'nBASIS

Home » ARTIKEL » WORLD CLASS CITY (2)

WORLD CLASS CITY (2)

AKSES

  • 568,980 KALI

ARSIP


12346475_10203753334954426_6916611338270470963_n

Pada bagian sebelumnya telah diberikan perhatian terhadap pakem World Class City, hipotesis kota dunia yang diberikan oleh John Friedmann, dan telaahan umum beban kota-kota Indonesia pada umumnya yang terutama dikaitkan dengan masalah kesenjangan sebagai ancaman sangat serius.

World Class City kurang lebih menjadi instrumen kapitalisme yang tak mungkin tak diikuti meski bukan pilihan ihlas. Bagian ini berusaha memberi perhatian kecil atas masalah-masalah keseharian dalam bidang sosial, budaya dan politik dalam kaitannya dengan membayangkan kota Medan sebagai salah satu World Class City. Menjadi kota dunia dengan segenap prasyarat dan tindakan imperatifnya dalam tulisan ini dianggap berhubungan dengan adaptasi.

Paradoks Budaya. Bukan hanya keberagaman suku yang menjadi fakta di kota Medan, tetapi juga keberagamaan majemuk. Event-event penting seperti pemilu dan rivalitas memperebutkan sistem-sistem sumber yang tersedia, termasuk jabatan-jabatan pada pemerintahan, kerap memunculkan pengaruh variable ini. Tidak ada rumus yang diberikan oleh perundang-undangan tentang ini, tentu saja. Konsep keadilan yang dikenal bukanlah menakar porsi tertentu untuk etnis tertentu sesuai komposisi demografisnya. Betul sekali kata sebagian orang, kesempatan (access) yang samalah yang wajib dijaga dan terus dikembangkan, meski hasilnya pasti berujung pada kesenjangan (disparity) yang terus-menerus pula. Kebijakan struktural apa yang diperlukan oleh intervensi pemerintah, menjadi sangat menarik dalam hal ini.

Jika suatu etnis tertentu mendominasi jabatan pemerintahan pada instansi tertentu, perasaan moral sajalah yang dapat menjadikannya sebagai sorotan. Begitu pula jika suatu etnis menguasai mutlak hampir semua cabang perekonomian, pemerintah tidak akan memiliki kesempatan untuk berkata apa pun untuk tujuan mengerem etnis itu mengakumulasi kekayaan. Kelihatannya sangat tak bernurani, tetapi itulah kenyataannya.

Selain pentingnya menghitung kemampuan survive kalangan mayoritas miskin kota dengan berbagai macam kemungkinan ancaman terhadap kondusivitas dalam pengintegrasian ke pentas industri kapitalis dunia, masalah adaptasi menjadi catatan tersendiri. Paradoks yang ditampilkan oleh kota Medan menunjukkan kecanggungan kultural. Marilah kita diskusikan beberapa contoh.

Kita mencatat kota Medan sebagai kota yang pernah sangat berjaya dengan judi. Keleluasaan praktik maksiat ini sangat tak seirama dengan tema-tema religiousitas kota yang ditandai dengan institusi-institusi penting seperti masjid, gereja dan lain-lain. Agenda tetap kota seperti zikir akbar di lapangan-lapangan terbuka pun bisa bersandingan dengan semua jenis kemaksiatan yang terpelihara. Barangkali sekularitas yang memojokkan dan yang membuat ketak-berdayaan agama adalah jawabannya.  Ini pulalah jawaban mengapa banyak masjid dianggap tak mengapa diruntuhkan ke bumi karena si fulan yang orang kaya penguasa real estate itu ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan kapitalisasinya.

Gambaran disilplin warga Medan dapat tercermin dari tertib lalu lintas. Selama lima tahun terakhir saya telah menanyakan kepada setiap mahasiswa baru yang saya asuh di kelas, berapa kali mereka membunyikan klakson setiap hari. Rata-rata mereka tidak mampu mengajukan argumen mengapa membunyikan klakson. Misalnya, pada perhentian di traffic light mereka berada pada urutan bukan pada garis depan. Saat berganti menjadi lampu hijau, klakson dianggap perlu. Padahal tidak ada alasan untuk itu. Kesimpulan dari pendataan lima tahun terhadap mahasiswa ini ialah bahwa sesungguhnya keperluan yang benar untuk membunyikan klakson hanya antara 5-15 % dari yang mereka lakukan.

Di jalan raya juga kita kerap bertemu dengan iring-iringan pengantar jenazah. Bukan saja mereka merasa tidak perlu memakai pengaman (helm). Iring-iringan ini kerap tak memiliki kemampuan memilih sikap yang tepat dan bahasa yang benar untuk setiap pengguna jalan lain yang mereka temukan (dalam pandangan subjektif mereka) seakan tak mengetahui dan tak peduli iring-iringan mereka. Padahal mestinya mereka terbawa situasi sangat dekat dengan kematian dengan iring-iringan jenazah yang mereka bawa, bukan malah memaki dan merontokkan martabat orang-orang yang mereka temukan.

Warga Medan sangat gandrung dengan seragam mirip militer. Jika kegandrungan itu diikuti oleh perasaan setara militer, dan memang selalunya begitu, berarti ada perasaan sangat benar dalam keterdongkrakan posisi di atas warga biasa. Warga berseragam mirip militer ini lazim memiliki agenda tetap perang. Perang mereka sukar difahami, kecuali dengan merujuk kepada sejarah dan tunduknya hukum kepada  asa kuat ketidak-adilan. Ini bukan fakta yang berdiri sendiri, semua kita faham tentang ini.

Menjelang hingga akhir pekan, jalan-jalan di Medan sangat lazim terblockir oleh pesta-pesta perkawinan berkeyboard. Fakta ini tidak mungkin berdiri sendiri. Terkadang orang yang bermaksud menuju pesta yang memblockir jalan ini pun tidak menemukan cara bagaimana untuk sampai dengan selamat ke pesta yang hingar bingar musiknya mewartakan kadar kebarbaran tertentu yang memekakkan telinga dan nurani. Bayangkan orang tak diberi kesempatan berbincang dengan siapa yang duduk di sampingnya karena dentuman musik dengan perempuan-perempuan penyanyi bayaran yang bergaya norak dipaksakan menjadi tema pesta perkawinan.

Bagi sebagian etnis orang meninggal dengan kriteria tertentu adalah sebuah alasan untuk memestakan dengan tingkat pengorbanan tertentu. Apa resiko terhadap pengguna jalan, tampaknya sudah sangat tak penting untuk alasan pemestaan ini.

Banyak studi awal tentang pertumbuhan kota Medan menggambarkan dinamika yang diboboti oleh perpaduan berbagai etnis yang ditumpuk-tumpukkan dalam kapsul-kapsul segregasi spatial. Masih ada inti wilayah etnis itu hingga sekarang, dan tak sulit membedakan siapa etnis penghuni wilayah yang mana. Kini kapsul-kapsul baru ditambah, dan terus-menerus akan ditambah, tetapi atas dasar kelas sosial ekonomi. Masalahnya menjadi semakin kompleks. Masing-masing sangat tegas dengan identitas dan kelasnya. Sebagai illustrasi, saya sedang mempersiapkan daftar etnis mana dengan minoritas ekstrim yang selain menguasasi bahasa ibunya juga mampu memahami bahasa ibu orang lain. Jumlah ini minoritas. Banyak orang dari etnis mana pun tak memahami sapaan-sapaan umum bahasa etnis lain meski itu teman hidup berdampingannya secara spatial berpuluh tahun.

Banyak parameter yang dibangun untuk mengukur kualitas hidup manusia dalam satu komunitas. Tetapi umumnya agregat data tidak menjelaskan substansi dari hal yang sesungguhnya ingin diukur. Tak ubahnya nilai income percapita dan nilai pertumbuhan yang sama sekali tak berhubungan dengan kesejahteraan. Untuk kondisi ini sangat diperlukan kepemihakan untuk perubahan struktural. Misalnya, para pengrajin terlatih di wilayah Sukaramai. Sepasang sepatu akan mereka jual degan harga (misalnya) Rp 125.000. Mereka tidak memiliki apa kecuali keterampilan dan kegigihan memertahankan hidup apa adanya. Setelah tiba di toko para toke, sepasang sepatu itu mereka saksikan seketika dirubah bandrolnya menjadi Rp 350.000. Pembayaran untuk produk yang mereka antarkan dilakukan seperti barter (bahan pembuatan sepatu seperti kulit, benang dan lainnya) dan jika debet masih bersisa, mereka menerima lembaran non uang kontan yang pencairannya harus menunggu beberapa lama.

Di sekitar wilayah itu perlu dibangun plaza besar dengan trade mark “Ajo Sukaramai” (misalnya) yang menjadi arena pemasaran produk mereka yang wajib dipasarkan untuk menjadi tujuan penting wisatawan dunia. Mereka hanya perlu dimbimbing mengejar standar untuk mengungguli produk-produk sekelas. Berapa modal untuk mereka? Mudah menghitung itu, dan tampaknya tak besar pengorbanan untuk membuat mereka beroleh kemanfaatan ekonomi berlipat-ganda dalam proses hilir dan hulu dari industri kerajinan yang sudah mereka kuasai begitu lama.

Pastikanlah bahwa lakon-lakon karitatif tidak diperlukan samasekali kecuali dalam genting semisal menanggulangi bencana. Memang mereka perlu dirangsang agar mampu menambah penghasilan dan dengan penuh percaya diri mampu berkonsumsi 4 sehat 5 sempurna dengan tanpa kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka sampai melebihi si Doel Anak Sekolahan yang terkenal di Betawi itu.

Di seluruh dunia terbentuk kecenderungan fenomena tribal job. Tetapi dinamika interaktif masyarakat selalu membuka peluang untuk proses mutatis dan mutandis, secara vertikal maupun horizontal.   Orang-orang kulit hitam di Amerika mencatat kemajuan pesat tak hanya melalui gerakan kultural yang merangkak dari satu ke lain seruan bertema persamaan dan keadilan. Amerika memang mencatat kesulitan besar mengakui kesamaan tuntas dalam perbedaan kulit (hitam dan putih), tetapi agenda perombakan struktural melalui perjuangan politik yang melelahkan akhirnya secara bertahap menampilkan Amerika pada kondisinya yang lebih baik sekarang.

Betul, pada pemeriksaan struktural ada yang terabaikan dalam kebijakan di banyak Negara dan kota-kota dunia. Intinya diskriminasi, baik di bagian hilir maupun di bagian hulu. Sialnya, kini orang-orang hanya pintar berbicara dan mengecam pedas soal diskriminasi di bagian hilir untuk melupakan dan menutup diskusi tentang betapa dahsyat dan mengerikannya diskriminasi pada bagian hulu.

Penutup. Di manakah tempat orang miskin dalam world class city itu? Modal dan para pemiliknya malas mengalokasikan waktu untuk mendiskusikan itu. Dunia akan merujuk pada model-model bantuan sosial yang direkomendasikan badan-badan dunia. Itu sama sekali tidak merubah keadaan. Kondisi kesenjangan internal dalam sebuah kota dalam sebuah Negara, pada dasarnya sama dengan kondisi kesenjangan antara satu dan lain Negara yang begitu parah. Dunia sangat faham, itu hanya perlu diteriakkan berkala untuk tujuan politik belaka tanpa kemauan untuk melakukan perubahan secara struktural.

Dalam catatan kota-kota di dunia, modallah determinan utama yang memiliki kemutlakan menentukan keadaan. Setiap protes atas ketidak-adilan dapat dibungkam dengan kekuatan modal, karena pada gilirannya bukan hanya hukum yang berlaku yang dapat dibeli, bahkan pembuatan hukum baru pun dapat dikendalikan secara sistematis dengan aliran uang.

Di pihak lain fakta bahwa world class city adalah agenda global yang semua kota di semua Negara berada pada posisi at the point of no return, tidak terbantahkan.  (Habis)

 

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada Medan, Senin, 29 Februari 2016, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: