sudah bertanya kepada Bung Hatta (dialog imaginer) dan saya percaya jawabannya: “more power more corrupt”. Saya sudah telaah banyak halaman media dan situs analisis dan pemberitaan, dan saya percaya sebuah kesimpulan “Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota telah menyandera diri mereka saat perebutan kekuasaan berlangsung”. Sulitlah berkata tentang kemampuan apa yang mereka miliki dalam hal pemberantasan korupsi.  Jika pun ada lembaga istimewa pemberantasan korupsi, maka itu pasti akan bekerja sesuai dengan iklim yang diarahkan. Saya pun sudah bertanya kepada tukang parkir yang saya sapa setiap hari di sekitar kantor saya bekerja, dan saya percaya jawabannya: “korupsi itu pak, hanyalah gambaran dari kesepian moral”. Saya sudah tanya seorang preman yang setiap hari terus-menerus meningkatkan penipisan rasa takutnya, dan saya percaya jawabannya: “Tanpa korupsi mana bisa Indonesia berdiri?”

Saya sudah ditanyai satu kumpulan pengajian (Jum’at sore pekan lalu), dan saya belum tahu jawabannya: “mengapa orang paling korup selalu lebih vokal berteriak anti korupsi?”. Saya sudah mendengar berulangkali, dan saya percaya sebuah pepatah “ikan akan mulai busuk selalu dari kepalanya”. Saya sudah mendengar Drajat Wibowo bertutur, dan saya sungguh terpana dengan ungkapannya “Komisi Pemberantasan Korupsi Spesialis Kecil”. Setelah menyaksikan sebuah video tentang anak kecil yang sangat kehausan dan dengan penuh kesrakahannya yang lucu menghisap kompeng yang diberi ibunya, dan video ini telah mendorong untuk berkata: “Pemberantasan korupsi itu bukanlah latihan memperkuat otot bibir dan otot mulut”. Saya sudah tonton filem Naga Bonar. Saya percaya kecurigaannya terus-menerus kepada Lukman sebagai sikap anti korupsi yang sistemstis dan berperadaban, serta memenuhi syarat tulus untuk sebuah niat. Saya sudah berdialog dengan seorang tukang becak yang saya beri uang lebih dari jumlah yang dimintanya. Ia pun berkata “bapak partai apa, biar nanti kita dukung”, hanya karena saya telah diantarkannya ke sebuah tempat. Tempat itu ialah Gedung Legislatif.

Saya sudah meminta kepada puluhan orang untuk memeriksa visi dan misi partai-partai politik. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak menemukan sama sekali diksi yang mengindikasikan keramahan atas korupsi. Saya sudah mendengar seseorang berbicara dalam berbagai bahasa untuk menyatakan iktikad melawan korupsi. Saya hanya mendengar dan menyaksikan lompatan perubahan-perubahan gaya dalam retorika dan bahasa tubuh, bukan sesuatu yang berkekuatan merubah keadaan.

Penutup. Suatu kali saat masa kecil yang indah, nenek marah karena kebiasaanku bermain di semak-semak sambil mengangon kambing yang oleh ayah saya diamanahkan sebagai milik saya. Di sana ada tungir. Ya, tungir yang kecil itu. Maka suatu kali pada pusar saya bersemilah satu ekor tungir. Nenek tak menghunus pedang untuk melawan tungir itu.

Di rumah ada pedang, tersimpan di sebuah kamar yang lebih difungsikan sebagai gudang, bersama Ogung (gong) dan pinggan tano (piring khas kerajaan) dan yang lain. Tetapi nenek merasa sangat cukup dengan meneteskan air sugi-sugi (tembakau) yang dikunyahnya untuk mematikan tungir.

Saya pun pernah menyaksikan ayah saya dengan langkah kokoh bergegas menuju sebuah pekelahian yang disebabkan oleh harkat dan martabat keluarga yang terancam. Perkelahian itu tak pernah terjadi, saya kira hanya karena lawannya sadar dalam posisi yang sangat salah dan dengan menghitung secara seksama resiko politik dan budaya yang akan menghukumnya sepanjang masa dan turun-temurun. Itu bukan karena ayah saya seorang yang tangkas berpencak silat dan menaklukkan orang-orang di gelanggang. Tidak sama sekali. Jadi, kesan saya, pemberantasan korupsi janganlah bersandiwara lagi di negeri ini.

Shohibul Anshor Siregar
Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, 30 Nopember 2015, hlm B5


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: