'nBASIS

Home » ARTIKEL » WAGUBSU

WAGUBSU

AKSES

  • 544,897 KALI

ARSIP


wagubsu

UU tentang Pemerintahan Daerah dan atau UU Pemilihan Kepala Daerah paling banyak mendapat revisi. Begitu pun, tentu saja, perubahan-perubahan peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan untuk setiap UU yang saling menggantikan dalam bidang atau masalah yang sama itu. 

Sebagai perbandingan, UU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nomor 5 yang dibuat tahun 1962, sudah berulangkali masuk dalam agenda legislasi nasional (2006, 2011, 2013). Namun hingga kini berulangkali pula hilang dari agenda, dan DPR-RI serta Pemerintah tak kunjung lagi menggubrisnya. Padahal semua tahu betapa pentingnya UU baru untuk menyahuti perkembangan BUMD.

Berbeda dengan UU yang mengatur pemerintahan daerah atau UU yang mengatur pemilihan kepala daerah. Setidaknya sudah ada dan sudah digantikan uu no 22 thn 1999, uu no 22 thn 2004, Uu No 12 thn 2008, uu no 24 thn 2014, Perppu No 1  thn 2014,  uu no 23 thn 2014, uu no 1 thn 2015, uu no 8 thn 2015, dan akhirnya sudah muncul UU terbaru yang ditandatangani tanggal 1 Juli 2016, yakni uu no 10 tahun 2016.

Penetapan dan Pelantikan T. Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo di Istana Negara telah berlangsung pada tanggal 25 Mei 2016. Dengan begitu jabatan Wakil Gubernur menjadi kosong.

UU No 24 thn 2014, PERPPU No 1  Thn 2014, UU No 23 thn 2014 dan UU no 1 Thn 2015 sama-sama menginginkan mekanisme penentuan pengisian jabatan Wakil Gubernur yang kosong dengan pemberian hak dan kewenangan Gubenur. Gubernur mengusulkan kepada presiden melalui menteri. Berbeda dengan UU No 8 Thn 2015  dan UU No 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan  dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik  Pengusung.

Berhubung masih tersisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, maka berdasarkan Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 pengisian jabatan Wakil Gubernur yang kosong dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung itu mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Selain penting menurut ketentuan perundang-undangan, pengisian jabatan Wagubsu secara objektif dapat dilihat sebagai keniscayaan di tengah degradasi yang memerlukan percepatan pembangunan dalam segala bidang. Pemprovsu, tak usah ditutup-tutupi, sejak awal memang dilanda prahara, dengan hanya menikmati masa bulan madu amat singkat. Ganteng pecah kongsi. Setelah itu baik eksekutif maupun legislatif sama-sama dilanda masalah hukum. Tak heran jika waktu kedua belah pihak banyak  tersita untuk menghadapi kasus yang ditangani oleh Kejaksaan mauoun oleh KPK. Hal-hal penting untuk daerah terabaikan. Sebutlah persiapan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak 31 Desember 2015.  Dalam ucapan-ucapan umum memang tidak kurang gencar, namun membereskan kesiapan daerah amat kedodoran.

Jika boleh berharap, Wagubsu sebaiknya dicarikan dari kalangan professional bisnis yang memiliki pengalaman yang tepat untuk mengidentifikasi potensi daerah dan mengembangkannya dengan tak lari dari visi dan misi pemerintahan Ganteng. Orang ini harus memiliki chemistry dengan HT Erry Nuradi, karena bisa saja orang disebut terakhir memiliki perasaan sak wa sangka mendapat kesulitan-kesulitan yang persis pernah menimpa Gubsu sebelumnya (Syamsul Arifi dan Gatot Pujonugroho). Di sini pentingnya HT Erry Nuradi pro aktif membuka komunikasi dengan partai pengusung.

Wagubsu yang akan menggantikan posisi lama HT Erry Nuradi itu juga wajib faham perasaan seperti itu, dan sejak awal perlu menyatakan tekadnya tak akan menjadi batu sandungan dalam bentuk apa pun. Dalam hal KPK dan Kejaksaan memiliki konstruk hukum sendiri yang di dalamnya kelak HT Erry Nuradi tersangkut pula dengan kasus-kasus yang juga telah dikenakan kepada sejumlah terpidana dan tersangka dari kalangan eksekutif maupun legislatif di Sumatera Utara, hal itu tentu tak mesti ditimpakan sebagai kesalahan Wagubsu yang akan dating.

HT Erry Nuradi juga bebas memilih akan mendorong kalangan birokrasi menjadi wakilnya. Tentu ada keuntungan. Sekiranya nanti HT Erry Nuradi maju untuk pilgub berikut, wagub yang berasal dari birokrasi itu bisa diminta “menjaga kandang” dalam kepentingan mengelola komunikasi dan dukungan birokrasi se Sumatera Utara. Tentu pula ada plus dan minus jika meneruskan pasangan mereka untuk periode berikut.

Karena itu penting menghitung pundi-pundi. Karena perhelatan pilkada adalah bentuk persaingan transaksi, suka atau tidak. HT Erry Nuradi perlu share beban untuk maksud itu dengan wakilmya.

Mungkin ada spekulasi tak perlu Wagubsu. Namanya spekulasi, ya silakan. Ada juga yang berkata sekiranya masa 18 (delapan belas) bulan sisa masa jabatan terlampaui, jabatan Wagubsu tak perlu lagi diisi. Mereka lupa, UU tidak berkata seperti itu. Sekiranya tinggal 6 (enam) bulan lagi pun jabatan Wagubsu yang saat atau hari pertama ditinggal masih tersisa 18 (delapan belas) bulan, tidak boleh tidak wajib diisi.

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Medan Bisnis, Medan, 15 Agustus 2016, hln 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: