'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONDISI STRUKTURAL

KONDISI STRUKTURAL

AKSES

  • 538,596 KALI

ARSIP


robert-k-merton

Kita berpancasila | Betul, secara formal kita berjanji untuk itu | Tapi kalau kita lihat, pada aspek mana sekarang Pancasila itu masih teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan? | Ya, kita masing-masing tahu | Bagaimana sikap sebaiknya dari pemuda untuk menghadapi kondisi itu? |

Sahat S Gurning, seorang pemuda dari Tobasa, kini sedang menjalani peradilan pada Pengadilan Negeri Balige dengan tuduhan kejahatan terhadap Lambang Negara. Alkisah, sekitar bulan Desember 2013 yang lalu di salah satu sisi jalan di Kecamatan Pintupohan, Kabupaten Tobasa, ia menemukan sebuah gambar yang mirip dengan Lambang Negara Burung Garuda Pancasila yang diterakan pada sebuah dinding penahan banjir. Ia mendekat dan meneliti secara seksama gambar itu.

Lambang Negara Burung Garuda Pancasila diatur oleh pasal-pasal 46, 47, 48, 49 dan 50 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sahat S Gurning memastikan gambar yang tertera pada dinding tidak sesuai ketentuan. Lalu ia meminta temannya membuat foto dirinya dalam posisi menendang gambar yang mirip  Lambang Negara Garuda Pancasila itu.

Foto itu diupload  Sahat S Gurning pada akun facebooknya untuk pertamakali pada tanggal 11 Januari 2014. Materi yang sama diposting ulangnya pada tanggal 9 April 2014 dengan menambahkan kalimat “Pancasila itu hanya Lambang Negara mimpi, yang benar adalah Pancagila (1) Keuangan Yang Maha Kuasa (2) Korupsi Yang Adil dan Merata (3) Persatuan Mafia Hukum Indonesia (4) Kekuasaan Yang Dipimpin oleh Nafsu Kebejatan dalam Persekongkolan dan Kepura-puraan (5) Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat. Ia juga membubuhkan sebuah plesetan “Berbeda-beda Sama Rakus”.

Tuduhan terhadap Sahat S Gurning ialah pelanggaran atas Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2009. “Setiap orang dilarang: a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara”.  Sanksinya cukup berat, terdapat pada pasal 68. “Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Tuduhan masih diperkuat lagi dengan pasal 154 dan 155 KUHP. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 6/PUU-V/2007 dengan tegas menyatakan bahwa kedua pasal haatzai artikelen ini bertentangan dengan UUD 1945. Konon Bung Karno pernah dikenai pasal yang sama oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pasal itu diadopsi dari pasal 124a British India Penal Code Tahun 1915. Indian Supreme Court dan East Punjab High Court  sudah menyatakan pasal itu tidak berlaku lagi. MK yakin bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 itu tidak rasional. Seorang warganegara dari negara yang merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara atau pemerintahannya sendiri kecuali dalam hal makar. Akan halnya soal makar, kita semua tahu sudah diatur tersendiri dalam oleh KUHP.

Sesuai materi tuduhan, Sahat S Gurning dinyatakan melakukan perbuatan (1) mencoret dan atau (2) menulisi dan atau (3) menggambari atau (4) membuat rusak Lambang Negara dan dipastikan dalam tuduhan itu bahwa Sahat S Gurning memiliki maksud (1) menodai dan atau (2) menghina, atau (3) merendahkan kehormatan Lambang Negara.  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (http://kbbi.web.id), kata-kata kunci yang terdapat dalam tuduhan sesuai pasal 57 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009 dapat dijelaskan maknanya. Pertama, mencoret: (1) membubuhi coretan pada tulisan dan sebagainya; mencoreng; menggaris panjang; (2) tidak memasukkan ke dalam bilangan (hitungan dan sebagainya); menghapuskan; meniadakan. Kedua, menulisi: menulis pada. Ketiga, menggambari: memberi gambar pada; menghiasi dengan gambar.

Ketiga tindakan itu tidak terpenuhi dalam tuduhan terhadap Sahat S Gurning, dan oleh karena itu mustahil pula dapat ditafsirkan adanya maksud (1) menodai (2) menghina dan (3) merendahkan kehormatan Lambang Negara. Tetapi mungkin akan ada pendapat yang menarik ke kawasan etika dan kelaziman berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Apakah etis seorang warga Negara menerjang sesuatu gambar yang mirip dengan Lambang Negara, meski pun itu jelas-jelas bukan Lambang Negara?

Pikiran Sahat S Gurning sangat identik dengan pikiran banyak orang, apalagi usia muda yang idealis, di Indonesia saat ini yang menuntut Indonesia menjiwai dan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Iwan Fals, seorang seniman Indonesia yang sangat terkenal, suatu ketika dengan penuh penghayatan dan bahkan sangat emosional, dengan petikan gitarnya bernyanyi di hadapan para pasangan Calon Presiden RI saat debat publik yang disiarkan secara langsung melalui televisi. Lagunya sangat terus terang. Bukan lagu baru, karena saya yakin mayoritas anak muda di Indonesia sudah tahu dan sangat senang menyanyikan lagu itu.

Apa kata Iwan Fals? “Garuda bukan burung perkutut. Sang Saka bukan sandang pembalut; dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan; yang hanya berisi hayalan. Terbanglah Garudaku. Singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku. Singkirkan benalu di tiangmu. Ei jangan ragu dan jangan malu. Tunjukkan pada dunia bahwa sesungguhnya kita mampu. Tunjukkan pada dunia bahwa sesungguhnya kita mampu”.

Kata-kata dalam syair itu sangat kuat, pendirian di baliknya sangat tegar dan berani. Teguran kerasnya tentulah cerminan perasaan marah atas kenyataan penyimpangan yang menjauhi Pancasila, dan perasaan serupa cukup meluas. Apakah Iwan Fals sedang melakukan penodaan terhadap Lambang Negara? Tidak sama sekali. Ia justru sedang protes keras dan protes kerasnya itu sangatlah bermanfaat.

Belum lama ini mantan Menteri Sekretaris Negara RI Prof Dr Yusril Ihza Mahendra pada acara Indonesia Lawyers Club yang dengan lugas menjelaskan permasalahan Indonesia sekarang. Hal-hal yang tidak perlu, berdebat kusir yang tak jelas, beda dengan debat tahun 1935 polemik kebudayaan, Soetan Takdir Ali Sjahbana, Armyn Pane, berdebat. Atau debat tahun 1952 antara Sjahrir, kemudian Soemitro Djojohadokoesoemo, Joesoef Wibisono, Sjafroeddin Prawiranegara, berdebat mereka tentang arah pembangunan ekonomi. Cerdas debatnya. Sekarang kita debat hal-hal yang tak substansial.  Sudah cukuplah kita bereksperimen. Mulai dari Gus Dur, Megawati, Jokowi, kita bereksperimen. Sebagian besar rakyat kita masih percaya kepada mistisisme “kalau orang ini menjadi presiden Negara otomatis menjadi gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja, dan seterusnya, seperti mistik. Nol koma dua persen orang Indonesia menguasai 74 persen tanah di Indonesia melalui konglomerasi PT itu dan PT ini, realestate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH, dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Apalagi yang 0,2 persen itu, maaf-maaf kalau pakai bahasa lama, itu non pribumi.

Begitu keras ungkapan Yusril Ihza Mahendra. Tetapi kita sangat yakin ia tak bermaksud buruk terhadap siapa pun. Pasca aksi damai 4 Nopember 2016, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga memberi penjelasan melalui Indonesia Lawyers Club tentang kondisi struktural Indonesia yang tak lepas dari scenario luar yang begitu mengkhawatirkan. Kritiknya sangat pedas ketika pada kesempatan lain memberi kuliah umum di Kampus UI, termasuk soal hukum di Indonesia yang produknya malah didasari oleh transaksi-transaksi buruk.

Penyimpangan dalam kehidupan kenegaraan selalu mengundang respon-respon yang berbeda dari warga Negara, tergantung pada penilaian dan pandangan subjektif masing-masing. Tetapi kadar idealisme seseorang akan sangat berperan dalam menentukan respon. Frustrasi demi frustrasi di tengah masyarakat ada yang menunjukkan diri pada perilaku protes dan penentangan. Berbahayakah itu?

Penentangan itu, jika kita rujuk sejarah Indonesia, lazimnya menjadi karakter khas pemuda bersifat koreksional. Pemuda sangat lazim memiliki pola tindakan heroistik dan patriotik manakala menemukan segala bentuk penyimpangan. Hal itu tidak aneh, karena dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 pun ditegaskan peran dan fungsi pemuda sebagai pelopor dan penyempurna amal usaha Negara-bangsa yang akan diwarisinya ke depan.

Lantas pertanyaannya sekarang adalah, siapa gerangan yang bertanggungjawab atas semua penyimpangan ini? Apa akar masalah di balik respon-respon yang tidak lazim dan kerap membuat tak nyaman para pemangku berbagai kepentingan? Ibarat seorang dokter, kita wajib melakukan diagnosis yang baik untuk menemukan akar masalah. Jika tidak, tindakan-tindakan kita akan selalu menambah masalah.

Memang ada kecenderungan pada masa tertentu kekuasaan menekankan kebijakan represif untuk meredam berbagai potensi perlawanan dan protes. Pendekatan hukum pun lazim mengabaikan aspek keadilan filosofis dan keadilan sosiologis karena percaya pendekatan yang menekankan aspek keadilan juridis dapat menyelesaikan masalah. Padahal tidak demikian.

Marilah mita coba agak jujur. Kita berpancasila. Betul, secara formal kita berjanji untuk itu. Tapi kalau kita lihat, pada aspek mana sekarang Pancasila itu masih teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan? Ya, kita masing-masing tahu. Bagaimana sikap sebaiknya dari pemuda untuk menghadapi kondisi itu? UU Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 menyebut ada tiga harapannya dalam peran-serta pemuda dilihat dari tantangan sekarang dan masa datang.  Pertama, sebagai moral force. Bayangkan kalau generasi muda di sebuah Negara memiliki kekuatan moral menginterupsi pemerintahannya yang korupsi, dahsyat betul itu. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi pembentukan moral force itu, itu dipertanyakan. Moral force yang siap mengoreksi negaranya.

Kedua, sebagai social control. Di mana ada kepincangan, deviasi, dan lain sebagainya, di mana ada narkoba, mestinya dia tampil, ia akan protes keras: “ini berbahaya”. Siapa yang menghalang-halangi anak muda terbentuk memiliki kepeloporan social control ? Di mana kendala yang menghalang-halangi terbentuknya potensi social control  itu? Ayolah kita periksa.

Ketiga, Negara mengharapkan peran-serta pemuda sebagai agent of change. Ini yang paling kedodoran terutama jika dilihat dari software Negara dan capability kita untuk bergaul dalam integrasi ekonomi global. Sebelum diberlakukan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), banyak sekali produk Negara lain masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang, bahkan tenaga kerja illegal pun menjadi salah satu isyu sensitif yang menyebabkan Presiden Jokowi angkat bicara. Memang 40 % dari total populasi Negara-negara ASEAN (pendukung kesepakatan MEA) ada di Indonesia, berarti secara demografis kita memiliki bonus yang luar biasa. Tapi keberdayaan apa yang kita miliki? Secara SDM? Akarnya ada pada bangsa yang gamang memasuki globalisasi, tidak mempersiapkan ekonomi sejak awal. Ekonomi kita ini dirancang dengan growth oriented (orientasi pertumbuhan). Pertumbuhan ekonomi secara aggregate tidak selalu bermakna sebagai kesejahteraan rakyat. Angka gini ratio saat ini cukup tinggi dan sangat mencemaskan.

Bagaimana Negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, pertanian, namun tetap impor beras? Bagaimana tak muncul masalah dalam gangguan kamtibmas? Sesuap nasi juga susah.

Langkah ke depan diperlukan mengoreksi arah pembangunan supaya lebih menjawab kepada kebutuhan, agar pengangguran bisa diatasi. Morat-marit ekonomi akan mengawali multikrisis.

Kondisi struktural Indonesia saat ini cukup mencemaskan. “Kemarahan” orang muda seperti Sahat S Gurning yang bersumber dari kekecewaannya atas fakta tak terlaksananya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, justru ditujukan untuk koreksi. Bukan penodaan, apalagi makar. Selamat menyongsong tahun baru 2017. Semoga lebih maslahat.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan, 26 Desember 2016, hlm B5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: