'nBASIS

Home » ARTIKEL » DUA PEKIK

DUA PEKIK

AKSES

  • 535,471 KALI

ARSIP


ideology

| identifikasi yang lebih tepat ialah bahwa Pancasila itu berintikan kombinasi tiga ideologi, yaitu  Nasionalisme, Sosialisme dan Demokrasi, yang kesemuanya didasarkan pada Humanisme dan kepercayaan Monoteisme | Bung Karno sendiri dalam salah satu artikelnya menyebut tiga sumber ideologi, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme | Sedangkan Bung Hatta menyebut tiga  sumber lain, yaitu Islam, Sosialisme dan budaya Indonesia |


Takbir!!!!! Merdeka!!!!! Dua jenis pekikan dari massa yang berulangkali dimobilisasi di Indonesia belakangan ini. Belum akan berakhir. Kedua pekik menjelaskan identitas politik masing-masing. Mereka berada pada posisi hadap-hadapan, dan bahkan sudah ada bagian-bagian yang bersinggungan secara fisik. Masuk akal akan saling mengeliminasi dalam konflik keras yang kelihatannya akan semakin meluas nanti.

Sejak dahulu, katakanlah sejak Indonesia berada di penghujung era penjajahan, ketika para pendiri bangsa ini dihadapkan pada situasi wajib memikirkan sesuatu yang terbaik untuk masa depan, yakni saat Negara bangsa yang kemudian bernama Indonesia membayangkan akan ada kemerdekaan, tikai-tikai sesama anak bangsa sudah mulai.

Membincangkan ideologi Negara tidak sekadar membuat rumusan doktrinal yang berlaku sesaat, pragmatis dan mudah ditelan zaman. Pandangannya harus jauh ke depan. Itulah yang berdasarkan kesepakatan kemudian dinamakan Pancasila. Melihat warna-warni yang menjadi bahan dasar pemikiran yang memengaruhi perumusannya, konon Pancasila berjejak kombinatif antara Declaration of Independence  (ufuk Barat) dan Manifesto Komunis (ufuk Timur).

Tetapi menurut Prof Dr M Dawam Rajardjo identifikasi yang lebih tepat ialah bahwa Pancasila itu berintikan kombinasi tiga ideologi, yaitu  Nasionalisme, Sosialisme dan Demokrasi, yang kesemuanya didasarkan pada Humanisme dan kepercayaan Monoteisme. Masih menurut M Dawam Rahardjo, Bung Karno sendiri dalam salah satu artikelnya menyebut tiga sumber ideologi, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme. Sedangkan Bung Hatta menyebut tiga  sumber lain, yaitu Islam, Sosialisme dan budaya Indonesia.

Berdasarkan warna dan aliran, benturan-benturan politik Indonesia adalah dialog tak berkesudahan antara entitas yang terbagi dalam tiga jenis: kanan, tengah dan kiri. Kelihatannya itu dapat disebut sebagai living reality  yang oleh Soeharto dikukuhkan menjadi pengkotakan kanan (PPP), tengah (Golkar) dan Kiri (PDI) yang dihasilkan melalui fusi seluruh warisan multi partai dari era Orde Lama.

Sebagai persemaian aspirasi politik, ketiga partai fusi buatan Soeharto itu tidak berarti substantif meski secara minimum dapat mengakomodasi keseluruhan yang sesungguhnya hanya untuk memuaskan partai tengah (Golkar). Begitulah rivalitas pemilu wajib tetap menjadi kemenangan bagi Golkar, dan PDI harus menjadi kekuatan terkecil. Stabilitas memang dapat dicapai, sesuai dengan kepercayaan atas prasyarat itu dalam menjalankan pembangunan.

Identifikasi Soeharto terhadap anatomi politik warisan Indonesia kelihatannya cukup cermat dan hingga kini pola itu tetap berlangsung. Ada partai-partai kanan. Ada partai-partai tengah, dan ada partai-partai kiri. Betapa pun Soeharto dalam kurun pemerintahan yang cukup lama mampu menstabilkan pola itu, tetapi rupanya tetap saja ketidak-puasan mengambil tempat pada saat yang tepat untuk mengekspresikan aspirasi berdasarkan identitas pada alam demokratisasi bernuansa kebebasan setelah reformasi menjatuhkan penguasa Orde Baru itu.

Di luar itu ada jarak yang berbeda antara satu dengan yang lain yang berdasarkan iklim keterbukaan dan kebebasan sedikit banyaknya bermetamorfosis menjadi titik-titik singgung perekat solidaritas baru. Ini memerlukan kecermatan dalam menelaah jarak ideologis antara satu dengan yang lain agar tak terkecoh dengan penamaan dan pengelompokan partai secara resmi.

Artinya sangatlah mungkin pada era multi partai ini ada kanan yang sungguh-sungguh bukan kanan, namun memilih identitas formal sebagai benar-benar kanan. Tengah juga bisa menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang kiri yang benar-benar kiri. Umumnya kiri akan lebih mudah menyamar sebagai kanan dan begitu sebaliknya.

Sekularisasi yang semakin gencar merubah secara drastis peta politik Indonesia, dan memang ini bukan hal aneh jika dibandingkan dengan apa yang terjadi secara universal. Akibatnya kanan semakin mengerdil dalam jumlah maupun semangat serta kapasitas lainnya.

Konstituen kanan semakin tergerus, selalu dapat dijelaskan dengan sederhana bahwa mereka berhadapan dengan bukan saja rivalitas dalam rumah sendiri melainkan juga oleh nilai-nilai internasional dengan segenap intoleransinya yang mempersempit gerak dan langkah. Media sebagai komoditi politik berbasis kedigdayaan modal dan lembaga-lembaga lainnya semakin tak ramah kepada mereka.

Catat jugalah perasaan keterampasan (relative deprivation) selama ini yang membuat posisi umat Islam di Indonesia menjadi paling aneh di dunia: jumlah mayoritas tapi nasib seperti minoritas. Perjuangan politik kepartaian kandas. Selalu kandas. Bukankah hanya orang bernyali yang mau dan berani menegakkan kepalanya di hadapan persoalan yang begini pelik?

Di tengah keterpurukan kanan itulah muncul fenomena Muhammad Rizieq Shihab. Tokoh umat Islam Indonesia yang namanya melekat dengan dengan sebuah organisasi pergerakan bernama Front Pembela Islam (FPI) yang pendiriannya dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998. Tidak ada yang punya rencana tentang pengorbitan Habib Rizieq dalam pentas politik yang semakin menguat ini, sebagaimana halnya tak seorang pun yang mampu membayangkan berapa orangkah yang akan hadir pada Aksi Bela Islam I, II dan III sebelum akhirnya semua takjub menyaksikan banyaknya manusia.

Anda tentu tahu dengan mempertimbangkan berbagai faktor bahwa dunia sudah cukup lama melihat umat Islam Indonesia (di luar partai-partainya) begitu penting tak hanya di Asia, tetapi juga dunia, yang menyebabkannya menjadi pusat perhatian termasuk untuk dipusingkan perkembangannya, yang mendorong para “musuh” melakukan hal-hal buruk tak terkecuali dalam hal war on terrorism yang jahat itu.

Ketika seseorang bertanya serius kepada saya, saya pun sejujurnya berpendapat bahwa “Anda pun tak mungkin lupa bahwa organisasi seperti MUI, FKUB dan yang lainnya, selama ini selalu sangat menjaga jarak dengan social movement  dan sama sekali tak melihat berseberangan dengan pemerintah sebagai pilihan”.

Orang-orang bernyali seperti Habib Rizieq juga tampaknya akan semakin diperlukan ke depan. Setidaknya kesimpulan ini muncul jika dihubungkan dengan isi pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati saat merayakan HUT ke-44 di Jakarta pekan lalu. Megawati terasa membuka arena persengketaan justru pada hal-hal paling prinsip. Membuka wacana kontroversial tentang Pancasila, Megawati berusaha mengindoktrinasi Pancasila ala Soekarno (dipetik dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945) yang dapat diperas menjadi Trisila dan selanjutnya perasan akhir menjadi Eka Sila, yakni Gotong Royong.

Semua negarawan di negeri ini tahu tentang sejarah ini, sebagaimana mereka pun tahu dengan benar bahwa Soekarno dengan pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu bukanlah satu-satunya penyumbang gagasan tentang substansi ideologi Negara. Para negarawan tahu membedakan isi pidato Soekarno dengan Muhammad Yamin, Soepomo dan apalagi jika diperbandingkan pula dengan bunyi sila-sila dari Pancasila yang diputuskan pada tanggal 22 Juni 1945 dan dituangkan dalam dokumen bersejarah yang dinamakan Piagam Jakarta.

Presiden Soekarno saat berpidato pada Kongres Amerika tahun 1956 dengan tegas telah melupakan esensi pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dan berkata

We have proclaimed our independence on Ausgut 17th 1945 we attached as Preambule to our constitution, The Pancasila: The Five Guidance principles of our National Life. First, believe in God. Second, Nationality. Third, Humanity. Fourth, Democracy. Fifth, social justice”.

Soekarno tak memeras-meras Pancasila itu dan teksnya tidak diambil dari isi pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945.

Meskipun akar masalah berasal dari Kepres penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari Lahir Pancasila, namun hal yang melegakan justru Pidato Presiden Jokowi pada forum yang sama. Sebuah kebijakan ekonomi yang dinamai ekonomi Pancasila, kebijakan ekonomi Gotong Royong, dinyatakan sebentar lagi akan disampaikan kepada rakyat. Intinya ialah ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan. Menurut Presiden Jokowi percuma pertumbuhan yang tinggi tanpa pemerataan. Itulah sebabnya membangun dari pinggiran, membangun dari pulau terdepan, dan membangun dari desa, menjadi pilihan langkah serius.

Begitu pun, secara akademis, bukan tak sepi masalah. Misalnya pembahasan ontologis, epistemologis dan aksiologis mengenai keperiadaan Ekonomi Pancasila itu, bagaimana memahami Ekonomi Pancasila itu dan bagaimana cara kerjanya, serta hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan oleh proses pembentukan Ekonomi Pancasila.

Prof. Dr. Dawam Rahardjo yang juga adalah Presiden The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia) dan Anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi Pancasila, dalam makalahnya tanggal 6 Januari 2004 melukiskan gambaran pertanyaan-pertanyaan serius untuk Ekonomi Pancasila sebagaimana pertanyaan semacam ini juga dihadapi oleh pemikiran alternatif yang bernama “Ekonomi Islam” atau yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan “Ekonomi Syari’ah”. Pada awalnya Ekonomi Islam juga dilukiskan secara simbolis sebagai alternatif sistem Kapitalisme dan Sosialisme.

Ekonomi Islam dan Ekonomi Syari’ah ini sudah lebih jauh berkembang dibanding dengan pemikiran tentang sistem Ekonomi Pancasila. Ekonomi Syari’ah ini sudah menghasilkan buku bacaan dan buku-buku teks. Teori-teorinya sudah diajarkan di perguruan tinggi terkemuka di dunia seperti  Universitas Harvard, AS, Universitas Oxford di Inggris dan Universitas Wolongong di Australia.Lembaga ekonomi syari’ah juga sudah beroperasi dalam perekonomian berbagai negara Islam dan non-Islam yang tidak diikuti oleh kaum Muslim saja, tetapi juga non-Muslim, secara perorangan maupun kelembagaan.

Takbir!!!!! Merdeka !!!!!

Penulis Dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial
Inisitif & Swadaya (‘nBASIS). Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh
Harian WASPADA, Medan, 16 Januari 2017, hlm B9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: