'nBASIS

Home » ARTIKEL » SESUMBAR

SESUMBAR

AKSES

  • 540,961 KALI

ARSIP


|Hal yang kini wajib dijaga ialah peluang terjadinya kekerasan tanpa peradaban sebagaimana lazim dalam demokrasi Indonesia selama ini|Tidak hanya money bombing, tetapi juga dalam memastikan tiadanya pemilih siluman|Kecurangan dalam perhitungan juga harus diantisipasi secara cermat|Semua itu terasa semakin penting dalam keadaan pengawasan lembaga resmi dan civil society  yang masih belum dapat diandalkan secara optimal|Jika kecuranganlah yang menjadi determinan penentu kemenangan dalam Pilkada DKI, maka Anda pun sudah tahu siapa pemenang|

Memang ada janji sesumbar Ahok dan para pendukungnya untuk menang dalam satu putaran. Itu tak terbukti. Sebetulnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa sesumbar itu hanyalah sebuah taktik kampanye belaka. Kini tak sedikit orang merasa yakin Ahok-Djarot sudah kehilangan momentum.

Pasangan ini dianggap hanya bisa menjadi pemenang dalam Pilkada DKI ini jika mampu unggul mencapai angka yang ditentukan, yakni di atas 50 %, dalam satu putaran. Melawan pasangan mana pun di antara dua pasangan kompetitor lainnya pada putaran kedua nanti, pasangan bernomor kontestan 2 Ahok-Djarot tak berpeluang. Betulkah begitu?

Sejumlah faktor terutama sentimen antar kelas (ekonomi), sentimen Agama dan sejarah derita akibat kebijakan, memang sudah berbaur mengkonstruk sikap politik (pilihan) ini. Jika begitu rasanya tak cukup penting lagi arah pemberitaan media mainstream yang lazimnya dapat memainkan peran (framing) dalam kondisi seperti ini. Betulkah demikian?

Pegiat di media sosial  juga kini sudah cenderungan jauh berubah, tak banyak lagi orang yang mau menerima dan menyimak pesan yang datang dari luar kalangan, yang bukan satu arah pikiran dan pilihan politik. Orang sudah digiring pada posisi true-believer  yang menegangkan, dan itu bersifat ideologis. Cukupkah semua itu untuk mengalahkan Ahok-Djarot pada putaran kedua?

Memang tidak mungkin tak diakui menguatnya faktor sentimen kelas. Hubungkanlah dengan pidato Presiden Jokowi saat HUT 44 PDI-P baru-baru ini yang menyatakan akan mengambil kebijakan baru Ekonomi Pancasila untuk menanggulangi kesenjangan yang parah. Meski sentimen antar kelas ini dapat memiliki dampak luar biasa di seluruh Indonesia, yang jika diteliti sangat mencemaskan sebetulnya, tetapi mayoritas penduduk DKI belum tentu mampu merasakannya. Mereka dapat terhalang oleh kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari.

Korban kebijakan pemerintah DKI juga sedikit terkonsolidasi, kita tahu itu. Apalagi mereka yang mengalami ketersinggungan berdasarkan agama, karena kasus penistaan oleh Ahok. Tetapi sebetulnya mereka itu adalah grassroot yang sangat rentan dan malah mungkin sangat apolitis pula.

Padahal di lain pihak, bergabung dengan pemilih Cina dan Kristen/Ktaholik yang solid, kemungkinannya para sekularis, liberalis, sekte minoritas berkategori Islam yang merasa sangat memerlukan bermusuhan dengan mayoritas sunni, dan golongan-golongan semisalnya, rasanya dengan senang hati lebih menemukan kenyamanan di kubu Ahok-Djarot. Mereka akan berjuang sekuat tenaga di kubu sana.

Jangan lupa satu hal lagi, bahwa kasus penistaan terhadap Islam yang didakwakan kepada Ahok dan reaksi-reaksi para pendukungnya barang tentu juga sudah sejak awal mengkonsolidasikan pemilih dari komponen-komponen ini hinga merasa menemukan alasan kuat untuk menyatu hanya di kubu Ahok-Djarot. Semua itu memang belumlah sesuatu yang dapat menjelaskan Ahok-Djarot beroleh keunggulan pada putaran kedua.

Setahu saya kelompok Salafi dan Hizbuttahrir Indonesia (HTI) tidaklah pernah menganggap arena ini sebagai bagian dari tanggungjawab mereka, namun dalam peta demografis mereka ada dalam hitungan sebagai pemilih muslim. Bagaimana mungkin Ahok-Djarot tak unggul pada putaran kedua nanti?

Saya tidak bisa memastikan apakah jika Sandiaga yang menjadi orang nomor satu dalam pasangan besutan Prabowo ini akan lebih banyak pemilih dari kubu AHY-Silvy yang bisa diraih pada putaran kedua nanti. Itu bukan hanya karena fakta yang menguat bahwa dalam upaya merontokkan elektibiltas pasangan ini, pasca putaran pertama, kelihatannya sasaran lebih banyak ditujukan kepada Anies dan itu tak hanya dikaitkan dengan sejarah karir di dalam kabinet maupun di luar itu. Ia juga ingin dirontokkan dalam kerangka image komunitas muslim yang kurang lebih dengan tuduhan akan memberi angin segar bagi Islam garis keras.

Dalam tampilan yang begitu sejuk, Sandiaga juga “dipreteli” oleh informasi-informasi yang didisain untuk menyudutkannya dari segi perjalanan karir sebagai pengusaha. Terasa ada semacam kekalapan dengan jurus mabuk yang sebetulnya malah akan lebih merontokkan peluang Ahok-Djarot.

Pada masa-masa kampanye untuk putaran pertama, kubu AHY-Silvy menerima terpaan tekanan yang cukup memojokkan. Tak hanya kasus keuangan daerah yang dituduhkan kepada Silvy, tetapi bahkan lebih dahsyat diarahkan kepada AHY, terutama karena karir militernya yang terpaksa berhenti dan kaitannya dengan dinasti politik di dalam partai, selain gerakan-gerakan yang langsung ditujukan kepada pribadi SBY.

Pembaca tentu dapat mengenali arah datangnya serangan-serangan itu, dan kalau pun lazim antar pasangan selalu ada gesekan selama rivalitas, saat bertemu di tengah kumpulan massa mewakili umat setanah air di Istiqlal kedua pasangan ini (AHY-Silvy dan Anies-Sandiaga) kelihatannya sudah sefaham dalam satu sikap memandang urusan pasca putaran pertama. Tetapi siapa yang dapat menjamin pemilih AHY-Silvy serta merta akan ke Anies-Sandi? Serba sedikit latar belakang masalah ini perlu diceritakan.

Sebetulnya apa yang terjadi kepada AHY dalam kaitan pengunduran diri dari dinas militer? Kalaulah kita agak jeli memerhatikan pakem-pakem baru dalam perkembangan global, terutama militer di dalam negeri semasa pemerintahan Joko Widodo, maka kita pasti bisa merasakan arah reposisi peran militer yang belum sungguh-sungguh terurus. Lihat saja kewenangan panglima yang sudah direduksi, termasuk soal budget.

Saya benar-benar membayangkan taklah ada sebuah karpet merah panjang untuk AHY sebagai militer selama Joko Widodo berkuasa. Jika pun akan meraih bintang, paling banter hanya 1 dan itu akan sangat-sangat sulit.

Jadi, dilihat dari segi itu keputusan untuk berhenti dari karir militer adalah sebuah kecerdasan untuk prospek aktualisasi diri. Kita masih ingat kasus “Lord Protector” yang membuat Anas Urbaningrum seakan bernasib “layu sebelum berkembang”. Sedikit banyaknya itu bisa menceritakan sesuatu. Bahwa parpol adalah aset besar tak hanya bagi mantan penguasa. Bandingkanlah posisi Mega yang terus menerus dipertahankan yang juga dapat menceritakan kebudayaan politik yang berkembang di Indonesia yang belum memberi pelajaran nalar yang jernih.

Saya perbandingkan AHY dengan adiknya Ibas. Saya menjadi faham keputusan yang direstui ayahnya. Orang menuduh SBY yang rakus, tetapi saya kira keluarga ini berunding demokratis. Sama seperti Raja Inal Siregar dulu berhenti dalam pangkat Mayjen untuk menjadi Gubernur di Sumatera Utara, yang saya kira juga tak begitu menyenangkan baginya dan begitu juga di dalam keluarga. Namun mereka benar-benar berada dalam posisi at the point of no choice.

Tak sedikit orang berharap sebagai militer yang lebih banyak bergaul dalam pentas internasional ketimbang mangurusi “sirih dan garam” di wilayah teritorial dalam negeri, AHY akan menjadi salah satu stok kepemimpinan nasional melalui orbitasi Partai Demokrat. Ingat, partai ini pernah beroleh mayoritas suara dan kini tengah menjalani proses pembersihan agar “para petualang” terbuang kalau tak mampu menjadi kader yang tak hanya militan, tetapi juga cerdas dan tangguh, berkepribadian dan bermartabat (sebuah obsesi yang menantang tentu saja). Tetapi obsesi itu sangat terpulang pada apa yang diperbuat untuk pemilu 2019.

Nah dengan latar belakang seperti itu dapatkah dibaca arah dukungan AHY-Silvy plus SBY dan partai yang dipimpinnya? Saya tak bisa membayangkan jika rezim ini menganggap SBY sebagai musuh sejati yang untuk pilkada DKI saja misalnya tak dapat diajak kompromi. Tetapi saya agak berfikir liar tentang power play. Bahwa jika Megawati dan Joko Widodo membawa Ahok ke SBY dan AHY dengan jaminan Antasari Azhar bisa ditertibkan dari gerakan-gerakan yang sangat mengganggu ketenangan hidup SBY dan keluarga, keadaan menjadi sukar dijelaskan.

Tetapi saya percaya andaikata pun hal itu terjadi, dan AHY bersama SBY mendeklarasikan sikap netral, rasanya tak akan banyak menolong Ahok-Djarot. Sebab kini bukan partai yang menjadi majikan politik dalam pilkada DKI. Memang fakta “pasukan nasi bungkus” masih belum henti-henti di grassroot  yang malang, tetapi itu tidak mudah dikendalikan ke arah yang mereka tak suka meski oleh figur yang pada putaran pertama mereka idolakan (AHY-Silvy).

Hal yang kini wajib dijaga ialah peluang terjadinya kekerasan tanpa peradaban sebagaimana lazim dalam demokrasi Indonesia selama ini. Tidak hanya money bombing, tetapi juga dalam memastikan tiadanya pemilih siluman. Kecurangan dalam perhitungan juga harus diantisipasi secara cermat. Semua itu terasa semakin penting dalam keadaan pengawasan lembaga resmi dan civil society  yang masih belum dapat diandalkan secara optimal. Jika kecuranganlah yang menjadi determinan penentu kemenangan dalam Pilkada DKI, maka Anda pun sudah tahu siapa pemenang.

.

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, Rabu, 22 Februari 2017, hlm B11

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: