'nBASIS

Home » ARTIKEL » NEGARA TANPA KEJUJURAN

NEGARA TANPA KEJUJURAN

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


illustrasi

Tanggal 4 Mei 2016 yang lalu Plt Gubsu HT Erry Nuradi menandatangani sebuah Surat Keputusan. Surat Keputusan itu bernomor 188.44/291/KPTS/2016 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Konsideran Surat Keputusan ini menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara telah menjadi komitmen penting dan prioritas utama bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, bermartabat, dan melayani kepentingan rakyat Sumatera utara. Konsideran ini terasa janggal sekali memang. Bagaimana korupsi menjadi salah satu pertanda terpenting untuk Sumatera Utara di mata nasional saat ini jika pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen penting dan prioritas utama?  Tetapi itulah kelaziman di semua level pemerintahan sepanjang masa. Tiada kejujuran. Tanpa kejujuran bagaimana mungkin korupsi bisa diberantas? Tidak ada yang istimewa, dan apalagi menjanjikan perbaikan. Karena itu banyak orang yang menilai hanya sekadar berwacana dan bercitra ria.

Dalam sebuah petemuan pekan lalu di Medan, Sahat Evan Hotamangaraja Simatupang begitu bersemangat mencerca  Surat Keputusan ini terutama dari segi operasionalitasnya. Begitu juga Raya Timbul Manurung. Hamdani Harahap dari Citra Keadilan bahkan berjanji mengajukan citizen lawswit atas Surat Keputusan ini karena melihatnya sarat penyimpangan hukum dan malah potensi kerugian keungan Negara. Saya sebetulnya taklah begitu faham pandangan ahli hokum ini. Tetapi menyimak apa yang dimaksudkan dari ucapan Ruritaningrum dari Fitra Sumut, jangan-jangan HT Erry Nuradi sedang bermaksud menggondol sebuah award dari hal-hal biasa dan normatif serta memang sebuah keharusan saja, sebagaimana dalam pengalamannya menjadi Bupati dua periode di Kabupaten Serdangbedagai.

Cerita Lama. Pada tanggal 20 Maret 1989, Soeharto berkata dalam sebuah Instruksinya yang diberi nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan setiap instansi pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit agar dalam Repelita V dapat lebih terasa perwujudan aparatur pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa.

Agar kegiatan pengawasan melekat dapat mencapai sasaran serta hasil yang nyata, kata Presiden dalam instruksi itu, dipandang perlu menginstruksikan kepada para menteri, panglima, Jaksa Agung, Gubernur BI, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara, para Gubernur untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan melekat sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana, dan program kerja dari masing-masing instansi/unit kerja. Juga menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/Unit kerja.  Menetapkan program peningkatan pengawasan melekat yang berisi kegiatan-kegiatan nyata dengan sasaran untuk meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar. Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan per undangundangan yang berlaku.

Kita tahu, sebelum instruksi ini sudah ada instruksi sebelumnya yakni Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;. Juga Instruksi Nomor 2 Tahun 1988 tentang penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia. Kita memang tidak sempat menyaksikan kehebatan instruksi ini karena Soeharto jatuh beberapa bulan kemudian. Tetapi sebelum instruksi ini.

Pengawasan Melekat yang kerap disingkat waskat dimaksudkan sebagai model pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan  terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya. Waskat dinyatakan sebagai salah satu varian kegiatan pengawasan yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan. Jadi, kepemimpinan itu memang begitu penting, mencerminkan kebertanggung-jawaban. Waskat itu adalah sebuah kondisi sehat terselenggaranya manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien. Negara, waktu itu, menekankan pengertian dan tuntutan penerapan yang tak terbatas untuk siatuasi dan kondisi di lingkungan organisasi pemerintahan saja, tetapi juga swasta. Begitu indah.

Waktu itu, ayolah kita kenang kembali, taklah segencar ini orang dan pemimpin-pemimpin lembaga pemerintahan dan para pakar dari berbagai sudut kepandaian berteriak, mencaci dan saling merendahkan sesama karena isyu dan fakta korupsi yang terjadi. Keadaan bukan tidak parah. Bukan tidak parah. Karena memang, dalam hal korupsi dan kekorupsian,  setiap Negara di dunia ini rajin juga mengerjakannya meski dengan tingkat keparahan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin beginilah satu cara yang tepat untuk menggambar-kannya, bahwa Indonesia membangun dan menyertai proses itu dengan ciri baru, yakni korupsi dan kekorupsian. Banyak uang yang dapat dikorupsi. Mungkin dari paket-paket bantuan yang digencarkan oleh Negara-negara donor. Bukankah para Negara pendonor itu  yang berharap sesuatu dari Indonesia yang naïf, sambil bercerita-cerita hayali tentang Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan dengan julukan menggelikan (macan Asia)?

Korupsi dan kekorupsian itu juga bisa dari sumber yang boleh disebut konvensional, yakni pencurian kekayaan alam sendiri yang memang begitu melimpah hingga membuat Negara lain dari dulu merasa perlu membodohi Indonesia dan datang ke sini mendikte sambil merendahkan meski terkadang dengan bahasa yang membuat orang bodoh merasa pantas bergembira. Ya, itu sejak dulu. Bahkan sebelum Belanda datang ke sini dengan VOC-nya.

Korupsi dan kekorupsian itu juga bisa dengan menyengsarakan rakyat sendiri oleh bos-bos di pemerintahan yang bertindak sebagai bandit berseragam yang memakai kewenangan dan keperkasaan kekuatan Negara. Caranya dengan menyandera setiap urusan rakyat memprasyaratkan kehadiran atau legitimasi Negara. Negara mana? Ya Negara Indonesialah. Negara yang dimerdekakan oleh Soekarno-Hatta dengan darah dan pengorbanan berat.

Sesuatu dapat dikenang kembali dengan penuh kesedihan, kini. Lupakah kita bahwa betapa indah pun julukan dan puja-puji yang melekatkan pada klaim sukses pembangunan yang diusahakan dengan stabilitas untuk tumbuh tanpa adil? Fakta pembangunan itu dikemas dengan tak jujur terhadap rakyat sendiri yakni dengan penyengsaraan mayoritas karena tak bersedia membagi hasil. Pembangunan tak menjadi milik rakyat. Pembangunan tak bersedia memprasyaratkan rakyat sebagai peserta, meski selalu dikatakan dalam posisi subjek dan objek sekaligus.

Motif. Rasanya Soeharto sangat jujur atas fakta kepemimpinannya dalam hal ini. Waskat itu adalah salah satu di antara fakta kejujuran pada tingkat tertentu. Mengklaim diri dengan kepekatan masalah yang tak dapat ditanggulanginya, yakni korupsi, dan karena itu perlu di-waskat-kan agar menjadi gerakan massal. Agar ada pertanggungjawaban. Waskat menjadi pertanda jujur tentang rezim yang berkorupsi ria dari atas hingga ke bawah, sehingga perlu malu dan melakukan sesuatu. Perlu waskat. Takut sungguh tidak perlu. Karena memang rakyat pun tak perlu melakukan waskat pada dasarnya. Pikiran dan kekuatannya waktu itu tak diperlukan dan tak ditergekan Negara untuk memperbaiki dan naik kelas dari fakta korupsi dan kekorupsian. Rakyat hanya menonton waskat. Tak boleh tertawa dan tak boleh sinis. Hanya perlu memuji dengan pola-pola kultus yang dibangun.

Sakit hatikah Soeharto ketika Soemitro Djojohadikoesoemo waktu itu berkata bahwa tingkat kebocoran keuangan Negara pastilah tak lebih rendah dari 30 %? Entahlah. Tak begitu perlulah itu dikaji-kaji. Tetapi jelas, waktu itu Indonesia sebetulnya tak begitu jauh berbeda dengan yang sekarang. Banyak dipenuhi oleh para pengkhianat yang rajin berkata bersih dalam keadaan kotor. Rajin berkata  indah dalam keadaan seburuk yang sungguh memalukan.  Memang begitulah Negara. Begitulah pemerintahan. Begitulah politik. Begitulah pembangunan. Begitulah. Tak ada perubahan.

Tetapi pastilah kita merasa perlu untuk mengatakan bahwa peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah yang digencarkan Soeharto itu bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Begitu penting mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi atau unit kerja setiap pemerintahan dari tingkat paling tinggi hingga tererndah.

Rakyat pastilah bergembira jika memang benar bahwa pelaksanaan pengawasan melekat yang demikian dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. Rakyat pastilah bergembira jika korupsi mati. Di pihak lain pilihan tingkah dan kesenangan sloganistik di kalangan aparatur pemerintah mulai dari puncak hingga ke bawah pastilah dilakukan untuk sesuatu tujuan yang jelas. Pertama, mungkin untuk menutupi sesuatu. Paling tidak untuk meyakinkan setiap orang bahwa keadaan sudah begitu buruk, dan semua wajib tak sekadar tahu melainkan juga wajib ikut berbuat memperbaiki keadaan. Saya tak sendirian di Negara ini dan saya tak mampu mengerjakan pekerjaan seberat itu, memberantas korupsi. Ayo sama-sama. Begitu barangkali.

Kedua, untuk meyakinkan semua pihak bahwa Negara belum bubar. Masih ada tekad. Masih ada kemauan. Korupsi ini memang penyakit, tetapi penyakit bersama yang hanya bisa diperbaiki secara bersama. Ketiga,  dengan jalan menumbuhkan kepercayaan rakyat pastilah stabilitas pemerintahan menjadi sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Pada zaman Soeharto tak mungkin ada people power yang menginterupsi kekuatan pemerintah. Itu hayali. Jika pun kemudian Soeharto mengundurkan diri, people power berbasis pengaruh berbagai pihak sungguh tak sederhana untuk diidentifikasi. Sasarannya juga bukan fakta korupsi dan kekorupsian Soeharto. Bukan itu yang membuatnya jatuh.

Memang perlulah diberi sebuah pertanyaan. Mungkinkah korupsi pada pemerintahan memicu people power yang menjatuhkan rezim? Mana ada itu. Tak mungkin. Jadi, keempat, motivasi lain pastilah sekadar kosmetika. Orang di luar perlu juga diberi data yang membuat image terhormat. Data itu mungkin bisa sekadar klaim belaka, atau data yang berasumsi dasar sesat. Rakyat di dalam negeri pun juga perlu dibuat pantas merasa tidur pulas karena merasa dipimpin oleh orang yang memantangkan korupsi. Itu sangat penting.

Penutup. Kalaulah bukan karena inkonsistensi, tidaklah waskat itu akhirnya ditanggapi sesinis yang pernah terjadi, antara lain dengan plesetan pengawasan malaikat. Malaikat bekerja pada dimensi lain, kita semua tahu itu. Seorang presiden tentulah terlalu gegabah jika merasa perlu menugaskan para malaikat melakukan waskat. Tetapi rakyat tahu, tanpa kejujuran bagaimana mungkin korupsi bisa sirna? Itulah yang tak dimiliki oleh pemerintahan yang tak mampu melawan korupsi. Kejujuran.

Jika kejujuran tidak hadir, hanya satu penyebab. Apa itu? Pastilah karena korupsi tindakan menyenangkan dan membahagiakan, meski tak boleh diketahui oleh sesiapa. Itulah pangkal kejujuran yang tak dapat dihadirkan itu. Kalau begitu nukilkanlah sebuah kesimpulan besar.

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisitaif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 23 Mei 2016, hlm A7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: