'nBASIS

Home » ARTIKEL » Pesan Demokrasi dari Medan

Pesan Demokrasi dari Medan

AKSES

  • 564,825 KALI

ARSIP


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih di 264 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 sebesar 77,5 % dari 100.461.890 penduduk yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) jauh lebih optimistik. Berdasarkan survei di enam daerah sampel (Medan, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Manado dan Denpasar), lembaga ini mengumumkan perkiraan angka partisipasi politik dalam pilkada serentak 2015 sebesar 86,8 %.

nbasis-waspadaDari berbagai sumber diperoleh keterangan bahwa kemungkinan besar target KPU, apalagi LP3ES, tidak akan tercapai. Di beberapa daerah seperti Surabaya misalnya, meski dengan keikut-sertaan seorang calon yang selama ini dianggap sebagai walikota dengan popularitas mendunia,  tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2015 ternyata tidak juga mampu melampaui catatan partisipasi politik yang ada. Bahkan sebelumnya sudah ada prediksi rendahnya angka  voter turnout. Suko Widodo, akademisi dari Universitas Airlangga, sejak awal memang sudah memperkirakan kemenangan petahana. Ini semakin diperkuat dengan data prediksi 79% warga Surabaya tak antusias menyambut pilkada, 2 % bahkan skeptis dan hanya 19% yang antusias. Padahal, sebagaimana di Medan, massa mengambang inilah sebetulnya yang menjadi harapan bagi penantang.

Di sebuah Kabupaten terkecil, Pakpak Bharat, Sumatera Utara, untuk sementara partisipasi politik dikhabarkan mencapai 80 %. Boleh jadi daerah ini akan menjadi pemegang rekor untuk Sumatera Utara. Tetapi di Kecamatan Medan Polonia, jelas seorang jurnalis, jumlah pemilih (sesuai DPT) yang terbagi dalam 74 TPS pada 5 Kelurahan adalah 47.905 orang. Tetapi yang menyalurkan hak pilihnya hanya 10.599 orang. Selebihnya, sebanyak 37.306 orang, sama sekali tak sudi datang ke TPS. Wakil Ketua Pemenangan REDI Jeremy Tobing menyebut partisipasi pemilih tercatat hanya 447.686 orang (tidak memilih 1.537.410 orang), atau hanya 22,55 % dari DPT yang berjumlah 1.985.096. Jika kota Medan hanya mampu meraih angka partisipasi di bawah 25 %, sesuatu perlu diperiksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serius dalam demokrasi. Bagaimana rekor terendah sepanjang masa ini bisa terjadi?

Weapon of the Weak. Pada kesempatan yang berbeda dalam live event khusus tentang Pilkada serentak 2015 oleh sebuah radio swasta di kantor KPU Medan, Pj Walikota Medan Randiman Tarigan dan Ketua KPU Medan Yenny C Rambe masing-masing mengemukakan bahwa mereka sudah melakukan kewajiban sebaik-baiknya untuk mengajak seluruh warga Kota Medan memilih pada tanggal 9 Desember 2015. Sekolah sudah diliburkan yang sekaligus memberitahu secara tak langsung setiap keluarga tentang event pilkada. Spanduk dan Baliho ditebar, sosialisasi telah dijalankan dengan menggunakan berbagai media dan kesempatan. Bahkan saat sudah terlihat tanda-tanda akan minimnya kehadiran pemilih pada hari pencoblosan, seruan dengan menggunakan pengeras suara dari masjid pun dimanfaatkan. Mobil dinas para camat pun diminta berkeliling untuk mengundang kehadiran warga ke TPS. Hasilnya tak menggembirakan. Ketua Panwaslu Syafrida malah menuturkan apa yang ia saksikan “Kepling menggedor-gedor rumah warga untuk meminta hadir ke TPS, ternyata penghuni tidak ada”.

Dalam sebuah perbincangan dengan seorang ketua sebuah partai di Sumut saya dapatkan semacam hasil monitoring bahwa  rivalitas dalam pilkada masih rentan praktik money politic. Jika money politic policy tak dijalankan, kejadiannya akan mengikuti apa yang terekam di Medan. Memang banyak pihak termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo meyakini praktik ini masih berlangsung dan fakta ini tentulah sekaligus menggambarkan sebuah keniscayaan kebudayaan politik yang sudah dilazimkan dalam demokrasi prosedural khas Indonesia.

Memang tak mungkin mengharap Pilkada (termasuk pilkades) sepi praktik money politic jika pileg dan pilpres yang masih sangat segar dalam memori kolektif rakyat, justru mengarus-utamakannya. Rakyat juga tahu bahwa seluruh Pasangan Calon (Paslon) telah lebih dahulu membayar mahal kepada amangboru dan namboru yang berkuasa di Jakarta (pemilik partai) dan pada saatnya jika terpilih akan mengeksploitasi anggaran untuk tak sekadar mengembalikan kerugian. Karena itu tidak ada spanduk, baliho, siaran pers dan sosialisasi apa pun yang dapat efektif untuk penyakit separah ini dalam memulihkan niat berdemokrasi luhur dan bermartabat.

Beberapa hari sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 media di kota Medan memberitakan tertangkapnya pengedar uang palsu yang diduga akan digelontorkan untuk pilkada Kota Medan. Tidak ada media yang memfollow up berita itu hingga kini, dan Panwas beserta jajarannya pun kelihatannya tidak memberi perhatian yang memadai untuk itu. Tetapi satu hal dapat dipastikan bahwa dengan pemberitaan ini rakyat sudah beroleh informasi bahwa jika pun ada money politic, jumlahnya pasti akan terbatas, tak mungkin seterbuka dan semassif kejadian-kejadian sebelumnya.

Bagaimana tingkat kepuasan rakyat terhadap peran pemerintah di semua level? Bagaimana kesaksian rakyat atas semua janji yang pernah diperdengarkan ke kuping mereka saat kampanye? Semua itu membuat rakyat memiliki perhitungan sendiri. Dengan begitu akhirnya pemerintah tak mampu (lagi) memahami rakyat. Pemerintah berfikir sendiri tentang agendanya, sedangkan rakyat selalu mendahulukan kecurigaan besar. Tumpukan pengalaman empirik dalam memori kolektif rakyat menyebabkan mereka tidak mudah dibujuk.

Sirkulasi pemerintahan yang berulang memanglah sebuah bukti untuk demokrasi. Tetapi jika demokrasi hanyalah urusan tentang bagaimana mendudukkan seseorang menjadi Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, tanpa memperlihatkan kaitan semua itu dengan perubahan taraf hidup rakyat, maka sungguh urusan itu sebetulnya tidak layak di bawa ke tengah rakyat.  Jika rakyat harus dilibatkan, maka berilah mereka sesuatu (vested).

Ada Negara yang memposisikan pemberian suara dalam pemilu sebagai kewajiban dan sesiapa yang mengabaikan diberi sanksi. Tentu Indonesia memiliki filosofi tersendiri jika memposisikan pemberian suara pada pemilu sebagai hak yang jika tak digunakan tak seorang pun atau tak satu lembaga pun dapat memaksa, termasuk negara. Ini bagus, tidak usah dirubah. Malah manfaatnya sangat besar jika negarawan menyadari tanggung-jawabnya. Sebab rumus akhir untuk demokrasi Indonesia kontemporer seburuk ini hanyalah, pelajari apa yang menjadi faktor sakit hati rakyat dengan penuh kesungguhan, dan sembuhkanlah itu. Memang, permainan opini publik dapat mengubah seketika semua keadaan itu. Namun komunikasi politik yang tidak substantif, yang berintikan kebohongan melalui pencitraan, hanya memerlukan durasi pendek untuk menjadi bola salju pemicu perlawanan balik.

Saya menjadi teringat James C. Scott (lahir 1936), pencetus teori weapon of the weak (perlawanan orang lemah). Ia  menekuni masalah komparatif agraria rakyat dan non-negara, politik subaltern, dan anarkisme. Penelitian utamanya berpusat pada petani dari Asia Tenggara dan strategi mereka dalam melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk dominasi. Adakah yang berselera untuk membantah bahwa golput itu adalah sebuah perlawanan rakyat yang apolitis, umumnya tidak well-informed, marginal dan sama sekali tak memiliki akses terhadap sistem sumber politik, ekonomi dan kekuasaan?

Penutup. KPU akan selalu berkepentingan besar untuk catatan partisipasi politik yang meningkat dalam setiap pemilu, meski terkadang terasa aneh. Data penduduk tak pernah jelas, kualitas DPT selalu buruk, dan faktor-faktor lain seperti distribusi panggilan memilih (C6), dan perhitungan suara yang selalu menyebabkan pemilu berlangsung misconduct, bagaimana mungkin mengukur angka partisipasi?

Jika partisipasi politik itu adalah nafas bagi demokrasi, maka negara yang menganut sistim ini pastilah sadar bahwa kedaulatan rakyat menduduki posisi penting. Rakyat yang menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Tetapi itu adalah sebuah cerita yang di mana-mana pun di dunia ini selalu terbukti fluktuatif dalam kualitas pelaksanaannya.

Bukan tak banyak Negara yang sebetulnya hanya bertamengkan demokrasi, padahal alam pikiran para elitnya sungguh feodalistik dan bahkan otoriter. Mereka hanya butuh demokrasi sebagai alat legitimasi belaka untuk hasrat dan kehausan kekuasaan belaka, itu pun sebatas prosedural belaka.

Pesan demokrasi dari Medan bergema sangat kuat.  Semoga saja Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution mampu menangkap esensi pesan itu untuk diakomodasi dalam kebijakan. Kita berada di sebuah kota yang infrastrukturnya buruk. Perlalulintasannya buruk. Pemukimannya banyak yang terdiri dari wilayah banjir. Pelayanan publiknya bermasalah dan akut. Kualitas keamanannya masih selalu dalam taraf mengancam secara serius untuk keselamatan. Tingkat peredaran narkobanya sangat mencemaskan. Kesenjangannya (ekonomi) sangat lebar. Posisinya terus menerus degradatif.

Karena itu prioritas mereka berdua bukanlah merancang pergantian Kepala SKPD, Camat dan Lurah, sebagaimana pernah saya kemukakan kepada Dzulmi Eldin pada awal menjadi Plt Walikota Medan tempo hari. Kecurigaan publik akan tertuju kepada proses pengembalian modal pilkada, jika agenda itu menjadi prioritas.


 

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan
oleh Harian Waspada, Medan, 15 Desember 2015, hlm B5.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: