'nBASIS

Home » ARTIKEL » HATI-HATI MELAWAN AHOK

HATI-HATI MELAWAN AHOK

AKSES

  • 568,980 KALI

ARSIP


14650552_10207343698892671_4284104669656669685_n

Jangankan dalam menafsirkan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan ajaran | Untuk mendapatkan hak-hak normatif seperti sarana peribadatan pada bangunan-bangunan publik, selalu menjadi masalah besar karena dalam laju pembangunan tak menghitung komunitas Islam sama sekali sebagai salah satu determinan user |

Selama ini Pemprov DKI terkenal selalu rajin mengupload  ke youtube video-video yang dibuatnya tentang kinerja Ahok, termasuk saat-saat memimpin rapat resmi di kantor. Ahok menganggap itu sebuah kebutuhan, sebagaimana diketahui dari kalimat yang tersisipkan dalam penjelasannya pada sidang kasus suap reklamasi yang menghadirkannya sebagai saksi beberapa waktu lalu.

Jika dicermati, judul-judul video itu banyak berbahasa yang kurang santun. Misalnya “Ahok damprat tvone, jangan suka bikin fitnah dan opini yang sesat!!!”; “Dahsyatnya Jawaban Ahok bungkam Pertanyaan Karni Ilyas di ILC”; “Ahok Bungkam Pengamat Sok Pintar Lu Jangan Asal Ngomong”; “Video Ahok “Semprot Jaksa Di Sidang Suap Reklamasi”, dan lain-lain.

Tak mencerminkan kemampuan berbahasa yang baik pemerintahan. Ahok sendiri pernah dalam sebuah siaran TV berbicara sangat kasar dan meski diingatkan oleh pewawancara ia tetap saja mengulangi cakap kotor itu. Dipercaya Ahok memiliki tim untuk itu di luar organ dan personal resmi pemerintahan DKI, sebagaimana tercermin dari peran penting tokoh bernama Sunny Tanuwidjaja yang dikenal sebagai staf khusus Gubernur DKI.

Sebuah lagi video Ahok (https://www.youtube.com/watch?v=dkeOkOmd6_Y) kini menjadi perbincangan luas. Dalam video yang dianggap mengandung penistaan agama (Islam) itu (menit 18:30-20:23), mulanya Ahok hanya berusaha mengintegrasikan progam pemerintahannya (sebagai incumbent pilkada DKI) dengan kampanye untuk keterpilihannya nanti tanggal 5 Juli 2017.   Begini katanya:

“Jadi bapak ibu gak usah kuatir. Ini pemilihan kan 5 Juli. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi gak usah pikiran ah nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Nggak, saya sampai Oktober 2017”.

Sadar berhadapan dengan audiens mayoritas beragama Islam, ia pun memasuki wilayah sensitif, tak sekadar memulai pembicaraan dengan “Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”.  Kata Ahok begini:

“Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa plih saya.  Iyakan? Dibohongin pakai surat Almaidah ayat 51 macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena … takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya. Gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja, ya. Jadi Bapak ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Gak suka ama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima gua gak enak dong ama dia. Hutang budi. Jangan kalau bapak ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan lho, kena strok. Jadi, ang.. bukan anggap. Ini semua adalah hak bapak ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan perasaan bapak ibu mau pilih siapa, ya. Saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok, waktu pemilihan colok foto saya. Wah Jadi kepilih lagi saya. Kalau yang benci sama saya coloknya mesti berkali-kali, baru batal. Kalau coloknya cuma sekali jadi kepilih lho gua”.

Dalam sejumah video yang memiliki kesamaan atau kemiripan (yang dicopy), dengan durasi dan bubuhan catatan yang berbeda-beda, dan diupload sendiri oleh sejumlah orang ke youtube, terlihat jelas semua bersumber dari Pemprov DKI. Di sana tertulis “Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kunjungan ke Kabupaten Adm.Kepulauan Seribu dalam rangka program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekokah Tinggi Perikanan (STP)”.  Dalam acara itu Ahok didampingi seorang Anggota DPR-RI, seorang anggota DPRD DKI, Bupati Kepulauan Seribu dan pejabat-pejabat lokal lainnya.

Bermacam interpretasi atas video ini, khususnya tentang kalimat “Dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51 macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena … takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya”. Sejumlah pihak sudah menempuh jalur hukum.

Ketika mengatakan “dibohongin pakai surat Almaidah ayat 51 macam-macam itu”, tentu Ahok tahu bahwa  ayat kepemimpinan dalam Al-Quran tidak hanya itu. Al-Quran menegaskan larangan orang mukmin melegitimasi orang kafir menjadi wali (dengan meninggalkan orang-orang mukmin), karena jika dengan begitu lepaslah dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang membahayakan (Ali Imran  28). Orang beriman dilarang menjadikan orang kafir sebagai wali, karena hal itu akan memberi alasan yang nyata bagi Allah untuk memberi hukuman (Annisa 144).

Larangan menjadikan (menjadi wali) orang yang membuat agama (Islam) menjadi bahan ejekan dan permainan, yakni di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang kafir atau musyrik (Surah Ali Imran 28). Larangan bagi orang beriman menjadikan bapa-bapa dan saudara-saudara wali, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan (Surat At Taubah ayat 23).

Al-Quran juga menegaskan rontoknya iman kepada Allah dan hari akhirat, dengan saling berkasih-sayang bersama orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga (Surat Al Mujadilah 22).  Taat kepada orang kafir itu niscaya mengembalikan kepada kekafiran yang mengakibatkan kerugian besar (Surah Ali Imran 149). Ikutilah Allah, Allahlah pelindungmu dan Dialah, sebaik-baik penolong (Ali Imran 150).

Sedangkan surat Al Maidah ayat 51 yang diucapkan Ahok, dan yang dituduhnya digunakan (oleh kalangan pemimpin dan ulama) sebagai cara pembodohan umat Islam dalam politik (pilkada DKI), bermakna:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Pemimpin-pemimpin Indonesia, termasuk Jokowi, ketika berkunjung Negara-negara lain terutama Negara yang potensil memberi sokongan terhadap Indonesia, dengan bangga selalu mengemukakan data bahwa Indonesia adalah Negara dengan penduduk mayoritas muslim kedua terbesar (setelah India) di dunia dan mereka mampu beradaptasi dengan demokrasi. Kompatibilitas demokrasi dan Islam tak dipertanyakan di Indonesia, dan diskusinya sudah usai pada awal-awal pembentukan negeri ini. Tetapi ini semua sangat simplistis. Indonesia terus bergeliat. Sejak bibit-bibit keinginan mengkristal untuk merdeka gagasan-gagasan besar bertarung di sini, mencerminkan golongan-golongan kontradiktif yang saling menunjukkan keinginan merebut hak asuh terhadap Negara.

Tetapi faktanya begitu sulit menjadi muslim yang baik berdasarkan kriteria ajaran agamanya di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini, sebagaimana dalam suatu diskusi dikemukakan oleh seorang jurnalis (Tikwan Raya Siregar) saat membahas perikeadaan komunitas Ugamo Malim. Jangankan dalam menafsirkan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan ajaran, untuk mendapatkan hak-hak normatif seperti sarana peribadatan pada bangunan-bangunan publik, selalu menjadi masalah besar karena dalam laju pembangunan tak menghitung komunitas Islam sama sekali sebagai salah satu determinan user. Banyak kota mencatatkan fenomena parah, sejumlah masjdinya dirubuhkan karena pengembang ingin melakukan sesuatu.

Memang sebagai Negara bekas jajahan 350 tahun, diksriminasi yang panjang telah menyebabkan umat Islam Indonesia sebagai mayoritas secara jumlah (numerical mayority) namun minoritas secara teknis (technical minority). Kristen dan Katholik sebagai agama-agama yang lebih kerap bersinggungan dengan Islam di Indonesia memang memiliki catatan yang belum terjelaskan. Jika Sidjabat (1982) dalam bukunya misalnya menemukan praktik sunat di Toba bukan syariah Islam melainkan tradisi Jahudi, itu menunjukkan bahwa abad-abad paling dini Jahudi dan Kristen sudah masuk ke Indonesia dan nyatanya tak mampu berkembang. Haruskah keterkaitannya dengan kolonialisme dianggap satu-satunya faktor penentu?

Ingatlah jilbab beberapa tahun lalu begitu asingnya di lembaga-lembaga resmi pemerintahan Indonesia seasing masalah yang sama di masyarakat Negara-negara besar Eropa dan Amerika yang bahkan dituduh sebagai atribut terorisme. Karena itu ia kerap tak diperhitungkan oleh minoritas yang mengendalikan Negara, dan bahkan harus selalu dianggap aneh jika ia menuntut hak normatif saja. Itulah Indonesia yang mayoritasnya berpenduduk muslim tetapi dengan sumberdaya yang sangat lemah terutama dalam ekonomi yang dimiskinkan oleh etnis tertentu yang bukan muslim.

Jadi, bagaimana mengompromikan semua ini dengan demokrasi yang dikembangkan?  Itu sebuah pertanyaan besar yang bagi kalangan intelektual dan ulama Islam di Indonesia dan dunia juga tetap menjadi titik konflik yang tidak menemukan solusi. Karena itu ada golongan yang 100 % menolak demokrasi dan memandang sistem khilafah sebagai model tunggal Islam dan mereka tak mau berpartisipasi dalam demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang akhirnya justru (disadari atau tidak, diakui atau tidak) menjadi musuh bagi mereka. Juga ada golongan yang terjun bebas 100 % dalam arus demokratisasi dan hasil-hasinya pun sudah kita ketahui. Gambaran inilah yang menjadi pola pragmentasi umat (orang awam) sehingga lead dan imamah tak pernah terbentuk secara organik melalui ijtihad dan jihad yang benar.

Banyak di antara mereka yang sama sekali tidak tahu bahwa dalam peta kajian politik kontemporer masalah-masalah keyakinan dan pilihan politik tidak dianggap aneh, karena memang demokrasi itu berumuskan kemauan mayoritas. My faith my vote, adalah sebuah topik yang selalu hangat dan tetap perlu dalam kaitan memenuhi hasrat kedemokrasian manusia modern. Ini tidak bisa disubordinasikan kepada nilai-nilai lain.

Video https://www.youtube.com/watch?v=HK9MVw2gJJ8 (menit 51:50-52:57) menunjukkan Ahok merasa sama sekali tidak bersalah. Katanya:

“semua orang boleh mengutip kitab suci. Kitab suci terbuka untuk umum”. Ia malah bertanya “oh, siapa bilang melecehkan? Orang aja yang ngomong. Itu orang mancing-macing, ngomongnya melecehkan”.

Ketika dihadapkan kepada kemungkinan diproses hukum, Ahok berkata tegas:

“Ya, silakan lapor, kan dipanggil kan… Orang menyebutkan kalimat firman Tuhan. Orang ada zuz dihafal-hafal kok, dipertandingkan. Apa diejek? Itu yang namanya melecehkan? Kalau kamu mau nuduh saya mah gampang buat saya. Sekarang ayat suci juga dipertandingkan. Juara gak juara, kita ada MTQ. Apa itu melecehkan? Kamu jawab itu dulu. Kalau saya ngutip ayat suci itu melecehkan, yang hafal ayat suci diomongkan melecehkan gak itu?  Dipertandingkan lagi. Dapat hadiah lagi. Melecehkan gak itu? Itu aja”

Dalam kesempatan lain Ahok pernah memberi tafsir sendiri atas Al-Maidah 51, bahwa ketika ayat itu turun pada zaman nabi model pemilihan pemimin tidak dikenal (https://www.youtube.com/watch?v=IeqjytttA4M; menit 11:19). Baginya orang yang menggunakan ayat ini adalah pengecut.

Tentulah semua data ini sangat penting untuk menilai Ahok dalam kaitannya dengan proses hukum yang sudah ditempuh oleh beberapa kalangan. Tuduhan penistaan agama wajib dibuktikan di pengadilan, dan bukan pendapat dan tafsiran Ahok yang harus didengarkan tentang ia bersalah atau tidak.

Tampaknya kasus ini mudah difahami, tak begitu rumit untuk diproses hukum. Meskipu demikian, sejalan dengan konsep dan asumsi politik hukum dan penelusuran realita politik, penuntasan kasus-kasus perilaku penistaan agama selalu berhadapan dengan struktur politik. Hal itulah yang kemudian menjadi determinan dalam menentukan apakah sesuatu perilaku penistaan agama tertentu seperti yang dilakukan Ahok akhirnya dapat diputuskan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak yang diiringi oleh sanksi (Kamsi, 2015).

Tetapi hati-hatilah melawan Ahok. Dia bukan orang sembarangan. Ingat KPK saja tak berani menetapkan ketersangkaannya karena alasan “tidak ada niat jahat”. Dia bukan orang sembarangan, karena ia mampu menguasai partai-partai besar untuk hasrat politiknya yang begitu spektakuler. Ia digandeng Jokowi dalam Pilkada DKI lalu meninggalkannya di sana untuk menjadi Gubernur. Ke depan tidak mungkin tak terbuka jalan baginya untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Sumberdaya politik yang dimilikinya sangat luar biasa.

Karena itu mobilisasi massa jangan menjadi amuk yang mudah menjadi sasaran empuk bagi aparatur pemerintahan sebagaimana diperagakan dalam sejumlah penggusuran di Jakarta. Dipukul habis dalam kejadian seperti itu pasti akan menyebabkan kelengahan yang ujungnya apatis menyaksikan berbagai kecurangan yang umumnya sudah menjadi ciri yang melekat pada demokrasi Indonesia hingga hari ini.

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan, Senin, 10 Oktober 2016, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: