'nBASIS

Home » ARTIKEL » BUKANKAH SEBAIKNYA AHOK DITAHAN?

BUKANKAH SEBAIKNYA AHOK DITAHAN?

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


permadi-sh
| Paling cerdas jika para toke di belakang Ahok, berdasarkan kalkulasi dan nalar bisnis, mencari figur lain untuk didukung dalam era politik transaksi ini | Ahok biarlah menjadi masa lalu…..|

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sewaktu menjadi narasumber tunggal pada sebuah tv swasta, pekan lalu, di Jakarta, mengatakan bahwa pada tahun 1918 sebuah majalah yang terbit di Hindia Belanda bernama Jawi Isworo memuat tulisan yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Ketika itu penduduk (Indonesia) masih berjumlah sekitar 50 juta orang. Protes besar muncul dengan kekuatan 35 ribu orang yang berkumpul di Surabaya, persis seperti kejadian Aksi Damai Nasional Terbesar tanggal 4 Nopember 2016 yang lalu (ADNT411). Pemerintah memang akhirnya bertindak tepat, dan redaktur majalah itu dikenai hukuman kurungan.

Kemudian, kata Mahfud MD, ketika seorang perempuan aneh bernama Lia Eden  mengaku beroleh wahyu dari Tuhan melalui Jibril, itu juga dengan tegas dianggap penodaan terhadap Islam. Dia telah dihukum. Seorang lelaki bernama Ahmad Musadek yang mengaku dirinya utusan Tuhan, melalui peradilan akhirnya mendapat hukuman setimpal. Terakhir, belum lama ini, seorang perempuan di Bali juga telah dihukum karena dianggap menghina agama Hindu.  Mengapa Ahok tidak ditahan? Semua jurisprudensi yang ada tentang kasus-kasus yang sama sebelumnya di Indonesia mestinya tak boleh diabaikan, dan dalam sistem hukum kurang lebih jurisprudensi itu sama kekuatannya dengan undang-undang, karena menjadi bagian dari sistem hukum.

Memang seseorang yang disangkakan melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, untuk dikenai status penahanan atas ketersangkaannya, ada syarat ancaman hukuman atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya, yakni 5 tahun. Meski pihak Kepolisian memiliki alasan untuk tidak menahan Ahok, tetapi ada hal yang mengganggu perasaan keadilan publik. Bahwa beberapa orang aktivis HMI langsung ditahan setelah penangkapan pasca ADNT411. Padahal mereka ini hanyalah bagian dari pihak yang melakukan perlawanan atas sikap penegakan hukum Indonesia terhadap Ahok yang dinilai sangat lamban menyahuti tuntutan publik.

Di sinilah perasaan publik tergores. Ketika pada akhirnya aktivis HMI itu dilepaskan, publik akhirnya benar-benar dapat menyadari bahwa tekanan tidak boleh dikendurkan dan proses hukum bisa berakhir menyedihkan. Dugaan seperti ini tidak selalu benar, tetapi selalu memiliki landasan empiris dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelihatannya tuduhan terhadap Ahmad Dhani (diduga mengeluarkan ucapan yang melecehkan Presiden saat ADNT411) pun tidak tak berdampak. Juga Fahri Hamzah yang dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah karena pernyataannya dianggap berkategori upaya percobaan penggulingan pemerintahan yang sah. Bersama Fadli Zon, Fahri Hamzah juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena saat ADNT411 keduanya dinilai melanggar kode etik DPR (kewajiban memelihara kerukunan nasional). Dampak dari semua ini bisa meredakan gelombang ketidak-puasan atau sebaliknya. Ini benar-benar tidak sederhana, dan apa pun yang ditempuh tidak mudah untuk tak mendapat reaksi, apalagi jika semua langkah ini benar-benar dimaksudkan untuk memperkecil energi dan perhatian publik, khususnya umat Islam, untuk mengawasi proses hukum terhadap sangkaan penistaan agama oleh Ahok.

Seorang warga Negara bernama Ismail Rajab telah memulai sebuah petisi pada situs change.org dengan tanda tangan miliknya satu-satunya yang dalam waktu singkat telah diikuti oleh belasan ribu pendukung. Ini hanya satu di antara sejumlah inisiatif berkategori perlawanan yang sangat wajar. Ismail Rajab menyerukan “Tahan Ahok Sekarang Juga”. Penalaran dan paparan ringkas Ismail Rajab menyatakan bahwa pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, Ahok yang tidak ditahan dan malah secara produktif telah kembali melakukan kekerasan verbal di muka publik. Dalam wawancara dengan media, Ahok menyatakan peserta ADNT411 adalah massa yang dibayar. Motif aksi tersebut adalah politik, bukan hukum. Ismail Rajab menilai pernyataan ini dapat menyulut reaksi dari masyarakat yang saat ini sedang dijaga situasinya agar kondusif. Oleh karena itu, kata Ismail Rajab, “kami menuntut Kepolisian Republik Indonesia agar segera menahan Ahok dengan alasan demi terwujudnya ketenangan serta persamaan di muka hukum”.

Aksi yang semula digaungkan akan berlangsung kembali tanggal 25 Nopember 2016 kelihatannya sudah terfragmentasi.  Ada daya khusus yang mengarah memecah fokus agar aksi Damai III dengan tuntutan tangkap Ahok tidak menghadirkan kekuatan massa setara atau lebih besar dari ADNT411 atau bahkan meniadakannya sama sekali.

Akibat kejadian pemboman sebuah gereja di Banjarmasin, sebuah peluang membesarkan isyu solidaritas kebhinnekaan tampaknya telah muncul dengan penyimbolan lilin di beberapa tempat sekaligus melambangkan duka yang dalam atas sebuah aksi biadab dan dengan tanpa disadari bernuansa tuduhan serampangan antitoleransi kepada umat Islam sebagaimana marak digaungkan melalui media sosial.

Umat Islam kelihatannya lebih banyak berdiam meski berperasaan sangat remuk berduka karena warganya senegara menjadi korban akibat seseorang yang secara faktual untuk sementara waktu dinyatakan bersimbolkan jihad telah melakukan makar. Tetapi kejadian ini tidak mungkin tak dikritisi oleh umat Islam. Nalar mereka bekerja, bahwa sekiranya teroris benar-benar begitu kuat di Indonesia, mengapa pada ADNT411 tidak terjadi pelampiasan agenda mereka yang selalu dinyatakan akan merubah Indonesia menjadi bagian dari ISIS. Jika seseorang pelaku makar dalam pemboman di Samarinda itu adalah binaan ISIS, mengapa ia memilih sebuah “wilayah yang jauh” sebagai sasaran yang hanya untuk melukai balita-balita yang tak berdosa dan sama sekali tak berdaya di sebuah gereja kecil. ISIS Bajarmasin tampaknya adalah jenis ISIS yang sangat tolol, tak mencerminkan pengendalinya yang begitu besar di luar sana.

Meskipun sangat diperlukan telaahan atas kasus pemboman di Banjarmasin untuk mendudukkannya secara politik apalagi hukum, gambaran ini tak terkendali menjadi mengarah kepada munculnya ancaman perpecahan yang sangat merugikan. Jika tak diantisipasi secara cermat, dan tidak segera diredakan, konflik horizontal atas dasar pemilahan agama dapat terjadi di berbagai tempat. Peran para pemimpin di tengah masyarakat sangat penting. Namun jika media mainstream tetap dinilai oleh umat Islam bermain-main dengan framing  yang merugikan, apalagi jika pemimpin tertinggi terlanjur dianggap tidak melukiskan ketegasan sikap, dan proporsionalitas penegakan hukum tidak memuaskan perasaan keadilan publik, modalitas untuk mempertahankan keutuhan negeri dapat sangat terganggu. Moga-moga saja “akal pendek yang pragmatis” tidak pula memicu “sumbu pendek” yang tak bijak plus tak bernalar.

Jum’at siang pekan lalu saya menerima sebuah pemberitahun melalui email yang diklaim dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berjudul  “Aksi Damai III, Tangkap Ahok !!”. Di sana ditegaskan bahwa Ahok harus ditahan  karena  sudah dinyatakan sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara sesuai pasal 156a KUHP. Berpotensi melarikan diri walau sudah dicekal Mabes Polri. Berpotensi menghilangkan barang bukti lainnya, selain yang sudah disita Polri, termasuk perangkat rekaman resmi Pemprov DKI Jakarta yang berada di bawah wewenangnya. Berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini yang suka mencaci dan menghina ulama dan umat Islam, seperti pernyataannya pada hari yang sama dirinya dinyatakan sebagai tersangka Rabu 16 November 2016 di BBC News yang menyatakan bahwa peserta Aksi Bela Islam 411 dibayar per orang Rp 500 ribu. Pelanggarannya terhadap hukum telah membuat heboh nasional dan internasional yang berdampak luas, serta telah menyebabkan jatuhnya korban luka mau pun meninggal dunia, bahkan berpotensi pecah belah bangsa dan negara indonesia.

Pemberitahuin itu juga menegaskan bahwa selama ini semua tersangka yang terkait pasal 156a KUHP langsung ditahan. Selanjutnya pemberitahuan melalui email ini menyatakan bahwa jika Ahok tidak ditahan maka GNPF-MUI akan menggelar Aksi Bela Islam III tanggal 2 Desember 2016. Nah, rencana aksi tanggal 25 Nopember 2016 sudah dilupakan di sini. Berdasarkan data-data itu kemungkinan aksi tanggal 25 Nopember 2016 nanti tidak akan sebesar ADNT411 karena sebagian sudah menganggapnya tidak perlu lagi. Menghadapinya tidak akan begitu repot, sudah pasti.

Sekaitan dengan itu menarik untuk menganalisis kunjungan Presiden Jokowi ke satuan-satuan militer, yang menurut Mahfud MD memang ditujukan untuk meminta kekuatan militer Indonesia bersiap siaga menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan sebagai akibat multi-interpretasi lanjutan terhadap kasus yang sangat menguras energi ini. Dalam konstitusi dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945). Juga menyatakan keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945). Penegasan itulah yang dapat ditangkap dari kunjungan Presiden kepada komponen kekuatan militer di Indonesia pasca kunjungan ke berbagai komponen kekuatan sipil bangsa lainnya.

Tetapi fragmentasi yang terbentuk itu hingga saat ini kelihatan hanya berhasil membuat berbeda dalam menyikapi masalah dan cara pengawalan terhadap proses hukum yang segera diharapkan bergeser dari pihak Kepolisian ke pihak Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam menyikapi masalah sebagian menilai Ahok wajib ditahan. Sebagian menilai percayakan saja kepada pihak penegak hukum sebab apa yang dicapai saat ini sudah sesuai dengan tuntutan ADNT411 yakni penetapan Ahok sebagai tersangka. Dalam menghadapi pengawalan kelihatan sebagian menilai tidak mungkin Ahok dapat meloloskan diri dari jeratan hukum. Sebagian menilai segala kemungkinan bisa terjadi, dan jika Ahok lolos dalam peradilan ia akan beroleh hak konstitusionalnya untuk dipulihkan (direhabilitasi) dari tuduhan dan sangkaan. Jika itu yang terjadi maka umat Islam Indonesia yang setidaknya diwakili oleh gerakan ADNT411 akan berkewajiban meminta maaf kepada Ahok.

Sebuah Negara demokrasi yang sedang diarahkan sungguh-sungguh menjadi sebuah Negara sekuler dan liberal seperti Indonesia akan menghadapi banyak cobaan besar, dan semua kejadian yang sudah lewat hanyalah babak-babak awal belaka. Ketika Presiden Jokowi menilai ada gerakan yang mengarahkan kepada dirinya sebagaimana diucapkan saat berbicara pada acara yang diadakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), sesungguhnya semua dapat dijelaskan oleh hubungan sebab akibat dalam waktu yang sebetulnya tak begitu panjang.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK telah banyak catatan keresahan, sebutlah di antaranya isyu kewajiban Negara meminta maaf kepada korban kekerasan tahun 1965 yang hingga kini di level akar rumput tidak berkesudahan. Dari catatan ini tercermin ancaman besar bagi umat Islam, dan seperti terjadi dalam sejarah, kecamuk berbasis ideologi tidaklah mudah diredakan. Ungkapan-ungkapan bernada protes yang mengkhawatirkan Indonesia sudah dikuasai oleh segelintir orang yang seolah berstatus warga Negara istimewa dan Asing yang marak di mana-mana bukanlah sesuatu yang tak patut dianggap sepi. Kehadiran tenaga kerja dari China menyusul investasinya juga tidak sederhana, karena boncengan-boncengan lain pun terjadi antara lain ditemukannya warga Negara China di berbagai tempat pekerjaannya di Indonesia yang masuk tanpa diketahui. Ada peredaran isyu yang sangat sensitif bahwa dalam waktu tak begitu lama komposisi demografis Indonesia dapat berubah mendongkrak jumlah etnis Tionghoa menjadi naik fantastis menduduki urutan kedua setelah etnis Jawa. Ini semua mencemaskan, apalagi dalam kebijakan Negara belum ada sikap yang meyakinkan tentang hal ini.

Boleh jadi kecurigaan atas scenario mengkhawatirkan itu dianggap oleh kebanyakan warga Negara sangat terkait dengan diri Ahok dan kaitannya dengan suksesi Nasional (pilpres) pada masa mendatang. Hal seperti itu adalah sebuah kewajaran dalam bernegara, dan tak tepat dituduh anti kebangsaan dan tuduhan-tuduhan merendahkan lainnya. Ahok menjadi Gubernur DKI memiliki keterkaitan dengan Jokowi yang setelah menjadi gubernur sejenak di DKI kemudian diusung dan menang dalam pilpres tahun 2014. Peta historis ini sebetulnya sangat mudah dibaca oleh orang awam sekali pun, dan mengingkarinya sangat tidak mudah. Karena itu, usaha-usaha sistematis memperkecil masalah Ahok sebagai kasus khusus yang secara lihai dapat disub-ordinasikan oleh kedua pasangan rival Ahok menjadi kekuatan yang memihaki mereka, sangatlah keliru. Adalah sebuah pelecehan juga menyederhanakan protes umat Islam sebagaimana dibuktikan oleh ADNT411 secara serampangan sebagai lanjutan ketak-puasan dalam pilpres 2014. Presiden Jokowi dapat saja beranggapan akan meraih political benefit yang besar dengan berbeka-beka dengan Prabowo. Tetapi peredaan tuntutan umat tidak ada disitu.

Paling cerdas jika para toke di belakang Ahok, berdasarkan kalkulasi dan nalar bisnis, mencari figur lain untuk didukung dalam era politik transaksi ini. Ahok biarlah menjadi masa lalu, betapa pun ia mendeklarasikan diri sebagai pejuang setara Nelson Mandela, yang bagi warga Negara yang mendengarnya malah semakin menyebabkan keresahan tak berkesudahan. Presiden Jokowi pun tentu sangat memahaminya.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, 21 Nopember 2016, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: