'nBASIS

Home » ARTIKEL » HARMONI DI SILANGKITANG

HARMONI DI SILANGKITANG

AKSES

  • 512,316 KALI

ARSIP


| Saya perlu memberi jaminan bahwa Presiden Jokowi tidak akan dicederai oleh siapa pun di sini | Bicara kurang santun (warga) saja pun tak akan terjadi kepada Presiden Jokowi | Jadi beliau tidak perlu merasa ragu, jangan menghindar seperti dilakukannya saat perwakilan umat Islam Indonesia yang berunjuk rasa tanggal 4 Nopember 2016 yang lalu meminta pertemuan di istana dan akhirnya hanya dapat bertemu dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla |


Sekarang saya sudah tidak begitu optimis lagi harmoni dapat dibangun kembali di Silangkitang. Itu setelah berhari-hari bersama para Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya melakukan pembicaraan-pembicaraan, yang melelahkan dan terkadang menaikkan emosi, gagal mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan damai pasca insiden 15 Oktober 2016 yang menyebabkan 22 warga ditahan pihak Kepolisian itu saya anggap sangat penting sebagai landasan yang baik untuk menghadapi hari-hari ke depan.

Warga dan semua orang yang terlibat dalam eksploitasi kekayaan alam panas bumi di sana (orang lokal maupun orang berkebangsaan asing) rasanya tidak mungkin tak saling merasa perlu berinteraksi. Tetapi jika perusahaan ini membangun tembok tinggi-tinggi yang di atasnya dipasangi lagi kawat berduri untuk membatasi interaksi di antara mereka, maka itu berarti ada api dalam sekam yang dipelihara. Sewaktu-waktu akan meledak, karena warga hingga kini merasa tak begitu diindahkan, dan perasaan itu pun akan disimpan baik-baik menunggu saat yang tepat untuk diekspresikan. Itu amat manusiawi.

Lawan dialog kami, manajemen PT Sarulla Operation Limited (SOL) dan manajemen salah satu kontraktor yang bekerja untuk SOL di sana, yakni PT Hundai, saya rasakan tetap bersikukuh dengan sikap sangat defensif. Mungkin tepat saya sebut mereka tidak bersedia melihat masalah secara menyeluruh dan seobjektif mungkin. Padahal, jika benar Presiden Jokowi akan hadir dalam waktu dekat di sana, seperti biasa dalam kunjungannya ke berbagai tempat di Indonesia,  melakukan seremoni peresmian, ekspresi resistensi pastilah muncul dan skalanya pastilah besar pula.

Saya bayangkan Presiden Jokowi dan rombongan mendarat dengan pesawat kepresidenan di bandara Silangit untuk selanjutnya melakukan perjalanan darat dengan bis pariwisata yang lux dan nyaman. Beberapa kilometer sebelum desa Silangkitang tempat berdirinya industri terbesar geothermal Indonesia itu, warga sudah berbondong di sisi kanan dan kiri jalan sambil menaikkan pamplet tinggi-tinggi agar dapat dibaca oleh Presiden Jokowi dan rombongan.

Satu atau dua kilometer sebelum lokasi lalulintas sudah sangat macet dan bertambah macet setiap menit karena kenderaan yang datang dari arah Selatan maupun Utara praktis terpaksa berjalan perlahan bukan karena hasrat warga yang ingin keluhannya didengar dan diperhatikan, melainkan karena Presiden Jokowi datang. Jalan lintas Sumatera pada wilayah ini memang sangat kecil. Susah bagi jenis long vehicle berpapasan di sini.

Presiden Jokowi turun dari bis dan mulai berjalan. Warga akan berusaha mendekat, berkerumun menyalami, menunjukkan pamplet dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta permohonan yang menghibakan. Warga ini adalah bagian dari keseluruhan yang berhasil lolos dari pantauan petugas keamanan. Warga kebanyakan lainnya sudah diamankan karena dianggap mengganggu agenda perjalanan Presiden Jokowi. Ya, akhirnya mereka diamankan oleh pihak yang bertugas mengamankan kunjungan Presiden ke desa kecil berpotensi ekonomi raksasa ini.

“Tolong kami pak Presiden. Kami tak berdaya. Kami tak dipandang. Sebanyak 22 warga kami ditahan di Polres Tapanuli Utara. Sejumlah lainnya masih belum berani pulang ke rumah karena takut ditangkap oleh Polres Tapanuli Utara. Industri geothermal ini kami fahami sebagai uang masuk besar untuk Negara. Juga menjadi jawaban akselerasi kemajuan bangsa karena krisis energi teratasi. Pak Presiden Jokowi, apakah tidak cukup berbahaya kami tinggal di bawah bentangan aliran kabel bermuatan listrik tegangan tinggi, karena menara sutet nomor 27 dan 28 benar-benar berada di atas tanah dan rumah kami yang selama ini dikenal rawan longsor dan juga kerap gempa. Ini pak, copy surat Komnas HAM yang meminta perhatian berbagai pihak tentang masalah ini. Protes dan unjuk rasa kami tak diindahkan. Tolonglah kami Bapak Presiden. Jika ini memang tak berbahaya bagi kami menurut bapak Presiden, maka kami bisa lega menerimanya”.

Lalu Presiden Jokowi bertanya kepada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dan dengan sikap sempurna Kapolres Tapanuli Utara AKBP Dudus Harley Davidson bersiap memberi penjelasan. Dari jawaban yang diterima oleh Presiden Jokowi, maka perintah pun dikeluarkan. “Pembangunan untuk rakyat. Rakyat tak boleh disengsarakan. Mereka malah wajib mendapat peningkatan kesejahteraan dari perusahaan ini. Apakah melalui CSR, apakah melalui perekrutan tenaga kerja, dan lain-lain. Ini mesti diatur sebaik-baiknya. Pak Bupati tolong semua keluhan yang dikemukakan oleh warga itu ditindak-lanjuti. Pihak manajemen tidak boleh mengabaikan hak-hak normatif warga”.

Saya perlu memberi jaminan bahwa Presiden Jokowi tidak akan dicederai oleh siapa pun di sini. Bicara kurang santun (warga) saja pun tak akan terjadi kepada Presiden Jokowi. Jadi beliau tidak perlu merasa ragu, jangan menghindar seperti dilakukannya saat perwakilan umat Islam Indonesia yang berunjuk rasa tanggal 4 Nopember 2016 yang lalu meminta pertemuan di istana dan akhirnya hanya dapat bertemu dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Misi saya dan kawan-kawan dari Majelis Pimpinan Pusat Parsadaan Luat Pahae Indonesia (MPP-PLPI) di Silangkitang adalah untuk mendorong terbangunnya kesepakatan perjanjian damai antara masyarakat secara keseluruhan dengan para pihak pada industri geothermal terbesar di Indonesia itu. Kami menyertai masyarakat lokal untuk menawarkan rekonsiliasi pasca insiden 15 Oktober 2016 yang menyebabkan penahanan terhadap 22 warga. Kami berharap insiden itu dilihat secara keseluruhan sehingga dengan mudah dapat membuka jalan terbaik untuk evaluasi  setiap pihak yang selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan semangat rekonsiliasi yang memperkuat basis moral dan kultural dalam relasi perusahaan multinational itu dengan masyarakat lokal.

Dalam pandangan saya, sangatlah mudah memilihkan pasal-pasal pidana bagi ke 22 orang yang kini ditahan pasca insiden. Tetapi pertanyaannya apakah dengan pemenjaraan para tersangka keamanan operasional perusahaan industri geothermal berkapasitas 350 MW energi listrik itu dapat langgeng ke depan? Mungkin ada saja orang yang berfikir sangat simplistis dan memilih membangun tembok dan kawat berduri hingga menyerupai benteng pertahanan agar dengan menihilkan relasi PT SOL dengan rakyat dengan sendirinya potensi gangguan menjadi nihil pula. Itu teori yang salah, hanya kita temukan pada saat kompeni (Belanda) berkuasa.

Dengan kerangka berfikir seperti itulah kami dari MPP-PLPI menawarkan lose-lose solution (solusi kalah-kalah) jika tak lagi mungkin meraih win-win solution (solusi menang-menang) berdasarkan UU No 7 Tahun 2012 dan PP No 2 Tahun 2015. Sayangnya tawaran itu tidak cukup difahami, baik oleh pihak PT SOL dan rekanan di dalamnya maupun pihak keamanan. Jika pun secara ekstrim menggunakan pasal-pasal pidana dan perdata, sebetulnya masyarakat lokal secara keseluruhan adalah korban sesungguhnya dikarenakan banyak faktor, di antaranya kesemberonoan pembuatan AMDAL, lemahnya sosialisasi dan pola-pola rekrutmen tenaga kerja yang mengundang kecemburuan sosial. Bahkan sejak proses awal kehadiran perusahaan ini telah mengundang masalah ketika ganti rugi lahan warga berlangsung.

Sebagaimana telah luas diketahui melalui pemberitaan media, pada tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 12.05 WIB telah terjadi sebuah insiden atau kekacauan di lokasi industri geothermal PT SOL. Insiden itu diawali sebuah letupan keras yang diikuti oleh suara sangat bising mendesing yang disertai kepulan asap membubung tinggi ke udara. Mendadak-sontak 600-an warga berkerumun mendatangi  lokasi PT SOL. Dengan perasaan campur baur (antara takut, cemas dan ketidak-pastian keselamatan), warga menjadi tidak terkendali. Letupan dahsyat, desingan keras dan kepulan asap yang terjadi di lokasi PT SOL itu memang terdengar dan terpantau dari jarak radius 3 sampai 5 kilometer.

Dua orang ibu yang sedang hamil mengalami keguguran dan terpaksa dirawat di rumah sakit, diduga karena diakibatkan oleh letupan dahsyat. Lima orang pekerja asing asal Korea mengalami luka-luka ringan. Mereka mendapat perlakuan buruk dari massa. Meskipun mereka sudah pulih setelah mendapat perobatan, namun mereka tak urung melaporkan kejadian itu kepada kedutaan besar Negara mereka di Jakarta.

Saya berkeyakinan Presiden Jokowi akan tertarik dengan informasi ini dan meminta diantarkan ke rumah kedua ibu yang mengalami musibah itu. Ibu Iriana akan lebih pro aktif saat bertemu dengan kedua ibu yang malang itu. Pekerja asal Korea itu pun akan diminta dihadirkan oleh Presiden Jokowi untuk disapa, menurut saya. Kemudian Presiden Jokowi secara teliti akan melihat pos-pos penjagaan dan bertanya siapa-siapa saja yang bertugas saat kerumunan warga yang marah menyerbu lokasi melewati petugas-petugas pengamanan berlapis termasuk pintu pagar yang terbuat dari besi. Apakah para petugas itu mendapat perlakuan buruk dari warga, apakah mereka melakukan perlawanan. Jika mereka saat itu memiliki senjata, apakah mereka menembakkan peluru kepada warga yang merangsek masuk.

Saya sendiri lama baru menyadari pentingnya pertanyaan itu. Setelah saya sadari semua kejadian di dalam base camp PT SOL dan Hyundai pastilah terlebih dahulu dihadang oleh petugas pengamanan berlapis, dan jika 5 orang pekerja Korea di base camp cedera, tentu pencederaan mesti terjadi terlebih dahulu kepada para petugas pengamanan di front terdepan.

Jika saya ada di Silangkitang saat kehadiran Presiden Jokowi, maka saya akan berusaha menyampaikan kepada beliau bahwa kejadian ini bersifat spontan dan bersumber dari kelalaian PT SOL. Tidak ada niat (rencana) ke-22 warga yang kini ditahan itu untuk melakukan penganiayaan. Tidak ada niat (rencana) atau permufakatan untuk melakukan pengrusakan, dan tidak ada niat (rencana) dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Pasal 363 ayat (1) sub 170 sub 406 dan 351 ayat (1) tidak tepat dikenakan kepada mereka. Jika sifat insiden ini delik biasa (bukan delik aduan), maka pendekatan pidana juga wajib digunakan untuk meminta pertanggungjawabab PT SOL. Kelalaian mereka telah menyebabkan kekacauan pada tanggal 15 Oktober 2016 lalu.

Saya akan usulkan pula kepada Presiden Jokowi agar semua pihak bersepakat memandang insiden 15 Oktober 2015 di PT SOL ini sebagai kejadian spontan dan lebih baik dilihat dengan pendekatan rekonsiliasi sesuai UU No 7 Tahun 2012 yang sudah diperjelas oleh PP Nomor 2 tahun 2015.

Semua pihak yang kini berada dalam situasi yang saling curiga dan saling membenci, juga harus segera diakhiri. Solusi menang-menang (win-win solution) atau kalah-kalah (lose-lose solution) melalui rekonsiliasi tuntas wajib dikedepankan. Disadari bahwa semua yang terjadi telah merobek harmoni dan membebani semua pihak. Tetapi masa depan tidak boleh dikorbankan.

Untuk menjaga kondusivitas, PT SOL hendaknya akan tetap berusaha sebaik-baiknya memperbaiki pola-pola operasional. Pemukiman warga yang sangat berdekatan dengan PT SOL sebaiknya dipindahkan. Hal lain yang saya rasa perlu saya kemukakan kepada Presiden Jokowi adalah usul menghindari sikap-sikap masa bodo dan menggantinya dengan responsibilitas atas urusan atau masalahat publik pada industri geothermal ini. Untuk apa, atau apa untungnya menunda-nunda atau bahkan menganggap sepele urusan yang menggangu maslahat publik, padahal jelas sebagai kewajiban.

Seperti pada kasus Akok, mengapalah Indonesia menguras energi hingga mencatatkan kebencian mayoritas bangsa Indonesia. Bukankah kini mayoritas rakyat bertanya siapa yang berhutang banyak kepada Ahok dan kekuatan raksasa di belakangnya hingga ia menjadi seakan kebal hukum. Warga Silangkitang juga tidak perlu marah dan melanjutkan rasa ketidak-puasannya. Segeralah.

 

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, Senin 7 Nopember 2016, hlm B7


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: