'nBASIS

Home » ARTIKEL » DIJAJAH NARKOBA

DIJAJAH NARKOBA

AKSES

  • 540,961 KALI

ARSIP


SATGAS DARURAT NARKOBA INDONESIA

Salah satu langkah penting mengikuti kondisi darurat narkoba saat ini ialah melibatkan TNI dibantu oleh instansi-instansi lain, misalnya dengan membentuk sebuah satuan operasi berjangka pendek yang secara langsung bertanggungjawab kepada presiden.

Saya membacakan 4 (empat) butir kesimpulan yang saya buat usai memimpin diskusi publik “Menggelorakan Perang Terhadap Narkoba”, yang diprakarsai oleh Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Kota Medan dan Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Kota Medan, Jum’at, pekan lalu.  Pertama: mutlak pentingnya menghitung kebutuhan konsumsi narkoba nasional. Tanpa menghitungnya, perang terhadap narkoba adalah sebuah upaya sia-sia.  Kedua, integritas aparatur penegak hukum dalam perang terhadap narkoba. Banyak kejadian yang menjadi kisah legendaris yang menunjukkan kadar integritas yang amat lemah petugas resmi perlawanan terhadap narkoba yang justru berbalik gagang menjadi perisai utama.

Ketiga, masalah regulasi tentang narkoba. UU Nomor 35 tahun 2009 telah mencontohkan sebuah kenaifan dengan mencantumkan daftar narkoba pada lampiran yang menjadi bagian dari UU itu. Dipastikan bahwa tak sampai sehari setelah ditetapkannya UU itu, daftar peredaran narkoba di Indonesia dijamin sudah berubah. Muncul kecurigaan besar, apakah UU ini juga dikendalikan oleh para raja narkoba. Keempat, partisipasi sosial masyarakat dalam perang terhadap narkoba.  Di banyak Negara tak terkecuali Indonesia, partisipasi formal diatur sedemikain rupa. Namun, mereka berada pada garis demarkasi yang diciptakan sedemikian rupa untuk tidak boleh memasuki wilayah sesungguhnya. Mereka tak ubahnya ornamen yang dari segi tampilan mungkin saja seperti sungguh-sungguh. Namun, kenyataannya tidak demikian.

Lima orang narasumber yang dihadirkan oleh penyelenggara diskusi ialah Wakapoldasu Brigjen Pol Adhi Prawoto, Wakil Ketua DPR-RI Trimedya Panjaitan, Sekretaris PDIP Kota Medan Sastra, SH., M.Kn, Dr Faisal Akbar, dan Serma Ermon yang diutus oleh Kodam I/BB. Di antara audiens hadir Walikota Medan HT Dzulmi Eldin dan Wakil Akhyar Nasution. Juga hadir Kapolresta Medan AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto dan anggota Komisi III Junimart Girsang, serta para tokoh masyarakat dari berbagai lapisan.

Stand Point Saya. Sebelum mempersilakan para narasumber, terlebih dahulu saya sampaikan pandangan-pandangan yang merupakan stand point yang saya bangun berdasarkan data-data yang saya himpun dalam delapan lembar slide paparan.  Judul “Menggelorakan Perang Terhadap Narkoba” saya anggap berasumsi bahwa selama ini sudah ada perang terhadap narkoba dan sudah diheboh-hebohkan, tetapi tak efektif sama sekali. Jika ada kejujuran, sebetulnya sudah sejak lama kita wajib mengaku kalah sekalah-kalahnya hingga tak berdaya terhadap narkoba. Lawan kita dalam perang ini sudah “memerintah” setelah meluluh-lantakkan segala kewibawaan yang kita miliki. Kita telah menjadi budaknya. Karena itu, berangkat dari kekalahan yang fatal, ingin digelorakan kembali perang terhadap narkoba.

Apa sajakah modal yang kita miliki untuk menggelorakan perang itu? Pertanyaan itulah yang membuat saya mengajukan arah pemikiran anti-mainstream dalam paparan awal sebelum memulai diskusi. Dengan itu saya berharap setiap orang (nara sumber dan peserta) berbicara tidak lagi pada rel-rel kaku yang lazimnya tanpa kesediaan memasuki pendiskusian secara kritis akar masalah. Memang, saya sudah lama sangat apriori. Banyak ketidak-jujuran. Banyak diskusi tentang pemberantasan narkoba yang berlangsung hanya seperti pembicaraan di awang-awang saja, atau bahkan seperti membungkus masalah lebih tersembunyi dengan mitos-mitos menyesatkan.

Menurut saya, menggelorakan perang terhadap narkoba wajib dimulai dengan menghitung konsumsi narkoba secara nasional. Berapa ton pertahun? Berapa rata-rata konsumsi perorang? Berapa rata-rata pengeluaran perorang? Ilmu pengetahuan sudah sampai sejauh ini, jangan ada yang mengelak tak mampu melakukannya. Jika Bulog mampu menghitung kebutuhan nasional untuk semua jenis pangan seperti kacang kedelai, beras, terigu, gula dan lain-lain, maka kebutuhan nasional narkoba juga mestinya bisa dihitung, meski proses dan caranya lebih sulit. Tetapi mengetahui kebutuhan nasional narkoba bermakna mengetahui sebaran industri, industriawan dalam dan luar negeri, jaringan pemasaran, kantong-kantong pengguna,  nilai peredaran uang, dan lain sebagainya.

Proyeksi kejadian lost generation yang akan dialami oleh Indonesia pada tahun-tahun mendatang pun bisa dibuat lebih akurat dengan data-data itu. Saya tak bisa sama sekali melukiskan konyolnya sebuah perang jika kita tidak tahu sama sekali informasi tentang kekuatan musuh. Karena itu, cerita perang melawan narkoba selama ini hanyalah sandiwara yang sangat naïf. Yakinlah, tidak ada satu komponen bangsa pun yang pernah serius untuk itu.

Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan dalam diskusi ini ialah kasus Kasat Narkoba Polres Belawan. Bagi banyak peserta, hal ini merupakan gambaran puncak gunung es yang melukiskan integritas aparatur penegak hukum dalam perang terhadap narkoba yang sangat bermasalah. Pepatah lama tetaplah berlaku, bahwa jika musang sudah berbulu ayam, bahayanya sangat dahsyat. Kemudian kita tentu saja tidak mengharapkan tumbuh-suburnya keleluasaan yang makin besar para pengendali narkoba dunia dan nasional akibat lemahnya hukum. Hal-hal seperti ini menjadi domain yang seharusnya menjadi salah satu wilayah tempur yang sangat penting dan serius bagi para legislator seperti Trimedya Panjaitan dan Junimart Girsang.

Adapun partisipasi sosial masyarakat dalam perang terhadap narkoba secara sungguh memerlukan perombahan untuk perkuatan. Mungkin diperlukan kehadiran partisipasi social masyarakat yang mampu mereplikasi ketangkasan dan keberanian organisasi Front Pembela Islam (FPI) agar kebekuan berfikir dan keengganan berbuat bisa lebih baik. Apa pun obsesi Negara akan sulit tercapai tanpa partisipasi sosial masyarakat. Tetapi adalah hayalan yang aneh mengharapkan partisipasi social jikaa aparatur tidak berbenah dan berlaku jujur sejujur-jujurnya.

Kompleksitas Masalah. Sikap apriori saya selama ini bukan tak berdasar. Suatu ketika, pada tahun 2001, Michael Wooldridge, mantan menteri kesehatan Australia,  begitu kesal dan tak mampu menyembunyikan kekecewaannya bahwa perang terhadap narkoba dengan pendekatan hukum yang membukukan catatan kegagalan. Sekaitan dengan itu, Justin B Shapiro, Mexico (2010), dengan tegas mengatakan bahwa menuntut para penyalah-guna dan pecandu narkoba, akan menghambur-hamburkan sumber-daya penegakan hukum. Selain itu  dipastikan akan selalu mendorong timbulnya korupsi bagi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan para Hakim untuk semua level).

Diakui atau tidak, praktik buruk “jual-beli” pasal-pasal hukum untuk memosisikan setiap orang (tersangka pengedar dan gembong narkoba) sebagai pengguna tidak dapat dihindarkan. Sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada kekuatan apa pun di Indonesia yang mampu memperbaiki masalah ini. Sekaitan dengan itu Antonio Maria Costa dari United Nations Deputy Secretary General and Executive Director of the UNODC United Nations Office on Drugs memang pernah mengatakan bahwa penegakan hukum yang tidak berbasis integritas sosial terhadap narkoba menyebabkan mereka (aparat) menjadi prajurit sindikat narkoba.

Dalam catatan internasional pastilah orang mengingat bahwa lebih dari 40 tahun lalu Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Nixon begitu gencar melakukan perang terhadap narkoba. Tetapi masyarakat internasionak mencatat hasilnya sangat mengecewakan.  Amerika ternyata tak mengejar dan tak pernah menghancurkan kartel, tetapi selalu senang berkutat pada pecandu-pecandu atau jaringan remeh-temeh belaka. Timbang-timbanglah pernyataan-pernyataan di atas itu dan bandingkan dengan pengalaman sehari-hari di negara kita. Sebegitu berbeda atau sebegitu mirip? Anda simpulkan sendirilah.

Sebelumnya, tahun 1993, David T Courtwright, dalam tulisannya berjudul  War on drug,  mengajukan keyakinanya bahwa masalah supply-lah yang menjadi akar masalah perang terhadap narkoba. Sayangnya, rintangan utama dalam strategi suply reduction dalam menghadapi penyelundupan narkoba ialah tingginya jumlah uang yang beredar dan yang dihasilkan oleh narkoba. Uang tersebutlah yang digunakan untuk “membeli” petugas, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mengamankan proses budidaya, produksi dan distribusi (marketing) narkoba. Kesimpulan ini terasa pahit sekali, tetapi benar dan tak terbantahkan.

Saya mencatat bahwa pada tahun 2011 Indonesia berjanji akan membebaskan diri dari jeratan narkoba pada tahun 2015. Ternyata jauh panggang dari api. Meski gagal, tidak ada klarifikasi yang keluar dari lembaga pemerintah yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia gagal. Tahun 2013 Presiden SBY berucap satu masalah di tengah masyarakat, yakni sulitnya membedakan mana pengguna atau pencandu dan mana penjahat narkoba. Ungkapan itu kemudian mengarah pada sebuah permissiveness (pemaafan) untuk merealisasikan pembentukan badan khusus penyelenggara rehabilitasi korban narkoba (pecandu), dan ini adalah perintah UU Nomor 35 Tahun 2009 (pasal 54, 55, 103 dan 127) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2010.  Meski pun bagi saya hal ini sangat terkesan sebagai sebuah pemanjaan pecandu, sembari menjauhi pokok masalah yang sesungguhnya, tetapi kelihatannya itu memang trend internasional, dan Indonesia dipaksa tunduk pada trend itu.

Darurat Narkoba. Presiden Joko Widodo sendiri pada penghujung tahun lalu mengingatkan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi tiga tantangan besar yang salah satu di antaranya adalah narkoba. Kita sudah berada dalam kondisi darurat narkoba untuk segera ditangani dengan serius, kata Jokowi ketika memulai sebuah Rapat Terbatas di Kantor Presiden. Sebagai konsekuensi kedaruratan, mestinya Negara mengambil langkah yang setara (darurat). Belakangan memang ada ide untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mungkin saja akan ditempuh dengan memperbesar kewenangan, memperbesar anggaran dan lain-lain. Tetapi hal itu dinilai sangat tidak memadai.

Salah satu langkah penting mengikuti kondisi darurat narkoba saat ini ialah melibatkan TNI dibantu oleh instansi-instansi lain, misalnya dengan membentuk sebuah satuan operasi berjangka pendek yang secara langsung bertanggungjawab kepada presiden. Satuan tugas berjangka pendek itu difokuskan untuk bekerja cepat, pertama, menghitung kebutuhan konsumsi narkoba nasional dan setelah itu bertempur untuk memangkasnya hingga titik terendah. Kedua, menertibkan seluruh aparatur penegak hukum yang selama ini diduga telah menjadi kekuatan tersembunyi di balik kompleksitas masalah narkoba di tanah air. Ketiga, melakukan kajian dan merumuskan RUU pemberantasan narkoba yang baru. Keempat, mengkaji dan mengajukan model partisipasi sosial masyarakat dalam perang terhadap narkoba.  Kelima, membuat kajian dan rencana pendirian PTPN khusus dengan komoditi ganja di Aceh dan di daerah-daerah lain yang memiliki kesamaan alam dengan Aceh. Bagaimana pun juga masalah ganja telah banyak memerosotkan moral bangsa, padahal jika dimanfaatkan untuk kebutuhan industri yang akan memproduk berbagai barang (goods) kebutuhan masyarakat, akan dapat menjadi penyumbang bagi pendapatan Negara dan perbaikan ekonomi rakyat.

Penutup. Ketika hadir untuk Milad Harian Waspada tahun lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia Dato Mahathir Mohammad ditanyai oleh seorang anggota Kadinda Sumatera Utara sekaitan dengan data tingginya frekuensi dan jumlah narkoba yang diseberangkan dari Malaysia ke Indonesia. Sambil menjelaskan besaran uang yang beredar dalam pasar narkoba, penanya itu ingin sikap tegas dari Mahathir Mohammad.

Dato Mahathir Mohammad hanya mampu berkeluh kesah, bahwa Malaysia dan Indonesia hanyalah dua dari banyak Negara yang saat ini benar-benar kewalahan atas bencana mendunia narkoba ini. Terbersit pesan dari jawaban itu bahwa jagalah negaramu, jangan cuma pandai membuat tudingan kepada Negara lain. Buatlah aturan main di dalam negerimu sesuai adat kebiasaan dan nilai-nilai yang sesuai pula dengan daya dukung bangsamu untuk keberhasilan perang melawan narkoba. Jangan tunduk kepada kemauan asing yang mana pun, yang belum tentu berniat baik untuk sejumlah tawaran kerjasama yang mereka ajukan termasuk dalam perang terhadap narkoba.

Sesuai pernyataan Presiden Jokowi, saat ini Indonesia berada dalam darurat narkoba. Kedaruratan itu mestinya dihadapi dengan langkah setara (darurat) juga. Salah satu bentuk kedaruratan itu ialah perlunya dibentuk satuan operasi khusus berbasiskan kekuatan militer yang dibantu oleh instansi lain untuk melancarkan perang yang terukur sebagaimana telah saya jelaskan di atas.

 

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin 25 April 2016, hlm 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: