'nBASIS

Home » ARTIKEL » SAUT DAN BASARIA

SAUT DAN BASARIA

AKSES

  • 535,235 KALI

ARSIP


saut basaria

|Jika KPK tidak yakin tak ada niat jahat, maka tak boleh melakukan tindakan hukum atas kasus Sumber Waras | Rakyat tentu akan sangat bingung | Karena tempatnya bukan di KPK, untuk menentukan apakah suatu kerugian Negara memiliki unsur penyebab niat jahat. KPK seakan sudah berubah menjadi peradilan, penentu akhir sebuah vonis | Amat tak manis fakta ini untuk dikenang |

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Saut Situmorang dan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Panjaitan, Rabu (30/3/16) pekan lalu, hadir di Medan untuk sebuah Seminar yang berlangsung di Gedung Binagraha Pemprovsu. Seminar itu mengusung topik yang bagi saya mengundang pertanyaan besar, yakni “Pencegahan Dini Terhadap Korupsi”.  Di tengah maraknya korupsi di sebuah daerah (Sumut) yang menyebabkan sejumlah pejabat tingginya tersangkut dugaan dan tuduhan tindak pidana korupsi (yang bahkan sebagiannya sudah ditahan, menunggu susulan yang belum seorang pun tahu berapa orang lagi dan kapan akan ditahan), tiba-tiba ada pihak yang mengajak berseminar membincangkan pencegahan dini, dan di antara narasumbernya ialah dua orang pimpinan KPK.

Apa gerangan pencegahan dini itu? Di sinilah menariknya seminar yang diselenggarakan olehPusat Monitoring Hukum dan Politik bersama Medan Jurnalis Club itu. Mencari, menciptakan, membentuk, menggerakkan dan menggencarkan berbagai cara dan kegiatan serta program yang membuat orang berhenti sendiri berniat korupsi. Begitulah kurang lebih. Jadi, situasi yang menjadi prasyarat bagi sebuah perencanaan dini anti korupsi ialah sebuah keadaan normal, bukan kondisi babak-belur akibat ulah korupsional seperti Sumut. Sumut sebetulnya paling cocok mengusung program recovery atau gerakan pertaubatan yang mestinya diawali dari ritus pengakuan dosa atau semacamnya. Itu yang semestinya, dan pangkalnya tak dimulai dari tempat lain (memang mesti dari orang yang paling berkuasa).Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dikhabarkan memang berjanji di depan halayak, termasuk kedua orang KPK, tak akan menjadi gubernur ketiga di Sumut yang tersandung kasus korupsi. Baiklah. Janji Itu urusan ke depan. Kita tidak usah berbicara tentang urusan yang berdimensi sedikit mundur ke belakang. Lupakan itu semua, siapa tahu memang bisa.

Sehebat-hebat kejadian (korupsi) melanda dan yang menyebabkan keterpurukan yang parah, tindak pencegahan tak boleh berhenti sedetik jua. Betapa pun di sini, di daerah dan di level pusat, sebetulnya penindakan sudah cukup lama diinginkan oleh rakyat. Mengapa itu tak pernah terlaksana secara memuaskan publik? Rakyat pun akhirnya pastilah tahu, kalau pun ada penindakan itu, keterpilahan berdasar metode tebang pilih menjadi arus umum. Ya, tebang pilih. Karena mungkin dianggap (oleh pihak berwenang, KPK) tak mesti dihubung-hubungkan dengan pencegahan dini, karena dimensinya memang lain, penindakan tak maksimal menjadi fakta tak terbantahkan. Semua orang tahu bahwa itu akhirnya tak hanya menjadi cap bagi KPK, tetapi juga bagi pemerintahan terbentuk yang dalam proses suksesi demi suksesinya di Indonesia memang selalu mengarus-utamakan wacana anti korupsi.

Segagal-gagal panen yang terjadi hari ini, katakanlah dengan permisalan begitu, janganlah sampai abai menanam benih. Kurang lebih begitulah analogi untuk lebih memudahkan pemahaman atas logika seminar dengan kehadiran dua narasumber dari pimpinan KPK itu. Saya tidak begitu tahu apa gerangan yang ada dalam pikiran mantan Gubsu Dato Syamsul Arifin yang hadir dalam seminar itu. Tetapi kehadirannya dalam seminar ini pastilah sebuah tindakan luar biasa. Di luar itu, setelah pelaksanaan dan pemberitaan luas tentang seminar, saya mendengar sedikit orang berbicara di ruang publik, tentang pencegahan dini dan sebuah dukungan moral terhadap Saut dan Basaria sambil berharap Sumut ke depan bisa lebih baik. Saya merasakan ada yang sangat optimis dan memujikan Saut dan Basaria. Namun yang bingung seperti saya juga tak sedikit.

Meski menjabat sebagai Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Basaria dikutip oleh media menceritakan kesungguhan lembaga tempatnya bekerja merancang satu gerakan yang disingkat SPAK, yakni ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’. Basaria berharap melalui program SPAK itu banyak perempuan Indonesia yang menjadi pelopor pencegahan korupsi, karena baginya kaum perempuan dan ibu punya kekuatan menyiapkan generasi muda yang anti korupsi dan ingin Indonesia bersih. Meskipun begitu, rasanya semua kita patutlah memberi penghargaan kepada Saut yang meminta Sumut beranjak sungguh-sungguh menjadi pelopor pemberantasan korupsi. Juga kepada Basaria yang ingin semua orang berela hati dan bersedia berkorban bekerja dalam berbagai cara yang baik untuk menjadi anti korupsi. Minimal dimulai dari diri sendiri.

Siapa paling korup di Indonesia? Dari seminar itu media melaporkan Saut berkata, bahwa KPK memantau Sumut, Banten dan Riau, karena tingginya angka korupsi. Tinggi? Rupanya bagi Saut alasannya cukup dengan fakta dua gubernur Sumut secara berturut-turut sudah menjadi tersangka korupsi dan salah satunya (Dato Syamsul Arifin) malah sudah menjalani hukumannya, begitu juga Riau. Adapun Banten, sejak gubernur Ratu Atut dan adiknya ditangkap KPK, pengembangan kasus korupsi terus didalami. Saut jelas terasa sangat simplistik. Betul, ia sangat simplistik di sini.

Jika teori power tend to corrupt masih berlaku, maka sebetulnya Sumut dengan posisi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkisar hanya pada urutan ke 9 atau 10 dari besaran APBD-APBD provinsi se Indonesia, maka asumsi kekorupsian Sumut yang menyebabkan KPK menempatkannya sebagai satu di antara tiga prioritas pemantauan di Indonesia, terasa sangat lebih politis kalau bukan mengada-ada. Apalagi jika hal ini akan dilihat dari perspektif perencanaan tindakan pencegahan, terasa sangat tak masuk akal.

Dalam kasus rumah sakit Sumber Waras di DKI misalnya, penindakan menjadi pertanyaan besar hingga kini. Ayo kita lepaskan saja dulu berbagai subjektivitas, untuk sejenak, sehingga kita tak ikut-ikutan berfikir seperti KPK yang bersikap jika pun misalnya dalam kasus Sumber Waras terjadi penyimpangan, harusnya dilihat apakah ada unsur niat jahat. Jika KPK tidak yakin tak ada niat jahat, maka tak boleh melakukan tindakan hukum atas kasus Sumber Waras. Rakyat tentu akan sangat bingung. Karena tempatnya bukan di KPK, untuk menentukan apakah suatu kerugian Negara memiliki unsur penyebab niat jahat. KPK seakan sudah berubah menjadi peradilan, penentu akhir sebuah vonis. Amat tak manis fakta ini untuk dikenang. Atau mungkin konstruk perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi memang sudah sangat tak cukup dan tak cermat menjawab atas kebutuhan melakukan pembersihan Indonesia dari segala bentuk tindakan yang merugikan keuangan Negara.

Barangkali sangatlah diperlukan melepaskan subjektivitas termasuk dalam melihat kasus pengadaan bus transjakarta di ibukota Negara RI itu. Agar tak ada orang yang beranggapan bahwa semuanya pasti menunjukkan indikasi adanya perspektif yang salah dalam tubuh lembaga pemberantasan korupsi berkarakter superbody itu. Sebab, jika penegakan hukum terhadap korupsi berkepemilahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang merugikan kadar objektivitas dan output kebersihan Negara dengan target perolehan tingkat tertentu keterbebasan dari korupsi, hasilnya sudah dapat diramalkan ke depan.

Saya sangat berharap di Indonesia tidak muncul anggapan bahwa orang yang dipermasalahkan oleh KPK sebagai koruptor tidaklah orang yang entah karena apa bernasib sial belaka. Bukan karena kadar kekorupsian dan daya rusaknya akibat menggerogoti keuangan Negara. Indonesia yang luas ini memang susahlah ditata dan dibangun. Lebih susah lagi jika dasar-dasar tindakan tak merujuk pada nilai-nilai universal.

Perubahan Nilai dan Struktur. Arah dan substansi pembahasan seminar ini tentu dapat diintervensi oleh KPK untuk menukik kepada hal paling dibutuhkan, justru ketika pertama sekali mereka berfikir akan menghadirinya setelah menerim  undangan atau delegasi yang mereka terima. Misalnya, what next pasca penahanan dan persidangan-persidangan sejumlah elit yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Anatomi kasus korupsi politik di Sumut berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan atas kasus. Juga tentang peluang yang memudahkan untuk tindakan pemberantasan korupsi politik di Indonesia ke depan dengan belajar pada pengalaman di Sumut. Jika pun pencegahan dini akan dibahas sebagai salah satu pokok sorotan, kedudukannya berada pada urutan penting setelah memahami anatomi kasus.

Barangkali tidak salah mengatakan bahwa sekiranya Indonesia membangun demokrasinya tak berpuas diri pada target prosedural, maka nilailah yang akan tumbuh. Semua partai merekrut para calon pejabat untuk semua level berdasarkan rumus transaksional. Fakta ini pun sudah membuat orang begitu lancar berbicara tentang keniscayaan korupsi politik yang bersumbu pada ketak-mungkinan terbebas dari modal finansial dalam semua kinerja dan capaian politik merebut kekuasaan.

Korupsi politik di Indonesia identik dengan kehampaan nilai, dan selagi nilai tak dipentingkan, mustahil berharap Indonesia mampu mengurangi tindak pidana korupsinya. Karena itu ada hal serius yang wajib dipikirkan selain diskusi debat kusir tentang revisi UU KPK. Apa itu? Bagaimana jalan terbaik dan paling efektif merubah nilai. Struktur politik dan kekuasaan apa saja yang harus dibuat untuk maksud itu. Urusan itu sangat berat, dan rasanya Indonesia tak memiliki kemampuan untuk itu.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA, Medan, 4 April 2016, hlm B5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: