'nBASIS

Home » ARTIKEL » JESSICA, MIRNA DAN SIANIDA

JESSICA, MIRNA DAN SIANIDA

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


fullsizerender

Dari kejadian ini saya berfikir, jika saja semua peradilan seterbuka itu, mungkin keadilan di Indonesia bisa lebih baik penegakannya | Bagaimana proses peradilan terhadap para terduga teroris dan para tersangka korupsi terlebih yang diseser oleh KPK, adalah dua hal yang kini benar-benar menagih reformasi yang amat serius |


Banyak pelajaran bagi penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, juga praktisi hukum dan seluruh bangsa Indonesia, dari kasus Jessica Kumala Wongso (JKW) yang kini duduk sebagai terdakwa atas kematian Wayan Mirna Salihin (WMS). Kedua orang ini adalah sahabat sesama alumni Australia. WMS tewas tak berapa lama setelah meminum Vietnam Coffee dalam sebuah pertemuan tanggal 6 Januari 2016.

Setiap orang yang meninggal mendadak, apalagi usia muda, secara medis perlu dijelaskan penyebabnya oleh otoritas medis. Memang ditemukan 0,2 milligram sianida di dalam lambung WMS. Tetapi terdapat kesulitan besar menggunakan temuan itu untuk membuktikan kejadian. Padahal, itulah yang dinyatakan sebagai penyebab kematian WMS. Apa pasal? Pemeriksaan terhadap jasad WMS tidak sempurna, hanya pada lambung, dan pelaksanaannya pun tiga hari setelah kematian. Jasad WMS pun sudah kadung dibalsem saat itu. Otopsi semestinya memeriksa 4 rongga secara tuntas, yakni rongga kepala (otak besar, otak kecil, batang otak); rongga leher dan dada (kerongkongan, tenggorokan, paru-paru, jantung); rongga perut dan pinggul (liver, lambung, usus, ginjal, kandung kemih). Sebetulnya penyidik meminta otopsi menyeluruh. Hanya saja itu tak dilakukan.

Ada pendapat ahli bahwa sianida bisa bertambah dan berkurang di dalam tubuh yang mati karena diracun memakai bahan itu. Tetapi pendapat berlawanan juga ada. Jumlah kecil yang ditemukan di lambung WMS bisa saja dihasilkan oleh proses pembusukan jasad. Sianida ada dimana-mana dalam bentuk yang dapat ditoleransi kehidupan manusia: dalam sayuran, dalam rokok dan bahkan dalam tubuh manusia sendiri. Tetapi faktanya dengan bukti penemuan sianida di lambung WMS, dengan presumption of guilty, JKW dikenakan tuduhan pembunuhan berencana sesuai KUHP Pasal 340 (“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”).  Bagaimana membuktikannya?

Beberapa fakta berdasar presumption of guilty  yang memberatkan antara lain bahwa JKW-lah yang datang lebih dahulu ke tempat pertemuan, memesan minuman untuk WMS, dan oleh sebagian orang adalah dianggap aneh ia menutup bill (membayar minuman yang di pesan ke kasir) bahkan ketika WMS masih belum tiba di tempat pertemuan. Diketahui ketika memutus sebuah perkara pidana majelis hakim harus selalu tidak berdasarkan keyakinan belaka, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Keyakinan (majelis hakim) harus disertai alat bukti. Dengan keyakinan tanpa alat bukti, majelis hakim tidak boleh menghukum terdakwa.  Alat bukti tanpa keyakinan, majelis hakim pun tidak boleh menghukum terdakwa. Ada keyakinan dan ada alat bukti, barulah majelis hakim boleh menghukum terdakwa. Pembuktian untuk kasus JKW tidak seperti sidang tilang yang dapat boleh hanya didasarkan pada rasional belaka.

Berkas kasus JKW sebanyak 5 kali pergi dan pulang dari kantor Kepolisian ke kantor Kejaksaan untuk akhirnya berstatus P 21 (memenuhi ketentuan diajukan ke pengadilan). Jika dihubungkan dengan kesulitan para Jaksa Penuntut Umum dalam membangun argumen kebersalahan JKW yang terlihat di pengadilan, maka dengan sendirinya hal itu terkonfirmasi. Lucu juga para Jaksa memerlihatkan kepanikan hingga bergantian bermanuever menyerang ahli yang dihadirkan di pihak JKW dengan kasar tanpa etika.

Reza Indragiri Amriel adalah seorang pakar Psikologi Forensik yang pernah menjadi dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Tentang kasus ini ia berkata: jika pembunuhan atas WMS diduga berencana, maka diasumsikan pelaku akan menghitung cermat 4 (empat) hal penting. Pertama, target atau korban yang direncanakan. Kedua,insentif (manfaat) dari tindakan. Ketiga, instrumen (alat) yang dipergunakan. Keempat, resiko dari tindakan yang direncanakan.  Pastilah instrumen yang digunakan akan sebanding dengan sasaran. Jika benar instrumennya adalah sianida, maka perlu mengkritisi bahwa zat ini berbahaya sekali dan di banyak Negara pembeliannya harus lewat transaksi online untuk kepentingan security, serta untuk diketahui secara jelas data pembeli dan untuk apa ia membeli sianida.

Reza Indragiri Amriel menelisik dari aspek korban. Status sosialnya orang biasa, tak menempati posisi politik tinggi, dan juga bukan pebisnis besar penuh persaingan. Juga bukan orang yang dapat diduga terkait dengan skandal-skandal politik. Karena itu, sianida sebagai instrumen pembunuhan tak sebanding dengan status sosial korban. Tak masuk akal dihabisi dengan zat luar biasa. Spekulasi Reza Indragiri Amriel, benar ini pembunuhan berencana, dan sangat matang dalam perencanaan, tetapi kacau dalam pelaksanaan.

Apa pertimbangan pelaku dalam sebuah pembunuhan berencana untuk memilih instrumen racun? Secara rasional pelaku yang menggunakan instrumen racun umumnya tidak ingin berhadap-hadapan dengan korbannya. Juga tidak ingin kejahatannya disaksikan oleh banyak orang.  Maka dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, sungguh sulit terterima akal sehat seseorang menggunakan racun sianida dan pada saat yang sama ia tongkrongi pula korbannya. Sulit diterima akal sehat.

Reza Indragiri Amriel tiba pada sebuah pertanyaan kenapa sorotan umum terus-menerus menghakimi JKW? Baginya sudah terjadi bias kognitif yang disebabkan oleh paradigma usang dalam penyidikan. Pada lembaga Kepolisian saat ini memang masih dianut paradigma segitiga kejahatan, yakni sebuah aksi kejahatan hanya bisa terjadi jika memenuhi tiga unsur, yakni pertama: ada pelaku. Kedua, ada korban. Ketiga, ada lokasi. Kejahatan-kejahatan kontemporer sudah jauh meninggalkan teori ini dan tak mampu lagi menjawab persoalan yang muncul saat di tengah masyarakat. Karena WMS ada pada lokasi kejadian, karena di sekitar lokasi kejadian itulah kematian WMS, maka orang dengan mudah menyimpulkan otomatis pelaku harus berada dilokasi itu. Padahal, jika racun sianida dipilih menjadi instrumen, secara rasional-kalkulatif pelaku tidak ada di situ.

Pada banyak kasus selalu terjadi apa yang dapat disebut dengan istilah confirmation bias. Maknanya ialah, bahwa sekali penyelidikan memutuskan sebuah kesimpulan pada saat paling awal (dalam kasus ini JKW-lah pembunuhnya dengan instrumen racun sianida), maka semua usaha yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan data, hanya dimaksudkan untuk membenarkan kesimpulan yang sudah dibuat pada tahap paling awal.  Akhirnya apa yang kadung dinyatakan pada bagian awal itu, otomatis menutup 100 % kecurigaan-kecurigaan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya faktor lain atau penyebab lain. Confirmation bias ini dalam berbagai riset psikologi forensik diyakini selalu dengan kuat menyingkirkan objektivitas dalam proses investigasi.   

Jika racun sianidalah penyebab WMS meninggal, lalu apakah dapat dibuktikan bahwa JKW-lah yang memasukkannya ke dalam gelas WMS? Dalam persidangan terlihat Jaksa penuntut umum berusaha mengandalkan video cctv yang diambil dari tempat kejadian. Ketika akhirnya tidak ada bagian-bagian dari rekaman cctv yang secara meyakinkan menunjukkan tindakan JKW memasukkan racun sianida ke dalam gelas WMS, lalu peradilan pun kelihatan bergeser melakukan pembuktian berdasarkan analisis gesture (makna di balik gerak-gerik tubuh seseorang) dan semisalnya dengan mengandalkan interpretasi para ahli yang dihadirkan.

Para ahli yang berdiri di pihak Jaksa Penuntut Umum berjuang meyakinkan semua orang dengan dugaan mereka bahwa tidak lain JKW-lah pembunuh WMS. Apa motifnya? Ahli hokum Prof Dr Edward Omar Sharif  Hiariej yang dihadirkan sebagai ahli menerangkan bahwa motif tidak selalu penting dalam pembuktian tindak pidana. Hukum pidana Indonesia adalah anak kandung hukum pidana Belanda. Ketika masuk ke Indonesia, Mulyatno melepaskan kesalahan  secara psikologis untuk kemudian menggantikannya dengan kesalahan diskriptif-normatif sebagaimana pertamakali dikemukakannya dalam pidato untuk diesnalatlis UGM tahun 1955.

Ketika suatu perbuatan memenuhi delik, masalah selesai. Prinsip diskriptif-normatif meletakkan motif di luar persoalan perbuatan pidana. Mulyatno ingin kemudahan dalam lapangan penuntutan yang kemudian berlaku dalam pengadilan Indonesia. Selain guru besar hukum pidana, Mulyatno adalah Jaksa Agung Muda, dan masalah yang ia kemukakan berdasar pada kesulitan pada praktik di lapangan. Motif itu bukan suatu bestandeel, juga bukan suatu elemen, dalam perbuatan tindak pidana, melainkan hanya dapat berfungsi sebagai hal yang meringankan atau memberatkan.

Tetapi dalam kasus ini dugaan sempat diperkuat oleh data relasi sosial WMS dengan JKW. Interpretasi media pun berkembang liar. Ada yang berkesimpulan JKW sakit hati WMS menikah. Mengapa? Media menjelaskan dugaan mereka tentang penyimpangan orientasi seksual antara kedua orang ini. Apalagi dihubungkan dengan fakta bahwa dalam pernikahan WMS, JKW tidak diundang. Tetapi JKW menepis tuduhan ini.

Ahli dalam persidangan kasus JKW terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, para saksi yang dihadirkan untuk memberatkan JKW yang dihadirkan pada tahap awal persidangan. Kedua, para ahli yang dihadirkan untuk menyangkal tuduhan.  Berdasarkan perbandingan penuturan keterangan yang dikemukakan oleh kedua kategori ahli ini di persidangan, tampaknya ada yang harus disimpulkan, yakni saksi yang memberatkan jauh tak berkualitas dibanding dengan ahli yang membantah keterlibatan JKW dalam kematian WMS. Bahkan ahli toksikologi yang berdiri di sisi JKW berani mengatakan bukan sianida yang menyebabkan kematian WMS.

Dari kejadian ini saya berfikir, jika saja semua peradilan seterbuka itu, mungkin keadilan di Indonesia bisa lebih baik penegakannya. Bagaimana proses peradilan terhadap para terduga teroris dan para tersangka korupsi terlebih yang diseser oleh KPK, adalah dua hal yang kini benar-benar menagih reformasi yang amat serius.

Indonesia menutut keadilan untuk WMS yang sudah tiada. Tetapi jika tidak terdapat bukti yang meyakinkan, JKW tak boleh dihukum. Karena bukan opini dan bukan pengandalan analis kepribadian dan analis gestur, apalagi spekulasi, yang relevan untuk pembuktian itu.

 
Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan, 14 September 2016, hlm B7.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: