'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERJANJIAN SILANGKITANG

PERJANJIAN SILANGKITANG

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


perjanjian silangkitang

| Rakyat tidak pernah menolak PT SOL | Namun jika kepentingan mereka diganggu oleh aktivitas PT SOL sangat tidak santun menghadapkan perlawanan mereka dengan kekuatan aparat |

Pada tahun 2011 ditandatangani sebuah nota kesefahaman antara para pihak, yakni PT Sarulla Operation Limited (PT SOL),  Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, para Kepala Desa, Majelis Pimpinan Pusat Parsadaan Luat Pahae Indonesia (MPP-PLPI) dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam dokumen kesepakatan itu dimensi yang diatur sangat luas. Tetapi pada intinya berporos pada keinginan bersama untuk mewujudkan kemaslahatan semua pihak.

Sebagai perusahaan berorientasi keuntungan material PT SOL beroleh kemanfaatan ekonomi (economic benefit), pemerintah daerah beroleh pemasukan ke kas daerah, masyarakat beroleh peningkatan kesejahteraan dan, jangan lupa, lingkungan terpelihara dari kerusakan yang tak dapat ditoleransi. Tentu saja kita tak akan mengabaikan sedikit pun peran proyek besar ini dalam penanggulangan krisis energi berkepanjangan di Indonesia.

Setelah sekian lama maka MPP PLPI merasa berkepentingan untuk melakukan pembicaraan ulang dengan pihak PT SOL, untuk mengevaluasi pelaksanaan nota kesefahaman dimaksud. Pertemuan pun terselenggara pada tanggal 19 Februari 2016 di Silangkitang, Luat Pahae.

Di hampir semua proyek Sumberdaya Alam raksasa di dunia, selalu terdapat fenomena-fenomena yang mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap keadilan dalam ekonomi, tendensi penyepelean atas perspektif yang menghargai lingkungan dan bahkan tak jarang terjadi kejahatan kemanusiaan. Ketiga fenomena itu bisa terjadi sendiri-sendiri dan yang lebih umum ialah terjadi secara simultan. Rentetan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan di mana-mana biasanya disebabkan oleh permasalahan serius pada salah satu atau ketiga faktor itu yang tidak didasari oleh kejujuran dan keadilan serta pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Anehnya, demi keuntungan material untuk perusahaan dan negara, masyarakat akan selalu menjadi korban oleh perlakukan yang tidak semestinya. Pelanggaran-pelanggaran HAM tidak pernah terselesaikan, sekaligus mengindikasikan kapasitas lembaga-lembaga pengawasan yang didirikan oleh Negara maupun masyarakat jauh di bawah frekuensi (dan volume) kejadian.

Berdasarkan pembicaraan dalam pertemuan tanggal 19 Februari 2016 lalu di Silangkitang itu, diperoleh catatan bahwa secara umum seluruh isi nota kesefahaman yang ditandatangani tahun 2011 itu sudah dilaksanakan. Terhadap laporan tim yang mewakili SOL, beberapa hal serius yang patut dicatat ialah tentang Amdal, pengerahan tenaga kerja, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sosialisasi.

Sejak awal dokumen AMDAL PT SOL sudah bermasalah, kata Manahara Sitompul, salah seorang tokoh masyarakat asal Luat Pahae. Ia mengingatkan bahwa merujuk pada hasil pertemuan yang pernah diselenggarakan di kantor BAPEDALDA Provinsi Sumatera Utara sebelum pendirian proyek ini, pihaknya (MPP-PLPI) memang menemukan permasalahan yang menunjukkan diragukannya otentisitas dan validitas dokumen AMDAL yang dibuat dalam pendirian SOL. Saat itu, imbuh Manahara Sitompul, PT SOL berjanji akan memperbaiki dokumen AMDAL. Ia menyesalkan keanehan bahwa hingga saat ini PT SOL merasa tidak berkewajiban memberitahu perbaikan dokumen itu kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya dokumen AMDAL dimaksud, maka pertemuan ini mestinya menyepakati penyerahan dokumen oleh PT SOL kepada MPP-PLPI dan itu pastilah akan sangat membantu bagi semua pihak. Tentu, sesuai ketentuan yang berlaku, ada kebutuhan yang tidak dapat diabaikan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus. Untuk menyebutkan beberapa contoh terkait AMDAL, gangguan lingkungan yang muncul dilaporkan oleh warga. Misalnya di beberapa tempat seperti desa Sigurung-gurung yang selama ini menjadi tempat masyarakat bertani (sawah) terjadi penurunan debit air dan mereka tidak tahu mengapa ada limpahan lumpur ke permukaan sawah mereka. Menurut para petani ini mereka memang sudah pernah mendapat ganti rugi, namun tidak bersifat rekondisi atau pemulihan kondisi. Kini cukup luas sawah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan (tidak diusahai lagi).

Frekuensi tinggi lalulintas truk pengangkutan dari dan ke lokasi PT SOL telah mengakibatkan ketebalan abu di jalan yang juga dilintasi oleh seluruh warga termasuk anak-anak sekolah. Meskipun PT SOL sudah menyediakan penyiraman rutin, namun kuantitas debu beterbangan akibat frekuensi lalulintas truk belum seimbang dengan frekuensi penyiraman dan debu tetap menjadi masalah yang mengancam kesehatan. Para tokoh masyarakat lokal menilai perlu diselenggarakan program kesehatan yang rutin dan signifikan agar sesegara mungkin dampak dari gangguan lingkungan tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan.

Ada ketidak-berimbangan dalam jumlah tenaga kerja lokal (Luat Pahae) dengan tenaga kerja yang berasal dari luar, baik untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian (unskilled), apalagi untuk jenis-jenis pekerjaan berbasis keahlian (skilled). Presentase PT SOL dalam pertemuan ini menjelaskannya secara rinci. Padahal dalam nota kesefahaman jelas-jelas ditegaskan bahwa PT SOL berkewajiban membuka pelatihan (untuk putera daerah Pahae) untuk mempersiapkan kebutuhkan sesuai proyeksi 30 tahun ke depan. Rupanya sejumlah perusahaan yang bekerja untuk SOL masing-masing merekrut kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan sendiri dengan tanpa memperhitungkan kesepakatan tahun 2011.

Kealpaan PT SOL memberlakukan secara imperatif kesepakatan ini kepada seluruh perusahaan yang direkrutnya, adalah bersifat fatal. Di lapangan diperoleh data bahwa praktik pembuatan Kartu Tanda Penduduk lokal untuk pekerja yang datang dari luar juga terjadi, meskipun validitas data ini masih harus ditelusuri. Selain itu di lapangan diperoleh juga data bahwa di Pahae tidak ada Balai Latihan Kerja (BLK). Tetapi BLK yang berkedudukan di Siborong-borong melakukan pelatihan khusus untuk mempersiapkan tenaga kerja yang direkrut untuk kebutuhan PT SOL, dan para peserta pelatihan itu tidak seorang pun yang berasal dari Pahae. Kecemburuan sosial tersulut.

Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa CSR barulah dapat dianggap menjadi kewajiban setelah perusahaan mulai berproduksi, namun secara filosofis tujuan penyelenggaraan CSR lebih ditujukan kepada pemulihan atau minimize resiko-resiko lingkungan yang disebabkan oleh eksistensi perusahaan, terlepas ia sudah atau belum berproduksi. Dari presentase PT SOL dalam pertemuan ini perlu dicatat beberapa hal sebagai berikut:

  • Di antara jenis-jenis program yang diselenggarakan atas nama SCR dipandang sangat responsif, tepat dan memadai. Namun sebagian lebih didasarkan pada motif charity. Ke depan dianggap mendesak untuk mengarahkan program CSR ke arah perkuatan ekonomi pertanian masyarakat. Untuk itu diperlukan pendataan awal untuk perumusan program serta pembentukan badan usaha berbadan hukum (koperasi) sebagai institusi pendorong perekonomian rakyat.
  • Selain itu dukungan untuk pendidikan sangat perlu, antara lain dengan distribusi beasiswa ke sekolah-sekolah untuk mendorong kesuksesan program wajib belajar 12 tahun. Sekolah-sekolah dalam cluster tertentu dapat dibangun laboratorium bersama dari berbagai jenis (IPA, otomotif, elektro, komputer dan lain-lain) yang dapat digunakan secara bergiliran. Perpustakaan juga sangat penting mendorong keberhasilan pendidikan di tengah sulitnya mendapat dana pengembangan oleh sekolah. Dalam proporsi tertentu CSR juga perlu dialokasikan bagi para peserta didik level S2 dan S3, termasuk untuk mensupport pelaksanaan penelitian mereka.

Apa pangkal dari semua ini? PT SOL berkewajiban mensosialisasikan seluruh pekerjaan yang membawa dampak terhadap masyarakat. Insiden Desa Pardamean menunjukkan minimnya sosialisasi. Rakyat tidak pernah menolak PT SOL. Namun jika kepentingan mereka diganggu oleh aktivitas PT SOL sangat tidak santun menghadapkan perlawanan mereka dengan kekuatan aparat. Hal ini wajib kita catat sebagai kejadian yang terakhir, tidak boleh lagi terjadi ke depan. PT SOL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang energi terbarukan. Bagaimana mekanisme proyek ini hingga menghasilkan energi listrik yang dijual kepada PLN, sangat sedikit orang Luat Pahae yang faham.

Dokumen Kesefahaman yang ditandatangi pada tahun 2011 secara hukum tetap berlaku dan tetap dijadikan sebagai acuan untuk antisipasi dan penyempurnaan ke depan. Dokumen AMDAL sangat penting untuk diketahui bersama agar dengan begitu seluruh stakeholder sama-sama menjaga keberlangsungan perusahaan dengan tingkat resiko paling minim kepada masyarakat. Wilayah-wilayah dampak yang sudah dirumuskan oleh PT SOL sudah cukup baik yang dengan sendirinya menentukan aksentuasi perlakuan untuk perlindungan berdasarkan tindakan-tindakan protektif baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

Potensi ancaman keserasian sosial selalu tidak dapat ditekan 100 % akibat interaksi orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda di wilayah proyek PT SOL. Karena itu deteksi dini sangat diperlukan, pelibatan para pemuka masyarakat dan pemuka agama sangat diperlukan. Kondisi-kondisi yang sangat dinamis di sekitar proyek PT SOL dapat dipelihara dengan bijaksana. Ke depan potensi ancaman paling serius adalah kecemburuan sosial yang disebabkan ketidak-adilan dalam rekrutmen ketenaga-kerjaan.

Masalah sosialiasi terletak pada isi, metode dan frekuensi serta kontinuitas pemberian informasi kepada halayak. Hal ini sesuai dengan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan proyek pada PT SOL yang memiliki perbedaan dampak antara satu dan lain tahapan hingga kelak 30 tahun ke depan.

PT SOL bersama PLPI berketetapan hati untuk pengagendaan pertemuan berkala (sekali dalam tiga bulan) sebagai pewadahan yang akan menjembatani berbagai kepentingan komunikasi dan pembahasan masalah-masalah krusial yang belum terbayangkan terjadi pada saat sekarang. Positive Discrimination (mangampini na gale). Sejumlah keluhan yang disampaikan atas nama perusahaan milik atau rekanan putra daerah yang memohon pekerjaan pada PT SOL seyogyanya dapat difahami sebagai potensi yang dapat mendorong harmoni untuk kelanggengan perusahaan. Tatkala norma dan standar umum terpenuhi, ada manfaatnya menggunakan perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan-perusahaan milik orang-orang lokal.

Indonesia boleh berbangga hati mempunyai 40 % cadangan geothermal dunia. Potensi ini sebetulnya lebih dari mampu untuk menjawab krisis energi saat ini. Namun faktanya dari potensi besar itu hingga kini baru sekitar 5 % yang sudah termanfaatkan. Dalam keterangan banyak literatur, berbeda dari energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi geothermal atau panas bumi dapat diperbarui dengan cara menjaga kandungan air yang berinteraksi dengan panas dari bumi.

Namun demikian, berdasarkan pengalaman-pengalaman pada proyek-proyek Sumberdaya Alam yang dikelola oleh multinational corporations, di Indonesia selalu muncul 3 (tiga) kejahatan simultan dari pengelolaan sumberdaya alam, yakni: kejahatan keuangan, kejahatan lingkungan, dan kejahatan kemanusiaan.

Kita semua sama-sama berkeinginan kuat menjaga agar tidak ada penyimpangan yang mengarah kepada salah satu atau apalagi ketiga jenis kejahatan tersebut. Semoga PT SOL membawa kemakmuran bagi bangsa dan Negara Indonesia, bagi Tapanuli, dan bagi rakyat di Luat Pahae.

 

 

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Senin, 29 Agustus 2016, hlm B7.


1 Comment

  1. Mantap dan sesuai situasi yg ada amang

    Selamat berkarya

    ‘nBASIS: Terimakasih. Kita terus berusaha agar perbaikan pola operasional dilakukan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: