'nBASIS

Home » ARTIKEL » AUDIT TUNTAS PT SOL

AUDIT TUNTAS PT SOL

AKSES

  • 512,201 KALI

ARSIP


Untuk maslahat semua pihak sangat diperlukan audit menyeluruh terhadap manajemen PT SOL saat ini | Pihak Kepolisian juga sangat diharapkan tak serta-merta akan begitu tega menerapkan pasal-pasal hukum yang memosisikan warga yang kini ditahan dan ditersangkakan sebagai penjahat yang sangat perlu dipenjarakan | Kita sangat memerlukan keadilan substantif (filosofis dan sosiologis), selain keadilan juridis dengan andalan pasal-pasal pidana menghadapi masalah ini |

Tanggal 15 Oktober 2016 yang lalu, sekitar pukul 12.05 WIB, terjadi insiden pada lokasi PT Sarulla Operation Limited (SOL) di Silangkitang, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Insiden itu menyebabkan pihak Kepolisian (Polres Kabupaten Tapanuli Utara) melakukan penangkapan-penangkapan. Setelah pemeriksaan maka Kepolisian memosisikan 22 orang menjadi tersangka dengan 3 tuduhan terpisah atau kombinasi. Tuduhan pertama, melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama. Tuduhan kedua, melakukan perusakan secara bersama-sama. Tuduhan ketiga, penganiayaan secara bersama-sama. Ketiga tuduhan itu didasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) sub 170 sub 406 dan 351 ayat (1).

Lima orang pekerja berkewarganegaraan Korea yang berada di lokasi itu saat insiden terjadi mengalami luka-luka ringan, dan kini semuanya sudah pulih kembali setelah perobatan. Pekerja asal Korea ini pun dikhabarkan sudah melaporkan kejadian itu ke pihak kedutaan besar negaranya di Jakarta.

Kamera CCTV yang terpasang merekam kejadian itu. Karena itu, selain para tersangka yang sudah ditahan oleh pihak Kepolisian, masih ada lagi orang yang hingga kini belum berani kembali ke rumah karena merasa takut akan dirazia dan ditangkap oleh petugas keamanan. Sampai kapan mereka akan menghilang, tidak ada yang tahu.

Media massa dalam pemberitaan-pemberitaannya, pihak Kepolisian dan bahkan pihak PT SOL sendiri, sama sekali tak pernah memperhitungkan fakta lainnya yang begitu penting disikapi dalam insiden ini, yakni kerugian atau dampak yang diterima oleh masyarakat. Dua orang ibu yang sedang hamil mengalami keguguran. Berarti dua jiwa (janin) meninggal dan itu artinya Indonesia kehilangan putera/puteri bangsa yang mestinya tak boleh tak berduka atas musibah itu.

Nyawa melayang. Itu tak sederhana. Dua jiwa lainnya (ibu dari janin yang gugur itu) mengalami penderitaan tak terperikan, janin mereka dirampas dari rahim. Begitu pun keluarganya, dan seluruh warga juga merasa terpukul dengan kejadian itu. Seorang lelaki yang sebelumnya mungkin saja memiliki masalah kesehatan (jantung), pingsan saat insiden terjadi dan kondisinya masih lemah hingga sekarang. Ia tak berada di lokasi.

Semua itu tak boleh ditutup-tutupi atau bajkan dianggap tidak ada dengan membesar-besarkan kerugian yang diderita PT SOL agar warga merasa tak berhak atas kewajaran beroleh perlakuan pantas atas apa yang mereka derita akibat kecerobohan PT SOL. Jika secara hukum para tersangka yang dikenai tiga pasal di atas [Pasal 363 ayat (1) sub 170 sub 406 dan 351 ayat (1)] dianggap sangat pantas, mengapa korban manusia dan kerugian moral akibat kecerobohan dan kelalaian PT SOL tidak dianggap peristiwa hukum berinti pelanggaran pidana?

Dengan durasi belasan menit terjadi kekacauan yang diawali letupan keras, diikuti oleh suara sangat bising mendesing yang disertai kepulan asap membubung ke udara, yang terdengar dan terpantau dari jarak radius 3 sampai 5 kilometer dari lokasi PT SOL di Silangkitang, mengundang perhatian warga. Mereka mengerumuni lokasi. Menurut keterangan banyak orang jumlahnya ratusan (sumber paling terpercaya menyebut 600-an orang). Secara psikologis warga tak sekadar ingin tahu apa yang terjadi, melainkan dengan perasaan campur baur antara takut, cemas dan ketidak-pastian keselamatan. Mereka begitu saja berkerumun dengan spontan. Gerangan apa yang akan terjadi? Pertanyaan itu tak terjawab. Sebelumnya peristiwa-peristiwa mencemaskan pernah terjadi, dan warga selalu merasa keselamatannya sedang terancam.

Menurut pengakuan pihak PT SOL, pada bulan Juli 2016 yang lalu sebetulnya sudah diadakan sosialisasi untuk persiapan melakukan ujicoba. Doni dan Daniel, yang menjelaskan kejadian itu mewakili pihak PT SOL, tampaknya memilih frasa tertentu untuk mengesankan bahwa insiden itu kurang lebih hanyalah sebagai kejadian normal belaka, sesuatu yang sangat saya ragukan. Malah keterangan mereka berdua disampaikan dengan gaya tertentu agar dengan sendirinya diterima oleh masyarakat begitu saja ketika mereka membedakan terminologi ledakan dan letupan, sesuatu yang bagi masyarakat dianggap penyederhanaan dan usaha apologetik yang tak pantas.

Saya kira juga benar bahwa ledakan itu memang berbeda dengan letupan. Tetapi bukan itu inti masalah yang perlu segera ditanggulangi. Bagi saya kejadian ini malah sebuah insiden yang PT SOL sendiri tak pernah memperhitungkan dampaknya sebelumnya. Jika memang sudah ada sosialisasi yang dilancarkan, dan mereka sebelumnya sudah menghitung dengan cermat bentuk dan besaran serta dampak kejadian (suara letupan, kebisingan, dan kepulan asap, kerumunan massa yang terundang dengan sendirinya), semua kejadian buruk yang mengiringi tidak akan muncul.

Dari tradisi Kristen di sini telah begitu lama terbentuk instrumen komunikasi budaya yang kuat. Saat ada kejadian yang menyangkut maslahat publik, lonceng gereja pastilah berdentang. Isyarat itu memberi tahu, membuat sikap dan prilaku yang diperlukan sesuai nilai dan budaya lokal. Tetapi PT SOL ceroboh. Mereka lalai. Anehnya hukum berusaha tak melihatnya.

Jika ingin penuh penghargaan atas nasib warga di sekitar lokasi PT SOL, dalam sosialisasi mestinya sudah harus dijelaskan apa saja yang akan terjadi. Juga mereka patut diduga merasa wajib meminta kesediaan ibu, anak-anak dan orang-orang tua, termasuk orang dengan ketahanan psikhis dan fisik yang lemah, untuk diungsikan ke sebuah zona aman agar terhindar dari dampak. Mengapa mereka tak melakukan itu? Inilah yang mungkin dapat disebut dengan bahasa lokal pajago-jagohon (arogansi yang didasari perasaan pandang enteng). Pandang enteng terhadap keselamatan warga? Apa boleh buat, bahasa itu memang tepat digunakan untuk insiden ini.

Relasi PT SOL dengan warga sangat tidak sehat. Saya kira tiga faktor penyebabnya ialah masalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang tidak kredible, rekrutmen tenaga kerja dan sosialisasi. Selain itu masih terdapat kemungkinan faktor lain, yakni pola distribusi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dokumen AMDAL adalah sesuatu yang sejak dini sudah dipersoalkan banyak pihak termasuk Majelis Pimpinan Pusat Parsadaan Luat Pahae Indonesia (MPP-PLPI). Jika AMDAL-nya kredible mustahil tak menghitung resiko-resiko lingkungan yang wajib ditanggulangi untuk melindungi warga dari dampak, seperti kualitas udara yang memburuk, kebisingan, gangguan harmoni akibat pendatang baru, kualitas lahan persawahan yang terganggu dan lain-lain.

Baru-baru ini telah timbul pertentangan keras antara PT PLN sebagai pihak pembeli energi listrik yang dihasilkan oleh PT SOL dengan warga. Dua buah di antara menara-menara Sutet didirikan sedemikian rupa hingga kabel bermuatan aliran listrik tegangan tinggi itu berada di atas pemukiman. Mungkin PLN merasa memiliki dasar teoritik yang berlaku umum tanpa memperhitungkan struktur tanah yang kerap longsor dan daerah yang kerap mengalami gempa.

Struktur tanah di sini tak jauh berbeda dengan struktur tanah di Aek Latong (Tapanuli Selatan) yang dalam salah satu kejadian terbesarnya tempo hari malah sebuah perkampungan total bergeser beberapa puluh meter dari sebuah ketinggian tertentu ke bawah. Masalah ini sudah menjadi perhatian komnas HAM yang beberapa hari lalu sudah melayangkan surat kepada PT PLN dan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara.  Betul PT SOL tidak memiliki tanggung jawab tentang masalah ini, tetapi di mata awam semua gara-gara PT SOL. Tanggung jawab moral PT SOL tidak dengan begitu dapat dilepaskan. Kecuali PT SOL memang hanya perlu memikirkan berapa banyak uang dari kekayaan Indonesia yang dapat diraihnya.

Orang-orang awam di sini umumnya juga berkata dengan polos “para petinggi PT SOL dan karyawannya dibuatkan perumahan di Siarang-arang yang jaraknya jauh sekali dari lokasi PT SOL. Itu menandakan bahwa di sini ada bahaya besar untuk para pemukim yang menyebabkan mereka sangat berhitung atas keselamatan karyawan mereka. Tetapi PT SOL tak merasa penting menghitung keselamatan kita”. Saya kira pernyataan awam tidak selalu benar, tetapi jika mereka membanding pengalaman empiris selama ini, pernyataan mereka tak pantas disalahkan.

Pada pertemuan MPP-PLPI dengan pihak PT SOL bulan Februari lalu, masalah rekrutmen tenaga kerja menjadi salah satu sorotan penting. Warga sekitar banyak yang merasa tak diindahkan. Warga di sini sadar penggunaan high technology  akan sangat terbatas membutuhkan tenaga kerja dan kwalifikasi itu menyisihkan kesempatan sebagian terbesar warga sekitar. Tetapi jika untuk tukang gali parit dan tukang las, apakah anak muda bermarga Sitompul atau bermarga Panggabean, Simatupang, atau bermarga lokal lainnya yang tinggal di sekitar lokasi PT SOL tidak perlu dipertimbangkan?

Hingga kini tak begitu banyak orang yang tahu (di sekitar lokasi PT SOL) tentang mekanisme produksi energi listrik, meski semua orang ingat bahwa sejak awal perjanjian proyek ini diketahui akan menghasilkan energi listrik 330 MW. Bagaimana panas bumi (geothermal) dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik adalah sesuatu pengetahuan yang tak dimiliki oleh warga. Rasanya hal itu begitu mahal untuk mereka ketahui. Saya kira tak pantas PT SOL membiarkan masalah ini tetap gelap bagi warga sekitar. Agenda sosialisasi PT SOL sangat tak substantif.

Di negeri ini sudah ada undang-undang tentang CSR. Tetapi dalam praktiknya kerap ada pihak yang oleh kekuasannya merasa pantas menjadi penentu kebijakan untuk itu, di luar perusahaan. Intervensi semacam itu mungkin tak tertutup peluang akan baik untuk taraf tertentu, namun akan kerap menjadi sumber masalah jika dibandingkan antara praktik dan hakekat.

Menurut hemat saya, warga sekitar kini sangat memerlukan perkuatan ekonomi yang untuk kondisi lokal akan masih tetap bertumpu pada pertanian. Dana CSR sangat perlu dikelola untuk menghadirkan iklim pertanian yang mendorong perkuatan warga, agar ia beroleh kesempatan dan kelapangan menyekolahkan anak-anaknya, agar ia beroleh kesempatan untuk berbelanja kebutuhan hidup sehari-hari, agar ia beroleh kepercayaan diri sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berhak atas kemakmuran. Dana CSR tak berprioritas kegiatan karitatif, meski pun itu dimungkinkan.

Akumulasi semua kerumitan itu pasti sangat memengaruhi insiden 15 Oktober 2016 di PT SOL. Ada perasaan keterampasan yang setiap saat menanti kesempatan untuk dilampiaskan. Fakta menunjukkan bahwa di antara mereka yang ditersangkakan sekarang dan ditahan oleh pihak Kepolisian adalah karyawan di PT SOL sendiri. Bukankah hal serupa ini dapat dikategorikan sebagai perlawanan kaum lemah sebagaimana ditegaskan oleh James Scott (Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press 1985)?

Sangat menyedihkan pernyataan resmi pihak PT SOL beberapa saat setelah insiden terjadi yang menuding warga belum siap menerima pembangunan. Ini sebuah kesalahan besar yang bersumber dari kegegabahan tersebab logika penempatan kapital (PT SOL) jauh di atas martabat manusia. Padahal diketahui bahwa warga di sini sangat faham peran strategis PT SOL dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang oleh presiden yang mereka pilih (Jokowi) dijadikan sebagai salah satu program penting memajukan Indonesia. Catatlah warga telah bersuka-rela menyerahkan tanahnya yang parmanoan (warisan) itu kepada PT SOL dengan ganti rugi yang murah. Harga tertinggi hanya Rp 65.000. Mengapa ada harga tertinggi? Intimidasi para calo juga bermain di sini, dan Negara menyaksikannya begitu saja sebagaimana kelaziman di mana-mana.

Untuk maslahat semua pihak sangat diperlukan audit menyeluruh terhadap manajemen PT SOL saat ini. Pihak Kepolisian juga sangat diharapkan tak serta-merta akan begitu tega menerapkan pasal-pasal hukum yang memosisikan warga yang kini ditahan dan ditersangkakan sebagai penjahat yang sangat perlu dipenjarakan. Kita sangat memerlukan keadilan substantif (filosofis dan sosiologis), selain keadilan juridis dengan andalan pasal-pasal pidana menghadapi masalah ini.

Semua fakta menunjukkan insiden itu spontanitas. Tidak ada niatan mencuri. Tidak ada niatan menganiaya orang. Tidak ada peran provakator. Rakyat hanya mengalami apa yang oleh Robert Ted Gurr (Why Men Rebel, 1970) sebagai relative deprivation (perasaan keterampasan) yang berakumulasi dari pengalaman yang muncul dalam relasi warga-PT SOL selama ini. Bagi saya begitu penting menyerukan “ bebaskan mereka”.

Ke depan hal yang wajib diciptakan di PTS SOL dalam kaitannya dengan relasi kepada warga adalah menciptakan pagar jiwa. Bukan pagar besi, beton dan senjata aparat. Tak cukup peluru untuk mereka dan sangatlah tak tepat disasarkan kepada mereka. Berilah pengertian yang baik. Ajak mereka menumbuhkan perasaan memiliki proyek strategis ini (sense of belonging). Adillah memperlakukan mereka. Hadirkan nurani dalam memandang mereka.

 

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, 24 Oktober 2016, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: