'nBASIS

Home » ARTIKEL » GUBERNUR ORDE BARU

GUBERNUR ORDE BARU

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


Almarhum Marah Halim Harahap adalah Gubsu dengan masa jabatan terlama (11 tahun). Hingga kini ia juga menjadi mantan Gubsu yang memiliki usia terpanjang (meninggal dunia saat usia 94 tahun). Selain itu Marah Halim Harahap adalah pejabat pertama di antara 3 Gubsu yang bertugas selama kekuasaan politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.

Setelah Marah Halim Harahap, berturut-turut Gubsu digantikan oleh figur-figur militer lainnya, yang kesemuanya berpangkat Jenderal. Edward Waldemar Pahala Tambunan menjabat antara 12 Juni 1978 hingga13 Juni 1983. Kaharuddin Nasution antara 13 Juni 1983 hingga13 Juni 1988, dan Raja Inal Siregar (13 Juni 1988-15 Juni 1998). Ini memang sebuah era yang menempatkan militer dengan fungsi ganda (ketentaraan dan politik/birokrasi) dalam Negara (dwi-fungsi ABRI).

Ulung Sitepu, Gubsu ke-8 yang menjabat sejak 15 Juli 1963 hingga 16 November 1965, tidak dapat mengakhiri priode jabatannya (5 tahun) karena tuduhan terlibat gerakan G30S/PKI. Konon ketika menjabat Gubsu Ulung Sitepu memang beroleh dukungan kuat dari massa PKI. Pula, tentu saja, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat lumrah karena sebelum peristiwa G30S/PKI partai ini adalah merupakan partai legal yang memiliki kader pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Juga tidak seperti sekarang anggota TNI/Polri dilarang berpartai. Malah pada zaman itu militer pun bisa ikut mendirikan partai.

Tidak sepi pendapat yang mengatakan bahwa secara formal Ulung Sitepu sebenernya tak pernah menjadi anggota PKI. Ia memang dikenal sebagai gubernur yang loyal kepada Presiden Soekarno. Namun jika namanya dicari dalam data base kader dan pengurus, tidak akan pernah ditemukan. 

Menyusul pemberhentian Ulung Sitepu, PR Telaumbanua pun ditunjuk menggantikan untuk sementara waktu, yakni antara tanggal16 Nopember 1965 hingga 31 Maret 2967. Selama kurang lebih satu tahun sejak tanggal 31 Maret 1967, Marah Halim Harahap juga ditunjuk menjadi Pejabat Gubsu menggantikan PR Telaumbanua hingga kemudian menjabat secara definitif selama dua periode yang berakhir tanggal 12 Juli 1978.

Transisi. Pemerintahan Orde Baru secara kentara menunjukkan bagaimana cara terbaik dan seintensif mungkin untuk memastikan hilangnya ancaman nyata maupun laten, dari dalam maupun dari luar, yang bersumber dari PKI dan antek-anteknya. Kelak dalam waktu cukup singkat langkah itu dilanjutkan dengan pewacanaan awal pembangunan beserta programnya yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) di bawah kepemimpinan nasional Soeharto (dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1969).

Memang, sebelummnya, yakni sejak terbentuknya Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat), secara ketat kinerja pemerintahan sudah diarahkan untuk pencapaian misi menciptakan stabilitas politik yang diyakini sebagai prasyarat untuk pelaksanaan pembangunan nasional (ekonomi). Kabinet Ampera yang memiliki tugas yang disebut dalam bahasa motto Dwidarma Kabinet Ampera, memiliki program kerja Caturkarya. Caturkarya berisi agenda penting yang langsung menukik pada social basic need yang massif, yakni mencukupi kebutuhan pangan dan sandang.

Dalam bidang politik terdapat agenda pembentukan pemerintahan dan legitimasinya melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Dalam kaitan dengan hubungan internasional dan upaya meraih dukungan, agenda melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dipertegas. Sebagai pemerintahan yang di dalamnya para pelaku perjuangan fisik mengusir penjajahan masih memiliki gelora semangat yang tinggi, maka melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dianggap begitu penting.

Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru diarahkan kepada prioritas sektor pertanian. Sebagai Negara agraris porsi sumbangan dari sektor pertanian memang dominan dalam perekonomian Indonesia, bahkan masih belum banyak berubah hingga sekarang. Mayoritas penduduk pun hingga kini beroleh penghidupan dari sektor itu. Secara teknis jangka waktu pembangunan Orde Baru dibedakan atas program pembangunan jangka pendek dan program pembangunan jangka panjang. Akumulasi dari program-program itu direncanakan selama 25 tahun.

Sejak awal ekonomi  Indonesia memang paradoks, sebagaimana JH Booke menyebutnya bersifat dualistik. Geertz kemudian menyebut dualistik sekonomi itu dengan penamaan ekonomi firma (modern centris, capital intensive)dan ekonomi bazzar (ekonomi kerakyatan). Keduanya memiliki eksistensi dan keinginan perlakuan bebeda dan sebetulnya saling menghantam. Mengejar pertumbuhan (growth) sebagaimana secara imperatif dikehendaki oleh arus global, adalah sekaligus mematikan ekonomi bazzar tempat berlindungnya massa rakyat mayoritas.

Dengan hasil akhir yang kini sangat terbuka untuk diperdebatkan, Orde Baru mencatat capaian-capaian tertentu  yang dalam retorikanya selalu dikaitkan dengan dua hal, pertama, substansi koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya, dan kedua, tatapan ke depan yang ditawarkan lengjap dengan parameter-parameter teknis. Harus dicatat bahwa masa transisi Orde Lama ke Orde Baru itu memerlukan sebuah lead yang kuat, dan terminologi pembangunan pun diintroduksi menjadi semacam ideologi baru yang sekaligus diharapkan menjadi pembeda yang kontras dengan era sebelumnya sambil mengharap dukungan partisipasi penuh rakyat.

Penataan politik dilakukan dengan menempatkan militer sebagai komando di semua lini (Dwi-fungsi ABRI). Meski pun sebetulnya catatan tentang hal ini tidak mungkin sepi dari penerapan strategi dan kebijakan yang meminta banyak korban, tak hanya kalangan yang lazimnya dijuluki sebagai ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, tetapi ada berbilang dampak yang kini semakin mencuat dijadikan sebagai benchmarking untuk Indonesia.

Marah Halim Harahap Baru. Selalu ada pembandingan dalam retorika pemerintahan sepanjang masa. Soekarno akan seperti biasanya berwacana revolusi sambil mempertegas posisi dalam konstelasi politik internasional yang waktu itu semakin bipolar (poros Barat dan Timur) dengan segenap varian aliansi-aliansinya. Intelektualnya yang menonjol sebagai orang sipil begitu popular di dalam dan luar negeri.

Berbeda dengan penerusnya Soeharto, tokor militer yang menapaki karirnya dari bawah ini bukanlah apa-apa dibanding dengan Soekarno dalam kepiawaian beretorika. Tetapi Soeharto adalah Bapak Pembangunan, sebagaimana diinginkannya untuk dikenang. Kedua mantan presiden ini memang sama-sama orang Jawa (Timur dan Tengah). Tetapi Soekarno memerlukan cara-cara tertentu untuk beroleh legitimasi untuk menjadi presiden seumur hidup. Sedangkan Soeharto tidak menyebut dengan bahasa seperti itu meski aspek pentingnya jaminan konstinuitas pembangunan yang dijaga begitu rapih dengan kekuasaan juga berujung kepada kekuasaan mutlak tanpa akhir.

Anda pernah melihat dan mendengar ungkapan-ungkapan yang didisain melukiskan kerinduan terhadap Soeharto dengan segenap keberhasilannya? Rakyat, rupanya, juga memerlukan pembandingan. Apa yang sudah dan belum dapat dari janji rezim ini, orang selalu suka mereferensi Soeharto dan sesekali pendahulu Jokowi, SBY.

Maka suatu ketika pada awal masa jabatannya Presiden Jokowi mengeluh dan sembari membeberkan sedikit hasil kunjungannya ke China, ia pun bertutur tentang begitu pentingnya penyatuan gerak langkah politik tak hanya dengan membandingkan China yang memang berbeda dengan Indonesia. Orde Baru melakukannya, dan kini Jokowi sedikit bingung akan memilih referensi dari mana. Itu sungguh berat. Presiden Jokowi bahkan memerlukan orang-orang yang akan menyangga kebijakan di daerah dan yang tak perlu digertak-gertak dengan fiscal policy.  Hal itu penting agar kepeminannya secara organis mampu melahirkan karya-karya yang tidak asal jadi dan hambar. Penamaan kabinet Jokowi-JK jelas mengcopy paste era Soekarno.

Nawacita dan atribut-atribut lain juga kurang lebih demikian. Ketercondongan pandangan atas posisi Barat dan Timur sudah ditegaskan dengan aliran modal berkonsekwensi besar. Itu baru permulaan saja. Begitu pun sudah diwarnai oleh banyak masalah, mulai dari visi hukum pemerintahan, pandangan kebangsaan dalam kaitan sumberdaya alam, krisis ekonomi yang ditutup-tutupi kalau bukan diupayakan untuk disanggah tanpa argumen meyakinkan berikut paket demi paket kenijakan ekonomi, tarik-menarik pengaruh luaran yang menyebabkan kinerja kabinet tidak efektif bahkan hingga memaksa reshuffle meski sangat mengecewakan, dan lain-lain.

Tampaknya ratusan Marah Halim Harahap yang lain sangat diperlukan pada zaman ini untuk menjadi jaringan kuat Jokowi-JK di seluruh Indonesia. Itu agar pembangunan tak difahami berbeda-beda dan agar terhindar dari tragedi ketakseiramaan langkah antara satu dengan lain daerah, begitu pun antara pusat dan daerah. Tentulah semua rezim pemerintahan memiliki gagasan yang harus dianggab besar dan disahakan terpatri ke sanubari rakyat. Dengan nawacita dan revolusi mental, Jokowi sangat memerlukan aparatur yang kuat dan tangguh serta loyal, jauh di atas kebutuhan standar optimum yang dicapainya melalui blusuan demi blusuan selama ini. Hal itu sukar didapatkan, bukan saja karena, jika membanding antara satu dan lain era Indonesia, terbentur pada kapasitas dan centralitas figur pengendalian dalam gerak pembangunan. Soekarno memiliki sebuah partai. Begitu juga Soeharto. Mestinya menjadi pertanyaan besar ketika Presiden Jokowi hanya diposisikan sebagai pekerja partai oleh orang paling berwenang dalam partai yang “disewanya” untuk pilpres. Media Darling sebagai harapan andalan dalam rezim seperti ini pastilah akan runtuh juga pada saatnya tiba.

Penutup. Di Jakarta ribut tak kunjung usai. Meski menuduh daerah selalu lebih korup dari pusat, tetapi lambat laun orang sangat memerlukan bukti. Blusuan sangat perlu, mungkin seperlu pengedaran raskin di tengah rakyat. Tokoh-tokoh terbaru dalam pemerintahan lokal di seluruh Indonesia adalah figur yang dibentuk untuk selalu berada pada kebimbangan sebagai tokoh otonomi atau tokoh DAK dan DAU dengan tak perlu inisiatif apa pun untuk mempertanggungjawabkan kinerja untuk hal-ihwal kesejahteraan rakyatnya, karena memang kewenangan kian terpangkas. Di daerah tak mengapa autopilot menjadi mode pemerintahan. Tetapi jika fenomena ini akan terus berlanjut, entah hingga nanti muncul rezim baru, sungguh susah membayangkannya.

Kini memang ada peluang besar bagi Jokowi-JK untuk gambling mendapatkan sesuatu dari hasil pilkada serentak. Kita ketahui Partai Golkar sudah sangat terganggu justru pada momentum yang semestinya digunakannya untuk memastikan sebuah akumulasi kekuatan politik dari bawah. Jokowi-JK tak hanya mewarisi sebuah keadaan dengan segenap catatan puls dan minusnya. Mereka juga memiliki ketidak-jelasan cita-cita secara operasional. Antara berkerakyatan dan berneoliberalisasi ria dalam ekonomi. Antara demokratis dan otoriter dalam politik. Antara Timur dan Barat dalam mendayung untuk menabrak atau untuk menghindari semua karang.

 

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Senin, 7 Desember 2015, hlm B 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: