'nBASIS

Home » ARTIKEL » HATI-HATI MELAWAN AHOK (2)

HATI-HATI MELAWAN AHOK (2)

AKSES

  • 512,716 KALI

ARSIP


14650720_10207403806915334_6632607340451946523_n

Indonesia itu merupakan Negara outsourcing | Itu kata Dawam Rahardjo | Jadi, menurutnya, Indonesia itu tidak melakukan industrialisasi | Karena Indonesia itu hanya memiliki pabrik saja, itu pun juga tidak | Apa sebetulnya yang terjadi? | Menyelenggarakan pendirian pabrik, ya, di Indonesia | Tetapi (semua itu) adalah milik asing | Negara Indonesia itu, menirukan ucapan tegas dan terus terang Dawam Rahardjo, kiranya hanya sekadar berfungsi sebagai tukang pembersih wc yang diberaki oleh ekonomi kapitalis |

Saya mencoba membangun argumentasi untuk menegaskan pendirian saya dalam artikel yang berjudul sama (Hati-Hati Melawan Ahok) pada Harian Senin, pekan lalu. Ahok itu bukan orang sembarangan. Ia dilindungi dan kurang lebih, bagi saya, bagian penting dalam proses keindonesiaan yang tak menentu dan sangat mengkhawatirkan saat ini. Ia digandeng oleh Jokowi yang sebelumnya Walikota Solo untuk sama-sama maju menjadi calon Wakil Gubernur DKI pada pilkada periode lalu.

Seakrab apa mereka berdua sebelum itu, rasanya tak patut untuk didiskusikan untuk merasionalkan cita-cita mereka berdua untuk memimpin DKI. Tetapi tangan besar yang tersembunyi mana yang mendisain semua ini, menjadi begitu penting dan semakin penting didiskusikan. Pada waktunya kemudian Jokowi meninggalkannya di DKI dengan jabatan Gubernur, setelah Jokowi sendiri terpilih menjadi Presiden RI (2014).

Fakta-fakta besar sangat mencolok tentang kehebatan peran Ahok dalam perubahan politik yang sedang berkangsung di Indonesia. Kekuatan resmi Negara memihakinya. Entahlah dengan akumulasi gerakan sosial yang terus-menerus membesar bagai bola salju kelak, akan ada perubahan lain menginterupsi agenda besar yang tak berkepemihakan kepada rakyat mayoritas ini.

Fakta-fakta keresahan yang mendalam tak mungkin dinafikan. Akan dideskreditkan pun rakyat yang menuntut peradilan terhadap dugaan penistaan terhadap Islam oleh Ahok, rasanya tidak akan mampu meredakan sama sekali. Jangan secara simplistik pula dikira bahwa dalam menginterupsi Ahok orang-orang sedang berfikir memenangkan salah satu dari dua pasangan saingannya dalam pilkada DKI tahun depan. Kurang lebih gelombang massa nusantara yang menginginkan kejatuhan Ahok adalah tohokan terhadap simbol dari sebuah sistem yang dianggap menyengsarakan lahir dan bathin.

Karena itu betapa pun gawatnya peristiwa seorang Ketua Umum partai politik (Megawati) mewakili Presiden Jokowi dalam sebuah acara resmi, rakyat tampaknya sengaja mendiamkannya saja. Sama halnya dengan kejadian sidak dengan publikasi besar ketika ditemukan transaksi berupa penyuapan di bawah 100 juta pada Kementerian Perhubungan, rakyat tak begitu peduli publikasi itu. Atau ketika Jonan yang diberhentikan dari kabinet diangkat kembali menjadi menteri, padahal didapatkan informasi bahwa ia sendiri pun merasa aneh. Rakyat kurang begitu memperdulikan. Arcandra Tahar yang bukan warga Negara Indonesia diangkat menjadi Menteri, dan itu menimbulkan diskusi-diskusi nasional yang riuh di tanah air, tetapi bersamaan dengan pengangkatan Jonan dia diangkat pula menjadi Wakil. Rakyat juga, untuk sementara waktu, kelihatannya menganggap sepi saja. Semua yang menggambarkan kegawatan itu berlangsung saja, tanpa respon besar. Sebetulnya rakyat malah semakin tersinggung, meski menunda ekspresi terhadap semua bentuk kegawatan itu untuk mendahulukan agenda menurunkan Ahok.

Entahlah karena kesibukan para elit dan rakyatnya memperbincangkan banyak hal yang sekadar diperlukan hanya untuk perbincangan itu sendiri, kini di Indonesia banyak orang yang tidak tahu bahwa negerinya termasuk salah satu dari negara-negara dengan tingkat kelaparan yang serius di dunia. Nilai Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) yang disematkan untuk Indonesia saat ini (2016) adalah 21,9. Di sekitar Asia Tenggara, Indonesia tercatat hanya lebih baik jika dibandingkan dengan dua Negara terbelakang, yakni Laos dan Myanmar.

Konsep Indeks Kelaparan Global berbasis data kuantitatif ini adalah alat statistik multidimensi yang dikonstruk untuk menggambarkan situasi dan keadaan kelaparan pada suatu Negara dalam kurun waktu tertentu. GHI juga dengan mudah sekaligus dapat mengukur kemajuan dan kegagalan sesuatu negara dalam upayanya terlibat dalam perang global melawan kelaparan.

Karena kemanfaatan ini maka updating data indeks selalu dilakukan secara teratur (setiap tahun). Tentu saja indeks ini secara langsung akan berhubungan dengan gambaran nyata tentang kebutuhan dasar fisiologis manusia, pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi khususnya. Proyeksi ke depan dapat dilakukan dengan serius akan nasib sesuatu bangsa dengan data tingkat kelaparan ini.

Sudah barang tentu, misalnya, dengan pengandalan konsumsi beras raskin akan dengan mudah tergambarkan asupan gizi yang rendah. Pertumbuhan (fisik) sesuai usia, aktivitas dan variable lainnya, dengan tanpa asupan gizi seimbang pada akhirnya menentukan kualitas suatu bangsa, daya saingnya dan lain sebagainya.

Selain itu data berikut kiranya sangat perlu dihadirkan untuk lebih menggambarkan keadaan. IFPRI (International Food Policy Research Institute (2016) juga mencatat tingkat kelaparan 50 negara di dunia yang dapat dimasukkan dalam kategori serius dan mengkhawatirkan. Terhyata Indonesia dengan impor beras 1,25 juta ton pertahun adalah Negara yang masuk dalam daftar 10 negara pengimpor beras terbesar di dunia. Dalam situs indexmundi.com Indonesia ditempatkan pada peringkat 6 negara pengimpor beras terbesar dunia.

Dalam kriteria yang ditetapkan oleh institusi ini sebuah negara tertentu dimasukkan dalam kategori dengan tingkat kelaparan serius apabila Negara itu mendapat skor indeks GHI antara 20-34,4. Sedangkan negara dengan tingkat kelaparan mengkhawatirkan dinyatakan sebagai Negara yang keadaannya sedemikian rupa hingga mendapat skor 35 hingga 49,9. Memang benar, bahwa dari indeks IFPRI ini tingkat kelaparan mengkhawatirkan banyak dialami oleh negara-negara di sekitar benua Afrika.

Penamaan yang tepat untuk situasi Indonesia menurut data GHI dan IFPRI di atas adalah miskin. Tetapi data ekonomi makro dapat berbicara lain. Beberapa indikator ekonomi Indonesia yang menjadi highligt World Economic Forum, misalnya, adalah produk domestik bruto Indonesia berada di peringkat 10, pilar ekonomi makro di peringkat 30 dan inovasi berada di peringkat 32.

Kaum elit terutama dari kalangan pemerintahan selalu dengan gembira memperbandingan Indonesia dengan berbagai Negara dalam hal pertumbuhan. Saat Negara lain sudah stagnan, malah ada yang mengalami pertumbuhan negatif, Indonesia masih tetap mengalami pertumbuhan. Ucapan-ucapan ini tentu menenangkan bagi sebagian besar rakyat, tetapi bukan bagi orang yang sangat faham.

Kini ternyata Indonesia juga tercatat memiliki 73 bangunan dengan tinggi 150 meter atau lebih dan dengan data itu Indonesia berada pada posisi ke 8 negara yang memiliki gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Data-data ini termasuk yang selalu ingin dibanggakan dalam kaitan angan-angan global, World Class City. Pembangunan gedung pencakar langit itu sudah dianggap menjadi trend global.

Tetapi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 di Indonesia terdapat 28,56 % anak usia 16-18 tahun yang seharusnya masih menuntut ilmu di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ternyata sudah tidak bersekolah lagi. Menurut data dari sumber yang sama jumlah anak laki-laki pada usia tersebut ternyata lebih besar (29,73 %) dibandingkan anak perempuan (27,3 %).

Meski pun sektor pendidikan di Indonesia telah mendapat alokasi anggaran 20 % setiap tahun sesuai amanat konstitusi, tetapi faktanya infrastruktur persekolahan masih buruk. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipetik dari data.go.id mayoritas ruang kelas sekolah di Indonesia masih dalam kondisi rusak. Dari 1,6 juta ruang kelas yang ada hanya 29,3 % ruang kelas yang masih dalam keadaan baik. Sisanya rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kondisi ruang kelas rusak paling banyak terdapat adalah sekolah dasar, dengan angka 46,5 % atau 774 ribu ruang kelas.

Indonesia itu merupakan Negara outsourcing. Itu kata Dawam Rahardjo. Jadi, menurutnya, Indonesia itu tidak melakukan industrialisasi. Karena Indonesia itu hanya memiliki pabrik saja, itu pun juga tidak. Apa sebetulnya yang terjadi? Menyelenggarakan pendirian pabrik, ya, di Indonesia. Tetapi (semua itu) adalah milik asing. Negara Indonesia itu, menirukan ucapan tegas dan terus terang Dawam Rahardjo, kiranya hanya sekadar berfungsi sebagai tukang pembersih wc yang diberaki oleh ekonomi kapitalis.

Sri-Edi Swasono mengingatkan pidato rektor UGM yang disampaikan pada saat perayaan Dies Natalis tahun 2013. Pidato Dies Natalis itu menegaskan bahwa kita (Indonesia) tidak berdaulat dalam bidang teknologi (untuk menagaskan kebanggaan yang salah hanya sebagai pasar dan konsumtif belaka). Kita tidak berdaulat dalam bibit (untuk menggambarkan betapa paradox sebuah Negara dengan kekayaan terandal dalam karakteristik agraris ternyata kelaparan). Kita tidak berdaulat dalam mesiu (untuk menggambarkan kebanggaan kosong yang selama ini digembar-gemborkan tentang kekuatan angkatan oerang). Kita tidak berdaulat dalam pangan. Kita tidak berdaulat dalam energi. Kita tidak berdaulat dalam obat. Kita tidak berdaulat dalam industri. Untuk obat-obatan Indonesia umumnya hanya sebagai perakit. Industri juga paling-paling hanya perakit. (Karena itu) Kita kehilangan banyak kedaulatan. Saya, kata Sri-Edi Swasono, menuding, apa yang kau ajarkan kepada mahasiswamu. Kok mahasiswamu menjadi begini, dan tidak melihat bahwa keadaan sekarang itu bertentangan dengan UUD 1945. Tidak melihat bahwa tanpa kedaulatan itu memalukan. Kok tidak ada yang terasa (seperti) itu?

Revrisond Baswir dari UGM mengemukakan kesaksian serius. Katanya, saya kira universitas berhentilah menyibukkan diri dengan embel-embel Wolrd Class University, research university, whatever (entah embel-embel apalah). Bagi saya, tegas Revrisond Baswir,  itu semua hanyalah cerminan dari neo kolonialisme, dan jangan-jangan memang kenyataannya seperti itu. Bahwa padasarnya perguruan tinggi di Indonesia selama ini (hanya) berperan sebagai pusat pengkaderan agen-agen kolonial.

Jadi, semua itu karena kemarahan terhadap substansi neo-kolonialisme yang sangat mencemaskan. Begitu pun saya masih tetap ingin mengingatkan “Hati-Hati Melawan Ahok”.

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan, 17 Oktober 2016, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: