'nBASIS

Home » ARTIKEL » OBSESI POLITIK SITEPU

OBSESI POLITIK SITEPU

AKSES

  • 535,235 KALI

ARSIP


ngogesa-golkar

Saya ingin Golkar tersinggung berat karena untuk negeri yang oleh dunia dikenal agraris cangkul saja wajib pula diimpor. Apa lagi harga diri kita? Dimana lagi wibawa kita? Apa bukan omong kosong swasembada pangan jika mengiringi impor raskin selama ini kita terus menerus memupuk ketergantungan bahkan untuk peralatan dasar pertanian seperti cangkul?

Begini, seninaku (saudaraku). Rebutlah jabatan Gubernur periode mendatang. Jangan merasa canggung berhadapan dengan figur mana pun yang kini sudah mulai pasang kuda-kuda, termasuk incumbent  HT Erry Nuradi yang selalu dengan ringan memasangkan kata “Paten” itu untuk segala situasi dan keadaan. Kuasai mayoritas kursi legislatif di 33 kabupaten dan kota se Sumatera Utara. Begitu juga legislatif provinsi yang berkapasitas 100 kursi itu. Kuasai pula mayoritas suara di dapil sumut 1, 2 dan 3 hingga kader Golkar dapat dilejitkan mendominasi 30 kursi untuk DPR-RI dari Sumatera Utara. Ketua Umum Setya Novanto sudah pernah menjanjikan capaian kemenangan 60 % dalam Pilkada, dukunglah itu sepenuhnya dalam Pilkada serentak 2017 maupun 2018.Tentu wajib diingat ada daerah mahkota, yakni Kabupaten Langkat, sebagai daerah Kabupaten tempat seninaku berkuasa selama hampir 10 tahun menjabat Bupati. Suara Golkar di sana jangan sampai rontok karena pemilih lebih dipikat dan dikuasai partai-partai lain. Itu bisa sangat  memalukan. Tetapi, seninaku, jika hanya berkorban untuk urusan-urusan itu masihlah belum bermakna apa-apa untuk daerah kita Sumatera Utara, apalagi negeri kita Indonesia. Hanya jika rakyat dibela, barulah sejarah politik di negeri ini dimulai. Ayo seninaku, Ngogesa Sitepu.

Itulah catatan ringkas yang saya buat dan simpan dalam file politik saya ketika membaca berita pada halaman satu Harian Waspada Medan (Jum’at 28/10/2016) yang diberi judul “Ngogesa Sitepu Dilantik Menjadi Ketua Golkar Sumut, Segenap Pengurus Siap Berkorban”.

Sama sekali saya tak mengenal dekat Ngogesa Sitepu, meski saya menggunakan panggilan “seninaku”. Walau pernah bertemu dan berdiskusi saat ia mempersiapkan diri untuk menghadapi rivalnya pada putaran kedua Pilkada Kabupaten Langkat untuk periode pertamanya bersama Budiono, saya tak kenal dekat dengan beliau.

Bahwa Ngogesa Sitepu adalah tokoh tersohor masyarakat yang berasal dari Langkat, bahkan sebelum menjadi Bupati, semua orang tahu. Ia pengusaha berpengaruh. Aktif di Golkar mulai dari jenjang terbawah. Itu semua pengetahuan umum yang tak begitu istimewa jika pun saya tahu.

Terlebih di Negara berkembang seperti kita, partai politik itu adalah sebuah masalah besar. Setidaknya itu sudah kita ketahui bersama dan sejak lama, tak hanya karena orang-orang pintar memberi tahu kita. Kenneth Wollack, President of the National Democratic Institute for International Affairs dalam ceramahnya pada Carnegie Endowment for International Peace & China Reform Forum di Beijing (17 Desember  2002) berjudul “Political Parties in Developing and Developed Countries” dengan serius mengulas padat tentang gejala yang begitu jelas dalam penurunan kualitas partai politik di negara demokrasi maju apalagi di Negara berkembang.

Partai politik memang menghadapi krisis mendalam di seluruh dunia, padahal partai politik itu adalah institusi yang menghimpun orang-orang yang menjadi pihak yang terus-menerus memainkan peran yang tak tergantikan dalam sistem demokrasi kita. Sungguh, kelemahan partai politik harus ditanggulangi. Itu tak boleh sebatas gagasan-gagasan bertumpu pada penyediaan keuangan partai sebagaimana yang diajukan oleh KPK bersama LIPI baru-baru ini dengan rekomendasi perkuatan terhadap usul lama yang dengan rasa takut pernah disuarakan oleh partai, yakni triliunan rupiah untuk setiap partai pertahunnya dari sumber APBN.

Bagaimana memungkinkan perubahan untuk terus-menerus mempromosikan jalan terbaik bagi partisipasi warga meningkat dalam proses politik di seluruh dunia, bukanlah sesuatu yang sederhana seperti dicoba diteliti sendiri dengan cara yang kurang kredible oleh jajaran KPU di tanah air. Sebelum bercerita panjang lebar ke arah itu, mestinya pertanyaan serius sudah didahulukan “mengapa demokratisasi seakan memiliki hukum besi tak boleh berkaitan dengan kesejahteraan dan bahkan seakan bertujuan memupuk keterpurukan kaum lemah dengan kesenjangan yang begitu menyayat perasaan keadilan?

Secara global warga dunia telah tenggelam tanpa harap dan semakin frustrasi dengan partai-partai politik dan para pemimpin mereka sekaligus. Jajak pendapat, diskusi-diskusi kelompok terpusat dan perilaku pemilih selalu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memandang partai politik justru membebani karena tidak efektif, korup, dan tidak berhubungan dengan kebutuhan. Selain semakin sulit merekrut keanggotaan, orang-orang muda semakin ragu-ragu bergabung atau sekedar terkait saja dengan partai politik. Mestinya pada saat yang sama, dukungan telah meningkat untuk calon independen seiring gerakan anti-partai. Itu jika keadaan tak dimodifikasi secara keruh.

Bukankah dalam trend gerak perkembangan demokrasi yang sedang berkembang di seluruh dunia, partai-partai politik itu justru terlalu lemah, terlalu personalistik, terlalu membatasi diri untuk merengek di telapak kaki kekuasaan pemerintah yang dengan demikian membantunya untuk secara bersama menindas, atau terlalu korup. Orang-orang tertentu cenderung merasa menjadi lebih terhormat jika mampu keluar dari sentuhan kepartaian, meski di sudut lain ada kehormatan berbeda nilai bagi mereka yang mendapatkan reward kepartaian dalam jenjang karir bersama kehitaman politik yang tak berperikemanusiaan.

Kata Kenneth Wollack, dari Rusia ke Pakistan, ke Peru, ke Venezuela, dan negara-negara lain yang dapat kita akses data politiknya, semua ternyata mengalami krisis politik. Negaranya bermasalah dan dalam diagnosis objektif pastilah dengan mudah menemukan akar masalah justru ada pada jantung masalah politik yang dianut. Apalah bedanya demokratisasi Rusia dengan demokrasi kita di sini? Pada tahun 200-an Rusia beroleh kecemasan keadaan demokrasi terkait satu dasawarsa setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia telah menghasilkan partai politik yang kuat atau demokratis, tetapi, sayangnya, tidak banyak peluang untuk hidupnya sebuah alternatif lain (oposisi). Partai-partai politik di Rusia itu memang lemah karena politisi kuat mereka sengaja membuat mereka begitu.

Ingatlah presiden Yeltsin. Ia menentang partai politik dan begitu melihat ada keuntungan dalam bergabung satu ketika, ia pun dengan lincah meninggalkan Partai Komunis Uni Soviet. Kita mencatat ia memenangi dua pemilihan, namun sangat jelas ia tidak pernah berusaha sedikit pun untuk membangun sebuah organisasi yang berbasis pada program yang difahami dan dipentingkan konstituen. Penggantinya ialah orang kuat Vladimir Putin. Orang ini bukanlah anggota dari pihak manapun, meskipun kelompok mendukung dia memenangkan 25 persen suara dalam pemilihan Duma. Dunia mencatat bahwa Putin dengan begitu cepat dan buru-buru mengusulkan undang-undang yang akan membuat lebih sulit bagi berbagai pihak untuk saluran demokrasi dan mengatur lebih baik tatanan bangsa.

Catatan pada satu dan dua dasawarsa ini dipenuhi oleh keadaan yang tidak dapat ditutupi tentang sejumlah negara yang memiliki partai-partai politik yang benar-benar kehilangan mandat untuk berfungsi. Tentu variasi pengalaman pasti memiliki perbedaan-perbedaan dalam detil, seperti yang dapat disaksikan di Pakistan yang kerap bersintuhan dengan ancaman penggulingan militer, di Peru dan Venezuela yang mengalami keruntuhan (partai politik) karena korup dan elitis, serta hasilnya menyisakan kekosongan politik. Memang ada mekanisme menunjukkan gerakan yang cepat mengisi kekosongan itu oleh para pemimpin populis. Sayangnya orang-orang ini semuanya berangkat dari kecenderungan otoriter. Kata Kenneth Wollack, para pemimpin ini bangkit dari abu pihak yang mendiskreditkan dan mereka berusaha untuk lebih melemahkan sistem partai negara mereka, termasuk legislatif, dan semua itu dilakukan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Apa bedanya dengan kita di sini?

Kita tak usah perpanjang lagi tentang Negara-negara lain seperti Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Vietnam, China, Thailand, Singapura dan tetangga-tentangga kita yang lainnya. Kita cukupkan dengan mengatakan bahwa tak hanya dalam jajak pendapat, bahwa masyarakat memang merasakan kesenjangan antara dukungan untuk demokrasi dengan kepuasan dalam kinerja demokrasi dan kepercayaan dalam lembaga-lembaga demokrasi kita itu. Penyebabnya mungkin transparansi dan nilai demokrasi yang tak disebar menjadi milik setiap orang. Bukankah warga tidak tahu bagaimana politik membuat keputusan,  dan memiliki aturan terbuka yang mestinya dapat diakses dan akuntabel sebagai fondasi yang seharusnya untuk memicu kepercayaan politik?

Banyak sekali orang asal bicara di republik kita ini. Termasuk presiden kita yang terkenal dengan ucapan kerja, kerja, kerja, sambil menggambarkan persaingan global atas nama MEA dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang sangat neoliberalistik lainnya itu sambil juga mengurangi drastis besaran subsidi meski konstitusi memaksa pemerintahan melindungi segenap tumpah darah. Paradoks ini diamini oleh semua pihak, tanpa ada satu partai pun yang berbicara menentang.

Tahukah Golkar, belum lama ini santer diberitakan media bahwa Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyetujui importasi alat-alat dan mesin pertanian yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT PPI. Salah satu media yang memberitakan menyebutkan demikian: Khusus untuk cangkul selama ini yang masuk ke Indonesia adalah cangkul ilegal. Oleh karenanya, Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyetujui importasi alat-alat dan mesin pertanian yang pelaksanaannya dilakukan PT PPI. Disebutkannya, tahap perdana PT PPI mengimpor sebanyak satu kontainer dengan perincian 900 box x 24 pcs. PT PPI akan meningkatkan kuantitas importasi yang selanjutnya. Kebutuhan cangkul di Indonesia berkisar 40-50 kontainer perbulan. Untuk mendistribusikan alat berupa cangkul, pisau tebu, arit kelapa sawit, skup dan garpu, PT PPI menunjuk PT Sakti Utama Nusantara yang berdomisili di Medan sebagai distributor alat dan mesin pertanian untuk seluruh Indonesia.

Saya ingin Golkar ikut tersinggung beratlah karena masalah ini. Cangkul untuk negeri yang oleh dunia dikenal agraris wajib pula diimpor? Apa lagi harga diri kita? Dimana lagi wibawa kita? Apa bukan omong kosong swasembada pangan jika mengiringi impor raskin selama ini kita terus menerus memupuk ketergantungan bahkan untuk peralatan dasar pertanian seperti cangkul?

Tahun 2018 sudah sangat dekat dalam hitungan agenda politik. Akan ada pemilihan Gubernur. Setelah itu akan ada pileg. Dalam hitungan saya tak begitu pentinglah merebut jabatan Ketua Golkar Tingkat I Sumatera Utara demi sebuah ketokohan belaka bagi seorang tokoh yang selama dua periode memimpin daerah (Bupati Langkat). Preseden lama ialah Haji Syamsul Arifin yang lebih nyaman dipanggil Dato Seri Lilawangsa yang berjuluk “sahabat Semua Suku” itu.

Merebut hati masyarakat harus berhenti sekedar slogan. Kedewasaan politik juga sangat diperlukan agar misalnya janganlah ada lagi peristiwa seburuk fenomena calon Kepala Daerah yang didukung oleh Partai Golkar itu (Ahok) yang menganggap dirinya sebagai guru kebenaran, hakim segala masalah dan sumber segala sumber hukum yang begitu pongah menistakan umat tertentu dan sudah begitu tidak mau disalahkan dan masih tetap menganggap diri sebagai korban karena mempertahankan nilai bhinneka tunggal ika.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, 31 Oktober 2016, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: