'nBASIS

Home » ARTIKEL » HT ERRY NURADI

HT ERRY NURADI

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


degradasi

dalam menghabiskan masa jabatan yang tersisa lebih baguslah HT Erry Nuradi memokuskan pikiran kepada pekerjaan menghentikan degradasi daerah yang terus-menerus ketimbang bongkar pasang kabinet

Rabu sore, pekan lalu, seorang jurnalis memberitahu saya bahwa HT Erry Nuradi sudah dilantik menjadi Gubsu definitif. Seterusnya ia mengajak berbincang seputar peralihan status dari Pelaksana Tugas (Plt) itu dan tantangan ke depan. Saya tak lupa berucap selamat. Ini luar biasa. Dua orang dari satu keluarga menjadi Gubsu, itu hebat sekali (HT Rizal Nurdin dan HT Erry Nuradi).

Sebetulnya banyak dimensi bisa dibuat dalam memberi catatan penting mengenai Gubsu dari masa ke masa yang hingga kini sudah berjumlah 18 orang itu. Mulai dari prestasi khusus (istimewa), kemampuan menyelesaikan masalah-masalah krusial pada zamannya, dan lain-lain. Saya sendiri, menjelang pilgubsu 2013 lalu, pernah menelaah hingga menyatakan 5 Gubsu terbaik berdasarkan prestasi mereka (SM Amin, Abdul Hakim, Marah Halim, EWP Tambunan dan Raja Inal Siregar). Tetapi dua orang bersaudara kandung menjadi Gubsu, meski tak saling menggantikan, itu memang baru pertamakali kejadian di sini.

Tidak semua materi perbincangan dengan jurnalis itu akan saya kemukakan dalam tulisan ini. Saya memilih tiga hal saja, yakni fenomena “makan pisang bakubak”, pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh, dan satu soal lagi yang dianggap sangat lazim dilakukan oleh para Kepala Daerah baru di negeri ini, yakni pergantian pejabat di lingkungan kekuasaannya.

Makan Pisang Bakubak. Suatu saat, ketika awal pemerintahan Ganteng (Gatot Pujonugroho-Tengku Erry Nuradi), berdasarkan kecenderungan kuat fakta-fakta yang saya amati, saya kemukakan sebuah hipotesis bahwa pemerintahan Sumut dapat terjebak ke dalam dilema serius shadow government.  Sebetulnya, melihat kekerapannya yang begitu jamak di negeri ini, fakta serupa akhirnya dianggap tidaklah luar biasa aneh. Demokrasi politik transaksi memang tidak dapat menghindarinya di level pemerintahan mana pun. Pengingkaran atas janji-janji penyahutan aspirasi tak terhindari karena agenda tersembunyi kelompok atau jaringan pengendali yang mengeliminasi peran pemerintahan sesunggunya. Secara umum, dari luar, pemerintahan tampak normal saja.

Kepercayaan atas doktrin primitif fundamentalisme pasar sudah terlanjur, sekaligus terus-menerus mereduksi peran Negara. Pengabaian hakekat kepentingan pemenuhan aspirasi rakyat menandai pemerintahan yang semakin tak berdaulat dan kerap hanya menjadi sekadar komprador belaka, yang melayani kepentingan para pemain dari Multi National Corporations atau penguasa modal raksasa untuk suatu kepercayaan primitif lainnya, yakni orientasi doktrin ekstrim pertumbuhan (growth).  Kondisi yang muncul dalam situasi shadow government bahkan bisa lebih buruk lagi.

Mayoritas rakyat bisa hanya menjadi budak di negerinya sendiri, sambil menonton hartanya dihitung untuk dibawa ke luar dari negaranya atau hanya dinikmati segelintir orang yang sangat berkuasa di antara para local big boss pengendali pemerintahan.

Untuk hipotesis ini saya menerima kecaman sejumlah orang, dan mereka adalah rekan sesama akademisi. Hitungan saya, tak dibutuhkan waktu lama untuk menyaksikan dampak terburuk dari shadow government itu. Akan segera terjadi apa yang saya sebut fenomena “makan pisang bakubak”, sebuah perulangan suksesi tidak normal, tanpa keringat (karena tidak usah berkorban dalam arena pilkada berbiaya mahal dan melelahkan), sebab orang nomor satu pergi selamanya memenuhi panggilan hukum.

Masih sangat segar dalam ingatan kolektif rakyat bahwa setelah pasangan Ganteng “berbulan madu” singkat, abnormalitas pemerintahan segera menyusul. Diawali isyu pecah kongsi, kemudian media pun mulai mewartakan situasi saling tuding, ekspresi kecurhatan, mobilisasi kekuatan politik etnik yang primitif, dan lain sebagainya. Kemudian kucar-kacir karena penanganan dugaan korupsi yang mulai memasuki agenda di ranah penegak hukum. Ada anggapan jitunya sebuah tawaran politik yang diupayakan untuk memanipulasi hukum, yakni mengubah sejumlah fakta kerugian Negara menjadi sebaliknya, melalui ketok palu hakim di peradilan. Sukar membantah konspirasi politik kepartaian di seputar ini.

Akar masalahnya ada pada sistem politik transaksi berbasis trading in influence (perdagangan pengaruh) yang mengakibatkan kekacauan perumusan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaranDisharmoni semua hasil pilkada langsung berpaket pasangan sangat diakui, dan memang itu tak ternafikan signifikansinya dalam kasus Sumut.

Evaluasi Menyeluruh. Hal terpenting saat ini bagi HT Erry Nuradi ialah melakukan evaluasi. Seberapa hebat progress atau mandeg capaian visi dan misi, dan itu bisa dikalkulasi (kualitatif dan kuantitatif). HT Erry Nuradi tidak memiliki yang baru, melainkan hanya akan melanjutkan pelaksanaan visi bersama dalam pasangan Ganteng, yakni “menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera”. Ia boleh berimprovisasi dengan style sendiri, misalnya (seperti kata orang) style Sumut berasa Sergai, tetapi visi dan misi tidak baru.

Misi pemerintahan yang dibreakdown dari visi itu  berbunyi demikian:  pertama, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. Kedua, meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Ketiga, membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keempat, reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

Dari muatan dokumen arah pemerintahan yang sangat ambisius itu (provinsi yang berdaya saing) ingin disinggung serba sedikit tentang taraf hidup rakyat, hanya sebagai contoh masalah yang maujud di depan kita bersama. Di semua level pemerintahan jargon kerakyatan selalu mengemuka, misalnya isyu tentang ekonomi pro rakyat. Secara empiris kebijakan ini selalu kandas karena kegagalan mengenali siapakah rakyat yang tak mau dipihaki oleh kenijakan itu. Tentu bukan para elit politik, dan pengusaha kaya bukanlah rakyat. Rakyat sebagai sasaran kebijakan dapat dikaitkan dengan mengurangi kesenjangan, yakni mereka yang menjadi mayoritas dengan penghasilan terbawah yang mungkin diukur berdasarkan alat bantu angka gini rasio dan data keparahan kemismikan dan sebagainya.  Bagaimana caranya menolong lapisan terbawah yang faktanya memiliki pendidikan rendah meski selama ini memang menjadi penyedia tenaga kerja murah yang massif?

Dalam struktur masyarakat begitu penting peran kelas menengah dan menengah atas. Untuk karakteristik Sumut, mereka ini umumnya sarjana baru atau yang lebih terdidik yang kebanyakan, kalau tidak seluruhnya, menganggur. Secara strategis mereka ini dapat diharapkan menggerakkan ekonomi dengan merekrut kelas terbawah. Peran kelas menengah itu sangat penting sebagai kelompok dinamis. Tugas memperbanyak pengusaha untuk menyerap lulusan baru ditambah stok pengangguran lama, diasumsikan dapat memicu kehidupan ekonomi yang mendorong pertumbuhan melalui pengembangan usaha-usaha baru.

Buruh merupakan manifestasi rakyat bawah. Upahnya selalu dilematis. Kita tidak selalu bisa mendahulukan kepentingan sepihak, yakni tindakan nyata memperbaiki ekonomi keluarga lapisan terbawah. Karena pada sisi lain hal seperti itu selalu pula dianggap berdampak terhadap penurunan minat investasi, permintaan tenaga kerja, dan secara multiflier effect sekaligus juga dapat mengurangi daya saing. Karena itu sangat perlu perumusan upah yang tepat dan tanpa terganggunya investasi, dan penyerapan tenaga kerja juga tetap berlanjut dengan perhitungan optimum menjaga agar daya beli rakyat juga meningkat. Upah yang bagaimanapun akan dibelanjakan juga kembali sebagai daya beli produk industri dan akan sekaligus mendorong perkembangan berbagai bidang industri.

Masalah kemiskinan ada di antara permasalahan serius lainnya, seperti kualitas infrastruktur, ketimpangan antar wilayah, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan reformasi birokrasi. Menanggung beban sebagai provinsi yang dinyatakan sebagai salah satu terkorup di Indonesia tidak ringan, dan jawabannya tidaklah semudah melahirkan sebuah dokumen rencana aksi belaka.

Tidak Perlu Ganti Pejabat. HT Erry Nuradi segera harus melakukan evaluasi dengan mengumpulkan semua kepala SKPD, Badan dan Lembaga, menawarkan mereka tekad baru di tengah prahara. Rasa cemas yang meluas karena isyu pergantian pejabat pastilah akan merontokkan kinerja. Ada yang beranggapan bahwa selama ini dengan status sebagai Plt HT Erry Nuradi tidak memiliki keleluasaan mengekspresikan kemampuan untuk memimpinkan pembangunan di Sumut. Jurnalis yang mewawancarai saya berpendapat seperti itu, tetapi dengan penekanan atas tiadanya kewenangan melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemprovsu dalam status sebagai Plt.

Saya menolak tegas pendapat itu. Kita memang kerap sekali membaca berita yang mengajukan desakan agar pejabat itu diganti karena kemasan alasan ini dan itu. Desakan bisa muncul dari legislator daerah, dan memang ini paling sering. Juga bisa dari LSM dan komponen-komponen stakeholder lainnya. Tetapi jangan lupakan satu hal. Pejabat-pejabat itu tidak ditunjuk sembarangan. Ada mekanisme, yang dalam pengertian subjektif dan objektif, untuk menempatkan the right man on the right place dan semua itu konon dilakukan dengan berbasis merit system. Setidaknya hal itu menjadi kesimpulan jika mendasarkan pengamatan atas proses yang lazim. Alasan-alasan artificial di sekitar pergantian pejabat umumnya dijadikan untuk menutupi motif sesunggunya yang sangat gelap. Tak mungkin KPK tak mampu mengendus modus-modus lugu seperti itu.

Ketika jurnalis itu mempermasalahkan loyalitas, kejanggalan menjadi lebih terasa. Mana ada pejabat yang tak loyal? Semua bekerja untuk satu tujuan, melayani rakyat untuk kesejahteraan, kendati terkadang semuanya berpeluang jatuh ke perilaku buruk: korupsi. Semuanya. Ya semuanya, karena system yang memaksa.  Loyalitas mereka tunggal, hanya kepada pekerjaan. Dalam kasus pecah kongsi tempo hari, pastilah kecerdasan para pejabat itu tiba pada kesimpulan mendahulukan selamat (safety first), sama sekali bukan untuk menunjukkan ketak-sukaan kepada sesiapa di antara dua ufuk yang saling menjatuhkan.

Penutup. Di atas sudah diisyaratkan bahwa dalam menghabiskan masa jabatan yang tersisa lebih baguslah HT Erry Nuradi memokuskan pikiran kepada pekerjaan menghentikan degradasi daerah yang terus-menerus ketimbang bongkar pasang kabinet.

Hal lain yang menjadi perhatian HT Erry Nuradi ialah pengisian jabatan Wagubsu. Bertolak dari pengalaman jamak di seluruh level pemerintahan daerah di Indonesia, setiap Kepala Daerah pastilah lebih merasa nyaman jika memerintah sendirian (tanpa wakil), dan itu pernah disiasati pemberlakuannya melalui perombakan aturan main, meski gagal.

Siapakah yang akan mengisi jabatan Wagubsu mengakhiri sisa masa jabatan ini? Kita harus kembali membuka arsip lama, partai mana saja yang dulu mengusung pencalonan pasangan Ganteng. Kalau tidak salah mereka adalah PKS, Hanura, PKNU, PBR, dan Patriot Pancasila. Siapa pun yang kelak akan diajukan dari kelima partai itu, bagi HT Erry Nuradi terlalu penting untuk tak melewatkan misi pengukiran prestasi yang bakalan dicatat rakyat. Ia tentu ingin melanjutkan jabatan ke periode mendatang. Tanpa prestasi, ia tak akan dilirik rakyat.

Tetapi, sembari berfikir ke arah itu, HT Erry Nuradi wajib berusaha sekuat tenaga agar jangan lagi ada fenomena “makan pisang bakubak” justru dalam rentang waktu yang amat singkat. Tentu ada rumus untuk itu. Selamat bekerja.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan, Senin, 30 Mei 2016, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: