'nBASIS

Home » ARTIKEL » SAUT SITUMORANG VERSUS KAHMI

SAUT SITUMORANG VERSUS KAHMI

AKSES

  • 550,948 KALI

ARSIP


IMG_4735

“….Saya selalu bilang kalau di HMI minimal dia ikut LK I… tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat, curang, greedy (rakus, pen), ini karena apa…. ” (Saut Situmorang).

Dari arena Rapat Koordinasi Nasional III Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Rakornas KAHMI) yang berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat, 4-6 Mei 2016, muncul protes keras terhadap Saut Situmorang, salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Protes keras itu terkait pernyataannya yang menyebut HMI dalam kesan yang dapat mencemarkan nama baik saat menjadi salah seorang narasumber untuk topik diskusi “Harga Sebuah Perkara” pada sebuah stasiun TV di Jakarta, Kamis 5 Mei 2016.

Ketika itu Saut Situmorang dengan penuh semangat menjelaskan betapa buruknya sistem, sehingga orang-orang yang secara dini dilatih dan dipersiapkan begitu baik bisa berubah menjadi jahat setelah menjadi pejabat. Dalam siaran ini selain Saut Situmorang ada tiga narasumber lain, yakni seorang Hakim Agung (Gayus Lumbuun), seorang mantan hakim (Asep Wirawan), dan seseorang yang kurang lebih berkedudukan sebagai saksi yang berpengalaman dalam hal-hal yang didiskusikan (Alex), tidak hadir di studio, melainkan dihubungi by phone.

Ketika gilirannya tiba, Saut Situmorang memang secara spesifik dan tegas menyebut HMI dengan model kaderisasinya (LK I) dalam konotasi yang buruk: “….Saya selalu bilang kalau di HMI minimal dia ikut LK I… tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat, curang, greedy, ini karena apa…. ”. Meskipun begitu sebetulnya ia bermaksud menggeneralisasi keadaan dengan hanya menyebut HMI sebagai contoh, dan itu dikatakannya sebagai hal yang sudah kerap diulang-ulang/dilakukannya (“HMI minimal dia ikut LK I… tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat, curang, greedy”). Padahal jelas ia sesungguhnya memaksudkan semuanya, tanpa kecuali. Masalahnya mengapa ia memilih menyebut HMI sebagai contoh tipikal, bukan organisasi yang lain? Di sini Saut Situmorang melakukan upaya generalisasi dalam dua level.

Generalisasi pada level pertama mungkin dapat diterima halayak luas bahwa generasi muda Indonesia yang dididik sebagai mahasiswa melalui kampus dan organisasi-organisasi ekstra universiternya, seluruhnya, apa pun agamanya, dan apa pun latar belakangnya, masing-masing sudah dipersiapkan secara baik pada waktu yang lebih dini, namun pada etape berikutnya tak mampu bertahan dengan kebaikannya, yakni ketika menjadi pejabat (memasuki sistem). Generalisasi pada level kedua ialah ungkapan yang bisa diterjemahkan sebagai tudingan bahwa semua kader HMI yang sudah mengikuti LK I, yang memasuki sistem (menjadi pejabat), adalah koruptor. Di situlah letak masalahnya. Cukup sensitif.

Reaksi KAHMI. Forum Rakornas KAHMI menilai bahwa penyebutan HMI dalam konteks pembicaraan Saut Situmorang telah merugikan nama baik organisasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada generalisasi yang menegaskan kesimpulan bahwa setiap kader HMI yang sudah mengikuti Latihan Kader (LK I) dan menjadi pejabat, tidak mungkin tidak melakukan korupsi, jahat, curang, dan greedy. Jika terjemahannya seperti itu, memang pernyataan Saut Situmorang sangat tendensius dan dapat dikategorikan sebagai upaya pembunuhan karakter serta pendiskreditkan HMI. Jika seperti itulah terjemahannya, maka ungkapan Saut Situmorang sebagai pejabat publik dan aparat penegak hukum, sangat tidak pantas.

Karena itulah Forum Rakornas KAHMI menuntut dua hal. Pertama, Saut Situmorang harus minta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronik nasional selama 5 hari berturut-turut. Kedua,  Saut Situmorang mundur dari jabatan pimpinan KPK.

Tidak hanya itu, KAHMI juga menyatakan akan menempuh upaya hukum, yakni melaporkan Saut Situmorang ke Majelis Kode Etik KPK dan ke Mabes POLRI. Pimpinan Sidang Rakornas III KAHMI yang merumuskan protes ini ialah Dr. Muhammad Marwan, Dr. Reni Marlinawati Ir. Subandriyo, Drs. Manimbang Kahariadi, dan Dr. Lukman Malanuang.

Perbandingan Kasus. Bulan Mei 2012, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, diberitakan berkata bahwa koruptor adalah orang-orang pintar yang asalnya bisa dari ICMI, HMI, UI, UGM, dan lainnya. Ucapan itu disampaikan dalam sebuah acara bertema “Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia”, di kampus UI. Ketika menjelaskan penyebab kelahiran koruptor justru ada di tempat penggemblengan cendekiawan ini, yakni para pengajar yang hanya memikirkan proyek. Dalam asumsinya, terbiasa dengan keadaan itu pikiran kritis para dosen menjadi tumpul. Ia juga menyerang sistem pendidikan masa lalu yang sangat buruk.

Jika Marzuki Alie (Mei 2012) menelaah penyebab korupsi dengan fokus pada buruknya latar belakang penggemblengan para mahasiswa di kampus (dosennya materialistik, tumpul pikiran, dan buruknya sistem pendidikan), maka Saut Situmorang (Mei 2016) berasumsi sebaliknya. Ia menyalahkan sistim yang tak memberi peluang bagi orang yang sebelumnya dipersiapkan menjadi orang pintar dan baik, justru menjadi sebaliknya setelah masuk ke dalam sistem, menjadi pejabat. “Saya katakan ada yang salah dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harusnya menghasilkan akhlak mulia, sehingga lulusan perguruan tinggi kalau jadi pimpinan bisa menjadi contoh”. Itu kata Marzuki Alie. Sedangkan Saut Situmorang berkata “….Saya selalu bilang kalau di HMI minimal dia ikut LK I… tapi begitu menjadi menjabat dia jadi jahat, curang,  greedy, ini karena apa…. ”. Keduanya sama-sama yakin semua koruptor itu orng pintar, tetapi berbeda dalam memahami penyebab tradisi korupsi.

Memang, waktu itu (2012) Marzuki Alie sedang berusaha mensosialisasikan UU Sisdiknas. Itu sebetulnya “proyek” yang hendak disukseskannya.  Mungkin tak akan menjadi masalah besar jika Saut Situmorang berbicara khusus di lingkungan internal HMI dan KAHMI dalam kaitan tugasnya membidangi pencegahan korupsi sembari menggalang sinergi dengan semua pihak, khususnya HMI dan KAHMI. Kita mencatat reaksi keras datang dari berbagai pihak dan akhirnya Marzuki Alie meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mendiskreditkan pihak mana pun. Bagaimana dengan Saut Situmorang?

Dalam hal penyebutan contoh ada persamaan kedua kasus, meski sangat besar perbedaannya. Saut Situmorang tentu saja akan lebih aman dan lebih dapat terterima jika menyebut contoh tipikal dari kelompok-sosiologis atau kategorisnya sendiri (katakanlah salah satu dari kelompok Cipayung di luar HMI dan PMII) atau menyebut saja seluruh organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung itu bahkan jika ia tahu nama-namanya dapat juga menyebut yang lain di luar Kelompok Cipayung. Itu untuk menegaskan kesimpulan umum (generalisasi).

Yakinlah bahwa secara psikologis urusan konfliknya lebih mudah dirujukkan sebagaimana dalam kasus Marzuki Alie yang meski diprotes luas karena memojokkan Islam (ICMI dan HMI) namun banyak yang menganggapnya sebagai kritik internal belaka. Bahkan ketika menyebut institusi pendidikan UI dan UGM pun Marzuki Alie dapat sangat difahami tidak bermaksud tendensius. Berbeda dengan Saut Situmorang yang hanya menyebut sebuah nama saja (HMI). Itu mengundang kesan yang bagi sebagian besar kader HMI susah diterima bukan sebagai pemojokan organisasi.

Ketegangan Struktural. Faktor yang membuat ungkapan Saut Situmorang menjadi begitu sensitif ialah ketegangan struktural (structural straint). Banyak kejadian yang luar biasa di Indonesia sejak reformasi, dan bagi setiap kelompok yang ada hasil-hasil dari perubahan itu dipandang dan diterima berbeda. Sebagian sangat puas dan dengan dukungan opini publik yang berjejaring dengan media mainstream dan pemilik modal, secara sepihak ditekankan sebagai sukses luar biasa hanya karena mereka mendapatkan keuntungan luar biasa pula. Namun mayoritas menilai proses itu adalah marginalisasi, tanpa terelakkan melahirkan situasi psikologis dan politis keterampasan hak (relative deprivation).

Perubahan konstitusi melalui amandemen demi amandemen belakangan disadari sangat merugikan mayoritas, dan mayoritas itu adalah umat Islam. Mereka merasakan arah yang konstan menuju keterasingan (alienasi) di rumah sendiri. Salah satu contoh paling mudah difahami ialah komunisme. Ketika komunisme yang dianggap sebagai musuh oleh umat Islam diberi pentas yang luas dan dengan fasilitasi politik yang sangat jelas ingin mengadili Negara dan umat Islam, sesuatu sangat dicurigai dalam rivalitas perebutan kekuasaan politik yang terjadi pada semua level. Padahal semua orang tahu bahwa semua negara yang menganut komunisme itu sesungguhnya ada dalam kebangkrutan. Klimaksnya pada 1998, saat Presiden Uni Soviet Boris Yeltsin, mengumumkan pembubaran partai komunis tertua yang pernah diketuainya. Yeltsin menyebut ideologi komunis sudah tidak laku di dunia.

Komunisme di Indonesia yang dicoba bangkit pada abad ke-21, terus bergerak di bawah tanah.  Acara simposium nasional bertema ‘Membedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan’ pada 18-19 April 2016 lalu yang diadakan pemerintah, misalnya, harusnya menjadi pembelajaran tentang ideologi komunisme di Indonesia. Namun akhirnya terbaca keinginan fasilitasi pelampiasan dendam kesumat yang mengutamakan tujuan politik kekuasaan dengan kurang lebih penghalalan segala cara.

Selain masalah dorongan kebangkitan kembali komunisme yang sangat mencemaskan, neoliberalisasi yang menjamin secara tegas dominasi penguasaan sistem sumber (kekayaan, tanah, dan lain sebagainya) oleh minoritas sangat meresahkan. Sebagian wilayah di luar Jawa sukar bernafas karena pembakaran lahan, malah Presiden RI pergi ke luar negeri. Semua pihak tahu hukum harus tegak kepada para kriminal itu, tetapi malah Negara takut bahkan untuk mengumumkan nama mereka. Hukum dipandang tidak berlaku bagi orang yang menguasai modal.

Fenomena ketegangan Jakarta adalah sebuah pusat perhatian mendunia. Ahok didukung media mainstream dan baginya monopoli kebenaran adalah sesuatu yang pinasti. Bahkan ketika ia melakukan taktik buruk dalam pengelolaan pembangunan Jakarta (penggusuran demi penggusuran), kekuatan resmi Negara pun dapat didayagunakannya tanpa hambatan kecil apa pun. Pada kasus lain tentang Ahok, ketika mayoritas rakyat mendesak KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus Sumber Waras, lembaga superbody ini malah berdalih bahwa mereka sama sekali tak menemukan faktor niat jahat.

Social media kini banyak memberi perlawanan penyeimbangan atas dominasi pemodal melalui penguasaan media mainstream. Di sana ditemukan bahan yang amat kaya untuk memahami perjalanan Indonesia yang menyimpang. Ketika “sejuta” Jonru dan Piyunganonline menjadi rujukan kebenaran, indikasi ketidak-percayaan terhadap apa Negara dan apa tujuannya serta apa yang dikerjakannya, yang diwartakan oleh media mainstream, sudah sangat parah. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Tentu tidak mungkin diakomodasi dengan terus-menerus menyudutkan umat Islam sebagaimana dilakukan selama ini, apakah dengan menggunakan kekuatan dan pengaruh internasional seperti pada program global war on terrorism atau yang lain.

Dalam bingkai seperti itu tentulah kasus yang sederhana bisa menjadi besar. Saut Situmorang dapat dianggap telah memicu sebuah keresahan besar. Tetapi saya yakin Saut Situmorang akan mampu menangani kasus ini. Pengalamannya selama ini, sebelum menjadi Wakil Ketua KPK,  adalah jaminan untuk itu.

 

Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 9 Mei 2016, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: