'nBASIS

Home » ARTIKEL » KELUAR DARI PENJAJAHAN

KELUAR DARI PENJAJAHAN

AKSES

  • 541,646 KALI

ARSIP


13403883_10206483778875208_5496900192880440767_o

Apa hebatnya orang sendiri jika dalam memimpinkan bangsa tak mampu sekadar menertibkan dan mengarahkan menteri-menteri (termasuk memilihnya) agar bekerja baik mengatasi keterpurukan bangsa? Apa hebatnya orang sendiri jika mandatnya lebih dimaknai untuk membuat utang sebanyak yang ia mau? Maksud saya, untuk gagasan besar Mohammad Nasir, Presiden Republik Indonesia bukanlah jabatan yang harus dipantangkan dari pengisian orang asing sebagaimana untuk perguruan tinggi negeri di bawah Kemenristek-Dikti.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti), Mohammad Nasir, mewacanakan rencana kebijakan perekrutan orang asing menjadi Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Sebagai rujukan, ia menyebut China, Singapura dan Arab Saudi sudah pernah melakukan hal serupa. Angan-angannya, jika merujuk pengalaman berbagai Negara itu, dengan kebijakan ini, katanya, kampus yang akan diserahi kepemimpinannya kepada orang asing itu akan mampu berkembang menjadi kampus berkelas dunia.

Jadi, begitu penting adanya perguruan tinggi negeri berkelas dunia di negeri yang sangat terbelakang oleh berbagai hal, terutama korupsi dan ketiadaan moralitas kejuangan yang menyebabkan penghambaan sepanjang masa.  Dari 4.446 perguruan tinggi di Indonesia (http://forlap.dikti.go.id/ 10 Jun 2016 10:21) hanya 372 (8 %) perguruan tinggi negeri (174 kedinasan, 76 milik Kemenag dan  122 milik Dikti). Jumlah terbesar, 4.074 (92 %), adalah perguruan tinggi milik swasta, baik organisasi sosial maupun “perusahaan” yang berbentuk badan hukum tertentu. Jadi yang dimaksudkan Mohammad Nasir adalah Rektor untuk 122 perguruan tinggi yang berada di bawah kepemimpinannya.

Di Sumatera Utara hanya ada dua perguruan tinggi negeri, dan itu terkonsentrasi di ibukota Provinsi, yakni USU dan Unimed. Kita belum pasti apakah orang dari Cina yang akan memimpin USU dan Unimed nanti sesuai rencana Mohammad Nasir ini. Tetapi yang jelas, secara tak langsung sudah diklaim bahwa secara umum orang-orang seperti Runtung Sitepu dan Syawal Gultom yang baru menjabat itu, tidak mampu dan diasumsikan tak akan berhasil membawa kedua perguruan tinggi itu menjadi world class university. Begitu juga para Rektor yang lain. Paling-paling nanti hanya ada satu atau dua orang yang dianggap capable, dan mereka diperkenankan menunjukkan prestasinya berkompetisi membawa perguruan tingginya menjadi world class university dengan para Rektor yang didatangkan dari Negara asing.

Berikutnya wajib dipikirkan apakah yang menjadi prioritas untuk diisi oleh orang asing di perguruan tinggi negeri itu ketua program studi atau dekan. Untuk kewenangan akademis tentulah para ketua program studi yang akan diprioritaskan. Tetapi dalam hal kebijakan formal-administratif, tentu para dekannya yang harus dari Negara asing, dan itu direkrut secara prerogatif oleh rektor orang asing itu. Bayangkan apa yang bisa diperbuat oleh seorang Rektor sendirian, apalagi ia orang asing, jika misalnya belasan atau puluhan dekan tak seirama dengannya. Jika Mohammad Nasir tak ingin Rektor dari Negara asing itu gagal, maka berikan ia kewenangan prerogatif menunjuk timnya sendiri (berikut para dekan).  Tentu harus ada limit waktu. Kebijakan ini bukan untuk selamanya. Katakanlah menunggu ada perubahan iklim kampus, misalnya hinga nanti suksesi tidak lagi seramai dan seburuk pilkada atau pilpres sebagaimana selama ini di Indonesia yang juga tak sepi dari peredaran uang haram.

Perguruan tinggi lain, bisa menyimak perkembangan dulu. Sebagaimana lazimnya, lambat laun, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan, ia akan mengadopsi juga kebijakan dari Dikti. Jadi IAIN, UIN dan boleh jadi perguruan tinggi kedinasan lainnya seperti milik Kepolisian dan TNI, bisa mengamat-amati dulu, mempertimbangkan untung dan ruginya, sebelum mengikuti langkah Mohammad Nasir membawa orang asing menjadi Rektor atau pimpinan tertinggi di perguruan tingginya.

Tidak Fair. Sampai di sini saya menganggap Mohammad Nasir tidak fair, atau paling tidak, ia sebetulnya berfikir tidak komprehensif. Mestinya wacana itu juga dimaksudkan sebagai bagian dari perencanaan besar untuk mendatangkan orang-orang asing menjadi menteri, dimulai dari Menristek-Dikti. Mengapa? Karena kementerian yang mengurusi riset, teknologi dan pendidikan tinggi memanglah sangat vital menjadi lokomotif yang akan membawa secara gerak cepat kemajuan (rapidly develop) sebuah bangsa, agar tak hanya sekadar wacana dan kebijakan yang tak substantif sama sekali seperti pengalaman sepanjang masa Indonesia merdeka.  Jika berkenan, Mohammad Nasir bisa memulainya sekarang juga, tanpa harus menunggu habis masa jabatan, mengusulkan kepada Presiden Jokowi sambil menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Degradasi Negara Indonesia dalam banyak hal dibanding Negara-negara lain, atau dibandingkan dengan dirinya sendiri dari waktu ke waktu,  mestinya juga menjadi alasan yang kuat bagi Mohammad Nasir untuk menyatakan (dalam kapasitas keilmuan dan kewibawaan akademisnya) bahwa pasca kepemimpinan Jokowi, Indonesia sudah sangat siap dipimpin oleh Presiden orang asing.  Mitos-mitos dan doktrin kenegaraan dan kebangsaan usang sudah harus dibongkar, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Bertanyalah secara serius dan objektif, sekarang. Apa hebatnya dipimpin oleh orang dari kalangan bangsa sendiri, jika perguruan tingginya tak maju-maju. Apa pula hebatnya jika kementerian yang mengurusi daging dipimpin oleh bangsa sendiri namun menetralkan harga daging saja tidak mampu dan selamanya Australi mendikte (sapi). Apa hebatnya orang bangsa sendiri yang memimpin kementerian yang menanggungjawabi soal ketersediaan beras, jika mampunya cuma mengimpor raskin? Apa hebatnya orang sendiri yang memimpin kementerian yang mengurusi sumberdaya alam jika atas nama teriakan ketiadaan modal, menggali dan memanfaatkan kekayaan negeri saja tidak mampu dan memilih peran Negara sebagai komprador? Apa hebatnya orang sendiri jika dalam memimpinkan bangsa tak mampu sekadar menertibkan dan mengarahkan menteri-menteri (termasuk memilihnya) agar bekerja baik mengatasi keterpurukan bangsa? Apa hebatnya orang sendiri jika mandatnya lebih dimaknai untuk membuat utang sebanyak yang ia mau? Maksud saya, untuk gagasan besar Mohammad Nasir, Presiden Republik Indonesia bukanlah jabatan yang harus dipantangkan dari pengisian orang asing sebagaimana untuk perguruan tinggi negeri di bawah Kemenristek-Dikti.

Dari logika yang digunakan oleh Mohammad Nasir kita menjadi lebih sadar akan banyak hal.  Mudah-mudahan interpertasi saya tentang logika Mohammad Nasir ini tidak dipandang hate speech dalam politik pemerintahan yang kacau ini.

Membangun Sebuah Bangsa. Sambil menunggu apa langkah Mohammad Nasir selanjutnya, baiklah kita lihat dulu tanggungjawab Negara dalam hal pendidikan. Di atas sudah disebutkan bahwa dari 4.446 perguruan tinggi di Indonesia, milik pemerintah hanya 372 (8 %) yang terdiri dari perguruan tinggi negeri yang berada di bawah Dikti (122), Perguruan tinggi agama di bawah Kemenag (76), dan malah lebih banyak perguruan tinggi kedinasan (174). Ini sebuah kenaifan berkelanjutan (sustainable tolol) yang tak disadari oleh bangsa Indonesia. Sekiranya Mohammad Nasir mengambil langkah memerioritaskan pendirian perguruan tinggi negeri baru dan penambahan jumlah di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia, itu sangat tepat. Saya anggap ia pahlawan nasional jika berfikir seperti itu. Karena dengan begitu ia mulai meretas kepenjajahan warisan yang mendiskriminasi seluruh rakyat Indonesia di pinggiran (di luar pulau Jawa) melalui pendidikan. Ia juga wajib menambah jumlahnya di Kabupaten dan kota yang sudah memiliki perguruan tinggi, terutama dengan pertimbangan jumlah penduduk. Setiap ibu kota provinsi juga wajib ditambah. Jadi Medan, misalnya, tak cukup hanya membanggakan adanya USU dan Unimed. Itu terus dikejar oleh Mohammad Nasir hingga nanti perbandingan jumlah perguruan tinggi negeri dan swata menjadi terbalik (dari 92 % swasta menjadi 92 % negeri). Ia juga harus pintar, tangguh dan getol berdiplomasi kepada Jokowi-JK, Bappenas dan Menteri Keuangan, bahwa ketentuan imperatif konstitusi tentang dana 20 % dari APBN dan APBD untuk pendidikan masih sangat kurang dan perlu ditambah lagi untuk menjawab kebutuhan akselerasi pembangunan Indonesia secara mendasar dan menyeluruh. Menurut saya Mohammad Nasir tak boleh manut-manut saja sekadar ingin dipandang patuh dan baik oleh Jokowi-JK dan partai-partai rewel di sekitar kedua orang ini.

Kita tak hanya bisa menghitung efisiensi pembelanjaan rakyat, tetapi multiflier-effect kemajuan menyeluruh tanpa diskriminasi di seuruh Indonesia. Semua ini untuk menunjukkan bahwa Negara bertanggungjawab atas kemajuan bangsa. Kita bayangkan saja menambah perguruan tinggi negeri itu akan dilakukan oleh Mohammad Nasir sebelum meletakkan jabatan karena konsekuensi dari usulnya sendiri yang dapat dijabarkan bahwa kementerian yang dipimpinnya sudah layak diserahkan kepada orang asing. Saya ingin mencatat bahwa dalam pendidikan ini belum ada bukti tentang adanya perubahan cara berpikir penjajah dengan orang-orang Indonesia yang memimpin setelah merdeka. Mereka sama dalam keyakinan bahwa wilayah pinggiran adalah sesuatu takdir belaka dan jangan banyak menuntut. Tuntutan lebih spesifik bisa dijawab dengan bahasa lain, misalnya PRRI/Permesta yang hanyalah teriakan dan caci-maki atas ketidak-adilan yang digempur dengan kekuatan militer.

Peta kemajuan hindia belanda sama dengan peta keterbelakangan Indonesia setelah merdeka hampir satu abad, dan pada dasarnya pemerintahan Indonesia merdeka hanya meneruskannya saja. Jika kini ada pelabuhan, maka acungi jempollah kepada Belanda. Jika ada jalan tol, kira-kira apa hebatnya? Itu kan cuma materi dagangan empuk oleh penguasa kapital dengan bermodalkan kekayaan alam Indonesia saja. Enak benar pemilik jalan tol mengangkangi rumus Indonesia berkeadilan.

Jika di pinggiran dekat Sarulla seperti Silangkitang, Pahae, kelihatan ada riak kemajuan, maka jangan buru-buru acungi jempol. Itu pastilah wilayah kecil yang melukiskan teriakan nasional dengan kemajuan sangat terbatas hanya karena di sana ada sumberdaya alam gas bumi yang penting untuk dijual ke Negara lain. Catat, untuk dijual ke Negara lain. Pergilah ke sana. Rakyat malah dipecundangi, mulai dari proses ganti rugi tanah yang ditentukan oleh bandit, dan kini keselamatan sejumlah warga sangat terancam karena di atas pemukiman mereka dibentang kabel distribusi (dari satu ke lain menara sutet) dengan aliran ristrik tegangan tinggi. Keluhan mereka dijawab dengan pengerahan polisi dan tentara. Itulah kemerdekaan yang mereka alami, tak berbeda dengan saat Belanda masih sangat berkuasa di sini.

Jadi, jika Mohammad Nasir tahu, begitu penting menambah perguruan tinggi negeri itu dan mengambil-alih tanggungjawab pencerdasan kehidupan bangsa secara semestinya oleh negara. Hasilnya pasti lain dibanding mendatangkan orang asing menjadi Rektor dan sekadar hanya dianggap hebat karena ranking yang dibuat sendiri atas dasar ukuran-ukuran sepihak induk kapitalis yang dijadikannya tak lain kecuali instrument neokolonialisme. Hingga hari ini Negara tetap masih merasa sangat bangga atas kelangkaan pendidikan tinggi negeri itu, dan seperti penjajah, ia pun menganggap pembatasan masuk perguruan tinggi negeri itu sebagai bagian dari kehebatan tersendiri yang wajib dipertahankan dan dijaga ketat antara lain dengan seleksi berbayar. Selain mekanisme seleksi berbayar itu, ada juga mekanisme lain yang mempertegas pentingnya keabadian kelangkaan itu, yakni mendatangkan orang-orang tertentu dari SLTA melalui pintu lain yang mereka sebut jalur undangan. Itulah salah satu tingkat dan puncak capaian kemajuan palsu Negara dalam hal ini. Silakan bergembira kalau merasa hebat.

Mohammad Nasir juga perlu diingatkan cukup banyak berpredikat Profesor Doktor yang bekerja di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia yang memiliki kemampuan, mereka hasil didikan luar negeri, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena sistem yang sangat bobrok. Juga perlu disodori data perbandingan berapa pemain asing dalam bolakaki Indonesia dan sejak kapan mereka ada di sini, meskipun tak membuat sepakbola Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan Mohammad Nasir juga perlu diingatkan berapa banyak pemain bola belia Indonesia yang dulu pernah dididik di club-club terbaik dunia, tetapi setelah mereka kembali tak juga membuat perubahan bagi bolakaki Indonesia.

Negara, Kota dan Kampung Bumi. Satu saat, ada harapan, akan tiba sebuah doktrin baru Negara bumi terterima secara universal. Negara jagad raya. Bukan Negara-bangsa yang berpandangan sempit dengan pemujaan primitif atas leluhur dan segenap sejarah lokalnya. Negara kosmopolitan, yang memberlakukan semua puncak capaian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya, tanpa terkendala oleh sekat-sekat teritorial.  Tiada sentimen yang mengharuskan diperlukannya tentara. Tentara hanya dirasakan hadir untuk pelanggaran dalam ukuran universal, bukan bilateral dan sengketa-sengketa kecil berbau lokal seperti perbatasan dan perkelahian antar OKP karena memperebutkan lahan parkir misalnya. Tiada kedengkian dan kejahatan yang mengancam keselamatan satu jiwa pun di kolong langit yang sama, karena semua akan bereaksi sama untuk melawannya secara keras dan tanpa maaf, kecuali punishment yang dianggap sepadan berdasarkan sistem penegakan supremasi hukum yang tak diperjual-belikan seperti fakta tak terbantahkan sekarang di Indonesia.

Semua orang bisa menjadi pekerja di setiap jengkal tanah mana pun di dunia ini, sesuai kehendaknya. Tidak ada kerewelan imigrasi yang menbatasi mobilitas. Tak ada perlunya membeli paspor, karena orang hanya dikenal sebagai warga dunia yang kebetulan pernah lahir di sebuah tempat tertentu, dan berkeinginan tak terbatas untuk tinggal di sebuah tempat yang disukainya, karena pembatasan yang merendahkan hasrat universal kemanusiaan dinyatakaan bertentangan dengan kebebasan.

Kau mau menjadi pekerja di lembah Silikon? Silakan, karena hal serupa itu dianggap sama saja dengan kau ingin menjadi karyawan di sebuah perusahaan perkebunan milik DL Sitorus di Labuhan Batu, atau di Laboratorium NASA di Amerika Serikat, atau di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah di Jalan Mandala by Pas, Medan. Dunia dengan segenap pemerintahan yang dimilikinya akan memasilitasimu, dan kendala jarak (dengan bentangan darat dan laut)akan kau anggap besar atau kecil sesuai uang dan kapasitas yang kau miliki. Pemerintahan dunia saat itu bukan PBB dan tak identik dengan yang bobrok itu, dan yang penuh kedengkian serta niat jahat itu. PPB itu hanya pelembagaan hasrat Negara-negara nasional penuh sekat yang difasilitasi oleh asa penaklukan penuh kebuasan yang terkadang tak terbantahkan berasumsi kebanggaan rasial yang kuno. PBB lah salah satu asosiasi modern dengan hasrat paling kuno dan paling primitif serta barbar.

Jadilah kau orang pintar yang terkenal karena keahlian. Kau akan selalu menjadi buah bibir untuk diperebutkan di manca tempat untuk dibayar sebagai ahli yang menjanjikan benefeti terbesar dengan kajian  perbandingan yang sangat jujur. Kau ingin menjadi Rektor di Universitas Tsinghua (Beijing, Cina)? Silakan. Kau hanya perlu menunjukkan kapasitasmu agar kau dilamar untuk jabatan itu di sana dan dibayar mahal. Tentu kau tahu banyak tentang Cina, bukan sekadar sisi gelap mereka yang terus-menerus tak mau memberi penghormatan atas perbedaan agama kepada orang Uyghur yang mereka larang sholat, puasa dan sebagainya. Cina yang demikian itu memang musuh kemanusiaan. Musuh internasionalitas. Musuh pluralitas. Musuh kehidupan.

Penutup. Salah satu kegagalan fatal dalam konsepsi globalisasi dalam menduniakan ekonomi, politik, budaya dan mobilitas penduduk dunia itu ialah reduksi para promotor globalisasi terhadap keinginan-keinginan buas mereka untuk menjadikan Negara dan bangsa lain di luar dirinya sebagai mangsa dengan dalih dan hukum-hukum baru. Ini sebuah kelanjutan saja dari kolonialisme yang hingga kini masih belum banyak difahami sejarahnya oleh orang-orang di dunia ketiga dengan pemerintahan yang kurang berwawasan, kurang cakap dan dengan rakyat yang seperti kerbau tak faham arah perjalanan.

Ilmuan di Indonesia tidak diajarkan oleh perguruan tingginya tentang betapa jahatnya kolonialisme itu dan begitu pesatnya mereka melakukan adopsi dengan penuh ketakutan dituduh tak modern. Salah satu penyakit bangsa eks jajahan memang perasaan rendah diri. Kasihan.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian Waspada, Medan, Senin, 13 Juni 2016, hlm C5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: