'nBASIS

Home » ARTIKEL » UANG DARI KAMPUNG HALAMAN

UANG DARI KAMPUNG HALAMAN

AKSES

  • 541,646 KALI

ARSIP


duit-turki-1

| Kembali ke UUD 1945 yang asli dianggap lebih aman dari bahaya perpecahan nasional dan apalagi potensi kekerasan struktural akibat kesenjangan yang diwadahi oleh perundang-undangan turunan dari hasil amandemen demi amandemen itu | Tetapi ibarat pepatah lama bilang “nasi sudah menjadi bubur” | Irman Gusman sudah tersandung dengan uang dari kampung halaman |

Suap Rp 100 juta juga kena jaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah yang sangat kecil bagi perkara-perkara suap untuk ditangani oleh lembaga extraordinary ini. Tetapi itulah yang terjadi Sabtu dinihari, pekan lalu. Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, tersangka penerima suap itu, akhirnya ditahan dan diwajibkan pakai rompi oranye khas tahanan KPK itu.

Bersama Irman Gusman juga dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan Xaveriandy Sutanto, direktur utama sebuah perusahaan dagang yang beralamat di Sumatera Barat, dan isterinya Memi. Konferensi pers pun diselenggarakan oleh pimpinan KPK. Teka-teki selama berjam-jam sebelumnya pun terjawab, bahwa oknum anggota DPD RI berinitial IG yang santer diberitakan tertangkap tangan oleh KPK itu ialah Irman Gusman.

Kisahnya berawal dari kampung halaman dan sekaligus daerah pemilihan Irman Gusman, Sumatera Barat. Kepada Irman Gusman, Xaveriandy Sutanto meminta dibantu untuk memeroleh jatah kuota impor gula dari Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tahun 2016 di Sumatera Barat. Irman Gusman memberi rekomendasi. Lewat pukul 22.00 WIB para penyuap memasuki kediaman Irman Gusman di Jakarta dan keluar lewat tengah malam.

Tentu dapat diduga bahwa karena para pemberi suap ini sudah diikuti beberapa lama oleh para petugas KPK, maka ketika dihampiri di dalam mobil tidak bisa lagi menghindar. Para pemberi suap ini diminta untuk kembali ke rumah kediaman Irman Gusman. Uang Rp100 juta yang sudah sempat dibawa ke kamar tidur itu pun disita oleh petugas KPK sebagai barang bukti.

Irman Gusman tentu tidak tahu bahwa sebelumnya Xaveriandy Susanto sudah tersangkut perkara penjualan gula tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri Padang. KPK mencium aroma tak sedap dalam proses persidangan. Belakangan diketahui bahwa Xaveriandy Sutanto telah “mengamankan” seorang Jaksa Penuntut Umum bernama Farizal dengan suap Rp 365 juta. Faizal pun sudah ditersangkakan oleh KPK.

Berbagai reaksi atas kejadian yang menyita perhatian nasional ini muncul di media sosial. Ada yang sangat mendukung hasil kerja KPK dan ada pula yang sebaliknya. Seorang dengan akun facebook Ayah Uwah memberi respon  “Kalo saya ditanya, salut dengan KPK. Sebagai lembaga adhock sudah saatnya dibubarkan karena misi pencegahan terhadap niat korupsi sudah berhasil dilakukan KPK dengan baik. Jangankan niat korupsi sedangkan niat jahat dalam pengelolaan uang negara sulit ditemukan (Sumber Waras)”.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode Syarif, belakangan KPK memang sangat concern menyoroti masalah kedaulatan pangan, dan perdagangan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti gula otomatis menjadi perhatian. Alasan itulah yang membawa KPK menyorot kasus Xaveriandy Susanto pada Pengadlan Negeri Padang. Penjelasan itu mungkin sekaligus dapat membuat terang tentang uang dengan jumlah sedikit (hanya Rp 100 juta) yang membuat banyak orang heran justru bisa membawa Ketua DPD RI menjadi tersangka, karena mengesankan seolah-olah KPK sudah turun kelas sangat drastis menangani perkara-perkara kecil padahal disadari banyaknya kasus kakap yang tidak digubris.

Kepada Irman Gusman dikenakan tuduhan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Pasal 12 UU ini berbunyi “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Huruf a pasal ini berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Sedangkan huruf b berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Selain pasal 12 huruf a dan huruf b tadi, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Irman Gusman juga bisa dikenakan Pasal 11 UU yang sama, yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Dari segi posisi atau jabatan kenegaraan yang disandang oleh tersangka (Irman Gusman) tentulah kasus ini termasuk kategori sangat besar. Mungkin bisa dianggap setara dengan kasus besar sebelumnya, yakni ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ditangkap, diadili dan divonis bersalah. Tetapi orang pastilah akan tetap merasa penting untuk bertanya, suap sejumlah itu apakah benar-benar tidak lagi sebagai kejamakan di negeri ini? Katakanlah karena spesifik dan amat istimewa berdasarkan prioritas yang ditetapkan KPK, yakni masalah kedaulatan pangan, hingga kurang mempertimbangkan jumlah suap, tetapi orang juga pastilah akan bertanya apakah benar kasus Xaveriandy Susanto dengan nilai suap “pengamanan” hanya sebesar Rp 365 juta itu termasuk kasus besar ketika didakwa mendistribusikan gula tanpa SNI dalam kasus-kasus yang mungkin terjadi di negeri ini untuk urusan kedaulatan pangan?

Indonesia masih ingat betapa tak berdayanya Negara mengamankan harga daging yang bahkan merontokkan kewibawaan seorang Presiden. Bukankah di sana tergambarkan kasus besar yang nyatanya tak dapat penjelasan dari lembaga penegak hukum mana pun?

Praktik yang dituduhkan kepada Faizal yang diberi suap hingga dalam posisinya sebagai Jaksa Penuntut Umum dikatakan bertindak seolah menjadi penasehat hukum bagi Xaveriandy Susanto, antara lain dengan menghadirkan para saksi yang justru berperan meringankan, juga tak akan luput dari sorotan publik dengan pertanyaan “betulkah ini termasuk kasus besar dalam peradilan di Indonesia saat ini?”

Ketika keluar dari gedung KPK usai penetapan status tersangka, beberapa media mencatat langkah tegap dan sikap tenang Irman Gusman meski sudah mengenakan rompi khas tahanan KPK berwana oranye itu. Upayanya dalam memimpinkan DPD RI merencanakan pengusulan amandemen ke 5 UUD 1945 tentu tetap saja akan berjalan meski misalnya kelak persidangan diprediksi dapat menghasilkan vonis “buruk” terhadapnya. Memang usulan materi amandemen dari DPD RI cukup banyak dikritik karena seolah hanya memikirkan diri sendiri dengan fokus perkuatan kelembagaan DPD RI.

Tetapi jangan lupa, selain itu juga perlu dicatat bahwa akhir tahun lalu DPD RI di bawah kepemimpinan Irman Gusman juga mengusulkan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam program legislasi nasional tahun 2016, yakni:

  • RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  • RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur;
  • RUU tentang Ekonomi Kreatif;
  • RUU tentang Perkoperasian;
  • RUU tentang Bahasa Daerah;
  • RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Negara;
  • RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  • RUU tentang Jalan;
  • RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  • RUU tentang Pertanahan;
  • RUU tentang Perubahan Atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan;
  • RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

The show must go on, DPD RI kini menempati posisi moderat di antara dua ufuk diametral dalam memandang amandemen UUD 1945. Sikap resmi Negara yang tercermin dari para pejabatnya umumnya lebih konservatif memertahankan, sedangkan di luaran sudah semakin mengencang suara yang menegaskan lebih baik kembali ke UUD 1945 yang asli.

Kembali ke UUD 1945 yang asli dianggap lebih aman dari bahaya perpecahan nasional dan apalagi potensi kekerasan struktural akibat kesenjangan yang diwadahi oleh perundang-undangan turunan dari hasil amandemen demi amandemen itu. Tetapi ibarat pepatah lama bilang “nasi sudah menjadi bubur”.  Irman Gusman sudah tersandung dengan uang dari kampung halaman.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan, 19 September 2016, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: