'nBASIS

Home » ARTIKEL » MEDAN MINIM POLITIK UANG

MEDAN MINIM POLITIK UANG

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


politik-uang-140201b

Meski dengan tingkat partisipasi sangat minim, tetapi Kota Medan telah mencatat fakta demokratisasi yang lebih jujur. Harus difahami bahwa ketidak-hadiran mayoritas pemilih di TPS adalah juga partisipasi politik non voter turn out. Ada bahasa yang tegas dari mayoritas tentang hopless-nya menyaksikan keadaan (makro dan mikro politik). Memang tak begitu mudah untuk disimpulkan bahwa mereka benar-benar merasa sangat berjarak dengan pembangunan dan pemerintah serta semua agenda politik.

Rentang waktu antara April s.d. Juli 2015 KPU dan KPU Kabupaten/Kota di Indonesia menyelenggarakan Riset tentang Partisipasi Dalam Pemilu. Riset ini didasarkan pada pentingnya mentradisikan perumusan kebijakan berbasis data valid dan aktual dari sumber primer. KPU secara nasional dan lokal ingin mengetahui akar masalah persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu.

Riset ini membatasi diri pada sejumlah persoalan yang ditemukan secara ajeg dari setiap periode pemilu. Pertama, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out). Kedua, Perilaku memilih (Voting behaviour)’ Ketiga, Politik uang (Money politics/Vote buying). Keempat, Tingkat melek politik warga (Political literacy). Kelima, Kesukarelaan Warga dalam politik (Political voluntarism). Riset ini menggunakan Pileg dan Pilpres 2014 sebagai fokus utama kajian.

Kini cukup banyak orang yang dengan kegundahan hati dan sinisme tentang melesetnya target perolehan partisipasi politik Pilkada serentak 2015 yang dibuat oleh KPU (77,5 %) dan LP3ES (86,8 %), lalu berkesimpulan bahwa ini sesuatu yang sangat buruk. Khusus untuk kasus Pilkada Kota Medan, saya berdiri tak selaras dengan itu.

Berbekal analisis atas temuan riset untuk topik Politik uang (Money politics/Vote buying) yang dilaksanakan oleh KPU, tulisan singkat ini bermaksud menjelaskan pendirian bahwa apa yang terjadi di Medan adalah sebuah keuntungan politik yang bernilai tinggi. Bukan saja rakyat menjadi tampak lebih jujur, tetapi juga mencerminkan kecaman keras atas kesia-siaan ideologi  proseduralisme demokrasi yang menjadi mainstream Indonesia hingga kini, meskipun sebetulnya semua pihak tahu bahwa semuanya berhulukan transaksi yang merendahkan martabat.

Semua Sudah Sangat Faham. Tentulah KPU se Indonesia bersedih hati dengan ketidak-tercapaian angka partisipasi politik yang ditargetkan itu, sebab kenaikan angka partisipasi politik adalah sebuah indikator bermakna untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Mereka akan batal mengekspos kegembiraannya tentang ini. Tetapi bagi saya, capaian partisipasi politik tertentu yang berbasis pada mekanisme non atau bahkan anti-demokrasi bukanlah sesuatu yang boleh ditoleransi. Tingkat partisipasi politik yang rendah dalam pilkada Kota Medan 2015 malah bagi saya adalah sebuah peragaan demokrasi minim politik uang, meski sebetulnya tak seorang pun sungguh-sungguh merancangnya sebagai sebuah tekad naik kelas dalam berdemokrasi.

KPU dan semua orang di negeri ini sudah sangat faham bahwa politik biaya tinggi sudah menjadi kebutuhan dan sekaligus keluhan dalam demokrasi Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah fenomena politik uang. Peserta pemilu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih malah secara aktif meminta imbalan untuk dukungan yang diberikannya.  Untuk semua jenis perhelatan pemilu (legislatif dan eksekutif), adalah sesuatu yang hayali jika membayangkan partai yang mencalonkan tidak mengenakan kewajiban penyetoran sejumlah uang dengan berbagai cara dan nama serta alasan yang tidak mungkin ditolak. Kedekatan dan jumlah uang setoran pastilah sangat berpengaruh menentukan seseorang menjadi calon.  Urusan seperti ini ada dalam pemilu legislatif maupun pilkada dan pilpres.

Sebetulnya fenomena ini sudah diketahui pasti menjadikan demokrasi tidak sehat. Jika pun diriset dengan pertanyaan bagaimana politik uang terjadi, polanya seperti apa, kenapa di sebagian tempat terjadi politik uang sedangkan di sebagian tempat kebalikannya, faktor apa yang mempengaruhi, sebetulnya jawabannya sudah tersedia di benak setiap orang. Jika pun sudah ditemukan jawabannya, apa betul ada yang berhasil mengusulkan lahirnya kebijakan komprehensif untuk meminimalisasi fenomena politik uang?

Kasus-Kasus. Berikut ini akan saya sarikan temuan-temuan riset KPU di berbagai daerah di Indonesia. Saya yakin Anda pun tak akan bertemu hal baru yang menambah pengetahuan tentang praktik politik uang ini. Praktik politik uang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur, dilakukan sebelum pemungutan suara dan setelah pemungutan suara serta sifatnya terstruktur, sistematis dan massif. Saya harus menghindar dari prasangka buruk, bahwa ini tidak ditemukan hanya oleh riset KPU tetapi memang saat terjadi pelaku riset sendiri pun tahu dan berlangsung tanpa hambatan. Pemberian uang/barang lebih banyak dilakukan oleh agen meskipun kandidat dapat melakukannya secara langsung dengan metode dan modus yang berbeda. Sasaran pemberian uang suap/barang bersifat pribadi dan kelompok.

Di Flores Timur kontribusi variable politik uang terhadap tingkat pastisipasi masyarakat di dalam pemilu sebesar 12,90% sedangkan 87,10% dipengaruhi variable lain. Di Bengkulu Tengah variasi politik uang bukan hanya vote buying, tetapi lebih luas. Trade off dari segala arah bisa berbentuk vote trading, yang dapat berupa vote buying dan vote selling, serta pertukaran lain dalam bentuk barang, jasa, janji pekerjaan, berobat gratis, umbul-umbul pesta pengantin, beasiswa, dan sebagainya. Pemilih pun bersikap pro-aktif. Mereka bukan pihak yang pasif “dibeli” oleh Caleg, melainkan aktif menawarkan suaranya. Wajah mereka bisa individual, bisa kelompok. Kalau mereka berkelompok, maka pasti ada “calo”nya. Para pengguna social media memang kerap mendiskusikan sikap pro-aktif ini, termasuk dengan mengunggah spanduk bertuliskan “Menerima Serangan Fajar”.

Di Kabupaten Kayong Utara politik uang berpengaruh signifikan mengubah preferensi pemilih. Alasan-alasan kekerabatan, balas budi, merasa kenal, berteman, karena nilai nominal pemberian, dan sebagainya, menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pemilih secara psikologis mudah terpengaruh dan kehilangan obyektifitas. Jika sudah menjadi rahasia umum, nyaris tak ada lagi yang dapat dipercaya mampu mereduksi jenis patologi demokrasi ini.  Di Kota Banjar tingkat partisipasi politik dipengaruhi praktek vote buying yang umumnya dilakukan menjelang pemilihan umum legislatif di Kota itu (2014). Terjadinya politik uang dianggap karena masyarakat mulai dipengaruhi oleh pemikiran rasional dalam memandang partisipasi politik. Pengertian rasional ini memang hanya dapat digunakan terbatas untuk maksud adanya pertimbangan pamrih (rational choice). Di Kabupaten Kotabaru berlaku sistem ijon dengan melibatkan tim sukses dan orang terdekat selain kandidat. Di Kabupaten Madina bentuk-bentuk politik uang yang dilaporkan tidak hanya vote buying, tetapi  juga  services and activities dan club goods. Menanggung biaya pembuatan menara masjid, lazim terjadi di berbagai tempat di Indonesia, yang kurang lebih sama dengan ungkapan club goods yang terjadi di Madina.

Mungkin bukan modus khas Aceh, khususnya Bireuen. Bentuk politik uang pada Pemilu 2014 berupa pemberian alat perlengkapan ibadah, pembagian uang dan pembagian sembako. Eksekutornya tim sukses, baik saat kampanye maupun pendistribusian di luarnya dengan mendatangi warga rumah ke rumah. Dominasi anggota/pengurus Partai  Politik terlihat, meski pihak lain juga dimobilisasi seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan aparatur gampong. Riset ini merasa yakin bahwa faktor ini disebabkan kurangnya peran pengawas dalam mengawasi Pelaksanaan Pemilu dalam halnya money pollitic. Kasus Cirebon tidak jauh berbeda. Bentuk-bentuk politik uang meliputi pemberian uang cash atau barang yang terkadang dimediasi oleh tokoh masyarakat. Pemberian melalui pengadaan sarana umum juga lazim.

Dengan mengambil kasus Pilwali 2013, Subulussalam mencatat partisipasi pemilih sukarela sekitar 78,3 %, sedangkan yang memilih karena faktor uang sebanyak 21,7 %. Di Tabalong penyebab politik uang 59% disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, sedangkan 28% sudah menjadi kebiasaan dan 13% muncul sebagai keberanian karena kurangnya pengawasan dari penyelenggara pemilu. Peneliti KPU di Simeulue berkeyakinan politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang besar untuk meraih dukungan konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusungnya.

Indikator-indikator politik transaksional khususnya mengenai pemberian uang terjadi sebesar 52,6%, pemberian hadiah (imbalan, sembako dan diluar uang) sering terjadi (52,6%), pemberian jabatan politik 56,6%. Ini kasus Kota Kotamobagu. Di Taput 67, 45% responden menjawab tidak setuju atas pertanyaan “Saya mengetahui ada calon legislatif/kepala daerah membagi-bagikan uang pada saat melakukan kampanye”. Sedangkan yang mengatakan setuju sebanyak 4,95%. Jakarta Utara mencatat jumlah laporan praktik politik uang terbanyak (20 kasus) di provinsi itu. Warga miskin merupakan kelompok pemilih paling rentan sasaran politik uang di sini. Menuju hari dan tanggal pemungutan suara politik uang terjadi dalam 2 bentuk di Maluku Tengah, yakni calon memberikan uang/barang kepada pemilih dan pemilih meminta kepada calon. Mereka sebetulnya sadar bahwa politik uang adalah pelanggaran hukum.

Terdapat 39 responden (39%) menjawab bahwa jenis-jenis pertukaran terbanyak antara caleg atau tim suksenya dengan pemilih (Pemilu Legislatif 2014) di Bandung Barat  adalah uang tunai. Sedangkan 34 responden (34%) melihat perbaikan infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Sebanyak 27 orang responden (27%) menyebut pemberian barang. Di Kayong Utara pemberian uang/barang kepada pemilih berpengaruh secara signifikan dalam mengubah preferensi pemilih. Alasan-alasan kekerabatan, balas budi, merasa kenal, berteman, karena nilai nominal pemberian, dan sebagainya, menunjukkan bahwa masyarakat mudah terpengaruh dan kehilangan obyektifitas menentukan pilihan politik. Politik uang tetap ada namun sulit diungkap. Ada kaitan budaya. Di Kabupaten Sabu Raijua sulit bagi warga untuk melaporkan pelaku politik uang. Ini menjadi pangkal kesulitan mengungkap secara hukum. Memang adalah kesia-siaan belaka mengharapkan warga anti politik uang jika Negara pun “dibentuk” dengan politik uang.

Penutup. Semua yang dilaporkan oleh riset KPU yang dipaparkan di atas adalah sesuatu yang sebelum ini juga terjadi di Medan, bahkan mungkin dengan kuantitas dan kualitas lebih dahsyat. Tanpa mengenyampingkan pentingnya pertanyaan “mengapa politik uang tak dominan di Medan kali ini”, data hasil Pilkada Kota Medan 2015 begitu penting.

Meski hingga Jum’at malam pekan lalu Syafrida, Ketua Bawaslu Sumut, menyebut tak ada laporan politik uang dalam pilkada Medan, tetapi itu tidak berarti tidak ada kejadian sama sekali. Tetapi jika masing-masing pasangan (Benar dan Redi) all-out bertaruh kemenangan dengan pengucuran politik uang untuk “membujuk” pemilih, diduga keras sangat dimungkinkan jumlah partisipasi politik meningkat tajam. Tinggal menghitung berapa suara yang akan diperoleh berdasarkan bayaran dengan tetap memperhitungkan penyimpangan pada mata rantai atau simpul distribusi yang ditugasi untuk itu.

Meski dengan tingkat partisipasi sangat minim, tetapi Kota Medan telah mencatat fakta demokratisasi yang lebih jujur. Harus difahami bahwa ketidak-hadiran mayoritas pemilih di TPS adalah juga partisipasi politik non voter turn out. Ada bahasa yang tegas dari mayoritas tentang hopless-nya menyaksikan keadaan (makro dan mikro politik). Memang tak begitu mudah untuk disimpulkan bahwa mereka benar-benar merasa sangat berjarak dengan pembangunan dan pemerintah serta semua agenda politik.

Lagi pula, memberi suara di TPS adalah hak politik, bukan kewajiban politik. Karena itu kini Medan dapat berbangga hati memiliki data paling jujur tentang perhelatan politik sepanjang reformasi, yang dapat diceritakan sebagai pembanding untuk Indonesia, agar Negara ini mau belajar melalui perubahan yang sungguh-sungguh.

Tentu saja tidak mungkin tak dicatat kinerja buruk penyelenggara. Juga kemungkinan ketidak-murnian angka partisipasi politik karena banyaknya suara tidak sah dalam catatan penyelenggara yang otomatis menambah angka partisipasi politik. Sekedar diketahui, hingga akhir pekan lalu baru Kabupaten Mandailing Natallah yang sudah mengirimkan 100 % data scan form C1 ke website resmi KPU. Padahal, perhtiungan suara dapat dibelakangkan untuk mendahulukan upload form C1. Itu jika form C1 itu benar-benar dokumen tuggal rujukan hasil suara di TPS.

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diteribitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin, 21 Desember 2015, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: