'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEROMBAKAN KABINET JILID III

PEROMBAKAN KABINET JILID III

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


IMG_6421
| Sadarkah bahwa untuk setiap pengisian 5 tahun periode sebuah pemerintahan, 2 tahun pertama selalu diisi dengan kesibukan melanjutkan semangat berkampanye seolah masih berkompetisi pilpres, konsolidasi dan bongkar pasang kabinet? | Dua tahun terakhir selalu diisi dengan satu orientasi: kampanye mempersiapkan kemenangan pilpres | Jadi hanya setahun bekerja normal untuk rakyat |

Sordak tidak bisa dan tidak mau percaya bahasa dan komunikasi amat standar Jokowi tentang perombakan kabinet jilid II yang baru saja dilakukan. Sordak tidak yakin itu. Baginya sama sekali tak tercermin kepentingan rakyat dan kelihatannya tak penting dukungan rakyat dalam tindakan perombakan kabinet ini.

Berbeda dengan Gellok yang menelan bulat-bulat ucapan Jokowi yang menyatakan bahwa sesungguhnya langkah ini untuk rakyat, dan memerlukan dukungan rakyat. Tetapi Gellok sangat percaya itu, meski tak tahu dengan cara bagaimana dukungan rakyat itu sebaiknya diberikan. Hanya saja ia ingat satu hal. Menjadi peserta BPJS dan aktif membayar iyuran. Itu sudah dapat sangat membantu Jokowi, sambil berharap bahwa suatu masa kelak Jokowi datang blusuan ke daerah tempat tinggal Gellok, sambil membagikan uang, sembako, dan buku tulis. Juga membalas komentar-komentar miring terhadap Jokowi di social media, meski kerap ditertawai dan dituduh tak move on oleh banyak orang.

Berbeda sekali dengan Sordak. Dalam keyakinannya kepentingan utama perombakan kabinet adalah, dan pasti hanyalah, pemenuhan kebutuhan political equilibrium (keseimbangan politik) presiden yang mendesak. Selebihnya cuma retorika belaka. Dalam pikiran Gellok, tak bodoh-bodoh amatlah mereka yg pernah dipilih sebagai anggota kabinet dan kini telah dilengserkan itu. Untuk setiap perombakan selalu disediakan keterangan pujian yang kuat menerangkan figur-figur baru agar terterima oleh rakyat. Tetapi kebanyakan sama sekali tak terbukti. Artinya, wacana dan pengiklanan tak sesuai kenyataan. Begitulah yang terjadi.

Jadi, jika rakyat mayoritas saja pernah dan sering salah pilih, apalagilah seorang presiden (dalam menentukan kabinet)? Pastilah penggunaan hak prerogatif dalam mengangkat pembantu (para menteri) itu tak sederhana dan benar-benar tidak mudah bagi seorang presiden. Berulangkali salah maka berulangkali pula perombakan (jlid I dan Jilid II) dilakukan. Itu yang terjadi. Hak prerogatif itu pun, dalam pelaksanaannya, hanya penamaan atas sebuah hak yang dikonstruk seolah bermakna hak amat khusus yang sangat istimewa bagi seorang presiden, sendirian, tanpa sesiapa yang lain. Itu pendapat Sordak. Tetapi Gellok tak percaya itu. Siapa mendikte presiden? Berani kali dia? Siapa memaksanya melakukan perombakan? Siapa memaksa Jokowi memberhentikan seseorang dan mengangkat yang lain? Kok patentengan kali dia? Itu alasan Gellok.  Ia memang seorang lugu.

Kalau begitu masih akan ada lagi perombakan kabinet jilid III. Kapan itu terlaksana, tanya Gellok kepada Sordak. Jika Anda konsisten dengan pokok pikiran bahwa perombakan kabinet itu hanya untuk memastikan political equilibrium, Anda juga harus bisa menunjukkan apa saja yang kelak masih akan menyebabkan terganggunya political equilibrium itu dan kapan itu terjadi untuk kemudian segera ditindak-lanjuti oleh Presiden Jokowi dengan perombakan kabinet.

Sordak tidak berselera secara langsung menjawab pertanyaan Gellok. Tetapi ia menegaskan: Lihatlah,  Jokowi sudah “menggulung” hampir semua kekuatan politik di tangannya, melalui perombakan kebinet jilid II. Kekuatan politik dahsyat yang dulu mempertontonkan penerapan winner takes all di DPR itu kini sudah tiada. Kecuali segelintir sisa Koalisi Merah Putih yang kini sudah boleh disebut tinggal kenangan. Tak perlu ditakuti lagi itu. Sudah senyap. Betul bahwa Koalisi Permanen Merah Putih pernah dideklarasikan dan ditandatangani berpusat pada figur Prabowo Subianto yang sudah kalah dalam pilpres. Kekuatan mekanisme powersharing di antara partai-partai sudah menyelesaikan semuanya. Di DPR tidak ada lagi hal yang begitu mencemaskan bagi Jokowi, termasuk kemungkinan voting untuk sesuatu hal yang bisa berujung pada penggunaan hak interpelasi, hak angket, apalagi pemakzulan. Undang-undang dan peraturan pelaksanaan tentang semua itu sudah tersedia lengkap. Namun Jokowi tak perlu lagi mengkhawatirkan itu.

Seolah untuk memperjelas kekuatan nyata yang digenggamnya, Jokowi memberi tahu seluruh rakyat Indonesia melalui mimbar Rapimnas Golkar Kamis pekan lalu, bahwa jika macam-macam, bisa berakibat lain. Jokowi menyebut urgensi tax amnesty yang jika itu bertele-tele karena perlawanan di DPR tempo hari, Setya Novanto akan ditelefon. Hal yang begitu memang sangat lazim dalam demokrasi “cucuk hidung” Indonesia yang dalam pengalaman masa silam pun bisa diidentifikasi mirip dengan penerapan terminologi lama yang disebut demokrasi terpimpin atau guided democracy. Anggota legislatif itu hanya hitungan angka kuantitatif belaka, tak begitu dihargai aspirasi dan kecerdasannya berhubung perbedaan pendapat dipantangkan secara keras.

Ingatlah juga kejadian yang belum lama. Setya Novantu sudah dilengserkan dari kursi Ketua DPR karena tersudutkan dalam pengatasnamaan Indonesia mendukung salah seorang Capres di Amerika Serikat. Kejadian yang sangat memalukan sebetulnya bagi Setya Novanto. Tak seorang pun mengalami nasib seburuk itu dalam sejarah parlemen Indonesia. Terlebih lagi karena tambahan kasus dan tuduhan keras “papa minta saham” yang tak terbendung itu. Tetapi kini Setya Novanto sudah mendapatkan promosi politik yang begitu prestisius, yakni menjadi Ketum Golkar, justru pada sebuah etape yang sekaligus menandai akhir konflik internal yang bertele-tele, melelahkan, merendahkan martabat, dan sama sekali tak masuk akal. Jadi, seolah-olah Setya Novanto itu datang, konflik internal Golkar pun hilang seketika. Luar biasa Setya Novanto effect.

Setya Novanto effect masih perlu dihitung ke depan. Sebelum Yorris Raweyai membacakan dukungan Golkar untuk pencapresan Jokowi 2019, lanjut Sordak, Ketum Golkar Setya Novanto juga mengemukakan hal yang sama dalam penutupan Rapimnas Golkar Kamis pekan lalu. Tetapi pidato Jokowi tak menggubrisnya sama sekali. Naskah yang ditimangnya tak dibacakan, dan ia memilih berbicara lepas begitu saja dengan struktur pikiran dan pilihan kata khas Jokowi. Tetapi catatlah bahwa Jokowi datang ke Rapimnas Golkar itu bersama Megawati Soekarnoputri dan Ahok. Bayangkan. Megawati mungkin cukup cemas juga karena orang yang disebutnya petugas partai sudah dipinang orang. Konon lagi akan mengenang Nawacita yang entah akan babak belur dengan orientasi para menteri baru hasil perombakan. Apa pun kecemasan dalam kaitan ini, Megawati Soekarnoputri tentulah akan merasa terhambat untuk protes keras karena Putrinya Puan Maharani masih aman dalam jabatan prestisius, dan dua kadernya juga tak diganti (Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung) dari jabatan sangat strategis.

Berada dalam kenderaan yang sama dengan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, Ahok yang dikhabarkan ditolak mencalonkan diri dari PDIP untuk pilgub DKI, antara lain karena ulah deparpolisasi dan lain-lain yang rumit untuk dijelaskan, tentulah sebuah pertanda penting untuk dibaca. Tak serumit mencari penjelasan mengapa Muhajir Efendy direkrut dari tenda besar Muhammadiyah; mengapa orang Orde Baru Wiranto “dipapah” masuk kabinet; mengapa Rizal Ramli ditendang dan Luhut Binsar Panjaitan harus diterjemahkan lebih senang mengurusi urusan yang ditinggalkan Rizal Ramli (kemaritiman) ketimbang jabatan lamanya (Menkopolhukam); dan mengapa pentolan Washington Concensus di Indonesia(Sri Mulyani Indrawati) sukses “dipinjam” dari tangan lembaga keuangan internasional sangat berkuasa, dan SBY.

Kemudian Sordak pun berusaha menjelaskan. Katanya, bahwa sepanjang amatan saya, nama-nama baru yang muncul dalam kabinet Jokowi itu didasari setidaknya oleh tiga hal. Pertama, sekelumit penjelasan samar tentang kinerja pejabat lama. Kedua, ini tak pernah dijelaskan sama sekali, yakni kepentingan korporasi. Ketiga, juga tak akan pernah didapatkan penjelasannya, yakni perubahan pola koalisi pemerintahan. Jadi, yang benar-benar terlihat terkait dengan kepentingan rakyat itu hanyalah hal pertama, yakni kinerja. Cara mengukurnya pun tentu akan sulit. Menteri Yuddy Chrisnandi suatu ketika misalnya mengeluarkan data tentang kinerja kementerian yang mirip sebuah rapor anak sekolah. Banyak orang menganggapnya mengarang, dan tak objektif. Jika dibandingkan dengan menteri pendatang baru dan pergeseran hasil perombakan, sama sekali tak terkait karena Yuddi Chrisnandi sendiri pun terkena.

Jokowi memang berkata “Saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja cepat, efektif, bekerja dalam tim solid dan saling dukung sehingga hasilnya nyata dalam waktu secepatnya”. Tetapi, media pun melaporkan menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang baru Sofyan Djalil mengeluh dan memberi pengakuan bahwa dirinya merasa tidak kompeten dengan tugas baru yang diberikan Presiden Jokowi. Tidak begitu mendalami bidang hukum agraria, karena nilainya ketika kuliah untuk mata kuliah hukum agraria dulu cuma C. Jadi saya agak khawatir ini, katanya sambil tertawa saat ditemui pada upacara sertijab menteri perencanaan pembangunan nasional (jabatan yang ditinggalkannya).

Sadarkah bahwa untuk setiap pengisian 5 tahun periode sebuah pemerintahan, 2 tahun pertama selalu diisi dengan kesibukan melanjutkan semangat berkampanye seolah masih berkompetisi pilpres, konsolidasi dan bongkar pasang kabinet? Dua tahun terakhir selalu diisi dengan satu orientasi: kampanye mempersiapkan kemenangan pilpres. Jadi hanya setahun bekerja normal untuk rakyat.

Mungkin juga ada yang melihat serius perombakan ini sebagai bentuk konsolidasi kekuatan pada sektor sumberdaya alam dan industri ekstraktif. Tetapi tak mungkin menafikan tujuan perkuatan sistem presidential. Ketika perkuatan sistem presidential itu kelak tak tercapai, dan malah menghasilkan fakta sebaliknya, saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet jilid III. Nanti akan ada lagi retorika baru. Tunggu saja.

Shohibul Anshor Siregar. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Medan Senin, 1 Agustus 2016, hlm B9


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: