'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEROMBAKAN KABINET

PEROMBAKAN KABINET

AKSES

  • 545,203 KALI

ARSIP


Bagaimana peran JK dalam proses perombakan itu gerangan?|Saya kira nol|”Main tampar” (maaf, maknanya konotatif) pun tak peduli lagi Joko Widodo karena good bye for old man sudah harus dinyanyikan sejak sekarang|No more partnership|Entah maknanya “habis manis sepah dibuang”, saya pun tak dapat memastikan|Tapi ini mirip dengan nasib JK pada pemerintahan SBY yang tetap masih menginginkan dipakai untuk periode kedua, namun “big boss” tak sudi lagi|

Saya rasa Presiden Joko Widodo masih akan melakukan perombakan  kabinet. Paling tidak sekali lagi, sebelum masa jabatannya berakhir. Jika itu terjadi, siapa-siapa sajakah menteri yang akan diganti? Sama pentingnya dengan pertanyaan itu ialah: “mengapa harus melakukan perombakan kabinet lagi, dan apa pola yang berlaku dalam perombakan itu.

Saya mengasumsikan bahwa perombakan pasti akan memperhitungkan prediksi hasil pemilu 2019 mendatang. Bagaimana membuat prediksi hasil pemilu? Kalau boleh disarankan, tak usah percaya lembaga survey, hitung saja kemahiran memainkan faktor kecurangan terutama politik uang. Itu saja rumusnya. Partai-partai yang sudah babak belur dan partai-partai yang tak berpeluang lolos ambang batas yang ditentukan undang-undang akan disepelekan saja, dan dianggap seakan “sewa batu” (menjadi beban saja), apa pun manuever yang dibuat oleh partai-partai itu.

Partai-partai baru sejak dini akan meramalkan posisinya sebagai papan atas, tengah atau bawah pasca pemilu 2019 nanti, dan itu akan menjadi dasar perhitungan serius dalam memberi sikap politik untuk saat ini. Perhatikanlah misalnya Perindo dan PSI yang sikapnya selalu berbeda menanggapi isyu-isyu penting. Hal itu tidak saja menggambarkan visi mereka ke depan berdasar ideologi yang mereka anut, tetapi juga interest atas hal-hal pragmatis yang berseliweran di sekitar. Artinya mereka sudah menjelaskan kepada rakyat partai jenis apa mereka.

Saya kira adalah cukup masuk akal saat ini jika dikatakan bahwa tidak akan ada alasan kompromi bagi Prabowo Subianto dan SBY, meskipun pasca pemilu 2019 tidak ada jaminan peluang untuk mengatakan bahwa salah satu dari kedua partai yang mereka pimpin, yang selama ini memilih berterus terang berada di luar pemerintahan, ini akan muncul sebagai peraih suara mayoritas.Tidak ada jaminan untuk itu.

PKB (dengan modalitas beroleh peluang tetap untuk peraihan suara mayoritas dari pulau Jawa khususnya kantong-kantong tetentu di Jawa Timur sebagai andalan dibanding dari daerah lain di Indonesia) akan terus menunjukkan sesuatu yang lebih signifikan berhubung pola-pola partisipasinya di dalam kabinet sekarang ini, dan kelihatannya Joko Widodo pun selalu memberi angin yang cukup menyejukkan. Siapa akan membantah bahwa semua itu dimaksudkan agar menjadi cadangan kuat baginya jika misalnya oleh sesuatu hal dalam perubahan politik yang belum terduga saat ini PDIP mendepaknya?

Maka dalam hal ini pastilah hubungan Joko Widodo dengan NU dinilainya selalu jauh lebih penting ketimbang hubungannya dengan Muhammadiyah yang selalu diasosiasikan dengan keberadaan PAN yang memang menurut sejarahnya didirikan oleh seorang Ketua PP Muhammadiyah yang direlakan berhenti dari jabatannya untuk memenuhi hasrat perjuangan di dunia politik praktis (Mohd Amien Rais).

Hari Tanoesoedibyo dari Perindo adalah orang yang tak berselera rendah, semua orang sudah mencatat itu. Tak ada niatan baginya untuk menjadi menteri seperti tokoh-tokoh politik di partai lainnya yang merasa sudah ke langit yang ke tujuh jika dikasih jabatan menteri. Orang ini sejak awal memiliki hitungan untuk menjadi pemegang mandat untuk eksekutif tertinggi di Indonesia (entah menjadi Presiden atau Wakil Presiden). Obsesi ini sah-sah saja meski belakangan trauma rujukan kasus Ahok dianggap tak menguntungkan dilihat dari jarak sosial umat kepada figur setipe dan sekategori Ahok yang banyak menuai permasalahan itu.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka saya kira Lukman Syaifuddin akan kena sasaran perombakan kabinet nanti, tetapi (maaf) kurang lebih “selesai dulu menggasak umat Islam” dengan berbagai kebijakan yang meresahkan seperti sertifikasi da’i atau ulama itu. Lukman Syaifuddin itu tentu saja harus digantikan oleh kader lain dari kalangan NU, yang memungkinkan PKB berpeluang mendapatkan tambahan menteri meski tak dapat dipastikan mengingat PPP juga perlu sekali dihitung dalam stabilitas kekuasaan dan potensi dukungan politik ke depan (pilpres), meski pun sebetulnya ia kini cukup babak belur setelah diterpa badai besar bersama Golkar.

Ryamizard Ryacudu juga saya kira akan diganti, karena ia tak pernah bicara halus tentang kebangkitan PKI di Indonesia. “Siapa yang mengatakan bohong adanya kebangkitan kembali PKI, barangkali dia itu PKI”, pernah diucap seperti itu oleh Ryacudu. Tetapi itu jika saya tidak salah menerjemahkan sikapnya selama ini.

Saya pun sampai lupa namanya, tetapi ia menjabat Jaksa Agung sekarang. Saya kira termasuklah dia ini dalam daftar prioritas perombakan yang penggantinya nanti pasti akan menonjolkan aspek kefiguran yang kurang lebih bermanfaat sekali untuk perkampanyean terutama dari aspek citra. Prediksi ini bukan karena khabar masuknya Antasari Azhar ke PDIP. Akankah NasDem kehilangan? Tentulah sulit untuk diramalkan, tetapi tokoh puncak NasDem yang kerap beroleh tempat khusus dalam siaran sebuah televisi swasta itu tentulah tidak akan membiarkan benefit partainya tergerus di dalam pemerintahan berbasis bagi-bagi kekuasaan ini. Dalam pemerintahan Joko Widodo pendiri partai NasDem ini memang sangat penting.

Tito Karnavian, Kapolri. Saya tidak tahu akan diganti atau tidak. Menurut waktu dan masa jabatan yang sudah dilalui, kan terlalu singkat rasanya untuk diganti saat ini maupun hingga akhir masa jabatan Joko Widodo? Bahkan sebagian orang menilai kans Tito Karnavian untuk tetap dipertahankan hingga periode kepemimpinan mendatang jika Joko Widodo tetap terpilih, cukup kuat di tengah masyarakat. Tetapi setelah dianggap begitu banyak meresahkan umat, yang salah satunya telah mengundang spontanitas berkumpulnya jutaan umat Islam di Monas dalam aksi superdamai 212, tentu ia perlu dipertimbangkan untuk dihentikan. Mengapa harus begitu? Tentu saja agar umat menganggap Presiden Jokowi amat faham derita umat dan tidak memiliki keberatan sedikit pun untuk mengakomodasikan aspirasinya.

Karena tidak ada jaminan 100 % untuk dukungan maju ke periode kedua, maka Presiden Joko Widodo saya kira akan menampilkan lebih banyak tokoh partai pada hasil perombakan berikut. Memang ada yang menuduh terlalu spekulatif dan semberono mengatakan PDIP dan Joko Widodo pecah kongsi, tanpa harus menghubungkannya dengan pernyataan beberapa bulan lalu dari Ketua Umum Golkar yang memberikan dukungan dini atas pencapresan Joko Widodo 2019. Jika pecah kongsi maka Puan Maharani dan Pramono Anung akan terpental begitu saja.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru itu, siapa namanya ya, saya kira juga akan diganti. Orang yang dicomot dari PP Muhammadiyah ini dinilai tak bermanfaat memperlunak sikap Muhammadiyah kepada rezim berkuasa. Kalau mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif kan sudah dari dulu menjadi “aset”, dan itu bukan hasil dari “transaksi” jabatan Joko Widodo-Muhammadiyah.

Menteri Susi dan menteri Sri adalah ibarat maskot yang manjur. Susi maskot laut dan begitu fenomenal sebagai manusia berijazah SMA dengan gaya sangat-sangat khas tetapi selalu diberitakan oleh media mainstream berjaya di laut antara lain menembaki kapal-kapal. Sri maskot pengampunan pajak yang beritanya kurang gencar lagi belakangan ini tetapi sudah kadung dianggap penyelamat moneter negeri terutama APBN. Kurang lebih begitulah. Akan tetap bertahan mereka berdua.

Luhut Binsar Panjaitan? Tentu akan menjadi benteng pertahanan tidak hanya pada sektor ini tetapi juga di sektor itu, sektor itu dan sektor itu. Thomas Lembong awetlah saya kira, seawet perempuan yang diamanahi menjabat Menteri Luar Negeri. Jika kalah di DKI, ya Ahok itu mungkin bisa menggantikan Tjahjo Kumolo. Mengapa Tjahjo Kumolo diganti, dan mengapa Ahok mesti jadi menteri? Saya pun menilai Tjahjo Kumolo cukup penting bagi Joko Widodo, begitu pun Ahok. Lihatlah aktivitas Tjahjo Kumolo pada awal-awal bekerja, antara lain soal monumen Poh An Tui itu dan kolom agama dalam KTP yang mendapat banyak protes. Satu-satunya cara, jika saya yang menjadi presiden, ya amputasi saja. Gak mikir yang lain, ketimbang dituduh bertanggungjawab atas masalah yang ditimbulkannya selama ini. Tetapi ini sungguh tak mudah, karena Tjahjo Kumolo adalah salah satu kader kebanggaan PDIP saat ini melebihi kebanggaan memiliki Puan Maharani maupun Pramono Anung (tiga serangkai yang sempat merangkap anggota DPR dan Menteri itu).

Akan halnya Ahok adalah figur penghalang yang sangat kuat bagi siapa saja yang berkeinginan menjadi Wapres. Bahkan menjadi Presiden RI adalah sesuatu yang saya kira sangat dipikirkannya sejak lama, dengan atau tanpa Joko Widodo. Hitungan orang berdua ini sangat berbeda dalam pemahaman saya meski keduanya sama-sama tahu maksud dan sepak-terjang masing-masing. Keduanya sebetulnya sama sekali tak memiliki chemistry. Hanya saja faktor lain yang lazim sangat berkuasa dalam Negara yang menggunakan pilihan presiden secara langsung mempertemukan dan “memaksa” keduanya dalam pasangan untuk pilkada DKI tempohari. Itu jugalah nanti yang akan menentukan pada kesempatan berikut.

Nah orang-orang kabinet yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Presiden (Menseskab dan Mensesneg) akan menjadi PR tersendiri bagi Joko Widodo. Ia akan seserius mungkin memikirkannya, karena kedua orang yang ada dalam jabatan ini dan orang-orang yang mengikut di sekitar mereka (Johan Budi, Teten Masduki, dan lain-lain) banyak menentukan tampilan publik Joko Widodo. Kedua orang dalam jabatan inilah sebetulnya yang paling bertanggungjawab ketika umat menilai Joko Widodo menghindar untuk ditemui saat Aksi Bela Islam 4 November 2016 silam yang justru menambah energi lebih besar ketidak-sukaan umat dan kemudian berujung Aksi superdamai 212.

Bagaimana dengan Panglima TNI? Ya sudah berakhir saya kira. Akan menjadi salah satu prioritas dalam perombakan. Hanya saja akankah pergiliran antar angkatan diberlakukan kembali seperti dilakukan Presiden SBY, rasanya masih sulit menebak. AD itu begitu massif dibanding yang lain (AU dan AL). AD ada di hampir setiap jengkal teritorial. Maka jika saya yang akan maju ke pilpres, akan saya pertahankan tetap dari AD saja. Tetapi saya tidak tahu apakah Presiden Jokowi nanti akan pergi lagi ke satuan-satuan tempur di militer untuk meyakinkan bahwa tindakannya dapat diterima, seperti dilakukannya beberapa bulan lalu sekaitan gejolak politik memanas itu. Siapa yang tak was-was, bukan?

Rudi Antara, saya kira posisinya kurang lebih seperti Lukman Syaifuddin. Siapa lagi ya? Maaf, saya tak hafal nama-nama Kementerian ini sehingga tak dapat menyorot satu persatu. Tetapi mereka yang tampil mewakili Partai Golkar tak begitu perlu mencemaskan perombakan saya kira, kecuali mereka mencoba-coba melakukan langkah yang salah di mata Setya Novanto.

Eh, masih ada satu lagi. Bagaimana dengan Yasonna Hamonangan Laoly yang sudah dijadwalkan pemanggilannya oleh KPK sekaitan kasus e-KTP? Nah, akan banyak hal yang bisa dibaca dari kasus ini (dalam kabinet, partai dan lembaga-lembaga lain. Tahu maksud saya dengan “lembaga-lembaga lain” itu kan?).

Jadi nanti, selain orang-orang PDIP, ada orang-orang PKB, Hanura, NasDem, PAN dan kader partai lain yang bersedia menjadi pendukung untuk pilpres 2019, tentu dengan sebuah harapan besar partai-partai itu terjanjikan kekuasaan dalam mekanisme powersharing. Diketahui anti powersharing adalah salah satu magic words saat kampanye dulu dan akhirnya terbukti diingkari tegas oleh Joko Widodo. Syukur-syukur disuruh (oleh Joko Widodo) untuk mengukur jas ke sebuah taylor ternama untuk menjadi perlengkapan pencawapresan. Tentukanlah posisi Golkar dalam perahu-perahu dengan kemudi yang berbeda di sekitar Joko Widodo itu.

Bagaimana peran JK dalam proses perombakan itu gerangan? Saya kira nol. “Main tampar” (maaf, maknanya konotatif) pun tak peduli lagi Joko Widodo karena good bye for old man sudah harus dinyanyikan sejak sekarang. No more partnership. Entah maknanya “habis manis sepah dibuang”, saya pun tak dapat memastikan. Tapi ini mirip dengan nasib JK pada pemerintahan SBY yang tetap masih menginginkan dipakai untuk periode kedua, namun “big boss” tak sudi lagi. Jika diingat-ingat memang ada yang susah disirnakan dari ingatan.

Pandangan JK itu selalu berani dan memang itu tak dibuat-buat. Bukankah sebelumnya JK ini pernah memberi pernyataan tegas tentang bahaya yang akan menimpa Indonesia jika orang tak berpengalaman seperti Joko Widodo menjadi Presiden RI, dan itu menjadi tolok-ukur yang efektif untuk melihat pemerintahan ini dari segi kinerja? Tak usah pikirkan bahwa nanti JK akan meniru SBY ribut terus di luar yang membuat gerah penguasa hingga menakutkan bagi siapa yang merasa dirinya perlu takut soal rekam jejak. Tentu kekuasaan real tak akan berdiam diri menghadapi hal-hal serupa itu.

BJ Habibie patut kita bandingkan untuk hal-hal serupa ini. Mungkin karena ia tak aktif berpartai atau tak memegang posisi puncak partai. Basis kekuatan lain yang dimiliki oleh JK, seperti Dewan Masjid, kan tak begitu penting keberadaannya dalam politik sekarang ini. Kelompok pengusaha dari Indonesia bagian Timur pun kini sudah bukan lagi kekuatan yang bisa dikendalikan oleh seorang tokoh Bugis sekaliber JK sekali pun. Mereka pun kini sudah jauh lebih nalar mencari sumber kelanggengan bisnis di dalam maupun di luar negeri yang mau tidak mau selalu perlu menghitung signifikansi pengaruh kekuasaan.

Kekuasaan itu selalu begitu tak terkecuali di Indonesia. Jangan pala heran. Dengan alasan itu pula Sofyan Jalil yang diketahui sangat dekat dengan JK akan diganti. Tetapi jangan sampai lupa, pengembang sangat diperlukan dalam perhelatan politik. Faham maksud saya? Itu juga akan sangat berpengaruh dalam perombakan kabinet.

Akhirnya wajib dicatat bahwa rumus 2-1-2 dalam periode sebuah pemerintahan di Indonesia benar-benar efektif. Dua tahun konsolidasi, satu tahu bekerja populis, dan dua tahun mempersiapkan diri untuk menjadi penguasa kembali. Selesailah sebuah periode pemerintahan (5 tahun).

Anda melihat semberono dugaan-dugaan saya ini? Kalau begitu berilah saya koreksi.

 

 

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan. Senin, 13 Februari 2017, hlm B9.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: