'nBASIS

Home » ARTIKEL » SEJUTA PENYIMPANGAN

SEJUTA PENYIMPANGAN

AKSES

  • 545,203 KALI

ARSIP


slide1

Seorang pemuda asal Toba Samosir yang selama menjadi mahasiswa sangat giat berorganisasi dan melemparkan kritik atas segenap ketidak-beresan yang ditemukannya di tengah masyarakat, suatu ketika menjadi urusan bagi penegak hukum. Akumulasi pengalamannya yang penuh duka berhadapan dengan kekuatan korporasi yang meluluh-lantakkan harapan kesejateraan rakyatnya menyebabkan ia mengalami derita perampasan hak (relative deprivation, Runciman: 1966; Gurr: 1970;  Walker and Smith: 2001; Dambrun,etall: 2006).

Tahun 1938 yang lalu seorang teoritisi sosiologi beraliran struktural-fungsional dari Amerika bernama Robert K Merton mengajukan suatu ide tentang hubungan antara budaya, struktur dan anomie. Anomie muncul tersebab diskontinuitas antara budaya dan struktur yang melahirkan konsekuensi disfungsional berbentuk penyimpangan dalam masyarakat.

Jika budaya adalah perangkat terorganisasi dari nilai-nilai normatif yang mengatur perilaku, maka struktur sosial dimaknai sebagai perangkat terorganisasi dari hubungan sosial yang menjadi arena interaksi anggota masyarakat atau kelompok yang beragam. Anomie sebagai keadaan normlessness (tanpa norma) hanya akan muncul ketika terjadi ketidak-selarasan akut antara norma budaya, tujuan dan kapasitas terstruktur secara sosial untuk bertindak.  Ada perselisihan antara tujuan budaya dan cara yang sah (yang tersedia) untuk menjangkau tujuan itu.

Sebetulnya pemikiran ini masih terkait dengan sumbangan Emile Durkheim (1928) yang pernah mengidentifikasi dua penyebab utama anomie, yakni pembagian kerja dan perubahan sosial yang berlangsung cepat. Kedua-duanya terkait dengan modernitas. Meningkatnya pembagian kerja serta-merta berdampak pada melemahnya rasa identifikasi dengan masyarakat luas dan dengan demikian pengendalian perilaku melonggar. Kondisi ini menyebabkan disintegrasi, tarif sosial-tinggi, perilaku egosentris, pelanggaran norma, dan konsekuensi delegitimasi serta umumnya menghadirkan bencana ketidak-percayaan atas otoritas.

Bagaimana menanggulangi semua ini? Menurut Durkheim, keinginan dan kepentingan pribadi manusia hanya dapat ditopang oleh kekuatan yang berasal dari luar individu, di antaranya kesadaran kolektif, ikatan sosial umum yang diungkapkan oleh ide-ide, nilai-nilai, norma, keyakinan, dan ideologi dari suatu budaya. Ketika diterapkan pada masyarakat Amerika, Merton melihat impian Amerika (American Dream) pada masa itu, yang ambisius menggapai tujuan keberhasilan moneter, adalah sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi sayang sekali Amerika hanya berambisi besar tanpa memikirkan sarana yang sesuai dan sesungguhnya Negara itu berjalan bukan pada jalur yang sah untuk mencapainya. Karena itu impian Amerika adalah sesuatu yang ideal menurut ukuran budaya, tetapi tidak terhubung dengan ketersediaan cara-cara ideal menggapainya di mata Merton. Apa yang terjadi kemudian ialah penyimpangan besar yang membawa bencana.

Bagaimana mekanisme terjadinya sebuah penyimpangan? Merton menyodorkan tipologi penyimpangan berdasarkan dua kriteria ketat, yakni motivasi seseorang atau kepatuhan kepada tujuan budaya dan keyakinan seseorang dalam menempuh cara mencapai dalam tujuannya. Berdasarkan tipologi ini penyimpangan dapat diidentifikasi menjadi 5 jenis, yakni:

Pertama: conformity,  yang menunjukkan kepatuhan adaptif atas tujuan budaya dan sarana yang tersedia untuk itu, meski tak selalu berujung memuaskan sama sekali.

Kedua, Innovation,  yang melukiskan keadaan penerimaan atas tujuan budaya tetapi penolakan pada cara tradisional dan atau yang sah dalam mencapai tujuan karena diyakini sangat tidak memadai dan sama sekali tidak masuk akal (lagi). Dari sana muncul inisiatif mencari alternatif. Misalnya, anjuran untuk kerja, kerja, dan kerja, adalah sesuatu yang akhirnya pasti akan terasa lebih memojokkan ketika ternyata aksesibilitas untuk itu sangat tertutup karena kesenjangan dan tekanan struktural yang tidak adil sama sekali. Dalam kasus korupsi di Indonesia anggota masyarakat yang memiliki kesempatan dan niat jahat dapat menilai kekayaan sebagai sesuatu yang sangat penting di atas segalanya tapi melakoni cara-cara alternatif untuk beroleh kekayaan itu dengan melawan hukum. Tidak perduli ia ditangkap KPK atau sama sekali tak terendus hukum, ia tetap seorang pelaku penyimpangan.

Ketiga, ritualism, jenis yang melibatkan penolakan tujuan budaya tetapi penerimaan akhirnya dirutinkan dalam memanfaatkan sarana untuk mencapai tujuan meski sangat tak masuk akal lagi.

Keempatretreatism,  adalah bentuk penolakan terhadap tujuan budaya dan cara tradisional yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

Kelima, rebellion, adalah kasus khusus dimana individu menolak baik tujuan budaya dan cara tradisional untuk mencapainya tetapi secara aktif mencoba untuk mengganti kedua elemen masyarakat dengan tujuan dan sarana yang berbeda.

Dari uraian di atas mari kita lihat ke dalam, ke sanubari Indonesia dan segenap yang terjadi di dalamnya saat ini. Apa yang sedang kita alami? Dalam kaitan peringatan hari lahir Pancasila tahun 2015, sebuah diskusi besar terjadi di antara para pemikir bangsa. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif waktu itu berpendapat bahwa pelaksanaan Pancasila sejak awal memang telah bermasalah. Sila kelima itu, misalnya, tidak pernah dijadikan pedoman utama dalam politik pembangunan nasional, kecuali dalam pernyataan verbal. Akibatnya, kesenjangan sosio-ekonomi semakin lebar. Sesuatu yang sangat ironis di negara Pancasila. ”Pancasila dimuliakan dalam kata, tetapi dikhianati dalam perbuatan,” kata Syafii Maarif.

Yudi Latif dalam bukunya “Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila”, menulis urgensi radikalisasi Pancasila yang bermakna revolusi gagasan membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini ditata-kelola dengan benar. Ia merujuk Kuntowijoyo ketika mengajukan 5 usul, yakni mengembalikan Pancasila sebagai ideologi Negara; mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial; menjadikan Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara), menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal; menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Semua itu tidak mungkin tanpa keteladanan aparat, sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Tubagus Hasanuddin saat membuka Seminar Kebangsaan Hari Lahir Pancasila di Blitar. Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi Universitas Brawijaya Malang Unti Ludigdo sepakat keteladanan mengimplementasikan Pancasila sepatutnya tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi semua pihak. Namun, dalam budaya Indonesia yang paternalistik, peran pimpinan di tingkat pusat kerap dijadikan teladan. Elite politik dan aparatur yang tidak mampu memberi teladan beretika akan mendorong apatisme masyarakat dalam mengimplementasikan Pancasila.

Pancasila Telah Dilupakan? Pertanyaan itu dijawab oleh M Dawam Rahardjo pada sebuah artikel yang ia tulis pada tanggal 1 Juni 2015 yang lalu. Istilah Pancasila memang masih sering disebut-sebut, baik oleh para politisi maupun akademisi, sebagai dasar legitimasi atau kritik sosial, katanya. Dari segi formal UGM sendiri masih mempertahankan Pusat Studi Pancasila sebagai bagian dari Fakultas Filsafat walaupun pusat studi di IKIP Malang-yang dulu pernah terkenal itu sekarang sudah tidak terdengar lagi suaranya. Pusat Studi Ekonomi Pancasila yang didirikan Prof Mubyarto sudah dibubarkan dan diganti dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan yang dengan bubarnya lembaga ini Pancasila tidak lagi dikembangkan sebagai sumber rekayasa sosial.

Apa yang membuat M Dawam Rahardjo berkeyakinan bahwa kini Pancasila telah diputus dari realitas dan dengan sinis menuduh bahwa karena sudah dianggap sebagai ideologi yang final, terkesan seolah-olah Pancasila tak bisa lagi diutak-atik oleh pemikiran kritis? Boleh dibanggakan, tetapi tak boleh dikritik. Maka, jadinya, “pintu ijtihad” seolah telah tertutup dalam pengembangan pemikiran. Dengan perkataan lain, Pancasila sudah jadi “ideologi tertutup”. Karena tabu dibicarakan dalam pemikiran kritis yang melahirkan proses dialektika, sedangkan masyarakat Indonesia dan dunia terus berkembang dan berubah, maka Pancasila seolah terputus dari realitas sehingga dirasakan tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Dari situlah Pancasila seolah telah dilupakan.

Seorang pemuda asal Toba Samosir yang selama menjadi mahasiswa sangat giat berorganisasi dan melemparkan kritik atas segenap ketidak-beresan yang ditemukannya di tengah masyarakat, suatu ketika menjadi urusan bagi penegak hukum. Akumulasi pengalamannya yang penuh duka berhadapan dengan kekuatan korporasi yang meluluh-lantakkan harapan kesejateraan rakyatnya menyebabkan ia mengalami derita perampasan hak (relative deprivation, Runciman: 1966; Gurr: 1970;  Walker and Smith: 2001; Dambrun,etall: 2006).

Sahat Safiih Gurning, pemuda berusia 27 tahun itu, kini sedang dihadapan ke peradilan dengan tuduhan melakukan penistaan terhadap Lambang Negara karena dalam salah satu foto yang ditayangkannya pada akun facebooknya terdapat pose dirinya meletakkan kaki kananannya pada sebuah gambar yang mirip Lambang Negara Garuda Pancasila, meski ia tahu gambar itu berbeda dengan kriteria Lambang Negara yang ditentukan oleh undang-undang No 24 Tahun 2009. Ia menantang seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu bukanlah Keuangan Yang Maha Kuasa, Korupsi Yang Adil Dan Merata, Persatuan Mafia Hukum Indonesia, Kekuasaan Yang Dipimpin oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persekongkolan dan Kepurak-purakan, dan Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.Lazimnya dalam lambang Burung Garuda Pancasila ada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan itu dirubah Sahat Safiih Gurning menjadi “Berbeda-beda Sama Rakus”. Sekali lagi, Sahat Safiih Gurning melakukan semua itu sebagai bentuk “perlawanan” mengapa Pancasila hilang dari persada tanah air.

Terasakah bahwa kini orang mulai dianggap pendosa besar jika mengajukan kritik? Sebetulnya itu tidak perlu terjadi karena untuk sebuah Negara yang sehat kritik adalah proses metabolisme yang sangat diperlukan. Sahat Safiih Gurning sedangan berurusan dengan sebuah masalah besar, dan menirukan teori Merton, ia menelusuri dengan serius bagaimana motivasi seseorang atau kepatuhan kepada tujuan budaya dan keyakinan seseorang dalam menempuh cara mencapai dalam tujuannya tidak menyimpang dari ideologi Negara Pancasila. Karena tak menemukan jawaban tentang kapan dan dari mana akan datangnya kekuatan eksternal yang dapat memaksa seluruh rakyat Indonesia berperilaku sesuai Pancasila, ia pun fustrasi. Di matanya Negara sudah gagal.

Bagi M Dawam Rahardjo kini menghidupkan kembali wacana tentang Pancasila mengandung risiko. Sebab, katanya, pada masa reformasi, Pancasila sebagai suatu gagasan memang cenderung dibekukan, dipeti-eskan, dimasukkan ke dalam museum pemikiran atau dijadikan sebagai “monumen” atau “tugu”.

Jika Pancasila itu disebut sebagai suatu ideologi, maka sebuah ideologi itu selalu mengandung spirit, mentalitas, dan lembaga sebagai komponen. Spirit bisa menggerakkan seseorang atau masyarakat. Mentalitas tecermin dalam perilaku. Adapun lembaga terkandung dalam suatu sistem, misalnya sistem politik dan sistem ekonomi. Pemikiran kritis akan mempertanyakan realitas atau kehadiran dari tiga komponen ideologi itu. Lalu mengapa harus dibungkam? Mau kemana Indonesia sebenarnya?

slide2

Shohibul Anshor Siregar
Dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum
Pengembangan Basis Sosial Inisiatif
& Swadaya (‘nBASIS)
Naskah ini diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, 10 Januari 2016, Hlm B4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: