'nBASIS

Home » ARTIKEL » TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


20151215083344_725

Sederhananya, tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah pengindonesiaan dari konsep yang sudah lama ada, yang dalam bahasa Inggeris disebut Corporate Social Responsibility disingkat CSR.

Pada intinya TSP adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan, adalah pranata (ekonomi) yang memiliki suatu tanggung jawab yang rinci terhadap banyak pihak, di antaranya konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan, dalam segala aspek operasional organisasi atau perusahaan itu.

TSP berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan“ dengan argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata pada faktor keuangan semata, misalnya keuntungan atau deviden, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Beberapa Contoh KasusSalah satu masalah yang lebih kerap muncul ialah status halal dan haram suatu produk. Karena pelaku industri pada umumnya bukan orang muslim, pertimbangan efisiensi kerap mengabaikan faktor halal dan haram suatu produk. Ada dilema serius dalam hal ini. Badan yang dimiliki oleh MUI memiliki agenda untuk melakukan sertifikasi untuk mekasud perlidungan konsumen. Namun dilihat dari aspek praktikalitas, jumlah produk halal pastilah lebih banyak yang berstatus halal ketimbang produk yang mengandung unsur yang haram. Karena itu sertifikasi terhadap produk-produk industri mestinya lebih mementingkan pelabelan produk haram ketimbang produk halal.

MUI juga semestinya dibiayai untuk melakukan tugas itu. TSP wajb mengalokasikan budget untuk tugas perlindungan konsumen ini. Kekerapan hadirnya para pengunjuk rasa yang mengeluhkan perlakuan perusahaan adalah hal yang menjadi pemandangan umum di ruang publik. Perlakuan tidak adil selalu menunjukkan keberpihakan Negara dengan segenap perangkat kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan para pemodal.

Dalam masalah lingkungan misalnya, cetatan sangat jamak terjadi di semua daerah di Indonesia tak terkecuali Sumatera Utara. Dalam praktiknya konflik berlagsung selalu tak berimbang. Lazimnya Negara dan segenap alat kekuasannya lebih menunjukkan kepemihakannya kepada pemodal. Pelanggaran HAM sangat banyak diabaikan, dan dengan pengabaian-pengabaian itu dampak buruk bagi kehiduoan rakyat tidak dapat dihindari pada masa kini apalagi masa depan.

Padahal kualitas lingkungan adalah hak yang menyebabkan suatu produk tidak dapat diukur sepihak dari kemanfaatannya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang membawa dampak negatif tehadap lingkungan (pencemaran lingkungan) seperti, polusi udara, tanah dan air.

Saran. Berdasarkan masalah yang lazim terjadi selama ini, beberapa saran berikut agaknya penting. Pertama, soal keterbukaan. TSP bukanlah sesuatu yang dimaksudkan sebagai hak bagi perusahaan belaka, melainkan kewajiban. Rakyat tidak dalam posisi meminta dan mengemis untuk itu.

Kedua, pemerintah dan masyarakat perlu menyusun data base yang siap diupadete secara terbuka setiap tahun untuk daftar perusahaan dan jumlah (besaran) TSP-nya, lembaga-lembaga penyalurannya serta pertanggungjawabannya.  Dominasi LSM penerima TSP selama ini terkesan angat tidak fair. Tanpa berteriak pun, lembaga-lembaga sosial tidak kekurangan hak untuk TSP. Mereka tidak perlu menggertak untuk hak normative yang mereka miliki. Karena itu keterbukaan informasi sangat diperlukan agar tidak ada perlakuan diskriminatif.

Ketiga, di Sumatera Utara, sesuai dengan kepentingan nasional untuk memajukan kualitas sumberdaya manusia, porsi TSP untuk pendidikan dinilai masih sangat diperlukan dengan besaran yang proporsional. Sudah menjadi kebiasaan yang kita diamkan selama ini bahwa kesulitan sekolah-sekolah dalam mencari sumber pembiayaan telah menyebabkan semua komite sekolah “memeras” siswa baru. Mereka malah tidak sadar peran dan fungsi mereka sebagai badan kreatif yang semestinya mengadvokasi kesulitan sekolah dan para siswa serta orang tua dalam mendapatkan proses belajar-mengajar yang sebaik-baiknya dan terus-menerus dikembangkan sesuai kemauan zaman.

Keempat, tidak ada wadah apa pun, termasuk pemerintah, yang boleh dianggap sebagai “legitimated begal” yang entah untuk alasan apa pun mendapatkan anggaran besar (kalau bukan terbesar) karena peran mediasi masalah TSP antara perusahaan dan rakyat.

Kelima, Negara harus merubah peran dalam konflik perusahaan dan rakyat. Sesuai amanat konstitusi Negara harus hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Catatan buruk selama ini harus segera diakhiri.

 

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: