'nBASIS

Home » ARTIKEL » KH MA’RUF AMIN

KH MA’RUF AMIN

AKSES

  • 535,235 KALI

ARSIP


ahok

|Betapa asing dan semakin asingnya Islam di Indonesia saat ini|Tempatnya terasa semakin menyempit di ruang kesadaran publik|Mengapa begitu?| Mengapa?|

Kecuali membaca beberapa surat kabar dan media online, belakangan ini hampir setiap hari saya berusaha menyimak siaran televisi dan radio untuk memonitor perkembangan politik di Jakarta. Saya menjadi semakin sadar betapa asingnya Islam di Indonesia saat ini.

Bayangkan, untuk menyebut nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) “Ma’ruf Amin” saja para pembaca berita, para host diskusi/dialog yang bekerja di banyak media, dan juga para narasumber, tak sedikit yang benar-benar kesulitan. Nama bagus yang disarikan dari ajaran Islam itu dilafazkan “Maruf Amin”. Ya, “Maruf Amin”.

Jika untuk menyebut sebuah nama Islam (Ma’ruf Amin) yang sejatinya tak begitu sulit untuk lidah pengguna bahasa Indonesia (yang dikenal amat banyak menyerap perbendaharaan kata dari bahasa Arab itu) sudah sedemikian sulit, konon lagi untuk memahami konsep-konsep sentral Islam yang lebih sophisticated.

Tetapi, suka atau tidak suka, itulah faktanya. Padahal secara figur KH Ma’ruf Amin bukanlah orang baru di negeri ini. Orang sepuh yang lahir di Tangerang, Banten, tanggal 11 Maret 1943 ini selain seorang ulama juga dikenal sebagai politikus Indonesia. Pada masa kepresidenan SBY, KH Ma’ruf Amin pernah menjadi salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007-2009 dan 2010-2014).

Menurut berbagai sumber (antara lain Wikipedia Bahasa Indonesia) cicit dari Syekh Nawawi Banten yang memeroleh gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012) ini bukan pula orang baru dalam politik Jakarta. Pada DPRD DKI Jakarta misalnya, beliau tercatat pernah menjadi Ketua Fraksi Golongan Islam, Ketua Fraksi PPP dan Pimpinan Komisi A.

Selain itu, sejumlah jabatan lain yang pernah diamanahkan kepada beliau semuanya berlevel nasional, di antaranya Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama), Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Penasehat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU), dan Ra’is ‘Aam PBNU 2015-2020.

Kehadiran KH Ma’ruf Amin sebagai saksi dalam persidangan ke-8 terdakwa penista Agama Islam (Ahok) pekan lalu menjadi sorotan baru dalam politik Indonesia. Saat persidangan salah seorang pengacara Ahok, Humprey Djemat, mencecar terkait pembicaraan via telepon dengan mantan Presiden RI dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Humprey Djemat menegaskan pihaknya memiliki bukti percakapan SBY dengan KH Ma’ruf Amin untuk dua hal serius.

Pertama, tentang kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono (Putera sulung SBY) dan Sylviana Murni ke PBNU yang adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

Kedua, tentang permintaan SBY kepada MUI agar mengeluarkan fatwa terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

KH Ma’ruf Amin membantah, yang membuat Humprey Djemat mengeluarkan kalimat:

“Ya Majelis Hakim, andai kata kami sudah memberikan buktinya dan ternyata keterangannya ini masih tetap sama maka kami ingin nyatakan Saudara saksi ini telah memberikan keterangan palsu dan minta diproses sebagaimana mestinya”.

Itulah kalimat Humprey Djemat setelah menanyakan berkali-kali apakah KH Ma’ruf Amin benar diminta untuk membuat fatwa atas kasus penistaan agama oleh Ahok melalui pembicaraan telefon oleh SBY pada pukul 10.16 persis satu hari sebelum kedatangan  Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni ke PBNU.

Giliran Ahok memberi tanggapannya. Begini katanya:

“…Saya sebagai warga Negara Indonesia berhak menjadi apa saja di negeri ini dijamin oleh konstitusi dan ideologi Pancasila. Dan ini bukan Negara berdasarkan Syariah agama tertentu. Saya keberatan untuk Saudara Saksi… Saya juga keberatan tapi itu hak Saudara saksi, setelah dibuktikan akhirnya meralat tanggal 7 Oktober ketemu dengan pasangan nomor 1. Jelas-jelas itu untuk mau menutupi riwayat hidup pernah menjadi Wantimpres Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Saudara saksi, saya berterimakasih ngotot di depan Hakim bahwa Saudara saksi tidak berbohong, akhirnya meralat ini, banyak pernyataan tidak berbohong. Kami akan proses secara hukum Saudara saksi. Tentu bisa membuktikan bahwa kami mempunyai data yang sangat lengkap… Kalau dalam agama menzolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Dan saya akan membuktikan satu persatu. Dipermalukan nanti. Terimakasih”.

Humprey Djemat dan Ahok kelihatannya sangat yakin untuk hal-hal yang mereka cecarkan kepada KH Ma’ruf Amin. Memang jika seseorang memberi kesaksian yang tidak benar di pengadilan, niscaya ia akan beroleh sanksi hukum yang sudah diatur oleh ketentuan yang ada. Hanya saja, jika pembicaraan via telefon antara SBY dan KH Ma’ruf Amin itu memang ada, maka siapakah yang dapat membuktikan itu?

Fikiran umum memang tidak bisa ke lain dugaan, bahwa penyadapan mungkin telah dilakukan oleh entah siapa. BIN kemudian menyangkal pihaknya diasosiasikan dalam dugaan sadap-menyadap itu. Jika benar ada penyadapan, bagaimana prosedur yang digunakan dan apakah perbuatan itu dilindungi hukum (sah). Penyadapan di luar ketentuan yang berlaku tentu ada sanksi hukumnya, cukup berat, dan itu bukan delik aduan. Artinya tanpa ada pihak yang melapor atau mengadukannya, penegak hukum harus memeroses.

Dapat difahami bahwa kira-kira jalan fikirannya ialah bahwa jika Ahok dan pengacaranya mampu membuktikan bahwa Pendapat Keagamaan atau fatwa MUI atas perbuatan Ahok yang diyakini telah menista Agama Islam itu hanyalah sebuah pesanan (dari SBY yang putera sulungnya adalah salah seorang kompetitor Pilkada DKI), maka dapat diduga harapan mereka tentang efeknya terhadap vonis pengadilan. Memang sangat sensitif.

Saya sendiri berpendapat bahwa tanpa menafikan hal-hal tertentu yang menjadi kelemahannya (termasuk ketergantungannya kepada dana pemerintah), integritas MUI tidak seburuk yang dibayangkan seperti itu. Ada rujukan kasus dari masa lalu yang menggambarkan dengan tegas lebih baik Ketua Umumnya (Prof Dr HAMKA) mengundurkan diri dari jabatan di MUI ketimbang mempermainkan fatwa.

Kredibilitas kesaksian KH Ma’ruf Amin dalam persidangan Ahok ke-8 ini pun tampaknya hendak dibuyarkan dengan menggiring ke pemahaman bahwa beliau secara politik adalah orang yang memihaki pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (Putera sulung SBY) dan Sylviana Murni.

Rupanya tak perlu menunggu lama, Ahok pun kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada KH Ma’ruf Amin dan NU. Ia membantah pernah berniat dan mengatakan akan melaporkan KH Ma’ruf Amin atas kesaksian yang dinilai oleh Ahok dan Humprey Djemat tidak benar. Tetapi ibarat pepatah lama “nasi sudah menjadi bubur”. Ucapan-ucapan yang terlontar dengan semangat yang rasanya begitu merendahkan terhadap KH Ma’ruf Amin, NU dan MUI sudah tak mungkin ditarik kembali hingga dianggap tak pernah ada.Keresahan di tengah umat pun memuncak.

Dengan semua kejadian ini mau tak mau keperiadaan MUI seolah diposisikan bermasalah dalam integritas. Opini pun berkembang ke arah itu. Senin tanggal 30 Januari 2017 pukul 17:19 WIB misalnya, sebuah berita berjudul “Dapat Dana Rp 4 M, DPR Kecewa MUI Keluarkan Fatwa Tidak Berguna” ditayangkan oleh www.tribunnews.com yang memberitakan tentang Rapat Kerja DPR RI Komisi VIII dan Kementerian Agama.

Judul berita itu kelihatannya dipetik dari ucapan  Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Harmain yang mengaku kecewa dengan MUI. “MUI sering overlap suka overacting,” ujar Malik pada rapat itu. Menurutnya banyak fatwa yang dikeluarkan MUI tidak berhubungan erat dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan DPR sehingga fatwa MUI dinilai tidak efisien bagi masyarakat muslim mayoritas. Bahkan Malik pun menilai negara rugi mengurus MUI. Karena tahun lalu saja MUI dapat jatah Rp 4 miliar dari negara, namun fatwa yang dikeluarkan tidak membantu situasi kenegaraan.

Media yang sama dari event yang sama pada hari yang sama pukul 14:14 WIB juga menayangkan berita berjudul “Komisi VIII DPR: MUI Itu Kan LSM”. Ucapan ini muncul dari anggota DPR RI Komisi VIII Itet Tridjajati Sumarijanto. Status MUI hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetapi mengherankan baginya Kementerian Agama tidak tegas dalam menghadapi fatwa dan kebijakan yang dikeluarkan MUI itu sembari menolak pandangan anggota DPR RI Komisi VIII lainnya, Maman, yang ingin MUI digaji besar oleh negara agar bisa diatur dalam mengeluarkan fatwanya. “Kasih gaji gede, biar fatwa yang nggak jelas, nggak keluar,” ujar Maman yang diberitakan oleh www.tribunnews.com pukul 11:56 WIB.

Tetapi hari Rabu (1/2/2017) Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan pun diberitakan menyambangi kediaman MUI KH Ma’ruf Amin. Kata Luhut Binsar Panjaitan, kedatangannya hanya sekedar bersilaturahmi. Tidak ada pembahasan apa-apa, kan hanya dua menit,” jawab Luhut kepada wartawan di depan kediaman KH Ma’ruf Amin, Jl Lorong 27, Koja, Jakarta Utara.

KH Ma’ruf Amin dikhabarkan mengaku bersyukur dengan pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu tidak dibahas soal sidang kasus dugaan penistaan agama sehari sebelumnya, tegas KH Ma’ruf Amin.

Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Betapa asing dan semakin asingnya Islam di Indonesia saat ini. Tempatnya terasa semakin menyempit di ruang kesadaran publik. Mengapa begitu? Mengapa?

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, Senin, 6 Februari 2017, hlm B9.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: