'nBASIS

Home » ARTIKEL » PARTAI POLITIK KORUPTIF

PARTAI POLITIK KORUPTIF

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


| Korupsi memang sesuatu yang lazim diwacanakan secara double talk | Koruptor terkuat dan terbesar bisa lebih produktif mengeluarkan seruan anti korupsi dan rakyat bisa terkecoh selama gaung seruan masih didukung kekuatan riil politik | Dalam penindakan harus ada pemantangan menghadapkan orang paling bertanggung jawab kepada tuntutan tindak pidana korupsi di peradilan | Mereka selalu diselamatkan dengan cara tertentu, antara lain dengan mengambinghitamkan para kroco |


KORUPSI ada di mana-mana, sepanjang masa. Kita tak harus membedakan negara yang maju dan yang masih terbelakang. Mungkin bedanya hanya dalam cara dan besaran korban serta sumber. Juga reaksi publik berdasarkan pola-pola kebijakan dan politik hukum yang dikembangkan.

Orang dari negara terbelakang tak merasa begitu penting berpikir dan belum tahu tentang cara lebih halus dalam berkorupsi. Sedangkan negara maju sangat mementingkan hidency. Negara dengan rakyat yang masih didominasi orang-orang kurang terdidik tentulah hanya mampu mengekspresikan kekorupsian dengan cara apa adanya, lebih barbar. Demikian sebaliknya.

Tetapi negara-negara berkembang dan terbelakang selalu didorong negara-negara maju untuk lebih rajin berteriak anti-korupsi. Tak jarang dengan mengerahkan semua kekuatan untuk merebut perhatian publik nasional, bahkan dengan dukungan lembaga-lembaga internasional, pengguliran wacana tentang strategi korupsi dan anti-korupsi digencarkan. Wacana itu pun tak pernah luput mengidentifikasi partai politik sebagai aktor kunci, karena diidentifikasi lazim menyalahgunakan posisi dalam bangunan sistem politik yang berkembang.

Mungkin tak semua warga negara segera menyadari partai politik melakukan pememerasan, memasok secara diam-diam dan mengabaikan merit system anggota dan pengikut untuk menduduki posisi-poisi menguntungkan pada sektor-sektor publik dan perusahaan tertentu.

Pembentukan lembaga-lembaga politik dan ekonomi pun sangat sulit terlepas dari tujuan utama korupsi meski dipoles hingga begitu samar. Bagaimana menguntungkan kelompok kepentingan yang berafiliasi kepada mereka, sangat dihitung dalam semua kebijakan. Korupsi oleh partai politik lazim pula terjadi dalam bentuk penyaluran sumber daya publik ke pimpinan-pimpinan partai, anggota atau pendukung mereka. Korupsi dan proses demokratisasi berjalan beriring (Verena Blechinger, 2002).

Sangat benar adanya, dalam perhitungan jangka panjang korupsi partai dan skandal-skandal terkait sangat merusak kepercayaan publik. Meski tak hanya melahirkan sinisme pemilih dan kekecewaan terhadap sistem politik, tetapi partai-partai politik dan para anggotanya kerap tak peduli.

Bahwa korupsi sangat mengancam kelangsungan hidup demokrasi, 100% mereka pun tahu. Tetapi siapa yang mau peduli? Apalagi ada fakta di banyak negara pemberantasan korupsi hanyalah bunga-bunga politik bagi kepentingan retorika rezim berkuasa atau bahkan menjadi senjata ampuh menghabisi lawan-lawan politik melalui mekanisme tebang pilih sasaran.

Sesuatu yang jarang disadari ialah, implikasi jangka panjang korupsi tingkat tinggi juga dapat diharapkan oleh pelaku memberikan insentif yang kuat bagi partai politik untuk mengamankan kekuasaannya. Pilihan perkembangan politik dalam situasi seperti ini kerap menghasilkan terciptanya rezim otoriter, negara monopolistik dan pemerintahan non-demokratis. Tidak perlu terkecoh dengan penamaan formal demokratis di negara itu.

Lebih jauh, bukanlah pengalaman langka bahwa prospek keuntungan dari korupsi sangat menggoda bagi kalangan oposisi untuk mencoba menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Ia bisa berhasil dengan yel-yel anti korupsi. Tetapi sebaliknya korupsi juga pasti lebih mudah dipahami dapat memungkinkan pemerintahan yang berkuasa lebih tahan terhadap kelanjutan proyek demokratisasi sambil membungkan setiap potensi pendongkelan.

Korupsi memang sesuatu yang lazim diwacanakan secara double talk. Koruptor terkuat dan terbesar bisa lebih produktif mengeluarkan seruan anti korupsi dan rakyat bisa terkecoh selama gaung seruan masih didukung kekuatan riil politik. Dalam penindakan harus ada pemantangan menghadapkan orang paling bertanggung jawab kepada tuntutan tindak pidana korupsi di peradilan. Mereka selalu diselamatkan dengan cara tertentu, antara lain dengan mengambinghitamkan para kroco.

Salvatore Sberna dan Alberto Vannucci (2013) dalam artikel mereka “It”s the politics, stupid!, The politicization of anti-corruption in Italy” memberikan analisis hubungan antara aktivisme yudisial terhadap korupsi politik dan akuntabilitas pemilu. Kata mereka peradilan memainkan peran penting dalam menegakkan undang-undang anti-korupsi dan ini terjadi di banyak negara.

Politisasi inisiatif anti-korupsi di sini didefinisikan sebagai peningkatan polarisasi pendapat, kepentingan atau nilai-nilai tentang penyelidikan yudisial dan sejauh mana polarisasi ini strategis canggih terhadap perdebatan politik oleh partai, pemimpin politik dan media. Dengan mengkristalnya dimensi baru konflik politik, aktor-aktor politik negatif dapat mempengaruhi akuntabilitas pemilu, mengurangi risiko hukuman pemilu.

Mengoreksi banyak salah duga selama ini, Donatella della Porta dalam tulisannya “Political Parties and Corruption: Ten Hypotheses on Five Vicious Circles” (2004) menegaskan pentingnya memahami korupsi partai politik dengan mengamati partai-partai politik yang kuat dan kompetisi di antara sesamanya, dan yang umumnya tercermin sangat baik dalam banyak strategi anti-korupsi di sebuah negara tertentu. Ia meyakini dalam praktiknya hubungan antara korupsi dan partai-partai politik jauh lebih kompleks daripada yang umumnya dianggap sudah diketahui banyak orang.

Meskipun lebih menyoroti keadaan di Italia, Jepang dan sejumlah kasus di negara lainnya berikut bukti-bukti autentik, Donatella Della mengakui tren korupsi politik memiliki sejumlah faktor rumit, di antaranya elektoral volatility, party organization, strong political party, anti-corruption strategy, public administration, party member, party fragmentation, state institution, party influence, international relation.

Tetapi dalam memerangi korupsi, dunia dan kekuatannya umumnya hanya tertarik pada proyek-proyek yang secara emosional politik dapat mengembangkan sentimen bernegara di negara-negara berkembang dan dari sana lahir saling tuding dan budaya permusuhan yang serius. Dalam USAID”s Handbook for Fighting Corruption Strategy misalnya, dijelaskan langkah-langkah melawan korupsi politik yang terdiri dari restrukturisasi otoritas partai, meningkatkan akuntabilitas, menyelaraskan insentif; dan, mengubah sikap dan memobilisasi kemauan politik.

Mereka mengabaikan faktor internasional yang bagi Donatella della Porta tak mungkin diabaikan. Sejak usainya Perang Dunia Kedua, jasa negara-negara dan lembaga-lembaga donor dunia telah terlibat merangsang pertumbuhan korupsi melalui paket-paket bantuan dan nyatanya mereka lari dari tanggung jawab.

Sumber:http://www.medanbisnisdaily.com/e-paper/2016-07-25/#2/z

Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘Nbasis)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: