'nBASIS

Home » ARTIKEL » EKONOMI PANCASILA & UMAT ISLAM

EKONOMI PANCASILA & UMAT ISLAM

AKSES

  • 544,897 KALI

ARSIP


slide1

| Dalam keadaan seperti itu bagaimana strategi untuk menjalankan Ekonomi Pancasila? | Itulah sebuah pertanyaan besar yang tak boleh  hanya dibebankan kepada pundak seorang Presiden |

Sahat Safiih Gurning, tersangka pelecehan terhadap Lambang Negara Garuda Pancasila, yang dalam waktu dekat ini akan menerima vonis di Pengadilan Negeri Balige, pastilah akan sangat lega dan bergembira mendengar khabar bahwa Presiden RI Joko Widodo segera akan memberlakukan Ekonomi Pancasila di Indonesia. Bahwa setelah menyampaikan permasalahan Indonesia dalam hal ketimpangan (horizontal dan vertikal), pengangguran dan kemiskinan, Presiden RI Joko Widodo pada pidato yang disampaikan dalam HUT ke 44 PDIP belum lama ini menegaskan sebuah rencana kebijakan yang menggembirakan.

“Yang sekarang ini baru dalam proses kita siapkan adalah sebuah kebijakan ekonomi pancasila. Sebuah kebijakan ekonomi gotong royong, yang sebentar lagi akan kita sampaikan kepada rakyat. Intinya adalah ekonomi yang berkeadilan. Intinya adalah ekonomi yang ada pemerataannya. Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi apabila tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, ini adalah sebuah hal yang persuma. Oleh sebab itu kebijakan yang kita ambil membangun dari pinggiran, membangun dari pulau terdepan, membangun dari desa, menurut saya itulah ekonomi Pancasila yang sekarang ini terus kita mulai agar kesenjangan itu benar-benar bisa kita kurangi sebesar-besarnya di Negara kita, seperti pembangunan perbatasan di Entikong di Kalimantan Barat. Dua tahun yang lalu pada bulan Desember saat saya ke Entikong. Sekali lagi, dengan mendorong pemerataan kehidupan social ekonomi seluruh rakyat akan merasa berdiri di tanah air yang sama: Indonesia”

Inilah yang ditunggu-tunggu oleh anak muda dari Parmaksian, Tobasa, ini ketika dengan nada yang menggugat keras berseru kepada Indonesia: “berhentilah berpancagila, buktikan bahwa kita ini mampu mewujudkan perjanjian luhur kita kepada bangsa dan Negara, bahwa Pancasila itu wajib dinyata-laksanakan dalam kehidupan”. Ia telah mengambil resiko besar menentang konstruksi berfikir yang sudah terlanjur membeku, dan akhirnya dihadapkan kepada tuntutan pidana, bahkan dengan menggunakan pasal-pasal yang termasuk kategori haatzai artikelen (pasal 154 dan 155 KUHP) yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 sesuai Putusan Mahkamah Konsti-tusi (MK) No. 6/PUU-V/2007. Padahal ia hanyalah seorang di antara mayoritas rakyat yang saat ini sudah sangat resah. Bedanya, ia memiliki sebuah keberanian mengingatkan negeri ini untuk kembali kepada jatidiri sesuai kehendak yang disuarakan dengan jujur dan tegas oleh para pendiri bangsa, sedangkan yang lain lebih memilih diam.

Khabar pemberlakuan Ekonomi Pancasila ini juga pastilah akan membuat sangat senang Iwan Fals yang pernah  di depan tiga pasangan Calon Presiden RI mendendangkan sebuah tembang yang amat kritis dan penuh ketak-sabaran, yang di antara syairnya berbunyi: “Pancasila itu bukan rumus kode buntut. yang hanya berisi harapan; yang hanya berisi hayalan.  Garuda bukan burung perkutut. Sang Saka bukan sandang pembalut”.

Jika ke depan Pancasila yang tak lagi hanya sebatas “masih sering disebut-sebut” (oleh siapa saja) sebagai dasar legitimasi atau kritik sosial belaka, pastilah juga akan membuat sangat gairah orang-orang seperti Prof.Dr M Dawam Rahardjo mengingat kebijakan Negara dalam ekonomi akan didasarkan kepada ajaran Pancasila. Mayoritas rakyat Indonesia yang tak mampu bersuara tentang ketidak-adilan itu, juga, dengan bahasanya sendiri,  pastilah akan menyambut pemberlakuan Ekonomi Pancasila ini dengan sukacitanya.

Marilah kita catat dengan jujur, bahwa kehidupan bangsa dan negara setelah puluhan tahun merdeka masih ditandai kejumudan (stagnasi), peluruhan (distorsi), dan penyimpangan (deviasi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan apabila diperbandingkan dengan jiwa, pemikiran, dan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Siapa akan membantah fakta kehidupan kebangsaan yang masih diwarnai krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa?

Perilaku elite dan warga masyarakat (korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya), sejalan dengan proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (tazlim) malah semakin merajalela. Dengan jujur pula kita mencatat sangat minim usaha-usaha mencerahkan (tanwir) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai yang merebak menyebabkan masyarakat kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan yang sekaligus melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Bagaimana menafikan bahwa Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain?

Secara jujur memang harus diakui terdapat banyak kemajuan dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, namun demokrasi sama sekali tak memiliki kaitan dengan kesejahteraan karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi obsesi dasar sangat memantangkannya sambil tak mampu mereduksi persoalan-persoalan rumit korupsi masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing. Pastilah semua itu berdampak luas pada kehidupan kebangsaan.

Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas patut menyambut rencana kebijakan ini dan mengawalnya sepenuh hati. “Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah” sebagaimana pernah dibahasakan oleh Muhammadiyah melalui produk Muktamarnya tahun 2015 di Makassar, misalnya, seyogyanya harus semakin memotivasi pemikiran ijtihadi untuk membangun pendirian mengisi dan membangun Negara Pancasila, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Berbhineka Tunggal Ika, sebagai negeri dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejalan dengan cita-cita Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.  Misi nabi terakhir Muhammad SAW ialah untuk mendakwahkan Islam sebagai risalah yang membawa rahmat bagi semesta alam sesuai bunyi QS Al-Anbiya: 107. Umat Islam sebagai kesatuan insan muslim di manapun berada kiranya berkewajiban menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya sebagai wujud ibadah dan kekhalifahan untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan akhirat sesuai tuntunan QS Adz-Dzariyat:56; Al-Baqarah: 30, Hud: 61; dan Al-Baqarah: 201. Kewajiban mengemban misi Islam itu tidak pernah selesai dan harus terus dilakukan sebagai perwujudan kesaksian (syuhada ‘ala al-nas) sepanjang hayat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan ranah kemanusiaan universal.

Dengan begitu pula umat Islam sebagai komponen strategis bangsa di Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban kolektif untuk mendakwahkan Islam, mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar sebagaimana terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104. Juga wajib berkomitmen menjadikan umat Islam sebagai khayra ummah atau umat terbaik sesuai QS Ali Imran: 110 yang mesti tampil sebagai golongam tengahan (ummatan wasatha) dan berperan sebagai syuhada ‘ala al-nas atau saksi bagi kehidupan umat manusia sesuai makna QS Al-Baqarah: 143, sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana ditegaskan QSAl-Anbiya: 107.

Dalam kehidupan kebangsaan, umat Islam sebagai mayoritas memiliki tanggungjawab besar untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, yakni negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah sesuai bunyi QS Saba: 15. Di dalam negara tersebut para penduduknya beriman dan bertaqwa sehingga diberkahi Allah sebagaimana dikonstruk dalam QS Al-’Araf: 96, beribadah dan memakmurkannya sesuai QS Adz-Dzariyat: 56; Hud: 61, mereka membangun negeri ini dengan sabaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan sebagaimana ditentang QS Al-Baqarah: 11, 30, 60; Ar-Rum: 41; dan Al-Qashash: 77, memiliki relasi taqwa dengan Allah (habluminallah) dan dengan sesama (habluminannas) yang harmonis sebagaimana diinginkan QS Ali Imran: 112, mengembangkan pergaulan antar komponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa sebagaimana ditegaskan QS Al-Hujarat:13, serta menjadi bangsa unggulan bermartabat khyaira ummah (QS Ali Imran: 110). Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim tersebut dalam konteks keislaman dan keindonesiaan harus terus dibangun menjadi Negara Pancasila yang Islami dan berkemajuan menuju peradaban utama bagi seluruh rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah anugerah dari Allah atas perjuangan seluruh rakyat yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Spirit yang menjiwai lahirnya Negara Indonesia itu tertuang dalam tiga alinea awal Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”.

Tak pelak lagi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara itu dirumuskan dalam “suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diktum-diktum mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 itu sungguh penting dan mendasar karena mengandung jiwa, filosofi, pemikiran, dan cita-cita bernegara untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga dan penyelenggara negara dengan penuh makna dan kesungguhan. Di dalamnya terkandung suasana kebatinan dan spiritualitas yang didasari jiwa keagamaan dari para pendiri bangsa yang mengakui bahwa kemerdekaan dan berdirinya Negara Indonesia itu selain atas dorongan keinginan luhur dari seluruh rakyat, pada saat yang sama merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Jika dirujuk pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai Ketuhanan dan Keagamaan yang bebasis Tauhid.

Spirit ruhaniah itu makin menguat manakala dikaitkan dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengakui keberadaan dan kemerdekaan umat beragama untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agamanya. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu terkandung esensi nilai-nilai ketuhanan yang kuat, sehingga Indonesia dapat dikatakan  sebagai Negara Pancasila yang relijius dan bukan suatu Negara sekuler yang memisahkan atau menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Andil besar dalam sejarah patut menjadi catatan penting bagi Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, bahwa kelahiran Negara Indonesia yang berjiwa Ketuhanan dan Keagamaan itu memiliki matarantai sejarah panjang khususnya dengan keberadaan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bone, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa. Dalam perjalanan sejarah itu peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai begara-bangsa.

Peran yang bersejarah itu menemukan bentuknya yang moderen dan dan terorganisasikan pada awal abad ke 20 ditandai lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari organisasi-organisasi Islam seperti Jami’atul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Kongres Wanita pertama tahun 1928, yang di dalamnya ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Memang setelah merdeka, Indonesia mengalami dinamika kehidupan yang kompleks sebagaimana tercermin dalam beberapa periode pemerintahan di era Revolusi (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi sejak tahun 1998. Dalam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu selain muncul berbagai krisis dan permasalahan, di samping pada saat yang sama terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan menjadi tonggak bagi perkembangan Indonesia ke depan, namun diakui bahwa pasca kemerdekaan itu Indonesia banyak menghadapi permasalahan dan tantangan yang berat dan kompleks.

Dalam keadaan seperti itu bagaimana strategi untuk menjalankan Ekonomi Pancasila? Itulah sebuah pertanyaan besar yang tak boleh hanya dibebankan kepada pundak seorang Presiden. Masalah yang kita hadapi amat menyejarah dan lingkup tantangannya juga global. Bukankah Ekonomi Pancasila sebagai alternatif di antara sistim-sistim yang ada pastilah akan menjadi sebuah ancaman besar bagi para penyangga realitas kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang selama ini sangat deviatif terutama dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial dan Budaya? Presiden RI Joko Widodo pasti tahu hal itu. Rasanya akan ada “pertempuran” besar yang menggoncangkan ke depan. Namun, tidak boleh tidak, keadilan wajib ditegakkan. Insyaa Allah.

ekonomi-pancasila

 

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan
oleh Harian WASPADA, Medan, 23 Januari 2017, hlm B8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: