'nBASIS

Home » ARTIKEL » MEMBENAHI PARPOL

MEMBENAHI PARPOL

AKSES

  • 550,950 KALI

ARSIP


membenahi parpol

|….terlalu sederhana menyimpulkan demokratisasi sebagai fenomena lembaga-lembaga resmi demokrasi belaka | Sesungguhnya demokrasi itu adalah nilai yang harus disebar merata kepada seluruh warga Negara | Negara akan baik jika warga negaranya sehat, disehatkan dan menyehatkan. Itu yang tak pernah terjadi kecuali pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia|


Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tanggal 27 Juli 2016 mendatang, di Medan, akan menyelenggarakan sebuah Focus Group Discussion tentang Perumusan Kode Etik dan Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai politik Ideal.

Diskusi itu ingin memeroleh umpan balik dan masukan dari partai politik, politisi dan organisasi sayap partai mengenai beberapa hal penting yang selama ini dianggap “menghantui” perpolitikan Indonesia yang koruptif. Pertama, prinsip-prinsip umum yang mendasari kode etik bagi partai politik dan politisi. Kedua, bagaimana (sebaiknya) aturan-aturan etika bisa diplikasikan dan bukan sekedar aturan normatif yang tidak bisa diberi sanksi. Ketiga, prinsip-prinsip dasar dan dan isi ideal kode etik partai. Keempat, prinsip-prinsip dasar dalam rekrutmen anggota, kaderisasi, dan rekrutmen kepemimpinan partai di Indonesia. Kelima, bagaimana sebaiknya mekanisme rekrutmen anggota, kaderisasi, dan rekrutmen kepemimpinan partai di Indonesia yang transparan dan anti-korupsi. Keenam, strategi rekrutmen anggota, kaderisasi dan kepemimpinan politik yang ideal.

Apakah besaran masalah kepartaian di Indonesia sudah terwakili dan dianggap akan bisa diselesaikan dengan adanya kode etik (code of conduct), panduan rekrutmen dan panduan kaderisasi yang sempurna? Karakteristik ideal partai di Indonesia memang perlu dirumuskan. Namun keinginan untuk itu haruslah bertolak dari realitas objektif yang ada. Karena itu simplifikasi apalagi over simplifikasi bisa melahirkan legitimasi atas hal-hal yang dianggap menjadi faktor imperatif untuk dikerjakan, namun dapat  sama sekali tidak bersintuhan dengan masalah sesungguhnya.

Agaknya di sinilah KPK dan LIPI lupa menghitung banyak hal. Misalnya, untuk 6 (enam) butir target yang akan dicapai di atas, kiranya masih sangat perlu ditambahkan satu hal lagi, yakni budgeting (pembiayaan) partai. Mengapa banyak orang partai yang masuk penjara, perlu menjadi pertanyaan besar sembari menelisik mengapa pula yang diteruskan ke penjara itu hanya kalangan kroco saja.

Partai di mana saja wajib mementingkan 3 (tiga) hal sekaligus, yakni rekrutmen, kaderisasi dan budgeting (pembiayaan). Berkutat pada persoalan kode etik, rekrutmen dan kaderisasi, sama sekali tidak akan memberi solusi apa pun untuk partai di Indonesia. Hasilnya bisa mirip dengan tragedi anak sekolah yang diajarkan hal-hal yang baik dan benar, dan ketika mereka memasuki dunia nyata, antara lain untuk mendapat pekerjaan, mereka dihadapkan dengan ketentuan dunia liar yang tak pernah mereka bayangkan semasa pendidikan. Menawarkan agar semua partai aktif mengutip iyuran dari anggota, adalah sebuah kesia-siaan, karena sebagai pemburu kekuasaan, keberadaan orang-orang partai di eksekutif adalah jawaban yang sudah dianggap sangat pantas, termasuk oleh lembaga penegak hukum yang sejak awal sangat lihai bermain tebang pilih.

Menurut hemat saya masalah budgeting dan penegakan hukumlah persoalan utama partai politik di Indonesia. Rekrutmen dan kaderisasi akan mengikut jika budgeting selesai. Menuntut kode etik bagi partai secara substantif akan terbentur dengan fakta bahwa visi dan misi partai yang nyatanya dirumuskan begitu ideal yang tingkat filosofinya bahkan melebihi narasi yang umum terdapat pada kode etik profesi mana pun. Sangat mengherankan ketika partai diragukan soal rekrutmen, dan jika mereka berubah menjadi catch all party itu hanyalah bentuk adaptasi belaka untuk kepentingan survival dalam situasi kerasnya persaingan. Sama kelirunya jika diasumsikan bahwa kaderisasi itu tak pernah dianggap penting oleh partai politik. Persoalannya terletak pada fakta bahwa ideologi telah diparumar (dikosongkan) dari semua partai politik di Indonesia karena kepentingan transaksi dan itu demi kekuasaan.

KPK dan LIPI tidak mungkin tidak tahu partai-partai paling anti demokrasi di Indonesia dan bagaimana hal itu bisa menjadi pola tunggal yang makin lama makin dianggap sebagai karakter ideal kepartaian di Indonesia. Bisakah masalah itu diselesaikan dengan kode etik? Mungkin bisa. Tetapi bagaimana kode etik yang potensil memangkas kekuasaan anti demokrasi dalam partai yang kini menjadi trend di Indonesia? Sangat tidak mungkin.

Satu hal terlupakan lainnya dalam kerangka pemikiran yang diajukan oleh LIPI dan KPK dalam penyelenggaraan kegiatan ini ialah judgement terhadap partai. Ada pandangan yang terkesan peyoratif. Betul, bahwa partai politik itu buruk, dan bahkan sangat buruk, tetapi kondisi seburuk apa pun yang menderanya bukanlah sebuah fenomena yang tercipta begitu saja. Partai politik tidak berada di ruang vacuum.  Seburuk apa partai di Indonesia sekarang ini? Kondisi itu adalah hasil interaksi dengan lingkungan dan merupakan hasil perkembangan organik masyarakat Indonesia yang juga tak bisa terlepas begitu saja dengan determinan-determinan eksternal politik internasional. Kedaulatan seperti diteriakkan oleh Bung Karno memang kini terbengkalai (politik, ekonomi dan budaya) sehingga menjadi komoditi yang tunduk pada hegemoni asing.

Tidak banyak orang yang tidak menyadari akar tuduhan tidak profesional dan koruptif terhadap partai. Korupsi misalnya, selalu diasumsikan bahwa legislatif lebih ganas dari eksekutif. Bagaimana rumusnya hingga seperti itu? Dimana posisi dunia usaha yang antara lain oleh UU Tax Amnesty dengan sendirinya terkonfirmasi “kejahatannya” yang tak pernah bisa dihadapi apalagi direduksi. Tuduhan Ahok tentang peran pengembang dalam pilpres bukan isapan jempol dan siapa yang bisa mereduksi tuduhan terhadap dunia usaha dalam posisinya member pengaruh terhadap politik? Arah pemberantasan korupsi di Indonesia juga memegang mitos sangat keliru. Bahwa selain berasumsi legislatif lebih korup dari eksekutif, juga memegang asumsi bahwa daerah lebih korup dari pusat. Bagaimana mitos ini bisa menjadi pegangan padahal teori besar korupsi adalah power tend to corrupt? Apa betul legislatif lebih berkuasa dan lebih akses terhadap pengelolaan anggaran ketimbang ekskutif? Di mana letak dunia usaha dalam korupsi besar-besaran di Indonesia? Tidak ada yang tahu dan kelihatannya ini sesuatu yang tidak boleh diketahui.

Banyak lembaga di Indonesia yang begitu rajin melakukan penebaran opini tentang kekorupsian. Namun, umumnya mereka di sana hanya memanfaatkan data-data sekunder belaka seperti hasil audit BPK. Mereka tidak memiliki tuduhan original berdasarkan data valid yang mereka temukan. BPK itu tidak melakukan total evaluasi, melainkan evaluasi bersifat sample belaka. Sebuah daerah yang dinyatakan menjalankan pengelolaan keuangannya dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (grade tertinggi), bisa saja bulan berikut setelah pengumuman mendapat bala dengan data keterlibatan kepala daerahnya dalam tindak pidana korupsi skala besar.

Perlu sedikit bicara tentang pemilu. Dalam kebobrokan pemilu kita terbentur dengan tiga permasalahan yang terjadi berurutan. Pertama, di hulu legalframework telah diciptakan seburuk mungkin, dan inisiatif perumusannya adalah eksekutif dan dia dapat memaksakan kehendaknya kepada partai politik berhubung penguasa sistem sumber adalah dia. Mendistribusi reward berupa jabatan pada eksekutif adalah model-model paling kuno yang hingga kini masih tetap terjadi dan dianggap keniscayaan bernegara belaka.

Kedua, di tengah, kita berhadapan dengan kesemberonoan motif dalam rekrutmen penyelenggara. Di hilir kita berurusan dengan ketidak-sediaan merumuskan teknis kepemiluan sehingga Indonesia tidak pernah menghasilkan data politik kecuali melalui pemilu 1955 dan 1999. Data pemilih seolah tidak boleh dibuat jujur meski negeri ini telah pernah mengalokasikan dana besar untuk e-KTP.

Catatan terakhir saya ialah, pertama, bahwa prinsip-prinsip umum yang mendasari kode etik dan prinsip-prinsip dasar dalam partai di Indonesia, baik yang mengatur hal-hal menyangkut kepartaian maupun politisi umumnya sudah dimiliki oleh semua partai, dan sifatnya sangat filosofis dan ideal. Membuat aturan-aturan etika yang bisa diaplikasikan dan bukan sekedar aturan normatif yang tidak bisa diberi sanksi hanya dapat dijalankan jika sanksi hukum positif diberlakukan tanpa kompromi.

Kedua, mekanisme partai di Indonesia yang transparan dan anti korupsi hanya akan berjalan jika semua transaksi dipandang sama: haram dan harus dipidana. Kekuatan lembaga hukum mana yang berani mempersoalkan harta kekayaan para capres dan asal muasalnya? Sedangkan mengendus transaksi upeti untuk prasyarat pencalonan kepala daerah saja semua lembaga hukum memlih tiarap. Ini entry point politik yang sangat penting yang kelak akan berpengaruh kepada perilaku kepartaian. Sama halnya dengan pengetahuan umum tentang upeti untuk pencalonan kandidat kepala daerrah, semua meyakini menjadi salah satu faktor kuat dalam korupsi berikutnya setelah menjalankan pemerintahan. Indonesia tak berani menjamah persoalan ini.

Ketiga, strategi rekrutmen anggota, kaderisasi dan kepemimpinan politik yang ideal dimiliki oleh semua partai, dan mereka tidak perlu diajari untuk itu. Hanya saja dalam perundang-undangan kelak perlu ditegaskan bahwa seorang kader partai hanya dapat direkrut menjadi anggota partai lain setelah lima tahun berhenti. Untuk diberi jabatan pada partai barunya, harus menunggu 10 tahun. Itu bagian kecil saja, karena tokoh partai yang merasa wajib memiliki mutlak partai tak bisa diatur oleh kode etik, dan kode etik apa pun tak bisa dibuat jika seluruh elit partai berkata tidak untuk itu.

Keempat, sudah saatnya membicarakan serius pembiayaan partai, misalnya 1 triliun untuk satu partai setiap tahun. KPK dan LIPI sangat berwibawa menyerukan hal ini, karena partai mana pun akan merasa ketakutan kehilangan popularitas meski sangat menginginkannya.

Kelima, terlalu sederhana menyimpulkan demokratisasi sebagai fenomena lembaga-lembaga resmi demokrasi belaka. Sesungguhnya demokrasi itu adalah nilai yang harus disebar merata kepada seluruh warga Negara. Negara akan baik jika warga negaranya sehat, disehatkan dan menyehatkan. Itu yang tak pernah terjadi kecuali pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Terakhir, dimana peran media massa yang kepemilikannya sangat monopolistik? Belum ada suara yang serius terhadap peran media massa dalam mendorong neoliberalisasi Indonesia dan merombak tatanan sehingga tercipta iklim paling kondusif untuk menjamin Negara tetap setia kepada kepentingan menjaga dan melindungi segenap tumpah darah. Jika politik hanya menjadi legitimasi untuk “menjual” Indonesia, maka tamatlah riwayatnya.

 

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian Waspada, Medan, Selasa, 26 Jjuli 2016, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: