'nBASIS

Home » ARTIKEL » AKU INI PANCASILAIS SEJATI, JANGAN HUKUM AKU

AKU INI PANCASILAIS SEJATI, JANGAN HUKUM AKU

AKSES

  • 556,237 KALI

ARSIP


16729004_1400870953269550_3742568903292350215_n

Naskah ini adalah Nota Pembelaan Khusus Sahat S Gurning dengan Nomor Perkara : 211/Pid.Sus/2016/PN Balige yang disampaikannya pada tanggal 13 Februari 2017.

Sahat S Gurning didakwa  “Mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 UU RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara setra Lagu Kebangsaan”

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ialah “dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindakan kejahatan terhadap lambang negara. Terdakwa dituntut 2 tahun 6 bulan pidana”

Majelis Hakim yang saya hormati, Penasehat Hukum saya yang saya banggakan yang membela saya tanpa pamrih dan Jaksa penuntut umum yang terhormat serta para pengunjung sidang yang saya muliakan.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana hingga hari ini kita masih dapat melaksanakan dan mengikuti persidangan ini dalam keadaan sehat wal’afiat dan dalam semangat PANCASILA.

Pada tanggal 12 April 2016 lalu saya ditangkap di rumah saya di Sosorladang Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Tobasa bersama dua orang teman saya (Resman Frengky Manurung dan Kamal Sikumbang) dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian di Mapolres Tobasa terkait dengan postingan-postingan saya pada akun facebook saya (Sahat S. Gurning), diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Lambang Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 13 April 2016 saya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Ruang Tahanan Mapolres Tobasa hingga 20 hari dan kemudian dipindahkan ke Rutan Kelas 2B Balige pada tanggal 3 Mei 2016 hingga ‘Putusan Sela’ Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Agustus 2016.

Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, JPU membuat dakwaan yang sama untuk kedua kalinya memperbaiki dakwaannya yang telah dibatalkan sebelumnya dan kembali disidangkan sejak tanggal 24 Agustus 2016 hingga hari ini dengan status saya sebagai terdakwa dan tidak dalam tahanan. Sebagai warga Negara yang sadar Hukum dan dalam keterbatasan, saya menghormati proses persidangan ini walaupun kadang saya harus mengesampingkan kegiatan yang lebih berarti.

Majelis Hakim yang saya hormati, Hadirin sidang yang saya muliakan.

Mengingat bahwa perkara yang saya alami adalah tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum atas respon sosial dan kritik saya terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia atas carut-marut bangsa dan Negara Republik Indonesia, perlu sedikit saya paparkan pemikiran, pengalaman dan dasar kritik saya sebagai warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan keadaan di muka persidangan ini.

Setiap Warga Negara Republik Indonesia, sejak mengenyam pendidikan dasar sudah pasti menerima pengajaran Pancasila dan UUD 1945, pembekalan pengetahuan tentang Negara Republik Indonesia, sejarah perjuangan berdirinya Negara Republik Indonesia, doktin-doktrin Negara, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, simbol-simbol Negara dan lain sebagainya.

Sumpah Pemuda dikumandangkan oleh beberapa kelompok terpelajar. Suku-bangsa Nusantara merasa bahwa dirinya senasib dan sepenanggungan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Mereka bersumpah ‘Bertanah air satu tanah air Indonesia, Berbangsa satu bangsa Indonesia dan Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia’.

Semangat sumpah kepemudaan itu membawa perubahan besar untuk memerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonialisme. Pemuda adalah tonggak utama pergerakan pada masa itu, dan hasilnya kita nikmati saat ini yaitu sebuah Negara berdaulat.

Para pendiri Negara Republik Indonesia telah mengkaji sedalam-dalamnya dan sepakat dalam menetapkan PANCASILA sebagai DASAR NEGARA pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kemudian oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Ir. Sukarno menetapkan Lambang Negara Republik Indonesia yaitu GARUDA PANCASILA pada tanggal 11 Februari 1950 pada sidang Kabinet Indonesia Serikat. Muhammad Yamin, Notonegoro dan Ir. Sukarno mendefenisikan pancasila sebagai Pedoman dasar, Falsafah Bangsa, Ideologi Negara dan Jiwa bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara memiliki fungsi sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jiwa Bangsa Indonesia, Kepribadian Bangsa Indonesia, Perjanjian luhur, Sumber dari segala sumber tertib hukum, Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai Bangsa Indonesia, Pemersatu Bangsa Indonesia dan Ideologi Bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 45 butir-butir Pancasila yang disebut dengan istilah ‘Ekaprasetia Pancakarsa’. Butir-butir tersebut sebagai pedoman dasar pengamalan Pancasila.

Sejarah kelam gerakan 30 September 1965 yang dikenal dengan Gestapu atau Gerakan Pemberontakan PKI dan pembantaian yang dilakukan oleh dan atas nama Negara kepada orang-orang PKI cukup membuktikan Pancasila sebagai benteng pertahanan Negara dan ditetapkannya 1 Oktober 1965 sebagai hari Kesaktian Pancasila dan diperingati setiap tahunnya. Ditambah lagi semangat reformasi sejak tumbangnya rezim Otoriter Orde baru tanggal 21 Mei tahun 1998.

Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, tahun lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 menandatangani Keppres nomor 24 tahun 2016 menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir PANCASILA sekaligus menetapkannya sebagai hari libur Nasional berlaku mulai tahun 2017 ini. Yang pada saat Keppres tersebut ditandatangai oleh Presiden dan diperingati, saya masih berada di Kamar Tahanan ISOLASI Rutan Kelas 2B Balige ini.

Dari beberapa rentetan sejarah itu dan asupan pendidikan yang kita jalani belumkah kita memahami makna DASAR NEGARA kita INDONESIA ini? Apakah Pancasila itu hanya sekedar hafalan dan pajangan dinding ?

BURUNG GARUDA PANCASILA adalah representasi mitos raja burung agung rajawali perkasa Nusantara yang pada penerapannya dalam simbol Negara Republik Indonesia, komponen ‘tubuhnya’ disesuaikan dengan hari Kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945, kepalanya menoleh lurus kesebelah kanan, bulu sayapnya masing-masing 17 helai, bulu leher 45 helai, bulu pangkal ekor 19 helai, bulu ekor 8 helai, memakai perisai simbol sila-sila PANCASILA yang tergantung dengan rantai didadanya dan kukunya mencengkram pita bertuliskan ‘BHINNEKA TUNGGAL IKA’. Keseluruhan simbol tersebut mengandung makna filosofis yang pada dasarnya merangkul segala keberagaman Suku-Bangsa Nusantara untuk mendirikan sebuah Negara, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang diproklamirkan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 itu.

Sejarah mencatat dan terdata bahwa setiap rezim pemerintahan Indonesia sejak Orde Baru hingga saat ini, tingkat keadilan sosial-ekomoni, pemerataan pembangunan, penegakan hukum, kebebasan beribadah, daya guna Sumber Daya Alam dan lainnya tidaklah dirasakan sama oleh setiap warga Negara Indonesia. Kita melihat, mendengar, merasakan dengan jelas ketimpangan sosial, gonjang-ganjing ekonomi, persoalan Agraria, Supremasi kelompok tertentu, semangat separatisme, mengutamakan kepentingan golongan, aksi-aksi terorisme, degradasi moral dan budaya, Korupsi-Kolusi-Nepotisme, kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, politik adu-domba, pemerkosaan hak asasi Masyarakat Adat dan lainnya, kecuali saudara-saudara buta dan tuli lingkungan atau sudah mati rasa. Apakah itu tidak cukup sebagai pembanding realisasi cita-cita PANCASILA ?

Majelis sidang yang saya hormati,

Seperti yang tertera pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal dan tempat kejadian perkara postingan-postingan di akun facebook saya tersebut yakni sekitar tahun 2013 hingga tahun 2016, dimana postingan tersebut saya buat sewaktu saya mahasiswa dan sesudah menjadi Alumni, murni merupakan aspirasi, kritik dan bentuk kekecewaan terhadap penyelenggara Negara. Sudah menjadi hak saya sebagai warga Negara dan menyampaikan pendapat dimuka umum dan sebagai Pemuda berhak mengontrol pemerintahan dan berperan sebagai agen perubahan. Hak itu dilindungi konstitusi Negara Republik Indonesia.

Terlepas dari hal-hal normatif, seluruh postingan tersebut murni saya tujukan untuk perbaikan sistem ketatanegaraan dan pelaksanaan tujuan Pancasila sebagai cita-cita Negara Republik Indonesia yang semestinya bisa dirasakan dan dinikmati seluruh warga Negara Republik Indonesia.

Saya memang orang miskin, dilahirkan dari keluarga petani tradisional di Tanah Batak ini. Pernah merasakan bagaimana pahitnya bertahan dan berjuang hidup ditengah-tengah gempuran peluru dan peltungan aparat Negara yang melindungi kepentingan modal diatas kepentingan masyarakat banyak atas gerakan masyarakat Tapanuli menutup sebuah Pabrik kertas dari tahun 1996 hingga tahun 2003. Atas pengalaman itu, saya menyadari bahwa penjajahan gaya baru itu nyata dan tunduk terdiam bukan solusi. Saya tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Dan bukan suatu alasan pula bahwa status sosial-ekonomi sehingga hukum itu tajam ke si miskin dan kelompok-kelompok masyarakat lemah sembari mempelintir kebenaran fakta untuk membela profesi diri sebagai aparat penegak hukum agar terhindar sanksi profesi. Hentikan kesewenang-wenangan itu !

Majelis Hakim yang saya hormati. Hadirin sidang yang saya muliakan.

Mengingat bahwa fakta dipersidangan, JPU hanya membuktikan dakwaannya pada gambar menendang mirip lambang Negara Republik Indonesia yang berlokasi dipinggir jalan menuju Pintupohan Meranti Kabupaten Tobasa tersebut, tepatnya ‘dilukis’ pada tembok penahan longsor berikut tulisan PANCAGILA dan postingan tulisan lainnya sembari mengkait-kaitkan postingan demi postingan. Bila dihubungkan ‘mural’ yang saya tendang tersebut dengan Garuda Pancasila, saya pastikan JPU keliru dalam menilai dan memahami ‘LAMBANG NEGARA GARUDA PANCASILA’ sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dan telah saya kemukakan dimuka persidangan sebelumnya pada saat pemeriksaan terdakwa bahwa sebelum saya melakukan ‘ekspresi’ tersebut, saya pastikan terlebih dahulu bahwa itu bukan Lambang Negara Republik Indonesia. Dan bila saya salah memahami Lambang Negara Republik Indonesia, wajar saja saya dihukum sesuai aturan perundang-undangan. Tetapi sebaliknya, yang menyatakan ‘mural’ tersebut sebagai Lambang Negara Republik Indonesia yang sah, siapa yang menuntut hukumnya ? Apakah UU RI Nomor 24 tahun 2009 itu bukan Kepastian Hukum ?

PANCAGILA adalah otokritik atas pelaksanaan PANCASILA dan Pancagila bukanlah pengganti Pancasila. Kedua istilah tersebut sangat berbeda maknanya dan juga bila dilihat dari sisi etimologi bahasa.

PANCAGILA

1. Keuangan Yang Maha Kuasa
2. Korupsi Yang Adil dan Merata
3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia
4. Kekuasaan Yang Dipimpin Oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persekongkolan dan Kepurak-purakan.
5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.
Semboyan : BERBEDA-BEDA SAMA RAKUS

Pancagila dalam pengertiannya sebagai dasar adalah Lima Kegilaan yaitu : Gila Uang, Gila Korupsi, Gila Hukum, Gila Kekuasaan dan Gila Kenyamanan. Pancagila bila diperas intinya menjadi Trigila yakni : Keuangan-Kekuasaan-Kepuasan. Dan bila diperas lagi, Intinya adalah ‘’KEMUNAFIKAN atas PANCASILA’’. PANCAGILA dalam praktiknya melahirkan watak-watak Pendusta, Penipu, Korup, Penjilat, Penindas, Kacung, Pembeo dan Binal. Sangat berbeda dengan cita-cita luhur PANCASILA.

PANCAGILA adalah kesimpulan dari seluruh persoalan atas pelaksanaan PANCASILA dan kelima isinya beserta semboyannya adalah Fakta dan Nyata. Bukankah PANCASILA pedoman dan cita-cita Negara kita atau memang benar PANCAGILA ? Kita jangan munafik menjawabnya dan jangan pula merasa tersindir bahkan merasa tersungkur bila otokritik tersebut ditujukan kepada para penyelenggara negara yang notabene jabatannya dan dinasnya itu adalah amanah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA.

Majelis Hakim yang saya hormati, Hadirin sidang yang saya muliakan.

Soe Hok Gie dalam bukunya ‘cacatan seorang demonstran’ menyatakan bahwa ‘’kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi momotong lidah orang-orang yang berani mengatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah (penguasa)’.

Thomas Jefferson mengatakan bahwa ‘‘ ketika pemerintah takut akan rakyatnya maka akan lahir kebebasan namun ketika rakyat takut akan pemerintahnya maka akan lahir tirani ’’.

Karl Marx juga berpendapat bahwa ‘’Demokrasi adalah jalan satu-satunya untuk mencapai sosialisme’’.

Paus pemimpin tertinggi Vatican pada pesan Natal tahun 2015 berseru bahwa ‘’KAPITALISME telah gagal mensejahterakan umat manusia didunia’’.

Wiji Tukul menulis ‘’Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, disana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan’’.

Namun Bapak Pendiri Bangsa kita Bung Karno berseru lain mengatakan bahwa ‘’Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri’’. Saat inilah kita diuji ke Pancasilaan kita.

Saya juga mengakui bahwa PANCASILA sebagai ideologi bangsa Indonesia dan sebagai Dasar Negara adalah solusi dan suatu sistem baku yang sangat ideal untuk Indonesia, baik untuk sistem demokrasi, hubungan Sosial, keadilan Ekonomi dan Pemersatu. Namun fakta yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan sendiri adalah PANCAGILA itu nyata. Negara Republik Indonesia seakan-akan ber-PANCASILA hingga postingan tersebut saya bubuhkan di akun facebook saya pada Oktober 2013 dan Januari 2014.

Harapan mewujudkannya PANCASILA memang masih ada. Dikepemimpinan Presiden Bapak Ir. Joko Widodo dengan program NAWACITA dan semangat TRISAKTI didukung REVOLUSI MENTAL dan Ekonomi Pancasila mudah-mudahan cita-cita PANCASILA perlahan-lahan menunjukkan hasil dan harus didukung. Namun bila kita menolak itu atau masih purak-purak artinya benar bahwa PANCAGILA adalah PEDOMAN DASAR hidup kita sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Majelis Hakim yang saya hormati, Hadirin sidang yang saya muliakan.

Tidak sedikit orang-orang dan kelompok masyarakat bahkan mengatasnamakan institusi pemerintahan meminta saya agar segera ‘meminta maaf’ atas ekspresi saya dan tulisan otokritik saya tersebut sejak saya ditetapkan jadi tersangka. Dengan tegas saya menolak, karena saya yakin apa yang saya lakukan tujuannya baik. Dan disamping itu saya menyadari bahwa masih banyak manusia Indonesia yang tidak memahami Lambang Negaranya sendiri, masih terlalu banyak yang anti kritik dan lupa berkaca diri tapi senang mendambakan perubahan dan demokrasi.

Tekanan sosial juga dialami keluarga saya, teman-teman saya dan keluarganya atas isu-isu yang berkembang dimasyarakat luas terhadap aktivitas kami selama ini. Ditambah pula dengan sosialisasi-sosialisasi institusi pemerintahan berbentuk spanduk dan seruan orang-orang penguasa yang mengatakan ke publik bahwa saya dan teman-teman saya adalah kelompok radikal dan anti Pancasila. Sungguh suatu propaganda busuk oleh mereka-mereka yang sudah menikmati hasil ber-Pancagila selama ini atau mungkin merasa terusik dengan kegiatan kemasyarakatan yang kami bangun.

Tidaklah etis atas nama keamanan Negara dan kepentingan Negara, maka semena-mena melakukan tindakan refresif dan penghasutan-penghasutan kepada warga, melindungi kepentingan tuan pemilik modal atas nama mitra kerja dan investasi bahkan melindungi pejabat korup demi setoran dan penghargaan. Merintih ketika ditekan, menindas ketika berkuasa. Terkutuklah kalian wahai manusia munafik.

Dipenghujung pledoi ini saya tegaskan bahwa saya tetap pada pendirian saya. Dan menuntut Pemerintah Republik Indonesia segera wujudkan Pancasila dalam tempo yang sesingkat-singkatnya! Kembalikan hak-hak Masyarakat Adat, revolusi agraria, pengakuan administrasi kependudukan Penghayat Kepercayaan, miskinkan dan tembak mati koruptor, dan segera laksanakan Ekonomi Pancasila !!

Terimakasih, Salam Juang. Merdeka..!!
Balige, 13 Februari 2017
TTD
Sahat S. Gurning

Dalam naskah ini disertakan juga barang bukti berupa foto pada akun facebook sedang menendang/menempelkan kaki sebelah kanan ke tembok dinding penahan longsor di pinggir jalan Pintopohan Meranti Kab. Tobasa yang dibubuhi grafis yang mirip Lambang Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila. Juga tulisan  ‘PANCASILA’ itu hanya ‘LAMBANG’ Negara Mimpi, yang benar adalah PANCAGILA : 1. Keuangan Yang Maha Kuasa, 2. Korupsi Yang Adil dan Merata, 3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia, 4. Kekuasaan Yang Dipimpin Oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persekongkolan dan Kepurak-purakan, 5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat. Semboyan : ‘BERBEDA-BEDA SAMA RAKUS’, dan tulisan lainnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: